Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Konsep Good Corporate Governance merupakan suatu sistem yang mengatur korporasi untuk meningkatkan kemakmuran bisnis secara accountable dengan meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang tanpa mengabaikan staketholders lainnya. Dalam menerapkan prisip GCG maka akan memberikan kejelasan fungsi, hak, kewajiban dan tanggung jawab antara pihak-pihak yang berkepentingan atas perusahaan yang mencakup kontrol internal dan eksternal yang efektif serta keseimbangan antar organ perusahaan dan keseimbangan eksternal antar shareholders. Berdasarkan hal tersebut, timbul pertanyaan yaitu bagaimana penerapan prinsip-prinsip GCG pada BUMN khususnya PT.(Persero) PELINDO IV dan apakah perjanjian kredit antara PT (Persero) PELINDO IV dengan BII telah menerapkan konsep GCG.Untuk mencari jawaban atas pertanyaan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian normatif atau disebut juga metode penelitian kepustakaan (Library Research). Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh jawaban atas pertanyaan yaitu sejak tanun 2004 PT.(Persero) PELINDO IV telah mencanangkan untuk menerapkan prinsip GCG yaitu dengan adanya buku panduan GCG di lingkungan Perusahaan selain bertujuan untuk menciptakan praktik-praktik yang sehat dalam menjalankan kegiatan perusahaan, juga untuk mematuhi peraturan yang dikeluarkan Menteri BUMN NO.117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik GCG pada BUMN.Perjanjian kredit yang diadakan antara PT.(Persero)PELINDO IV dengan BII pada tanggal 8 Desember 2004 telah melalui tahapantahapan yang sesuai dengan prinsip GCG bahwa sebelum perjanjian diadakan Direksi Perseroan telah mendapat persetujuan dari Menteri BUMN dan Komisaris Perseroan dan manajemen perusahaan mengadakan proses seleksi kreditur dimana BII memberikan penawaran yang paling rendah. Klausul-klausul yang tercantum dalam perjanjian tersebut telah memenuhi ketentuan yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya suatu perjanjian."

"Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank yang mengandung resiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank. Untuk meminimalisir resiko perkreditan tersebut bank wajib menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG). Prinsip-prinsip GCG meliputi transparency (transparansi), accountability (akuntabilitas), responsibility (tanggung jawab), independency (independensi), fairness (kewajaran). Untuk itu perlu diketahui bagaimana pengaturan mengenai konsep GCG yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan serta bagaimana Bank BTN menerapkan prinsip-prinsip GCG tersebut dalam perkreditannya. Untuk memperoleh data dan informasi penulis mengadakan penelitian berupa penelitian normatif yang bersifat deskriptif analisis dan juga didukung dengan wawancara dengan narasumber. Dalam beberapa pasalnya Undang-Undang Perbankan telah mengatur mengenai konsep GCG dalam perbankan. Bank BTN telah pula menerapkan prinsip-prinsip GCG tersebut tak terkecuali di bidang perkreditan.

---

The focus of this study is Giving credit is the main activity of banks which contain the risks that may impact on the health and sustainability of the bank. The scope of the credit as a banking activity, not simply in the form of borrowing to customers but the relationship is complex because it involves elements that quite a lot of them include: the sources of credit funds, allocation of funds, organization and management of credit, credit policy, documentation and loan administration. Application of the principles of Good Corporate Governance (GCG) in the lending bank can minimize the risk involved in lending itself so that the level of bank health and business continuity is maintained. GCG principles include transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness."

