Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This paper investigates the determinants of firm innovation in Indonesia. Using quality of local regulations index constructed by the Indonesia?s Regional Autonomy Watch (KPPOD) as measure of institutions, We found that better institutional quality at the local level was associated with more innovation and that firms experiencing major obstacle in access to finance were less likely to innovate. Access to finance is more critical for small and medium enterprises (SMEs) whereas institutional quality is more important for large firms. The positive impact of better institutions on innovation is asymmetrically distributed. Better local institutional quality disproportionately benefited non-constrained firms.AbstrakMakalah ini menyelidiki faktor-faktor penentu terjadinya inovasi pada perusahaan di Indonesia. Sebagai proksi kelembagaan digunakan variabel Peraturan Daerah yang dibuat oleh Komite Pemantuan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD). Penelitian ini menemukan bahwa kualitas kelembagaan yang baik pada tingkat daerah erat kaitannya dengan tingkat inovasi yang lebih tinggi dan perusahaan-perusahaan yang mengalami kendala akses keuangan cenderung tidak melakukan inovasi. Faktor akses keuangan lebih menentukan bagi perkembangan inovasi perusahaan perusahaan kecil dan menengah sedangkan kualitas kelembagaan lebih menentukan bagi perusahaan besar. Dampak positif dari kelembagaan yang baik terhadap tingkat inovasi terdistribusikan secara asimetris dan faktor kelembagaan yang baik lebih berdampak positif terhadap perusahaan yang tidak mengalami kendala keuangan."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi, pengembangan perbankan syariah, pengembangan pasar sukuk, dan pengembangan pasar saham syariah di Indonesia. Dengan menggunakan model VAR yang diikuti dengan analisis granger causality, impulse response function, dan variance decomposition, penelitian ini menemukan bahwa pengembangan perbankkan syariah dan pasar saham syariah mendukung pandangan neutrality hypotheses sedangkan pengembangan sukuk mendukung pandangan supply-leading hypotheses. Selanjutnya, penelitian ini juga menemukan unidirectional causality yang berasal dari pengembangan pasar sukuk menuju pengembangan perbankan syariah dan dari pengembangan pasar sukuk menuju pengembangan saham syariah. Ternyata, pasar sukuk dan perbankan syariah di Indonesia adalah komplemen. Pengembangan perbankan syariah dan pengembangan pasar saham syariah independen satu sama lain.

---

This study aims to examine the causal relationship between economic growth, Islamic banking development, sukuk market development, and Islamic stock market development in Indonesia. By utilizing VAR model then followed by granger causality, impulse response function, and variance decomposition analysis, this study found that Islamic banking development and Islamic stock market development supports neutrality hypotheses view while sukuk market development supports supply leading hypotheses view. Moreover, this study also found that there are unidirectional causalities from sukuk market development to Islamic banking development and from sukuk market development to Islamic stock market development. Surprisingly, sukuk market and Islamic banking in Indonesia are complement. Islamic banking development and Islamic stock market development are independent of each other."

"Oil exploration has been subject to economic research for decades. Earlier studies of exploration models are mostly discussed the behavior of exploration at the macro-level analysis such as field, firm, region, and continental. This paper then focuses on the geological and economic factors that determine the well-drilling decision at the micro-level using disaggregated panel data of 32 geological basins in Indonesia over the period of 2004?2013. This study shows that the number of drilled wells is determined significantly by the lag of success rate, lag of discovery size, lag of global oil price, and regional location of geological basin.AbstrakEksplorasi migas telah menjadi subyek ekonomi dalam beberapa dekade. Studi-studi sebelumnya dengan model eksplorasi, kebanyakan mengembangkan model Fisher (1964), secara umum dikelompokkan oleh persamaan yang menjelaskan respons eksplorasi pada tingkat makro menggunakan lapangan, perusahaan, wilayah, dan kontinental. Paper ini fokus pada analisis faktor-faktor geologi dan ekonomi yang menentukan tingkat sumur pemboran pada tingkat mikro menggunakan data panel dari 32 basin di Indonesia dalam periode 2004?2013. Hasil empiris menunjukkan bahwa tingkat sumur pemboran ditentukan secara signifikan berdasarkan tingkat keberhasilan pemboran, ukuran temuan dan harga minyak pada tahun sebelumnya serta lokasi basin geologis."

"The main idea of this study is to determine the impact of relative inflation on poverty incidents and to investigate whether inflation inequality has occurred in Indonesia. Interesting results were found at regional level. Firstly, Jakarta had different poverty response with respect to price increases. Processed food and transportation inflation were more imperative for the poor in Jakarta. Secondly, the poor in province with low poverty figures were more prone to inflation. In general, the results show that food inflation has the major adverse impact on the poor. Moreover, we found that inflation in Indonesia has not been pro-poor.

