Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Prinsip keterbukaan menjadi persoalan inti di Pasar Modal. Keterbukaan tentang fakta material sebagai jiwa Pasar Modal didasarkan pada keberadaan prinsip keterbukaan yang memungkinkan tersedianya bahan informasi bagi investor, sehingga secara rasional mereka dapat mengambil keputusan dalam pembelian dan penjualan saham. Informasi di Pasar Modal sangat rentan untuk menjadi obyek kejahatan.Dalam penyusunan tesis ini akan dikaji suatu kasus yang berkaitan dengan informasi yang menyesatkan dengan mengambil contoh laporan dari PT. Lippo e-Net. Kasus PT. Lippo Life Tbk., yang melakukan perubahan bisnis inti dari bidang usaha industri asuransi jiwa, kemudian berubah nama menjadi PT. Asuransi Lippo e-Net, dimana harga sahamnya melambung, akan tetapi kemudian turun lagi. Sehingga terjadi kesimpangsiuran informasi di Pasar Modal mengenai perusahaan PT Lippo Life Tbk.Dengan adanya informasi yang tidak akurat, jelas, dan objektif mengenai perpindahan bisnis inti yang dilakukan oleh PT Lippo Life Tbk, menyebabkan fluktuasi harga saham, pihak Lippo diperkirakan mengambil keuntungan sendiri. Sampai pada akhirnya pihak Bapepam meminta pihak Lippo e-Net untuk mengulang kembali public expose-nya.Penulis menggunakan metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian tesis ini, yaitu penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yang dapat menemukan fakta yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dari penelitian yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan utama bahwa keaktifan Bapepam sebagai regulator Pasar Modal, untuk mengungkapkan informasi yang diperoleh baik pada saat melakukan proses pemeriksaan maupun pada saat melakukan proses penyidikan, sangat diharapkan dan dibutuhkan guna menegakkan prinsip keterbukaan di bidang Pasar Modal di Indonesia."

"Lippo Group that has conveyed their business lines of PT Lippo e-Net from insurance to technology of information was not run smoothy. It's reasoned by the management attitudes of PI Lippo e-Net that giving inconsistent toward public expose moment. Jakarta Slack Exchange authority then doing investigation and resulted conclusion that the company management did inconsistent exposes to public. The impact of those conduct has ensued uncertainty to public by vague informations. The author scrutinizes that under Indonesian Stock Exchange Law the company has done corporation crime. The company has performed misleading or imprecise informations that had been preferenced as window dressing to invite their investors."

"Prinsip kepentingan yang dapat dipertanggungkan (insurable interest) merupakan salah satu prinsip dalam asuransi dan salah satu syarat sah perjanjian asuransi. Prinsip ini yang membedakan perjanjian asuransi dengan perjanjian perjudian atau pertaruhan, yang harus dipegang teguh agar asuransi tidak disalahgunakan. Skripsi ini akan membahas pengaturan prinsip insurable interest di Indonesia, serta penerapannya dalam kasus Wiratman Asman melawan PT. Asuransi QBE Pool Indonesia, yaitu kasus penolakan pembayaran klaim dengan alasan tertanggung tidak memiliki kepentingan pada obyek pertanggungan. Kasus ini telah di putus sampai tingkat kasasi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif, dimana penulis menggunakan tiga pendekatan yaitu undangundang, konseptual dan studi kasus. Selain itu, penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Setelah melakukan analisis, ternyata pengaturan prinsip insurable interest masih belum lengkap atau memiliki kekurangan dan Majelis Hakim pada kasus tersebut, belum memahami dan menerapkan prinsip tersebut. Agar dapat dilaksanakan dengan baik, maka pengaturan prinsip tersebut harus diperbaharui, diatur lebih lanjut atau dibuat secara jelas dalam polis, serta pengetahuan hakim dalam bidang hukum asuransi harus terus ditingkatkan.

---

Principle of insurable interest is one of the insurance principles and one of the requirements for a valid insurance agreement. This principle differentiates insurance agreement from gambling and it should be complied with to prevent any abuse of insurance. This undergraduate thesis discusses the principle of insurable interest in Indonesia, and its application in Wiratman Asman v. PT. Asuransi QBE Pool Indonesia Case. In this case, the insured's claim is dismissed since it was ruled that the insured does not have an insurable interest. This case has been decided in the cessation level. This is juridical-normative research where writer used three kind of approaches: law, concept and case study. In addition to that, writer used quality analysis method. The result of the analysis shows that the regulations on the insurable interest principle is inadequate. Moreover, the judges still do not understand the concept of insurable interest principle and cannot implement this principle properly. In order to be implemented correctly, regulation of principle should be reviewed, and made clearer, and judges? knowledge about field of insurance law should be improved."

