Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerkembangan industri yang demikian pesat dewasa ini disamping memberikan dampak pasitif, juga menimbulkan dampak negatif. Dampak negatif yakni berupa limbah, cair, padat maupun gas, sebagai hasil sampingan dari proses produksi bila tidak dikelola dengan baik, akan dapat merugikan lingkungan yang ada di sekitarnya. Usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, telah memanfaatkan sumberdaya alam secara berlebihan, tanpa memperhatikan daya dukung yang ada. Keadaan ini telah secara kualitatif maupun kuantitatif.Wawancara juga dilakukan kepada Instansi lain dan Bank yang terlibat dalam Program LOAN AGREEMENT FOR POLLUTION ABATEMENT EQUIPMENT PROGRAM DALAM RANGKA PENGGUNAAN DANA PINJAMAN DARI THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION untuk memperoleh data dan informasi berkaitan dengan jumlah pemohon, jumlah persetujuan permohonan pinjaman lunak yang diberikan dan jumlah yang diajukan. Kemudian membandingkan fenomena dan sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki dengan penerapan kebijaksanaan yang telah ditetapkan dalam melaksanakan Program Pembangunan Nasional Berkelanjutan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kerjasama antara THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION dengan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA yang ditandatangani pada November 1992 tentang penggunaan dana pinjaman dari OECF, didorong oleh keadaan lingkungan didunia yang sedemikian rupa telah mencemarkan lingkungan yang disebabkan karena perkembangan kegiatan industry.Hasil penelitian juga memberikan gambaran bahwa pemanfaatan pinjaman oleh PT Teguh Wibawa Bhakti dapat mening katkan kinenja perusahaan melalui Peningkatan Kapasitas Produksi yang dapat meningkatkan pendapatan perusahaan.Pinjaman yang diberikan telah dimanfaatkan perusahaan tersebut sesuai dengan tujuan perusahaan yakni mencegah pencemaran atau mengurangi volume limbah dengan diperolehnya hasil penelitian bahwa :1. Pemantauan terhadap lingkungan perusahaan yang tidak memiliki Instalasi UPL menghasilkan parameter POD, COD, TSS CM yang melebihi Baku Mutu Limbah Cair.2. Perusahaan Yang Sudah Memiliki Instalasi Unit Pengolah Limbah dapat memanfaatkan kembali Air Bekas Lim-bah Cair yang secara ekonomis merupakan keuntungan eksternalitas akibat biaya yang tidak dikeluarkan.3. Diperolehnya tambahan Manfaat Dari Kinerja Perusahaan dan dari Kinerja Unit Pengolah Limbah melalui perubah an Biaya Eksternalitas menjadi pendapatan hasil penjualan produk sampingan oleh Perusahaan yang telah memiliki Instalasi Pengolah Limbah.4. Manfaat Penguasaan Teknologi bagi perusahaan Akan melengkapi keuntungan atas pemilikan UPL bagi disamping timbulnya rasa pasti dan peluang dalam meningkatkan produksi karena perusahaan tidak lagi menemui permasalahan yang berkaitan dengan limbah/pencemaran.5. Menanggung hutang bagi Investasi untuk Tempat Penampungan dan UPL masih lebih untung dibandingkan dengan kerugian yang dialami perusahaan.Diharapkan apa yang telah dilakukan oleh PT Teguh Wibawa dapat diikuti oleh perusahaan-perusahaan lainnya, dalam rangka metujudkan lingkungan yang bersih dan lestari."