---

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menentukan dampak dari perubahan harga terhadap kemiskinan, serta juga untuk mengetahui apakah terjadi ketimpangan inflasi di Indonesia. Hasil yang menarik diperoleh dari analisa pada tingkat provinsi. Pertama, kemiskinan pada provinsi Jakarta memiliki karakteristik yang berbeda. Inflasi pada makanan jadi dan transportasi justru memiliki dampak yang lebih merugikan masyarakat miskin. Kedua, masyarakat miskin yang berada di provinsi dengan tingkat kemiskinan relatif rendah justru lebih sensitif terhadap inflasi. Secara umum, inflasi bahan makanan merupakan faktor terbesar dalam peningkatan kemiskinan. Selain itu, masyarakat miskin telah mengalami total inflasi yang lebih besar dibandingkan dengan masyarakat tidak miskin."

"This paper examines industrialization policy in two oil giant economies, Indonesia and Nigeria. What are the key features of continued economic divergence in these two countries since the 1980s? It shows that Indonesia?s policy-makers adopted a series of liberalization measures and switched to an export-oriented strategy to develop manufacturing industries from the mid-1980s, while Nigeria?s policy-makers was reluctant to do so. This paper also seeks to understand the rationale behind the different policy choices. This paper argues that policy-makers? experience and educational background are possible explanation to the different industrialization policies in these two countries."

"This paper considers the nature of assessing productivity and effectiveness in infrastructure investment in the context of governments? increasing investment in new infrastructure. Taking the case of energy infrastructure investment within Indonesia, this paper makes three contributions: (i) develops a model for assessing infrastructure productivity based on landscape, regime and niche-level changes, (ii) suggests the interconnection between these levels based on sequencing multi-level changes over time, and (iii) shows the role of supply and demand side initiatives in enabling new infrastructure investment is evaluated. AbstrakArtikel ini mempertimbangkan sifat dari penilaian produktivitas dan efektivitas pada investasi infrastruktur dalam rangka peningkatan investasi pemerintah pada infrastruktur baru. Dengan menggunakan kasus investasi infrastruktur energi di Indonesia, artikel ini menghasilkan tiga hal: (i) nembangun model untuk menilai produktivitas infrastruktur berdasarkan perubahan dari lanskap, rezim, dan perubahan di level yang tepat, (ii) menunjukkan interkoneksi antar level-level tersebut berdasarkan perubahan multi-level yang berurutan dari waktu ke waktu, dan (iii) menunjukkan peran dari inisiatif sisi penawaran dan permintaan yang memungkinkan investasi infrastruktur baru untuk dievaluasi."

"AbstractIn 2014, the Indonesian government has targets to obtain 80% of electrification ratio and 98.9% of rural electrification ratio. Extending the grid and off-grid connection has been done to obtain the targets. This paper aims to compare two main programs on rural electrification namely Super Extra Energy Saving (Super Ekstra Hemat Energi, SEHEN) that is belong to PLN (state owned company in electricity) and the Solar Home System (SHS) that is financed by the Ministry of Energy and Mineral Resources (MEMR). Indonesia has started the rural electrification program in the late 1950s, but how to provide electricity in a sustainable ways both organizationally and institutionally still become a big challenge. The experiences from East Nusa Tenggara provinces showed that both SEHEN and SHS can instantly improve electrification ratio, but government needs to synchronize the technical, administrative, and financial aspect from the two programs. Without any improvements in designing the program, we argue that the existing program is not sustainable.Keywords: Electrification Ratio; Rural Electrification; SustainabilityAbstrakTahun 2014, Pemerintah Indonesia menetapkan target pencapaian rasio elektrifikasi sebesar 80% dan rasio elektifikasi perdesaan sebesar 98.9%. Perpanjangan jaringan grid dan off-grid telah dilakukan sepagai upaya pencapaian target. Tulisan ini bertujuan membandingkan dua program elktifikasi perdesaan yang utama, yaitu Super Ekstra Hemat Energi (SEHEN) yang dimiliki PLN (Badan Usaha Milik Negara di bidang kelistrikan) dan Solar Home System (SHS) yang didanai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Indonesia telah memulai program elektrifikasi perdesaan sejak akhir 1950an,namun masih menghadapi tantangan dalam menemukan cara elektrifikasi yang berkesinambungan secara organisasional maupun institusional. Pengalaman dari Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa SEHEN maupun SHS dapat meningkatkan rasio elektrifikasi secara signifikan, namun pemerintah masih harus menyelaraskan aspek teknis, administratif, dan keuangan dari kedua program. Tanpa pembenahan dari sisi rancangan, kami berpendapat bahwa program yang telah ada tidak ada bertahan."