"PT X sebagai BUMN yang dibentuk dengan semangat profesionalisme yang tinggi serta mengemban misi untuk rneningkatkan kesejahteraan UKMK, menetapkan komitmen untuk mengelola perusahaan secara bersih, transparan dan profesional. Dari hasil analisa dan temuan yang diperoleh di lapangan disimpulkan bahwa PT X mempunyai komitmen yang kuat dalam menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance pada penetapan kebijakan-kebijakan perusahaan.Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi terutama disebabkan karena belum sempurnanya struktur organisasi, masih banyaknya kebijakan dan prosedur yang belum terbentuk dan masih belum optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Pengendalian Internal dan seksi compliance. Sedangkan kendala eksternal yang dihadapi perusahaan dalam menerapkan good corporate governance antara lain adalah mekanisme pemilihan Komisaris dan Direksi yang tidak transparan dan tertutup.Berdasarkan studi yang telah dilakukan perlu adanya perbaikan-perbaikan untuk menerapkan good corporate governance pada perusahaan antara lain; perlunya Pemerintah ataupun Departemen Keuangan membuat peraturan mengenai tata cara pemilihan wakil pemerintah yang menjadi anggota Komisaris BUMN baik untuk BUMN yang kepemilìkannya 100% dimiliki oleh Pemenntah maupun BUMN yang hanya sebagian sahamnya dimiliki Pernerintah, perlunya Komisaris independen untuk melindungi stakehokiers lainnya dari kepentingan pemegang saham dalam hal ini kepentingan Pemerintah dan pembentukan Komite Audit.Akhir kata, karya akhir ini diharapkan ada manfaatnya bagi manajemen PT X atau paling tidak bagi yang ingin menerapkan prinsip good corporate governance."

"Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengelola tuntutan dari tujuan stakeholders adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance yang baik. Penerapan prinsip-prinsip good corporate governance yang kurang baik akan menyebabkan perusahaan tidak mampu menjamin keseimbangan di antara tuntutan dan tujuan dari stakeholders dalam suatu perusahaan.Penelitian ini mengungkapkan pokok permasalahan :Seberapa jauh perusahaan sudah menerapkan pnnsip-pnnsip good corporate governance ?.Apakah kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip-pnnsip good corporate governance?Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan mengevaluasi penerapan pnnsip-pnnsip good corporate governance di PT. Aneka Tambang Tbk, dan untuk menganalisis kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip-prinsip good corporate governance.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian diskriptif kualitatif, dengan metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dan wawancara. Responden dari penelitian ini adalah pemegang saham dan manajemen PT. Antam yang memahami dan terlibat Iangsung dalam penerapan prinsip-prinsip good corporate governance.Dari hasil penelitian diketahui bahwa prinsip-prinsip good corporate governance belum berjalan dengan semestinya, hal tersebut terlihat di antaranya belum adanya pedoman corporate governance secara tertulis, komisaris independen yang hanya terdiri dari satu orang dan di tunjuk oleh Meneg BUMN, belum ada komite, nominasi, komite kompensasi. kepatuhan dan komite manajemen rlsiko. Di samping itu, juga belum ada code of conduct dan juga mekanisme market of corporate control juga belum berjalan. Kendala yang dihadapi adalah penentuan keputusan perusahaan masih ada pada pemegang saham mayoritas dalam hal ini pemerintah RI, sehingga proses good corporate governance belum jalan dengan optimal.Sehubungan dengan itu guna dapat menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance dengan balk, maka disarankan PT. Antam Tbk segera membentuk pedoman corporate governance secara tertulis, code of conduct, pembentukan komisaris independen yang dipilih oleh bukan pemilik saham pengendali. Dengan demikian terdapat kesamaan hak bagi para pemegang saham."

