Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang dapat digunakan sebagai masukan optimalisasi pelayan program rujuk balik di instalasi rawat jalan RS Mitra Medika Batanghari. Metode penelitian. Penelitian menggunakan desain kualitatif dengan metode case study. Informan dari 22 orang pasien hipertensi yang telah dirujuk balik dan 6 orang petugas RS Mitra Medika Batanghari, sumber data dari wawancara mendalam, observasi telah dokumen. Hasil. Sebagian besar pasien hipertensi yang telah dirujuk balik tidak patuh mengunjungi FKTP. Pengetahuan pasien terhadap PRB kurang. Akses menuju fasyankes mudah. Penghambat tidak optimalnya pelayanan PRB adalah kurangnya sosialisasi monitoring dan evaluasi kebijakan PRB di lingkungan rumah sakit, tidak ada SOP terkait PRB, PIC PRB bertugas melayani PRB dan non PRB, tidak ada pelatihan terkait PRB, Pojok PRB tidak tersedia, tidak ada insentif petugas pelaksana PRB, pasien tidak patuh terhadap instruksi DPJP, tidak ada SRB rekomendasi dokter dan lembar resep khusus PRB, SRB tidak diisi lengkap, edukasi pasien singkat. Faktor pendukung pelayanan PRB yaitu petugas pelaksana berkomitmen aktif terhadap PRB, DPJP patuh merujuk balik pasien PRB, komunikasi dan koordinasi antar petugas pelaksana PRB baik, petugas pelaksanan mengetahui formularium nasional obat PRB. Kesimpulan. Program rujuk balik di instalasi rawat jalan RS Mitra Medika Batanghari belum terimplementasi dengan baik karena tidak ada panduan yang jelas terkait PRB dan masih ada pasien hipertensi yang telah direkomendasikan untuk dirujuk balik tidak melanjutkan hingga terdaftar sebagai pasien PRB. Saran. Pelayanan PRB akan terimplementasi dengan baik apabila rumah sakit memiliki panduan pelayanan PRB yang jelas yang mengatur seluruh kegiatan yang berhubungan dengan PRB serta dilakukannya monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Penelitian lebih lanjut terkait PRB diharapkan dapat meneliti secara holistik dengan melibatkan seluruh stakeholder.

---

The aim of this study is to determine the supporting and inhibiting factors that can be used as input for optimizing the staff of the Referral Program in the outpatient installation of the Mitra Medika Batanghari hospital. Method. The study used a qualitative design with a case study method. Informants from 22 hypertensive patients who have been referred back and 6 from Mitra Medika Batanghari hospital staff, data sources from in-depth interviews, observations have been documented. Results. Most hypertensive patients who have been referred back do not comply with primary health care. The patients knowledge of the referral program is lacking. Access to health care facilities is easy. Inhibition of suboptimal service of the referral program is the lack of socialization of monitoring and evaluation of referral program policies in the hospital environment, there are no SOP related to the referral program, the PIC referral program is responsible for operating the referral program and non-referral program, there is no training related to the Referrals program, Referral program corner is not available, there is no incentive to implement referral program, patients are not in adherence with the instructions of the specialist, no recommendations from referral doctors and special referral program sheets, referral returns are not fully completed, short patient training. Supporting factors for the referral program services are that the executive officer is actively engaged in the referral program, obedient specialist doctors refer patients back to the referral program, communication and coordination between the referral program performers well, the implementation officer knows the national formulary of the referral program medication from the referral program. Conclusion. The referral program in outpatient facilities at Mitra Medika Batanghari Hospital has not been correctly implemented because there are no clear guidelines and hypertensive patients are still being advised to be referred back to continue until they are registered as referral program patients. Suggestion. The referral program service is well implemented if the hospital has a clear referral program service guide that controls all activities related to the referral program and performs continuous monitoring and evaluation. It is expected that further research on the referral program can be holistically examined by involving all stakeho."

"Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Minamata pada tanggal 13 September 2017, dan Konvensi ini mulai berlaku sejak 16 Agustus 2017. Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) cukup massif dan memprihatinkan, khususnya di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Hari yang merupakan DAS tebesar kedua di Indonesia. Merkuri dalam kegiatan penambangan emas digunakan sebagai pengikat dan dapat menjadi polutan di lingkungan karena bersifat toxic. Masalah yang muncul pada kegiatan PESK ini adalah limbah merkuri yang di buang langsung ke lingkungan bersifat toxic dan dapat meningkatkan risiko kesehatan masyarakat sekitar PESK. Riset ini bertujuan untuk memprakirakan risiko kesehatan non karsinogenik pada masyarakaat yang disebabkan oleh pajanan merkuri.di Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi Riset ini bersifat deskriptif analitik dengan menggunakan metode analisis risiko kesehatan lingkungan dan menggunakan pendekatan kuantitatif. Sampel yang diambil merupakan sampel lingkungan, meliputi: sampel air sungai, tanah, ikan dan sayuran. Hasil laboratorium diperoleh kadar rata-rata merkuri pada air sungai Batang Hari, air bersih, sayuran, ikan, dan tanah masing-masing sebesar 0,00831 ppm; 0,00005 ppm; 0,00089 ppm; 0,00013 ppm; dan 0,00600 ppm. Pengukuran antropometri dilakukan pada 77 responden melalui kuesioner. Hasil perhitungan risiko kesehatan diperoleh nilai Risk Quotients lebih dari satu (RQ > 1) pada air minum (RQ = 3,1151) dan pada ikan (RQ = 3,4245). Dengan demikian konsumsi air sungai dan ikan, berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan pada masyarakat disekitar pertambangan emas skala kecil. Nilai RQ sayuran lebih kecil dari 1 (RQ = 0,015), dengan demikian sayuran masih aman untuk dikonsumsi.

---

Indonesia has ratified the Minamata Convention on 13 September 2017, and the Convention came into force on 16 August 2017. Artisanal small-scale gold mining (ASGM) is quite massive and concerning, particularly along the Batang Hari River Basin (DAS) which is the second largest basin in Indonesia. Mercury in gold mining activities is used as a binder and can be a pollutant in the environment because it is toxic. Problems arise from ASGM activity is mercury waste directly disposed to the environment is toxic and can increase public health risk.

This study aims to aims to predict non carcinogenic health risks in the community caused by mercury exposure in Kecamatan Muara Bulian Batanghari Regency of Jambi Province. This research is analytical descriptive method using environmental health risk analysis and using quantitative approach. Samples taken are environmental samples, including: river water samples, soil, fish and vegetables.

Laboratory results obtained average levels of mercury in river water Batang Hari, clean water, vegetables, fish, and soil respectively of 0.00831 ppm; 0,00005 ppm; 0.00089 ppm; 0.00013 ppm; and 0,00600 ppm. Anthropometric measurements were performed on 77 respondents through questionnaires.

Health risk calculation results obtained Risk Quotients value more than one (RQ> 1) in drinking water (RQ = 3.1151) and on fish (RQ = 3.4245). Thus the consumption of river water and fish, has the potential to cause health problems in communities around small-scale gold mining. The value of vegetable RQ is less than 1 (RQ = 0.015), thus vegetables are still safe for consumption."