"Keberadaan profesi insinyur mempunyai kedudukan yang krusial dalam kehidupan manusia khususnya dengan kontribusi dalam bentuk penyelesaian masalah secara teknik yang dimiliki dalam kehidupan sehari-hari dengan memadukan ilmu sains, matematika, dan ekonomi. Akan tetapi, tidak jarang terdapat berbagai peristiwa yang tidak diinginkan yang disebabkan oleh risiko menjalankan praktik keinsinyuran. Dalam rangka untuk mengurangi beban dari risiko tersebut, maka dapat dilakukan pengalihan risiko (transfer of risk) melalui professional indemnity insurance. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan professional indemnity insurance terhadap Insinyur yang lalai dalam menjalankan tugasnya serta membandingkan regulasi dan pengimplementasiannya dengan negara bagian New South Wales dan Victoria, Australia. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal, yaitu metode yang berfokus pada doktrin yang merupakan sintesa dari aturan, norma, atau panduan penafsiran, dan nilai-nilai. Lebih lanjut, jenis data dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa studi kepustakaan yang berfokus kepada regulasi dalam hukum positif Indonesia, antara lain KUHPerdata, UU Perasuransian, dan UU Keinsinyuran. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa perlindungan yang diberikan oleh professional indemnity insurance terhadap insinyur dengan memberikan ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh pihak ketiga. Indonesia belum mengatur mengenai kewajiban untuk memiliki professional indemnity insurance bagi insinyur. Berbeda dengan negara bagian New South Wales dan Victoria, Australia yang telah memiliki statutory obligation serta pengaturan lebih lanjut terkait dengan keberlakuan professional indemnity insurance. Penulis menyarankan agar dibuat suatu peraturan perundang-undangan atau mengamandemen ketentuan UU Keinsinyuran serta dukungan dari organisasi profesi agar insinyur memiliki polis professional indemnity insurance.

---

The existence of the engineering profession has a crucial position in human life, especially with contributions in the form of technical problem solving in everyday life by combining science, mathematics, and economics. However, it is not uncommon for there to be various undesirable caused by risks in carrying out engineering practice. In order to reduce the burden of these risks, it is possible to transfer risk through professional indemnity insurance. This research aims to determine the protection of professional indemnity insurance for engineers who are negligent in carrying out their duties and to compare the regulation and implementation with the states of New South Wales and Victoria, Australia. In this research, the research method used is doctrinal, which is a method that focuses on doctrine which is a synthesis of rules, norms, or guidelines for interpretation, and values. Furthermore, the type of data in this research is secondary data in the form of literature studies that focus on regulations in Indonesian positive law, including the Civil Code, Insurance Law, and Engineering Law. The results of the research show that the protection provided by professional indemnity insurance to engineers by providing compensation for losses suffered by third parties. Indonesia has not regulated the obligation to have professional indemnity insurance for engineers. Unlike the states of New South Wales and Victoria, Australia, which have a statutory obligation and further arrangements related to the validity of professional indemnity insurance. The author suggests that legislation or amendments be made to the provisions of the Engineering Law as well as support from professional organizations so that engineers have a professional indemnity insurance policy."

"ABSTRAKAkuisisi perusahaan asuransi diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMK.06/2003 yang menyatakan bahwa akuisisi dilakukan dengan mengambil alih seluruh atau sebagian besar saham perusahaan asuransi/reasuransi lain sehingga beralihlah pengendalian. Namun, tidak terdapat pengaturan spesifik mengenai akuisisi terhadap perusahaan penunjang usaha asuransi. Peneliti meneliti akuisisi PT Accette Broker Asuransi oleh Howden Broking Group Limited atas 80% (delapan puluh persen) saham milik Accette Holding Pte (Singapore) Limited. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan normatif yuridis dengan mengkaji peraturan perasuransian di Indonesia. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Pengaturan akuisisi perusahaan pialang asuransi juga merujuk pada ketentuan akuisisi perusahaan asuransi. Perlu dipertimbangkan aspek berikut: pembatasan kepemilikan asing, estimasi waktu lamanya akuisisi dan persetujuan Menteri Keuangan, tata kelola perusahaan bagi perusahaan perasuransian dan kewajiban notifikasi kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