"Penelitian yang dilakukan dengan tujuan menganalisis seberapa besar pengaruh dari penerapan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) terhadap kinerja usaha yang diukur dengan konsep Balanced Scorecard pada PT PNM (Persero), menggunakan metode survei dengan instrumen kuesioner yang disebarkan kepada sejumlah jajaran manajemen perusahaan dengan jumlah 38 responden dengan hasil seperti yang dipaparkan berikut ini.Penerapan prinsip-prinsip good corporate governance pada PNM berdasarkan hasil survei adalah sebagai berikut: (1) Transparansi, mendapatkan nilai tanggapan sebesar 3.68, nilai ini mengindikasikan tanggapan yang baik terhadap penerapan prinsip transparansi; (2) Kemandirian, untuk prinsip ini responden memberikan nilai tanggapan sebesar 3.20, yang artinya penerapan prinsip kemandirian sudah berjalan cukup baik; (3) Akuntabilitas, penilaian responden terhadap prinsip keadilan diberikan nilai sebesar 3.74 yang artinya responden menilai penerapan prinsip akuntabilitas di PNM sudah berjalan dengan baik; (4) Tanggung Jawab, penilaian responden terhadap prinsip tanggungjawab diberikan nilai sebesar 3.67 yang artinya responden menilai penerapan prinsip tangungjawab di PNM sudah berjalan dengan baik; dan {5) Kewajaran, penilaian responden terhadap prinsip kewajaran diberikan nilai sebesar 3.56 yang artinya responden menilai penerapan prinsip kewajaran di PNM sudah berjalan dengan baik;Tanggapan responden terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan menggunakan konsep Balanced Scorecard adalah sebagai berikut: (1) Kinerja perusahaan berdasarkan perspektif keuangan menunjukkan nilai sebesar 3.18, artinya respond en memberikan tanggapan terhadap keuanganperusahaan dalam kondisi cukup baik; (2) Perspektif pelanggan mendapatkan nilai sebesar 3.39, artinya respoden menilai kinerja perusahaan berdasarkan perspektif pelanggan sudah berjalan cukup baik; (3) Perspektif internal bisnis proses mendapatkan nilai sebesar 3.26, artinya responden menilai kinerja perusahaan berdasarkan perspektif ini sudah berjalan cukup baik; dan {4) Untuk Perspektif pertumbuhan dan pembelajaran mendapatkan nilai sebesar 3.55, artinya respoden menilai kinerja perusahaan berdasarkan perspektif ini sudah berjalan dengan baik;Untuk menjelaskan hubungan dan pengaruh dari penerapan prinsipprinsip good corporate governance terhadap kinerja perusahaan pada PNM dapat dilihat melalui hasi uji statistik berikut ini, yaitu: (1) Koefisien korelasi sebesar 0.851, yang mengindikasikan hubungan yang sang at erat antara GCG dengan BSC. Sedangkan koefisien determinasi sebesar 0.725 atau 72.5%, yang mengindikasikan sebesar 72.5% perubahan yang terjadi pada BSC lebih dipengaruhi oleh GCG, sisanya 27.5% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang belum diketahui dalam penelitian ini; (2) Persamaan penelitian adalah Y= 2.557 + 2.984 X, interpretasi persamaan tersebut jika nilai X adalah nol maka variabel dependen Y yaitu BSC akan mendapatkan nilai sebesar 2.557. Sedangkan jika nilai variabel X berubah menjadi satu, maka variabel Y (BSC) akan mengalami perubahan meningkat menjadi 5.541; (3) Hasil pengujian dengan menggunakan uji ANOVA ditunjukan nilai signifikansi uji F sebesar 0.00 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0.05, artinya penelitian ini menyatakan menolak pernyataan Ho, sehingga penelitian ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara GCG terhadap BSC.Berdasarkan hasil penelitian seperti yar.g dipaparkan di atas pelaksanaan GCG pada PT PNM (Persero) sudah berjalan baik dengan adanya komitmen dari Direksi, Komisaris, dan Manajemen PNM. Hal ini ditunjukkan dengan telah adanya seluruh perangkat ketentuan yang berkaitan dengan GCG seperti code of Corporate Governance, Code of Conduct, Pedoman Penyusunan Annual Report berbasis GCG, Program Pengenalan Direksi dan Komisaris serta adanya Statement of Corporate Intent. Namun, untuk meningkatkan penerapan GCG agar lebih baik lagi beberapa pain penting sebagai masukan bagi perusahaan adalah (1) Perlu adanya komisaris independen hal mana sesuai dengan ketentuan SK Meneg BUMN Nomor 117 Tahun 2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada BUMN; (2) Perlu dibentuk Komite GCG sebagai unit kerja yang permanen untuk memantau efektivitas implementasi GCG di perusahaan; (3) Pelaksanaan GCG agar dikembangkan kepada anak perusahaan dan afiliasi di lingkungan PNM; (4) Memberlakukan persyaratan kepada pihak ketiga yang akan bekerja sama dengan PNM agar memiliki komitmen terhadap prinsip-prinsip GCG; (5) Melakukan sosialisasi GCG kepada seluruh lapisan karyawan di lingkungan perusahaan; (6) Melengkapi komite-komite yang diperlukan, seperti komite remunerasi, komite nominasi, komite investasi, komite asuransi dan lain-lain; (7) Melakukan publikasi secara transparan kepada pihak eksternal tentang kinerja perusahaan secara periodik, baik melalui media website maupun media cetak; dan (8) Menerapkan dan mensosialisasikan code of conduct kepada seluruh karyawan secara periodik. "