"Delta Batanghari terletak di pesisir timur Provinsi Jambi. Di daerah ini banyak ditemukan situs-situs arkeologi. Berdasarkan temuannya, situs-situs tersebut memiliki masa okupasi yang sezaman yaitu abad 10-13 Masehi. Keberadaan situs-situs ini di lingkungan yang tidak mendukung kelayakan sebagai lokasi pemukiman mengindikasikan adanya faktor lain yang lebih berpengaruh. Sementara itu terdapatnya pemukiman yang relatif berdekatan menimbulkan pertanyaan tentang adanya hubungan antara situs-situs tersebut. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pola pemukiman di delta Batanghari, hubungan antara lokasi situs dengan lingkungan fisiknya dan keterlibatan situs-situs tersebut dalam jaringan perdagangan maritim dan kegiatan yang berlangsung dalam perdagangan.Kajian mengenai pola pemukiman memberi kesempatan untuk menguji timbal balik antara dua atau lebih komunitas berbeda. Juga untuk mengamati jaringan perdagangan, cara-cara manusia mengeksploitasi lingkungan dan organisasi sosial. Dengan demikian sesuai dengan tujuan penelitian, kajian yang dilakukan terhadap pemukiman di Delta Batanghari yaitu melalui pengamatan terhadap kepadatan, keluasan, hubungan antarsitus dan hubungan antara situs dengan lingkungan.Hasil penelitian memperlihatkan bahwa faktor perdagangan lebih berpengaruh terhadap pertumbuhan pemukiman di Delta Batanghari. Apalagi perdagangan sedang mengalami perkembangan di wilayah nusantara sejak abad 12 Masehi, masa yang sejaman dengan perkembangan pemukiman di Delta Batanghari.Namun demikian walau perdagangan merupakan faktor pendorong tumbuhnya pemukiman, penempatan lokasi pemukiman ternyata menggambarkan adanya kearifan masyarakat untuk memanfaatkan daerah yang memiliki aksesibilitas tinggi melalui sungai atau anak sungai. Penempatan lokasi pemukiman seperti ini menunjukkan walau Delta Batanghari mulanya merupakan daerah rawa dengan kecenderungan selalu tergenang, lokasi pemukiman tetap dipilih pada lokasi yang memiliki aksesibilitas ke pemukiman lain.Hubungan antar situs di Delta Batanghari selain ditunjukkan melalui kesamaan sisa kegiatan masyarakat juga dari keletakannya dengan faktor lingkungan seperti sungai atau anak sungai. Koto Kandis, Lambur dan Sitihawa, merupakan contoh pemukiman yang berada di dekat sungai atau anak sungai dan antar situs dihubungkan pula oleh sungai atau anak sungai sebagai jalur transportasi utama.Pengaruh lingkungan agaknya berperan dalam pembentukan karakter pemukiman. Berdasarkan kondisi lingkungannya, Kota Kandis memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai kota pelabuhan. Sejalan dengan semakin ramainya pelabuhan, Koto kandis menjadi semakin padat untuk lokasi hunian, sehingga lokasi hunian meluas ke daerah di dekatnya yang memiliki aksesibilitas tinggi terhadap Koto Kandis yaitu Lambur dan Sitihawa. Oleh karena jalur transportasi kurang lancar akibat sempitnya anak sungai yang melintas di kedua daerah, Lambur dan Sitihawa hanya bertindak sebagai konsumen barang, dan kurang terlibat langsung dalam jaringan perdagangan internasional."

"Pembangunan lingkungan hidup merupakan subsistem dari pembangunan nasional. Hal ini telah ditetapkan dalam GBHN 1993. yaitu terwujudnya kelestarian lingkungan hidup dalam keseimbangan dan keserasian yang dinamis dengan perkembangan kependudukan agar dapat menjamin pembangunan nasional yang berkelanjutan. Untuk itu, tanggungjawab dalam pengendalian lingkungan hidup merupakan komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat.Untuk mencapai tujuan pembangunan lingkungan hidup tersebut dibuat berbagai kebijaksanaan dan perangkat hukum pendukungnya baik di tingkat pusat maupun di daerah. Di tingkat pusat telah dibentuk Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal), sedangkan di daerah dibentuk Bapedalda (Badan Pengendalaian Dampak Lingkungan Daerah) sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah.Guna mengatasi berbagai persoalan lingkungan hidup yang terjadi di Propinsi Jambi, maka pemerintah setempat menerbitkan Peraturan Daerah Propinsi Jambi Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (Bapedalda) dan kemudian diganti dengan Perda No. 5 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (Bapedalda), yang berfungsi sebagai lembaga koordinasi dalam penanggulangan masalah lingkungan hidup yang sering terjadi di propinsi ini. Ada 3 (tiga) masalah lingkungan hidup yang mendapat prioritas Pemerintah Propinsi Jambi saat ini yaitu, masalah penebangan liar (illegal logging), masalah PETI (penambangan emas tanpa izin), dan masalah pembabatan hutan bakau (mangrove).Bagaimana kinerja lembaga ini dalam menangani masalah lingkungan yang terjadi di Propinsi Jambi adalah fokus dari penelitian ini. Kinerja lembaga ini dapat ditinjau dari Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) dan Renstra (Rencana Strategis) yang dibuat lembaga ini. Bertolak dari permasalahan itu maka tujuan dari studi ini adalah untuk meneliti bagaimana pelaksanaan Tupoksi dan Renstra, apa ada keterkaitan satu sama lainnya, dan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kinerja Bapedalda Propinsi Jambi, dan bagaimana kinerja Bapedalda tersebut.Berdasarkan analisis isi (teks), terdapat keterkaitan antara tugas pokok dan fungsi dengan rencana strategis Bapedalda Propinsi Jambi. Proses analisis dimulai dari Tupoksi, kemudian Renstra yang diuraikan dalam bentuk program dan kegiatan, dan terakhir realisasinya. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kinerja Bapedalda Propinsi Jambi maka, peneliti melakukan uji regresi berganda dengan menggunakan SPSS. Sedangkan untuk mengukur kinerja lembaga menggunakan metode pengukuran dengan Skala Likert. Berdasarkan uji regresi berganda, maka dapat diketahui bahwa kinerja Bapedalda Propinsi Jambi sangat dipengaruhi oleh empat faktor tersebut dengan nilai R Square 0,903 atau 90%. Sementara itu, berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan skala likert, maka secara keseluruhan kinerja lembaga ini masuk dalam kreteria Baik (76,73%). Bila dilihat berdasarkan masing-masing faktor maka faktor Kepemimpinan (85%) ini masuk dalam kriteria Sangat Baik. Meskipun demikian, ditinjau dari faktor sumberdaya khususnya sarana pada lembaga ini perlu ditingkatkan lagi (69,08%).Hasil penelitian ini dapat disimpulkan: (1) ada kesesuaian antara Tupoksi dan Renstra yang dibuat Bapedalda Propinsi Jambi. (2) Terdapat empat faktor yang mempengaruhi kinerja Bapedalda yaitu, kepemimpinan, struktur organisasi, sumber daya (sumberdaya manusia, dana) dan koordinasi. (3) Kinerja Bapedalda Propinsi Jambi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masuk dalam kriteria Baik (76,73%).Saran dari hasil penelitian ini (1) Pengelolaan lingkungan merupakan kerja multi-sector, multi-diciplinary, multi-temporal, dan multi-scale, maka perlu pengembangan keterpaduan pengelolaan lingkungan dalam kaitannya dengan peningkatan hubungan antar lembaga, (2) Diperlukan perubahan kebijakan, khususnya peningkatan kualitas kelembagaan dengan memperbaiki unsur-unsur pendukung.