"Titik kritis dalam menjaga kontinuitas sistem pasokan dan distribusi industri hilir bahan bakar minyak (BBM) terletak pada efisiensi distribusi depot-depot BBM. Dengan pemberlakuan persaingan usaha pada industri hilir, kebebasan penentuan harga BBM dan gas bumi, dan berakhirnya tugas pelayanan publik (public service obligation) PT Pertamina (Persero) berdasarkan ketentuan Undang-Undang nomor 22 tahun 2001, maka pertimbangan aspek ekonomi, diantaranya dari aspek keuangan dan potensi bisnis terhadap suatu depot BBM menjadi penting. Depot Solo di Kota Surakarta direkomendasikan oleh Tim Evaluasi Pertamina untuk ditutup dan dipindahkan ke Depot Rewulu di Kota Yogyakarta. Depot Solo merupakan langkah awal serangkaian kebijakan reformasi pada Depot-Depot PT Pertamina (Persero).Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengevaluasi Depot Solo dan mengevaluasi rencana relokasi Depot Solo ke Depot Rewulu berdasarkan pertimbangan aspek keuangan dan potensi bisnis. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah: (1) Menganalisis manfaat Depot Solo dan rencana relokasi Depot Solo ke Depot Rewulu ditinjau dan aspek keuangan dan potensi pasar bisnis, (2) Menganalisis biaya Depot Solo dan rencana relokasi Depot Solo ke Depot Rewulu ditinjau dari aspek keuangan dan potensi pasar bisnis, dan (3) Menganalisis rasio biaya dibandingkan terhadap manfaat yang diperoleh dari Depot Solo dan rencana relokasi pasokan BBM dari Depot Solo ke Depot Rewulu ditinjau dari aspek keuangan dan potensi pasar bisnis.Lokasi penelitian adalah Depot Solo yang berada di kota Surakarta, propinsi Jawa Tengah dan Depot Rewulu yang berada di propinsi Daerah Istimewa (D.L) Yogyakarta. Periode analisis biaya manfaat dilakukan selama 21-27 tahun dengan tingkat depresiasi asset sebesar 5% per tahun menggunakan metode garis lurus (straight line). Data diolah menggunakan Excell 2003. Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan analisis sensitivitas dari perhitungan rasio-rasio keuangan gross benefit cost ratio (gross BIC ratio), net benefit cost ratio (net BIC ratio), net present value (NPV) dan internal rate of return (MR). Analisis potensi pasar bisnis BBM dilakukan dengan menggunakan pendekatan parameter pola pasokan dan distribusi BBM, penyaluran BBM (thruput), tujuan lhruput BBM, biaya per liter lokasi, sarana dan fasilitas, dan sumberdaya manusia.Hasil analisis sensitivitas menunjukkan bahwa Depot Solo dan Depot Rewulu sensitif terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh peningkatan biaya total, terutama peningkatan landed cost. Depot Solo dan Depot Rewulu juga sensitif terhadap dampak positif dari peningkatan harga jual output. Depot Rewulu memperoleh manfaat keuangan yang lebih besar dibandingkan Depot Solo, tetapi Depot Solo layak pada perhitungan skenario normal, skenario harga jual output meningkat sebesar 10%, skenario produksi menurun sebesar 10%, dan skenario kondisi present worth factor sebesar 20%. Relokasi Depot Solo ke Depot Rewulu tidak layak pada empat dari enam skenario, kecuali pads skenario peningkatan harga jual output sebesar 10% dan penggunaan present worth factor sebesar 20%. Ditinjau dari aspek bisnis, potensi bisnis Depot Solo teridentifikasi besar. Depot Rewulu yang direncanakan akan menjadi lokasi relokasi Depot Solo, teridentifikasi mempunyai kemampuan daya dukung jaringan yang tinggi. Depot Rewulu juga dianggap berpotensi bisnis yang besar. Depot Madiun dan Depot Cepu yang menjadi penampung relokasi Depot Solo ternyata mempunyai potensi bisnis yang rendah, meskipun Depot Madiun dan Depot Cepu mempunyai kemampuan daya dukung jaringan yang sama-sama normal sebagaimana kelompok kemampuan Jaya dukung jaringan dari Depot Solo.Rekomendasi untuk PT Pertamina (Persero) adalah Depot Solo tidak perlu ditutup atau riskan direlokasikan ke Depot Rewulu, efisiensi produksi untuk mengurangi biaya pokok produksi perlu senantiasa dijaga, terutama faktor penyusutan akibat masalah teknis dan penyusutan akibat masalah tenaga kerja, dan perlu upaya untuk mencari BBM impor yang murah dan berkualitas baik untuk mengurangi biaya distribusi Depot, terutama untuk menekan landed cost.

---

The critical point of supply and distribution system of fuel is how to distribute fuel efficiently in context of `Depot' role. As we know well Depot is a supply point of fuel distribution into fuel station (SPBU). Before deregulation period, most of a Pertarnina's Depot were building with non economic factors consideration, not feasible as a supply point and became inefficient sources. Referred to the new regulation known with Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 of fuel business that stressing to free competitive business in down stream, economic market price of fuel and gasoline as well as to terminate of PT Pertamina's (Persero) role as an entity of public service obligation doer, so that economic factors like finance aspecs and business potential of a Depot very important to be considered. Depot Solo located in Surakarta has been recommended by 'Tim Evaluasi Pertamina' to be terminated and relocate its operation to Depot Rewulu in Yogyakarta. This decision is first priority to do in PT Pertamina (Persero) reformation policies that will follow with suitable treatment to another Depot.