"Penerapan prinsip dasar Good Corporate Governance ini pada proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Group PFA diharapkan mampu memberikan pelayanan yang memuaskan kepada para rekanan atau vendor. Melalui penerapan prinsip dasar Good Corporate Governance ini, Group PFA dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk berlaku adil (Fairness) dalam pelaksanaan pengadaan , transparan (Transparency) dalam memberikan informasi tentang Iingkup, tatacara dan kriteria pengadaan , patuh (Responsible) pada peraturan yang berlaku dan memiliki sistem pencatatan yang dapat dipertanggungjawabkan (Accountable) yang jelas dan tegas. Dengan demikian, penerapan konsep Good Corporate Govemance diharapkan mampu memberikan kualitas Iayanan yang baik sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kepuasan para rekanan atau vendor.Berdasarkan kondisi yang melatarbelakangi tersebut, maka peneiitian ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu 1) Untuk mengetahui kondisi peiaksanaan Good Corporate Governance, yang terdiri dari prinsip Fairness, Transparency, Accountability dan Responsibilty, yang terdapat di Group PFA PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa, 2) Untuk mengidentitikasi tingkat kepuasan vendor pada proses pengadaan barang dan jasa di Group PFA PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang ada saat ini, dan 3) Untuk menjelaskan pengaruh penerapan Good Corporate Govemance berpengaruh terhadap tingkat kepuasan vendor dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Group PFA PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Untuk mencapai beberapa tujuan ini, penelitian ini meiibatkan 79 orang responden yang berasal dari para vendor. Adapun teknik analisis yang digunakan adalah Teknik Distribusi Frekwensi, Teknik analisis Rentang Kriteria dan Teknik Korelasi Rank?s Spearman.Sebagai hasil dari analisis yang digunakan dalam penelitian ini diperoteh beberapa kesimpulan, yaitu bahwa kondisi penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam proses pengadaan barang dan jasa di Group PFA PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk secara umum cenderung tidak baik atau masih belum optimal. Dilihat dari tingkat kepuasan para vendor yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa di Group PFA PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk terindikasi adanya kecenderungan ketidakpuasan para vendor tersebut terhadap kondisi yang ada saat ini. Selanjutnya dari hasil analisis korelasi terindikasi bahwa terdapat korelasi antara penerapan Good Corporate Governance dengan tingkat kepuasan vendor dalam proses pengadaan barang dan jasa di Iingkungan Group PFA PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Selanjutnya, jika penerapan Good Corporate Governance tersebut dirinci menurut prinsip-prinsip yang ada di dalamnya, terindikasi kuat bahwa prinsip-prinsip dalam penerapan Good Corporate Governance (fairness, transparency, accountability, dan responsibility) pada proses pengadaan barang dan jasa di Group PFA PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk tersebut memiliki korelasi atau hubungan dengan tingkat kepuasan vendor.Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dapat diindikasikan perlunya prioritas pembenahan kondisi penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance untuk meningkatkan tingkat kepuasan vendor yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa di Iingkungan Group PFA PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Adapun prioritas pembenahan dalam penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepuasan vendor, yaitu 1) Prioritas I adalah pembenahan transparency, 2) Prioritas II adalah pembenahan faimess, 3) Prioritas III adalah pembenahan responsibility, dan 3) Prioritas IV adalah pembenahan accountability.Berdasarkan hasil temuan tersebut disarankan untuk dilakukan penelitian sejenis dengan cakupan dan ruang lingkup yang Iebih Iuas agar diperoleh gambaran yang komprehensif tentang tingkat efektivitas penerapan Good Corporate Governance di berbagai unit kerja atau bidang yang terdapat di Iingkungan organisasi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Melalui gambaran yang komprehensif tentang kondisi penerapan Good Corporate Governance dimungkinkannya untuk dilakukan upaya pembenahan yang Iebih spesifik sesuai kondisi dan karakteristik unit kerja atau bidang tugasnya."