---

Environmental development is a sub-system of national development. This has been specified in GBHN 1993 that is forming dynamically harmony with citizenry improvement to warranty continuous national development. Therefore, responsibility in environmental control is the collective commitment between the society and government.

In order to reach the environmental development, there are many supporting policies and law force both centrally and regionally. Ministry of Environment (MNLH) and the Environmental Impact Control Council (Bapedal) has been established within the central level. While regionally, there are Regional Environmental Impact Control Council (Bapedalda) complies with the Domestic Minister's decree no. 98/1996, about the Environmental Impact Control Council organizational and administration guides.

To overcome various environmental issues in Jambi, its local government has established Bapedalda of Jambi that functioning as the coordinating institution to assess many environmental problem, which often to occur in this province. There are three environmental issues, which have been its priority, such as illegal logging, illegal mining and mangrove forest pruning.

About how does this institution works in assessing environmental issues, which occur in Jambi, are the focus of this study. The institution's performance may review from its Main Task and Function (Tupoksi) and Strategy Planning (Renstra) that has made. Whether the Renstra and Tupoksi commencement complying the Section 19 and 20 of the Regulation No. 5/2000 of Jambi, and factors which, affecting its performance. Therefore, intention of this study is to inquire of how Tupoksi and Renstra commencement, whether they are related, and what factors which may affects the Jambi Bapedalda's performance, and how is its performance in the extent of the affecting factors. This research was done through descriptive method and census sampling of entire Bapedalda's employees. The analysed unit is Bapedalda of Jambi.

Based upon textual analysis, there are relationship between main task and function with the Jambi Province Bapedalda's strategic plan. The analysis process started from Tupoksi, then describing Renstra into programs and activities, and its realization lastly. To recognizing the performance of Jambi Bapedalda, the author has commencing doubled-regression examination using SPSS. While the Likert-Scale measurement method was used to measure its performance. Based on a doubled regression examination, it has been recognized that the Jambi Province Bapedalda's performance is dependent to those factors, by an R Square value of 0,903 or 90%. Meanwhile, from the measurement results using Likert Scale, concluded that generally, the Institution's performance is in Good criterion (76,73%). Viewed from these factors, solely, its Leadership is Very Good (85%). However, viewed from its resources special of infrastructure, it shall be more improved (69,08%).

From the results, concluded that; (1) there are appropriateness between Tupoksi and Renstra which made by Bapedalda of Jambi. (2) There are four factors, which influencing its performance such as; leadership, organizational structure, resources (human, funding and infrastructure) and coordination, after the doubled-regression examination, its performance dependence to these four factors are high. While, the Likertscale measurement said that the institution's performance is good (76,73%).