This study generally focus on evaluating existing condition of Depot Solo in context with relocation program of its operation to Depot Rewulu base on financial and business potential as two of important factors. The objective of this study especially to: (1) Benefit analysis of relocation program of its operation from Depot Solo to Depot Rewulu base on financial and marketplace potential, (2) Cost analysis of relocation program of its operation from Depot Solo to Depot Rewulu base on financial and marketplace potential, and (3) Cost benefit ratio analysis that acquired of relocation program of its operation from Depot Solo to Depot Rewulu based on financial and marketplace potential.

Study is conducted in Depot Solo located in Surakarta, Central of Java province and Depot Rewulu located in Daerah Istimewa (D.I.) Yogyakarta province. Cost benefit analysis period of time as long as 21 years with asset depreciation level is 5% per annum using straight line method. Data analyzed using descriptive analysis and sensitivity analysis of financial factors like gross benefit cost ratio (gross BC ratio), net benefit cost ratio (net BC ratio), net present value (NPV) and internal rate of return (IRR). Analysis of market potential is using with supply and distribution parameters, fuel thruput, objective thruput of fuel, cost per litre location, means and facilities of Depot, and human resource factors.

The result has described from sensitivity analysis show up that both Depot Solo and Depot Rewulu were sensitive with negative impact by increasing of total cost, and landed cost. Depot Solo and Depot Rewulu were also sensitive with positive impact by increasing of output price. Depot Rewulu has a bigger benefit compare with Depot Solo, but in the other hand Depot Solo is feasible to operate base on scenario 1 (normal situation), scenario 2 (price of output increase 10%), scenario 4 (production decrease 10%, and scenario 6 (present worth factors 20%). This fact is incompatible with Pertamina's plan which will terminate Depot Solo operation, because it is feasible to continue its operation. So that, there is no any reasons to continue analysis related with relocation processes of Depot Solo operation to Depot Rewulu. This rejection is strengthened with result of cost benefit analysis, where both Depot Solo and Depot Rewulu are not feasible base on financial aspect as per scenario 3 (total cost increase 10%), and scenario 6 (landed cost increase 10%). Again, if we refer to business aspect, market potential of Depot Solo is identified big. Preparation of Depot Rewulu as area of relocation of Depot Solo_is jdefltified has a high distribution_system of fuel and very potential in fuel business in the future. It is different with Depot Madiun and Depot Cepu that also choose as an another alternative for relocation area that has low business potential of fuel, even if Depot Madiun and Depot Cepu has a good distribution system of fuel like system distribution of Depot Solo it self.

Some suggestions for management of PT Pertamina (Persero) are relocation of Depot Solo to Depot Rewulu area is not significant, production efficiency to reduce cost is a better choice than relocation operation of Depot Solo, and it is important to consider another alternative like import of fuel product if import price is lower than domestic price to reduce distribution cost significantly."

"ABSTRAKPengembangan Kawasan Monas telah direncanakan sesuai dengan Keputusan Presiden no.25 Tahun 1995. Namun pada tahun 1998 pengembangan tersebut menjadi terhenti dikarenakan adanya krisis moneter. Saat ini pengelola Kawasan Monas ingin melanjutkan kembali pengembangan tersebut sesuai dengan masterplan yang ada. Sehingga sebagai bahan pertimbangan dalam melanjutkan pengembangan Kawasan Monas diperlukan suatu penelitian mengenai kelayakan apakah pengembangan ini perlu untuk dilakukan. Penelitian untuk uji kelayakan proyek pengembangan ini dengan menggunakan metode analisis biaya manfaat. Hal tersebut dikarenakan didalam proyek pemerintah lebih mengedepankan manfaat dibandingkan profit yang diterima. Dalam penelitian ini didapatkan nilai manfaat yang tidak terlihat dari pengembangan Kawasan Monas sebesar Rp 42.017.808.000 dan dengan biaya pengembangan sebesar Rp 387.243.999.397 sehingga dengan nilai ini didapatkan hasil analisis biaya manfaat sebesar 1,49 yang mana menandakan bahwa proyek pengembangan ini layak untuk dilakukan

---

ABSTRACTMonas Area Development has been planned in accordance with the Presidential Decree No.25 of 1995. However, in 1998 the development came to a standstill due to the financial crisis. Currently the Monas area want to resume the development in accordance with the existing masterplan. So as consideration in the continuing development of Monas area, required a feasibility study on whether this development needs to be done. Research to test the feasibility of this development project using cost benefit analysis. That is because the government project is more utilitarian than the profit earned. In this study, the value of benefits which are not visible from the development area of Monas are Rp 42,017,808,000 and development costs amounted is Rp 387 243 999 397. So based on these values, showed a point from cost benefit analysis is 1.49 which indicates that the development project is feasible to do."

