Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan kebijakan perbankan di Indonesia pasca dikeluarkannya program Arsitektur Perbankan Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan perbankan nasional yang sehat, kuat dan efisien, menyebabkan banyaknya transaksi merger dan akuisisi di perbankan Indonesia. Terdapat setidaknya dua kebijakan yang kemudian mendorong banyak terjadinya transaksi merger dan akuisisi di bidang perbankan Indonesia, yaitu kebijakan mengenai kepemilikan tunggal (single presence policy) dan kebijakan mengenai jumlah modal minimum. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mempelajari proses akuisisi unit usaha yang dilakukan oleh PT Bank ABC terhadap unit usaha retail, pembiayaan konsumen dan perbankan komersial yang dimiliki oleh Bank XYZ. Selain itu akan dilihat tantangan-tantangan yang utama yang dihadapi oleh PT Bank ABC serta implikasi aksi korporasi ini terhadap kondisi perusahaan PT Bank ABC dilihat dari sisi aset secara umum. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang datanya berasal dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder berupa dokumen-dokumen terkait dengan transaksi akuisisi unit usaha yang dilakukan oleh PT Bank ABC. Hasil penelitian menemukan bahwa proses transaksi akuisisi unit usaha oleh PT Bank ABC dilakukan dengan melewati tiga fase penting yaitu fase pertama (due diligence), fase kedua (persetujuan regulator) dan fase ketiga (integrasi). Terdapat tiga tantangan utama dari hasil penelitian yaitu sehubungan dengan persetujuan dari regulator, perekrutan dan adaptasi karyawan, dan teknologi informasi yang digunakan. Selain itu hasil penelitian menemukan bahwa terdapat peningkatan aset yang signifikan pada buku PT Bank ABC.

---

Banking policy developments in Indonesia after the issuance of the Indonesian Banking Architecture which aims to create a national bank that is healthy, strong and efficient, resulting in numbers of merger and acquisition transaction in Indonesian banking. There are at least two policies, which led to these merger and acquisition transactions in the banking sector, namely the single presence policy and policy regarding the capital minimum requirements.

The general objective of this research is to study the acquisition process of the business unit conducted by PT Bank ABC to retail, consumer finance and commercial banking business units owned by Bank XYZ. Additionally, this research is studying the major challenges faced by PT Bank ABC and the implications of this corporate action on the condition of PT Bank ABC in terms of assets in general.

This study is a qualitative research study where the data is obtained from primary data resulting from interviews and secondary data in the form of documents related to the transaction of business unit acquisitions conducted by PT Bank ABC.

The research suggests that the process of acquisition transactions business unit by PT Bank ABC was involving three important phases namely the first phase (due diligence), the second phase (regulatory approval) and third phase (integration). There are three main challenges from the research that is in connection with the approval from the regulator, employee recruitment and adaptation, and the use of information technology. In addition, this research also sugests that there was a significant increase in the book assets of PT Bank ABC."

"Salah satu sarana investasi bagi para investor adalah pembelian obligasi korporasi. Apabila pembayaran pokok dan bunga obligasi korporasi yang dijanjikan oleh emiten dilakukan tepat pada waktunya, maka para investor atau pemegang obligasi korporasi tersebut akan menikmati keuntungan seperti yang diharapkannya. Namun demikian, dalam praktek banyak terjadi obligasi korporasi yang dibeli oleh para investor tersebut bermasalah, dalam arti bahwa banyak emiten yang tidak melakukan pembayaran pokok maupun bunga tepat pada waktunya. Demikian pula banyak emiten yang tidak memenuhi janji-janji yang telah diatur dalam perjanjian yang dibuatnya, khususnya Perjanjian Perwaliamanatan yang dibuat antara emiten dengan wali amanat selaku pihak yang mewakili kepentingan para investor. Perbuatan yang dilakukan oleh emiten tersebut di atas dalam hukum dikenal dengan istilah wanprestasi atau cidera janji. Beberapa wanprestasi yang dilakukan oleh emiten memang terkait dengan masalah krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997, tetapi ada pula yang tidak terkait dengan krisis ekonomi tersebut. Salah satu forum yang tersedia bagi para pemegang obligasi korporasi dalam menyikapi wanprestasi yang dilakukan oleh emiten adalah melalui Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO). Dalam RUPO tersebut pemegang obligasi korporasi dapat memutuskan tindakan-tindakan apa yang akan dilakukan terhadap emiten. Melihat fungsinya, masalah RUPO yang biasanya diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan ini sangatlah penting. Namun demikian, dalam prakteknya masalah RUPO (khususnya mengenai suara pemegang obligasi) ini bisa dimanipulasi oleh emiten, terutama untuk kepentingan emiten sendiri, dengan berbagai cara yang tujuan utamanya adalah untuk memenangkan pengambilan suara dalam RUPO untuk memutuskan suatu tindakan tertentu. Beberapa cara memanipulasi suara dalam RUPO tersebut adalah dengan melakukan pembelian kembali (buyback) obligasi korporasi dari para pemegang obligasi korporasi (bisa terjadi sebelumnya, emiten dengan berbagai cara membuat harga obligasi korporasi tersebut jatuh terlebih dahulu), melalui suara pemegang obligasi korporasi yang terafiliasi dengan emiten atau pihak ketiga yang bertindak selaku nominee dari emiten.Dengan dikuasainya jumlah suara dalam RUPO oleh emiten, maka emiten dapat memutuskan hal-hal yang menguntungkannya dengan kemungkinan merugikan pemegang obligasi korporasi lainnya (minoritas). Apabila emiten melakukan wanprestasi seperti tersebut di atas, maka ada upaya-upaya hukum yang tersedia dan bisa dilakukan oleh pemegang obligasi korporasi, di antaranya adalah mengeksekusi jaminan (jika ada), melakukan gugatan perdata, melakukan gugatan perwakilan, mempailitkan emiten dan menyelesaikan melalui arbitrase. Dalam praktek, upaya-upaya hukum yang pernah ditempuh oleh pemegang obligasi korporasi adalah mengeksekusi jaminan dan mempailitkan emiten, tetapi hasilnya tidak memuaskan karena eksekusi jaminan tersebut banyak mendapat perlawanan atau gugatan dari emiten dan upaya mempailitkan emiten sering kandas di Pengadilan Niaga. Selain itu masih korupnya sistem peradilan dan masih jarangnya para hakim melakukan penemuan-penemuan hukum turut andil pula dalam melemahkan aspek perlindungan hukum terhadap pemegang obligasi korporasi. Masalah yang lain dalam emisi obligasi korporasi adalah masalah wali amanat di mana kedudukannya sangat penting karena ia bertindak mewakili kepentingan para pemegang obligasi korporasi, tetapi dalam praktek, penunjukan wali amanat tersebut dilakukan oleh emiten, sehingga terkadang timbul benturan kepentingan. Sampai sekarang peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur masalah obligasi korporasi dan wali amanat tersebut belum ada."

"Tesis ini membahas tentang saham-saham yang tidak dapat diidentifikasi lagi oleh emiten terkait dengan aksi korporasi emiten yang membutuhkan persetujuan dari pemegang saham independen. Aksi korporasi yang membutuhkan persetujuan dari pemegang saham independen hanya ada 2 (dua), yaitu Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan aksi korporasi merubah status dari Perseroan Terbuka menjadi Perseroan Tertutup (go private). Penelitian dilakukan dengan cara menganalisis penyebab, hambatan serta dampak yang ditimbulkan oleh saham tidak teridentifikasi. Data yang digunakan adalah data aksi korporasi go private PT. Aqua Golden Mississippi Tbk yang mendapat hambatan dari pemegang saham tidak teridentifikasi dimana RUPSLB dilakukan berulang-ulang begitu pula dengan penawaran tender yang dilakukan berulang-ulang dan sampai Emiten melakukan investigasi langsung ke lapangan untuk mencari pemegang saham tidak teridentifikasi. Dari hasil analisis diperoleh fakta bahwa saham tidak teridentifikasi mengakibatkan kesulitan pengelolaan data administrasi oleh Emitenerta dapat juga menghambat aksi korporasi tertentu emiten yang membutuhkan persetujuan pemegang saham independen. Penyelesaiannya adalah dengan sistem pengelolaan harta oleh Balai Harta Peninggalan (BHP) yang memberikan perlindungan terhadap Emiten, Pemegang saham tidak teridentifikasi dan juga kepada Negara melalui, sedangkan untuk tindakan preventif kedepannya adalah dengan diberlakukannya Single Investor Identity (SID) yang mewajibkan setiap investor yang akan melakukan transaksi di Pasar Modal wajib membuka rekening efek. Meskipun belum ada peraturan yang khusus mengatur masalah saham tidak teridentifikasi sampai saat ini, namun Bapepam-LK hanya memberikan perlindungan bardasarkan kasus per kasus. Namun demikian untuk memberikan kepastian hukum maka diperlukan adanya amandemen terhadap UUPT dan UUPM, sedangkan pelaksanaanya dapat diatur dengan Keputusan dari Ketua Bapepam-LK.