Suggestion result of the research (1) Environmental management represent activity multi sector, multi dicipline, multi temporal, and multi scale, therefore environmental management need to improve coordination inter stake holders. (2) Needed by change of policy, specially the make-up of the quality of institute to improve supporter element."

"BASTRAKPropinsi Daerah Tingkat I Jambi merupakan daerah agraris, baik dilihat dari struktur PDRB maupun dari struktur tenaga kerja Struktur demikian itu, tampaknya akan tetap bertahan dalam jangka panjang, mengingat adanya kebijakan Pemerintah Daerah Tingkat I Jambi mengembangkan sektor pertanian, utamanya sub-sektor perkebunan. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang sejauh mana dampak pengembangan sub-sektor perkebunan terhadap perekonomian daerah ini.Penelitian ini menggunakan pendekatan malaria regional, untuk menganalisis dampak pengembangan sub-sektor perkebunan, khususnya komoditas karet dan komoditas kelapa sawit terhadap perekonomian Daerah Tingkat I Propinsi Jambi. Konsep pemikiran teoritis yang melandasi analisis dalam penelitian ini adalah konsepsi pembangunan pertanian-industri yang dewasa ini lebih dikenal dengan konsep agroindustri dan agribisnis. Konsepsi demikian ini dipayungi oleh pemikiran tentang pembangunan yang berdimensi pertumbuhan dengan pemerataan (growth with distribution).Sejalan dengan kerangka pemikiran demikian itu, maka analisis dalam penelitian ini diawali dengan kajian tentang pertumbuhan dan transformasi struktural perekonomian Daerah Tingkat I Propinsi Jambi. Dalam hal ini pendekatan analisis yang dipergunakan adalah model transformasi struktural yang dikembangkan oleh Muhammad Arsjad Anwar. Pendekatan tersebut menekankan pada pergeseran kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap PDF3 (yang dalam penelitian ini adalah PDRB), serta pergeseran kontribusi sub-sub sektor dalam sektor pertanian dan dalam sektor industri terhadap sektor masing-masing. Dengan analisis ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang hubungan antara pertumbuhan ekonomi, transformasi struktural dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.Analisis mengenai dampak pengembangan sub-sektor perkebunan khususnya karet dan kelapa sawit, menggunakan teknik Stint Share. Dengan teknik analisis ini dimaksudkan untuk melihat eksistensi pertumbuhan subsektor perkebunan dalam posisinya sebagai bagian dari perekonomian daerah Jambi dan dalam posisinya sebagai bagian dari perekonomian nasional.Untuk mengetahui aspek keterkaitan industri kedua komoditas yang dianalisis (karet dan kelapa sawit), dipergunakan model Input-Output Regional. Karena Dati I Propinsi Jambi sampai saat penelitian ini dilaksanakan belum memiliki Publikasi Tabel Input-Output Regional, maka dipergunakan Tabel Input-Output Regional Propinsi Dati I Riau, dengan pertimbangan antara lain bahwa, baik di Propinsi Riau maupun di Propinsi Jambi, kedua komoditas yang dianalisis same sama merupakan komoditas yang dirancang untuk menjadi komoditas unggulan bagi perekonomian rakyat daerah ini.Hasil analisis tentang pertumbuhan dan transpormasi struktural daerah Jambi selama 1983-1994 menunjukkan bahwa (a) pertumbuhan ekonomi daerah Jambi tergolong sangat tinggi; (b) telah terjadi transformasi struktural dalam perekonomian daerah Jambi, dilihat dari pergeseran kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap PDRB dan sub-sektor dalam sektor pertanian dan sektor industri terhadap masing-masing sektor yang bersangkutan. Namun demikian, jika diperhatikan aspek kesejahteraan yang dilihat dari perkembangan. gini ratio, ternyata justru kurang mengalami perubahan dan cenderung memburuk. Untuk hal tersebut, menurut batasan dalam penelitian ini, disebabkan oleh belum adanya keterkaitan dan kedalaman industri yang cukup berarti dalam struktur perekonomian daerah Jambi. Kesimpulan ini diperkuat oleh kenyataan bahwa selama periode yang diamati, struktur perdagangan internasional daerah ini yang tidak mengalami perubahan, atau tetap bertahan pada perdagangan komaditas yang berbasis sumberdaya alam berupa kayu olahan dan karet olahan. Kedua kelompok komoditas tersebut masih dalam tahapan produksi yang awal sehingga niiai tambahnya relatif rendah.Hasil analisis yang menggunakan teknik Shift-Share m.enunjukkan bahwa pertambuhan sektor-sektor ekonomi dan sub-sektor perkebunan selama periode yang diamati cukup menggembirakan, baik dilihat dari variabel output maupun variabel employment. Dari hasil analisis ditemukan bahwa kebijakan pengembangan sub-sektor perkebunan, khususnya komoditas karet dan kelapa sawit, cukup beralasan.Sementara itu hasil analisis keterkaitan industri atas sektor karet dan sektor kelapa sawit menemukan bahwa dalam transaksi non-kompetitif, kedua komoditas ini mempunyai keterkaitan ke belakang yang lemah tetapi keterkaitan ke depan yang cukup kuat. Meskipun dalam konteks transaksi kompetitif menunjukkan keterkaitan ke depan pun kurang memuaskan. Namun demikian, karena karet dan kelapa sawit: (a) cukup mempunyai keunggulan dalam keterkaitan ke depan pada transaksi domestik; (b) merupakan lapangan usaha bagi sebagian besar penduduk pedesaan di daerah Jambi; (c) komoditas ekspor; dan (d) bahan baku bagi berbagai industri hilir, sehingga mempunyai peranan yang berarti terhadap perekonomian regional dan perekonomian nasional, maka rekomendasinya adalah tetap meningkatkan pengembangan kedua komoditas Sejalan dengan itu, maka dalam jangka menengah dan jangka panjang pengembangan komoditas karet dan kelapa sawit hendaklah diimbangi dengan kebijakan-kebijakan makro dan mikro yang memungkinkan tumbuhkembangnya industri industri hilir dan industri penunjangnya di daerah ini, sehingga akan memberi dampak multiplier secara luas terhadap perekonomian daerah dan perekonomian nasional.Hasil analisis pertumbuhan dan transformasi struktural dan hasil analisis keterkaitan, memperkuat kesimpulan bahwa struktur perekonomian daerah Jambi belum didukung oleh keterkaitan dan kedalaman industri yang memadai. Kedua hasil analisis tersebut menurut hemat penulis merupakan faktor pernyebab mengapa gird ratio Propinsi Jambi tidak membaik. Kenyataan tersebut menjadi pertanyaan, jika dikaitkan dengan konsep pembangunan pertanian-industri yang tertuang dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat I Jambi.Di sisi lain, ternyata dalam perencanaan dan pelaksanaan pengembangan sub-sektor perkebunan ini, masih ditemukan berbagai kendala kelembagaan. Kendala dimaksud lebih bersifat `birokratis' dan `egosektoral', yang antara lain berpangkal dari keputusan yang masih sentralistis. Keadaan yang mengakibatkan Bappeda sebagai lembaga yang bertanggungjawab mengkoordinir perencanaan pembangunan di daerah menjadi serba sulit.