"Tesis ini membahas tentang analisis Good Corporate Governance, khususnya perihal informasi dan transparansi yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero). Seiring dengan meningkatnya penyampaian informasi serta transparansi, maka suatu institusi telah melaksanakan Good Corporate Governance dengan baik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa acuan utama PT. PLN (Persero) dalam menjamin pengungkapan informasi serta transparansi yaitu melalui Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 501.K/DIR/2012, sehingga seluruh jajarannya akan dijamin dalam keterbukaan informasi maupun transparansinya, dan sedikit kekurangan yang dilakukan yaitu terletak pada kebijakan pengelolaan website dan penyebaran informasi Job Posting.

---

This thesis discusses the analysis of Good Corporate Governance, especially regarding information and transparency carried out by Pt. PLN (Persero). Along with the increasing delivery of information and transparency, an institution has implemented Good Corporate Governance well. The results of this study indicate that the main reference Pt. PLN (Persero) in ensuring the disclosure of information and transparency, namely through the Decree of the Board of Directors of PT PLN (Persero) Number 501.K/DIR/2012, so that all staff will be guaranteed information disclosure and transparency, and a slight deficiency that is carried out lies in the website management policy and dissemination of Job Posting information."

"Good Corporate Governance sebagai suatu sistem pengelolaan Perusahaan yang bertujuan tidak hanya untuk melindungi kepentingan pemegang saham, tetapi juga untuk melindungi kepentingan stakeholder lainnya secara seimbang. Pekerja/buruh sebagai salah satu dari stakeholder memiliki peranan penting dan menjadi tolak ukur dalam mewujudkan Good Corporate Governance. Peranan pekerja sebagai stakeholder tergantung pada peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Salah satu ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah mengenai Perjanjian Kerja Bersama yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari undang-undang tersebut.Perjanjian Kerja Bersama merupakan suatu perikatan yang dibuat antara Pekerja/buruh dengan Pengusaha yang merupakan media/sistem di dalam terciptanya Good Corporate Governance dengan mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance di dalam Tata Cara Pembuatan dan Ruang Lingkup Materi dari Perjanjian Kerja Bersama sangat diperlukan.Dalam penyusunan tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis, yaitu dengan membuat uraian yang jelas dan sistematis mengenai sesuatu untuk dianalisa guna mendapatkan fakta yang diinginkan dalam hal ini penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada tata cara pembuatan dan materi Perjanjian Kerja Bersama pada salah satu perusahaan.

---

Good Corporate Governance as a system of company management which aims not only to protect the interests of shareholders, but also to protect the interests of other stakeholders in a balanced. Workers/labours as one of the stakeholders have an important role and become an assessment in the realization of Good Corporate Governance. The role of workers as stakeholders depending on the labour regulation, there is Act Labour Number 13 Year 2003. One of the regulation which is regulated in Act Labour Number 13 Year 2003 is Collective Labour Agreement which as the implementing regulation of that Act Labour.

Collective Labour Agreement is a commitment made between workers/labours with entrepeneurs/corporate owner, which is a media/systems in the creation of Good Corporate Governance, to regulate the rights and obligations of both parties. Therefore, the implementation of the principles of Good Corporate Governance in the Making Procedures and Material Scope of the Collective Labour Agreement is required.

In the preparation of this thesis, the author use research methodology which is descriptive analysis, by making a clear description and systematic about something to be analyzed in order to obtain the desired facts, in this case the implementation of the principles of Good Corporate Governance in making procedures and materials Collective Labour Agreements in one company."

"Prinsip-prinsip good corporate governance selalu mengalami evolusi dalam perkembangan dunia bisnis. Kebutuhan akan prinsip-prinsip good corporate governance berawal dari kebangkrutan beberapa perusahaan-perusahaan besar di dunia dikarenakan tidak diterapkannya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Adanya praktek korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) sebagai wujud tata kelola perusahaan yang buruk mengakibatkan terjadinya kompetisi bisnis yang tidak sehat. Aktivitas bisnis yang baik merupakan indikator dari pertumbuhan ekonomi suatu negara. Tujuan umum dari penelitian ini adalah meneliti implementasi prinsip-prinsip good corporate governance di PT. Pupuk Kujang sebagai BUMN pupuk dibawah holding PT. Pusri. Selain itu, penulis juga bermaksud untuk mengetahui apakah terdapat kendala dalam implementasi prinsip-prinsip good corporate governance dan berusaha mencari solusi yang terbaik.

