Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Untuk memutus penyebaran Covid-19, pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat. Kebijakan tersebut membawa dampak ekonomi bagi masyarakat baik yang bekerja di sektor formal maupun informal. Pemberian bantuan sosial Covid-19 diberikan untuk memitigasi dampak tersebut. Selama pandemi Covid-19, terdapat peningkatan signifikan belanja bantuan sosial namun angka kemiskinan justru meningkat. Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan di lapangan juga dapat timbul beragam permasalahan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar peranan bansos Covid-19 dalam mempertahankan taraf kesejahteraan keluarga dan bagaimana kinerja kebijakan menurut persepsi penerima kebijakan. Data utama penelitian diperoleh melalui survei kepada keluarga. Analisis deskriptif digunakan untuk menilai persepsi keluarga dan analisis DID digunakan untuk menilai pengaruh pemberian dan pencabutan bansos Covid-19 terhadap kesejahteraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja kebijakan telah memuaskan atau telah memenuhi harapan penerima manfaat meskipun begitu, masih ditemukan salah sasaran dan ketidakmerataan dalam pemberian bansos. Pemberian uang tunai sebesar Rp300 ribu sebanyak enam kali belum mampu menjaga taraf kesejahteraan keluarga yang menurun akibat pandemi Covid-19. Peningkatan nilai bantuan dan kombinasi bantuan dengan barang yang dibutuhkan masyarakat, efektif dalam meningkatkan kesejahteraan namun hal ini sangat dipengaruhi oleh jumlah anggota keluarga. Pencabutan bansos Covid-19 berupa uang dan barang signifikan menurunkan kesejahteraan karena perekonomian keluarga belum sepenuhnya pulih.

---

Restrictions policy on community activities applied by DKI Jakarta Province to suppress social activities in order to suppress the spread of Covid-19. That policy has an economic impact on the community both working in the formal and informal sectors. In response, Covid-19 social assistance is provided to mitigate this impact. During the Covid-19 pandemic, there was a significant increase in social assistance spending on DKI Jakarta government budget, but the poverty rate actually increased. During the distribution of social assistance to the community, various problems can also arise. The purpose of this study was to find out how the Covid-19 social assistance effect in maintaining the level of family welfare and how the policy performance according to the perceptions of policy recipients. The main data of the study were obtained through a survey to families. Descriptive analysis was used to assess family perceptions and DID analysis was used to assess the effect of giving and withdrawing Covid-19 social assistance on welfare. The results of the study indicate that the implementation of policy performance has been satisfactory or has met the expectations of the beneficiaries, however, it is still found that there are mistargets in the provision of social assistance. Giving cash of Rp300 thousand six times was able to maintain family welfare the level of family welfare which has decreased due to the Covid-19 pandemic. Increasing the value of aid and the combination of aid with goods needed by the community are effective in improving welfare, but this is greatly influenced by the number of family members. The withdrawal of the Covid-19 social assistance in the form of money and goods significantly reduces welfare because the family economy has not fully recovered."

"Monitoring dan Evaluasi menjadi isu sentral khususnya bagi setiap badan hukum publik seperti BPJS Kesehatan yang melakukan kegiatan pengumpulan dana masyarakat seperti asuransi, dana pensiun dan jaminan sosial yang dapat ditengarai adanya penyimpangan dalam penyelenggaraannya. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan monitoring dan evaluasi terhadap BPJS Kesehatan yang sedang menjalankan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah dengan membentuk sebuah pengawas eksternal yaitu Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Monitoring dan evaluasi yang dilakukan DJSN dalam Program JKN beserta hambatan yang dialami saat melaksanakan monitoring dan evaluasi tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menujukan bahwa pelaksanaan monitoring dan evaluasi DJSN telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku secara aktif dan pasif. Ruang lingkup monitoring dan evaluasi meliputi regulasi, kepesertaan, iuran dan manfaat, pelayanan, keuangan dan kelembagaan dan organisasi. DJSN menghadapi sejumlah hambatan saat melaksanakan Monitoring dan Evaluasi dalam Program JKN baik dari segi SDM, anggaran, maupun regulasi yang ada.

---

Monitoring and Evaluation becomes a central issue in particular for any public legal entity such as BPJS Kesehatan that conducts collection of public funds such as insurance, pension fund and social security and can be inferred to have irregularities in its implementation. One of the government's efforts to realize the oversight of BPJS Kesehatan that is running the National Health Insurance Program (JKN) is to establish an external board namely Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). This study aims to analyze the monitoring and evaluation conducted by DJSN toward BPJS Kesehatan in organizing JKN Program along with barriers encountered when carrying out the monitoring and evaluation. This research is conducted using qualitative approach through primary and secondary data collection. Results of research show that the monitoring and evaluation by DJSN has been implemented according to the aplicable regulation through active and passive. DJSN faces a number of obstacles when implementing monitoring and evaluating in JKN program in terms such as human resources, budget, and existing regulations."