Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masa Demokrasi Terpimpin atau disebut juga Zaman Orde Lama, memperlihatkan kembalinya Presiden Sukarno trimnil sebagai tokoh utama dalam pemerintahan negara Indonesia. Presiden Sukarno menjadi tokoh utama dari sebagian besar kegiatan politik negara Indonesia sehing_ga kebijakan-kebijakan yang dijalankan pemerintah selalu berdasarkan pada sikap dan pandangan politiknya. Presiden Sukarno menempatkan kebijakan politik lu_ar negeri sebagai prioritas utama dari sebagian besar kebijakan politik pemerintah. Pemberian prioritas utama pada politik luar negeri, mencerminkan ambisi Presiden Sukarno untuk memperlihatkan kebesaran bangsa Indone_sia kepada dunia dan sekaligus juga memperlihatkan upayanya mengalihkan perhatian rakyat dari, krisis-krisis ekonomi dalam negeri serta untuk meredam konflik-konflik politik yang terjadi pada masa itu. Setelah mencanangkan Trikora (Tri Komando Rakyat) dalam rangka konfrontasi merebut Irian Barat, Presiden Sukarno mencanangkan konfrontasi berikutnya terhadap Malaysia. Kemudian ia pun memulai usahanya untuk membentuk badan dunia Baru sebagai tandingan PBB melalui Con_ference of the New Emerging Forces (Conefo) yang ditujukan bagi negara-negara di Asia, Afrika dan Amerika Latin yang baru memperoleh kemerdekaan serta negara-negara so_sialis Eropa. Presiden Sukarno menggolongkan negara-negara Asia, Afrika, Amerika Latin dan negara sosialis Eropa dalam kelompok yang disebut The New Emerging Forces (Nefo) se_bagai tandingan terhadap kekuatan-kekuatan lama yang te_lah mapan (Amerika Serikat dan Eropa Barat) yang disebut The Old. Established Forces (Oldefo). Menurut.Presiden Sukarno, kedua kelompok tersebut merupakan dua blok kekuaten raksasa di dunia yang saling bertentangan yang pada akhirnya akan muncul tatanan dunia baru (Nefo) yang akan menggantikan tatanan dunia lama (Oldefo). Usaha yang dilakukan oleh Presiden Sukarno untuk mempersatukan negara-negara Asia, Afrika, Amerika Latin dan negara sosialis Eropa menuju terlaksananya Conefo, adalah mengundang negara-negara tersebut untuk ikut da_lam pestsa olahraga international yang disebut Games of the New Emerging Forces (Ganefo). Ide diadakannys Ganefo dicetuskan oleh Presiden Sukarno setelah Indonesia diskora dan dikeluarkan sebagai anggota IOC (International, Olympic Committee) karena ketika menjadi tuan rumah pe_nyelenggaraan Asian Games IV di Jakarta pads tahun 1962, Indonesia tidak memperkenanken Israel dan Taiwan turut Beserta. Dengan terselenggaranya Ganefo di Jakarta pada ta_hun 1963, Presiden Sukarno berharap dapat mempersatu negara-negara Asia, Afrika, