Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai tinjauan yuridis pernikahan sirri berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Latar belakang munculnya tema skripsi ini yaitu semakin maraknya pernikahan sirri di Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama Islam akibat adanya perbedaan penafsiran terhadap pencatatan perkawinan sebagai dasar sah sebuah perkawinan antara hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pernikahan sirri menjadi polemik akibat dualisme hukum yang berlaku sehingga melahirkan permasalahan yang pada akhirnya merugikan sebagian besar kaum perempuan dan anak. Adapun pokok permasalahan skripsi ini mengenai tinjauan yuridis terkait dengan pencatatan perkawinan dan pernikahan sirri berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Metode yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini adalah dengan metode penelitian normatif. Hasil dari skripsi ini adalah bahwa pencatatan perkawinan bukan merupakan sarat sah perkawinan baik ditinjau berdasar hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pencatatan perkawinan merupakan peristiwa penting yang mesti dijalankan oleh seluruh Warga Negara Republik Indonesia. Hal ini menyimpulkan bahwa Pernikahan sirri merupakan pernikahan yang sah baik berdasar hukum.

---

This thesis discusses about the juridical observation of sirri marriage based on Islamic Law and Law Number 1 Year 1974 about Marriage. The background of this thesis is so many sirri marriage having done by majority of Indonesian muslim population because of the difference of marriage registration interpretation as the legal basis from a marriage between Islamic Law and Law Number 1 Year 1974 about Marriage. Sirri marriage becomes polemic from the effect of dualism of current law so it makes problem that in the end is more losing to women and children.

Meanwhile, the point of this thesis is the juridical observation about marriage registration and sirri marriage based on Islamic Law and Law Number 1 Year 1974 about Marriage. The methode of this thesis is normative methode.

The result of this thesis is that marriage registration is not legal requisite of a marriage according to Islamic Law and Law Number 1 Year 1974 about Marriage, but marriage registration is a important moment that should be done by the entire of Indonesian civilization. It concludes that sirri marriage is legal marriage based on Islamic Law and Law Number 1 Year 1974 about Marriage."

"Skripsi berjudul "Ijab Kabul Perkawinan Melalui Teknologi Telekomunikasi Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" ini berlatar belakang adanya praktek perkawinan Islam yang pada ijab kabul-nya dilakukan melalui teknologi telekomunikasi yaitu melalui telepon dan Video Teleconference, yang memicu perdebatan tentang keabsahannya secara hukum. Di Indonesia belum ada ketentuan khusus mengatur akan akad nikah melalui teknologi telekomunikasi. Pokok permasalahan yang dibahas adalah bagaimana pelaksanaan ijab kabul melalui teknologi telekomunikasi serta analisis mengenai keabsahan hukum perkawinan tersebut, disertai akibat hukumnya.Penelitian dilakukan penulis dengan menggunakan metode deskriptif analisis yang didahului dengan Penelitian Kepustakaan dan Penelitian Lapangan. Di dalam skripsi ini akan dibahas mengenai pengertian, rukun dan syarat-syarat perkawinan, dan larangan perkawinan, yang terdapat dalam al-Qur?an dan as-Sunnah, ketentuan di dalam Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian, akan dibahas pula gambaran umum mengenai teknologi telekomunikasi serta contoh kasus perkawinan yang menggunakan perangkat telekomunikasi. Pada bab terakhir, penulis memberi kesimpulan tentang proses akad perkawinan melalui teknologi telekomunikasi baik melalui telepon maupun melalui video teleconference. Kemudian terdapat dua pendapat hukum mengenai perkawinan tersebut, yaitu sah secara hukum dan tidak sah secara hukum.Penulis memberikan pendapatnya bahwa dari dua pendapat tersebut, penulis cenderung untuk mensahkan perkawinan tersebut karena telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut Hukum Islam dan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.Penulis menyarankan bahwa perkawinan tersebut lebih baik tidak dilakukan kecuali dalam keadaan yang benar-benar darurat. Selain itu, pemerintah Indonesia harus segera membuat aturan yang tegas mengenai masalah ini atau adanya fatwa yang jelas dari Majelis Ulama Indonesia, agar dapat menjadi acuan bagi setiap muslim di Indonesia."