---

ABSTRACTBased on the economic and employment structure, Jambi is known as an agriculture-based economy. Rubber and Palm Oil are the main commodities which produced by rural people in this province. That is why local government of Jambi Province develops these two commodities as the strategy to increase the regional economic performance, especially in term of economic growth and income distribution.Using regional macroeconomic approach, the aim of this research is to analyze the impact of the development of plantation sector to the regional economic performance of Jambi Province. Theoretically, this research is based on the concept of agro industry and agribusiness as the implementation of `growth with distribution' development strategy.This research began with the analysis of Jambi economic structural transformation. The analysis stressed on the shift of industries output share to the Gross Regional Domestic Product, and the shift of sub-sectors in agriculture sector and manufacturing sector each. Using this model, it is expected to be able to analyze the relationship between regional economic growth, structural change and social welfare.Shift-share analysis used to analyze the growth of plantation sector (rubber and palm oil) in term of output and employment, and as the part of regional and national economic.Subject to the absence of Jambi Input-Output Table, therefore this research, was make use of Riau Province Input-Output Table in order to analyze the industrial linkage of rubber and palm oil with other sectors in the economy. It is also expected to know whether this sector is leading sector or not in the economy.Concerning the analysis of economic growth and structural change, will found out that during 1983 to 1994, Jambi economic has : (a) high growth; and (b) well economic structural change. But according to gini ratio, the income distribution is not good enough. The problem is considered the influence of less linkage and deepening of the industry. That conclusion is proved by the export structure which never change from natural-based commodities, such as wood and rubber, while both of commodities has relatively low value added.The growth of economic sector and plantation sub-sector in term of output and employment, indicates that the development of plantation is reasonable.Going on the basis of non-competitive transaction of Input-Output Analysis, founded out that the commodities has weakly backward linkage but strongly enough in forward linkage. And, based on competitive transaction, both commodities has weakly backward and forward linkage, but causing by : (a) strongly forward linkage; (b) the main income source for most of rural people in Jambi; (c) the export commodities; and (d) raw material for several downstream industries, therefore it is recommended to increase the development of both of the commodities.In order to increase the role and contribution of the commodities to the economy, macro and micro policies are suggested, for both in medium and long term planning. The policies are needed to accommodate the investment activities in Jambi, especially in downstream industries, because the industries has consequences in create multiplier effect for the economy, both regional and national.The result of structural change analysis, growth analysis, and industry linkage analysis, takes support the conclusion that the growth and structural change of Jambi regional economic has not been supported by linkage and deepening of industry, therefore all this condition clarified why the `gini ratio' of this province is not getting better. That is being main problem related to Jambi's development strategy which has put on the concept of agriculture-based industry and rural economic-based development strategy."