---

This thesis discussed about the stocks that were unidentified by the issuers concerned with corporate action that needed approval from the independent shareholders. Corporate action that needed approval from independent shareholders have only 2 (two), first is transaction containing the conflict of interest, referred to Regulation number IX.E.1 about Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu and second is corporate action to change corporate status from public company to private company (going private). Research done by analyzing the causes, constraints and the impact caused of unidentified stocks. The data used is PT. Aqua Golden Mississippi Tbk. action for go private, which got resistance from unidentified shareholders when RUPSLB done repeatedly as well as the tender offer is made repeatedly and the issuer have to do direct investigation to find unidentified shareholders. From the analysis results obtained by the fact that the stocks was not identified, it has caused difficulties for the data management administration by the issuer, and may also inhibit the action of certain corporate issuer who require these independent approval. The Solution for completion is through property management system by Balai Harta Peninggalan (BHP) which provides protection to Issuer, unidentified shareholder and to the State through. Whereas for preventive measures for the future with implementation of Single Investor Identity (SID) which requires each investor who would do transaction in capital market required to open securities account. Although there are no regulations that specifically regulate the unidentified stocks problem recently, but Bapepam-LK only provide protection case by case basis. However, to provide law certainty, it is necessary to amendment UUPT and UUPM, while the implementation can be regulated by own rules of Chairman of Bapepam-LK."

"ABSTRAKObligasi merupakan salah satu sarana untuk mendapatkan dana gunamendukung operasional suatu perusahaan dan sebagai media berinvestasi yang cukup menguntungkan bagi investor. Investasi tersebut juga tidak luput dari risikorisiko hukum dan bisnis. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode normatif dikarenakan data yang digunakan adalah data sekunder. Tesis ini membahas tentang Praktik Aksi Korporasi berupa Penerbitan Obligasi dengan mata uang rupiah oleh salah satu perusahaan terbuka yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (?BUMN?) pula, yaitu PT ABC dengan menganalisis aspek hukum penerbitan Obligasi melalui penawaran umum berkelanjutan Obligasi dari sisi subjek dan objeknya. Subjeknya adalah dengan membahas akibat hukum dan kewajiban hukum yang lahir dari penerbitan Obligasi tersebut, dan memandang Obligasi sebagai suatu objek (benda) dalam peristiwa hukum penerbitan Obligasi ini untuk mengetahui bagaimana jaminan pembayaran Obligasi dari Emiten kepada Pemegang Obligasi sebagai investor. Disamping itu penulis akan membahas juga peranan notaris sebagai profesi penunjang pasar modal sehubungan dengan praktik aksi korporasi penerbitan Obligasi oleh PT ABC. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa praktik aksi korporasi PT ABC telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan obligasi yang diterbitkan dijamin dengan seluruh harta kekayaan PT ABC.

---

ABSTRACTBonds is one of the tool to raise funds to support the operations of acompany and as a media to invest quite profitable for investors. The investments are also subject to risks and business law. This research was conducted qualitatively by using normative methods because the data used are secondary data. This thesis discusses the practice of Corporate Actions such as Bonds Issuance with rupiah currency by one public company which is a State-Owned Company, PT ABC, by analyzing the legal aspects of the Bonds Issuance through deals sustainable public Bonds in terms of subject and object. The subject is to discuss the legal consequences and legal obligations which born from the Bonds Issuance, and Bonds looked as an object (object) in the event of Bonds Issuance to determine how the payment Bonds guarantee of the Issuer to the Bondholders as an investor. Besides of that matters, this thesis will also discuss the role of the notary as a supporting profession in capital market related to practice of corporate actions such as Bonds Issuance by PT ABC. The results from this research showed that practice of corporate actions by PT. ABC has been accordance with the rules and bonds issuance secured by all assets of PT. ABC"