---

ABSTRACTAcquisition of an insurance company is governed under the Decree of Minister of Finance Republic of Indonesia Number 426/KMK.06/2003 which stipulates that an acquisition is conducted by acquiring all of or majority of shares in another insurance/reinsurance company, which resulted in a change of control in such insurance/reinsurance company. However, there is no specific regulation for acquiring an insurance broker company. The researcher is interested to further study the acquisition of PT Accette Broker Asuransi by Howden Broking Group Limited of 80% (eighty percent) shares owned by Accette Holding Pte (Singapore) Limited. This research is conducted based on a normative judicial approach method by reviewing the applicable insurance laws regulations in Indonesia. The data collection method used in this research is a library research method with statutory approach. Acquisition on an insurance broker company shall also refer to the regulations concerning acquisition of an insurance company. The following aspects are to be considered in acquiring an insurance broker company: foreign ownership restriction, acquisition timeline and approval from the Minister of Finance, good corporate governance for insurance companies and mandatory notification to the Business Competition Supervisory Commission.;"

"Asuransi dalam terminologi hukum merupakan suatuperjanjian. Perjanjian asuransi atau pertanggungan dibuatdalam bentuk perjanjian baku, dimana para calon tertanggunghanya memiliki pilihan menerima atau menolaknya atau dapatdikatakan bahwa dalam perjanjian tersebut kedudukan parapihaknya tidak seimbang. Dalam perjanjian yang dibakukantersebut seringkali terdapat klausula-klausula yang tidakdimengerti oleh orang awam, yang pada dasarnya dibuat untukkepentingan si perusahaan asuransi. Hal-hal mengenaibagaimana hubungan hukum para pihak yang terikat denganperjanjian, tanggung jawabnya hingga keabsahan penggunaankuasa mutlak seringkali diabaikan oleh calon tertanggungasuransi karena kurangnya pengetahuan akan masalah-masalahtersebut. Penelitian yang membahas permasalahan hukum yangterdapat pada klausula baku dalam formulir permohonanasuransi dilakukan dengan metode normatif. Sehingga padaakhirnya dapat diperoleh gambaran bahwa hubungan hukumpara pihak yang terkait dalam asuransi selalu didasarkanpada perjanjian yang dibuat antara para pihaknya sesuaidengan asas kepribadian dan kebebasan berkontrak sepanjangtidak bertentangan dengan undang-undang dan itikad baik.Selain itu mengenai tanggung jawab salah satu pihak dalamperjanjian, dapat saja diperjanjikan dalam bentuk terbatasatau hilang sama sekali (klausul eksonerasi) sepanjangdisepakati oleh para pihaknya dan tidak bertentangan denganketentuan undang-undang. Begitu pula dengan keberadaanlembaga kuasa mutlak yang mengeliminir ketentuan tentangberakhirnya pemberian kuasa tidaklah bertentangan denganhukum perdata yang sifatnya mengatur dan sejalan denganasas kebebasan berkontrak."

"Tesis ini membahas tentang tinjauan hukum terhadap liberalisasi perdagangan jasa bidang perasuransian berdasarkan komitmen Indonesia dalam ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS). Dalam menganalisa model penmasokan jasa asuransi, Penulis mencoba melakukan tinjauan hukum secara terbatas pada produk hukum tingkat Undang-Undang untuk sektor perasuransian yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Mengingat Indonesia telah membuka akses pasar sektor perasuransian bagi pemasok jasa asing, maka analisis hukum atas peraturan perasuransian dikaitkan pula dengan komitmen Indonesia sebagaimana tercantum dalam Schedule of Specific Commitment Indonesia dalam AFAS.

---

This thesis discusses about the legal review of the liberalization trade in insurance services based on the commitment of Indonesia in the ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS). author tried analyzing the supply of insurance services, limited to the level of legal products Act for the insurance sector, specifically Law of the Republic of Indonesia Number 40 2014 about Insurance. Given that Indonesia has opened the insurance sector market access for foreign service suppliers, the legal analysis of the insurance regulation is associated also with the commitment of Indonesia in the Schedule of Specific Commitment Indonesia in AFAS."