"ABSTRAKPenelitian tentang populasi rotan jernang (Daemonorops draco Willd.) di desaJebak Batanghari, Provinsi Jambi belum pernah dilakukan. Rotan jernangmerupakan tumbuhan penghasil getah jernang yang memiliki banyak manfaat.Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodepurposive random sampling. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif.Hasil penelitian menunjukan bahwa, populasi rotan jernang hanya 8 rumpun yangterdiri dari 82 individu. Selain rotan jernang juga ditemukan 6 spesies rotan lain.Spesies rotan yang memilik jumlah individu terbesar adalah rotan lilin yaitu 11rumpun yang terdiri dari 197 individu. Rotan jernang merupakan rotan yangmemiliki populasi terkecil dibandingkan populasi rotan jenis lain. Kondisi dilokasi penelitian adalah suhu udara berkisar 20,20C -28,90C; kelembapan udaraberkisar 58%-68%, dan pH berkisar 4,60-4,81. Selain itu, diperoleh 35 spesiestumbuhan yang berfungsi sebagai rambatan rotan jernang sejumlah 73 individu.Jumlah pohon rambatan yang tidak sebanding dengan jumlah Rotan jernangmenyebabkan kematian rotan jernang. Hasil analisis vegetasi diperoleh 51 spesiestumbuhan berdiameter batang > 10 cm terdiri dari 69 individu dengan IndeksNilai Penting (INP) 11 yaitu trembesi, serta 33 spesies tumbuhan berdiameterbatang < 10 cm, yang terdiri dari 60 individu dengan INP tertinggi 20 yaitutrembesi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa populasi rotan jernang di desaJebak Batanghari, Provinsi Jambi sudah sulit ditemukan disebabkan pembalakanliar dan perambahan hutan

---

Abstract Research of Rattan Jernang (Daemonorops draco Willd.) population in JebakBatanghari district, Jambi has never done. Daemonorops draco is a plant thatproduces dragon blood. Dragon blood is very useful for Suku Anak Dalam Jambilife. This research uses purposive random sampling method. All of data areanalyzed by description. Based on the research, it shows that exceptDaemonorops draco, there were also found six species of rattan. The populationof Daemonorops draco in Jebak forest was only 8 clamps, consisting of 82individuals. Daemonorops draco had the smallest population among the otherones. The highest population was Calamus javensis, consising of 11 clams 197individuals. The condition of the research location was that the temperature was20.20C -28.90C, the humidity was 58%-68%, and pH was 4.60-4.81. In thislocation, there were also found 35 species of plants (73 individuals) asDaemonorops draco?s vine. The amount of the Daemonorops draco?s vine andDaemonorops draco was not balance, this condition caused the death ofDaemonorops draco in Jebak forest. Based on the vegetation analyze, it wasfound 51 species of plants with diameter > 10 cm consist of 69 individuals thehighest SIV is Pithecolobium saman (11), and 33 species plants with diameter< 10 cm consist of 60 individuals, the highest SIV is Pithecolobium saman (20).Based on the interview, it shows that the population of Daemonorops draco inJebak forest was rare because of illegal logging and forest encroachment"