---

Good corporate governance principles in evolution which is nowadays developing in the world of business. The need for Good Corporate Governance principles is resulted from the bankruptcy of many well known companies in the world and the economics crisis indicated as the result of not implementing the principles of Good Corporate Governance. In addition, the practices of corruption, collusion, and nepotism (KKN) have created unfair bussiness competitions. A good business activity is in reality an indicator of economic development of one country. The general objective of this research is to examine the implementation of good corporate governance principles in PT. Pupuk Kujang under PT. Pusri as a holding company of fertilizer state owned enterprise. In addition, the main objective of the research is to find out the constraints to implement good corporate governance principles by giving the best solution."

"ABSTRAKGood Corporate Governance (GCG) merupakan acuan standar yang wajib diterapkan oleh BUMN sebagai landasan operasional kegiatan usaha perusahaan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-117/M-MBU/2002, tentang penerapan GCG pada BUMN. Dalam jangka panjang, penerapan GCG diharapkan akan dapat meningkatkan nilai perusahaan dalam bentuk meningkatnya kinerja serta citra perusahaan. Assessment terhadap penerapan GCG menjadi relevan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi penerapan GCG disamping untuk mengidentifikasi bidang-bidang yang memerlukan perbaikan. Hasil assessment dengan demikian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengambil keputusan dibidang perbaikan penerapan GCG di masa yang akan datang, sehingga manfaat dari diterapkannya GCG tersebut dapat diperoleh secara optimal. Didasari oleh alasan tersebut, maka penulis memandang perlu adanya pengukuran sampai sejauhmana penerapan GCG dilaksanakan oleh PT Pupuk Sriwidjaja dengan menggunakan suatu metode pegukuran yang praktis, sederhana dan dapat dengan mudah dilakukan oleh pihak internal perusahaan sehingga pengukuran tersebut dapat secara kontinyu dilakukan oleh manajemen. Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dari manajemen PT Pupuk Sriwidjaja untuk dapat melakukan perbaikan dalam praktik penerapan GCG pada waktu yang akan datang adalah sebagai berikut: a) Sistem pengangkatan Komisaris agar dilakukan secara transparan melalui fit and proper test, seperti yang sudah dilakukan terhadap para anggota Direksi.b) Pemegang Saham agar dapat mengangkat 1 orang Komisaris Independen untuk mengawasi jalannya perusahaan dengan memastikan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan praktik-praktik transparansi, pengungkapan, kemandirian, akuntabilitas serta praktik keadilan dan kewajaran menurut ketentuan yang berlaku. c) Penilaian kinerja Komisaris dan Direksi agar dapat dilakukan secara individual selain secara kolektif. d) Selain Komite Audit yang sudah terbentuk, disarankan agar dibentuk komite penunjang yang saat ini masih ditangani langsung oleh komisaris sehingga fungsinya kurang optimal. Komite penunjang tersebut adalah Komite Renumerasi, Komite Nominasi, Komite Asuransi dan Risiko Usaha. e) Pelaksanaan seleksi Auditor Eksternal dapat dilakukan secara transparan oleh Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan masukan dari Komite Audit. f) Komite Audit yang semuanya punya keterikatan dengan para pemegang kepentingan hendaknya ditambah dengan anggota yang independen. 7. Direksi agar dapat mensosialisasikan pedoman Corporate Governance dan Kode Etik ke seluruh jajaran perusahaan sehingga dapat dipahami dan dilaksanakan. 8. Beberapa hal agar di dalam Laporan Tahunan berikutnya dapat dicantumkan mengenai: a) Ada tidaknya kepemilikan saham Direksi, beserta keluarga dekatnya pada perusahaan lain yang terafiliasi. b) Besarnya nilai kompensasi Direksi dan Komisaris, pekerjaan utama lainnya dari Komisaris. c) Potensi benturan kepentingan yang ada. d) Kasus yang sedang diselesaikan melalui jalur hukum.e) Jumlah dan tingkat Kehadiran Komisaris pada Rapat Komisaris f ) Jumlah dan tingkat kehadiran Direksi pada rapat Direksi g) Auditor eksternal yang terpilih 9. Adapun terhadap area dari berbagai aspek pengujian yang sudah baik mendekati atau mencapai praktik-pratik penerapan GCG untuk dipertahankan dan dioptimalkan."