"Pengembangan Kawasan Monas telah direncanakan sesuai dengan Keputusan Presiden no.25 Tahun 1995. Namun pada tahun 1998 pengembangan tersebut menjadi terhenti dikarenakan adanya krisis moneter. Saat ini pengelola Kawasan Monas ingin melanjutkan kembali pengembangan tersebut sesuai dengan masterplan yang ada. Sehingga sebagai bahan pertimbangan dalam melanjutkan pengembangan Kawasan Monas diperlukan suatu penelitian mengenai kelayakan apakah pengembangan ini perlu untuk dilakukan. Penelitian untuk uji kelayakan proyek pengembangan ini dengan menggunakan metode analisis biaya manfaat. Hal tersebut dikarenakan didalam proyek pemerintah lebih mengedepankan manfaat dibandingkan profit yang diterima. Dalam penelitian ini didapatkan nilai manfaat yang tidak terlihat dari pengembangan Kawasan Monas sebesar Rp 42.017.808.000 dan dengan biaya pengembangan sebesar Rp 387.243.999.397 sehingga dengan nilai ini didapatkan hasil analisis biaya manfaat sebesar 1,49 yang mana menandakan bahwa proyek pengembangan ini layak untuk dilakukan.

---

Monas Area Development has been planned in accordance with the Presidential Decree No.25 of 1995. However, in 1998 the development came to a standstill due to the financial crisis. Currently the Monas area want to resume the development in accordance with the existing masterplan. So as consideration in the continuing development of Monas area, required a feasibility study on whether this development needs to be done. Research to test the feasibility of this development project using cost benefit analysis. That is because the government project is more utilitarian than the profit earned. In this study, the value of benefits which are not visible from the development area of ??Monas are Rp 42,017,808,000 and development costs amounted is Rp 387 243 999 397. So based on these values, ??showed a point from cost benefit analysis is 1.49 which indicates that the development project is feasible to do."

"International environmental issues are so important at recent year. We need a global responsibility to solve the trans boundary environmental proble . Indonesia, one of country that has a large forest in the world, hold the main role to support the environmental sustainability. The answer is how we care the world through our green ,foresfiy. This paper, "Cost Benefit Analysis in The Carbon Trading Through Clean Development Mechanism (CDM) To Support Indonesia's Reforestation," gives us the picture of Indonesia's forestry, the beneficial of forest's project and the finding of global responsibilities to make a better for mankind. Our perspective about the utility q fforest is so important to determine the decision we choose. The global environmental issues rise awareness and responsibilities, in developed and development countries. Likely global warming issues as the impact of higher carbon dioksida concentration in the atmosfer. The impact is so large among the countries. According that, each developed court.'y that has a concerned to environment, builds a commitment to reduce the emission-carbon dioksida. As developing countries, they have duties to maintain their forest, likely doing reforestation. To remind, that CDM has recognized a plantation of forest since 1990. So, we do not calculate the natural forest in carbon trading. Through CDM, forest produce certification-we called "Certified Emission Reduction" as a material in carbon trading. That certifications show how much pollution could be generated by country. Its over the rate of pollution can be tolerated by environment. Through cost benefit analysis-in the context of Indonesia, reforestation is so beneficial from economic and environmental perspective. The focus of this research is East Kalimantan in 10.000 area of forest. This paper compares the worthwhile of forest -such biodiversity, the fresh air, the clean water, woods and other forest product-with the cost doing reforestation. We use net present value to show us that reforestation activity so benefit. Time period of project is 28 years- based on other research, the reforestation project through CDM is feasible and beneficial. From the analysis-benefit and cost-the net present value of reforestation project is US $ 73.805.675. It shows us how much benefit that we earn from this activity. The potential income that would be received is US $ 2.890.500 based on the assumption that certifications could be sold in the price US $ 5.875 each carbon ton. Indonesia has a large chalice to be one of participant in CDM program. So, the cooperation between central and region is so important to create the success of this program. We need the clear law to make everything so easy to implement."

"ABSTRAKRestitusi pajak merupakan hak wajib pajak yang diatur dalam Undang- undang perpajakan termasuk pajak pertambahan nilai (PPN), namun pada prakteknya di dalam melaksanakan haknya tersebut, wajib pajak yang mengajukan permohonan restitusi PPN mengalami ketidakpastian atas permohonan restitusinya. Hal tersebut ditandai dengan banyaknya tunggakan permohonan restitusi PPN yang mencapai +/- 7.111 kasus dengan nilai nominal 10 trilyun rupiah. Angka tersebut merupakan akumulasi dari permohonan restitusi PPN sejak tahun 2001 s/d 2005. Jika masalah tunggakan permohonan restitusi PPN tersebut tidak segera dituntaskan oleh Pemerintah, akan berakibat banyaknya perusahaan yang mengalami kesulitan arus kas dan mungkin terjadi kebangkrutan. Di sisi yang lain kredibilitas dan tingkat kepercayaan dunia usaha kepada Pemerintah umumnya dan Direktorat Jenderal Pajak khususnya juga akan menurun. Akibat jangka panjang akan mengurangi minat para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan timbulnya tunggakan permohonan restitusi pajak pertambahan nilai, menganalisis apakah ketentuan perpajakan yang baru dapat mengatasi tunggakan permohonan restitusi PPN, serta untuk mengetahui faktor faktor apa yang menjadi kendala dari penerapan ketentuan yang baru tersebut.Metode penelitian yang digunakan di dalam penulisan tesis ini adalahmetode deskriptif analisis, di dalam mengumpulkan data dan informasidigunakan teknik pengumpulan data berupa studi perpustakaan dan studi lapangan yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang kompeten dan menguasai masalah.Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tunggakan permohonan restitusi adalah tidak jelasnya definisi permohonan dianggap lengkap yang ada di peraturan yang lama, banyaknya data dan dokumen yang diminta, terbatasnya jumlah tenaga pemeriksa pajak dibandingkan dengan jumlah pekerjaan, lamanya proses konfirmasi faktur pajak, mental petugas pajak yang belum semua membaik, dan akibat adanya kasus ekspor fiktif di salah satu kantor pelayanan pajak.Penerbitan peraturan baru yang mengatur restitusi PPN ini dari sisikepastian hukum sangat baik dan dapat mempercepat proses restitusi yang baru sekaligus dapat memberikan kepastian hukum atas tunggakan permohonan restitusi yang lama. Namun di sisi yang lain ketentuan yang baru tersebut menuntut pengusaha kena pajak untuk melengkapi permohonan restitusi PPN mereka dengan dokumen-dokumen yang sangat banyak dan lengkap melebihi peraturan yang lama sehingga pada akhirnya akan menambah beban perpajakan bagi wajib pajak.Selain itu masalah yang lain dari peraturan yang baru ialah adanyapembatasan waktu maksimal 1 bulan dari sejak permohonan restitusi yang diberikan oleh fiskus bagi wajib pajak untuk melengkapi semua dokumen dan bukti-bukti pendukung, kedua hal inilah yang menjadi kendala dari sisi wajib pajak. Sedangkan masalah dari sisi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) seperti mental aparatur pajak yang belum semua berubah menjadi baik, keterbatasan jumlah petugas pemeriksa pajak dibandingkan dengan jumlah pekerjaan, dan timbulnya perbedaan persepsi di internal DJP sendiri ketika ketentuan ini mulai diterapkan, serta kurangnya koordinasi antara pihak DJP dengan pihak terkait seperti instansi Bea dan Cukai.Untuk mengatasi masalah mental aparatur pajak yang kurang baiktersebut, maka Dirjen Pajak diharapkan menerapkan sistem reward dan punishment kepada aparatnya secara tegas dan konsisten sehingga dapat memberikan efek jera. Untuk mengatasi keterbatasan jumlah pemeriksa pajak maka pihak DJP disarankan membuat program yang bersifat jangka pendek, menengah, dan panjang untuk mengatasi kekurangan tenaga pemeriksa. Sedangkan untuk mengatasi perbedaan persepsi di internal DJP maupun di kalangan wajib pajak, maka pihak DJP disarankan untuk meningkatkan sosialisasi atas setiap ketentuan yang baru melalui pendidikan dan latihan bagi para pelaksana di lapangan (khususnya eselon V & IV), membuat lokakarya, seminar, dan menggunakan semua media komunikasi milik DJP misalkan melalui website. Untuk mengatasi kurangnya koordinasi antara pihak DJP dengan instansi terkait misalkan Bea dan Cukai, maka perlu kiranya kedua belah pihak membentuk unit kerja bersama untuk mengatasi kurangnya koordinasi. Untuk membantu pihak wajib pajak di dalam melaksanakan haknya maka perlu kiranya pihak DJP menyederhanakan permintaan dokumen dan bukti-bukti pendukung yang diminta, seperti permintaan master B/L atau Ocean B/L yang bisa dihilangkan."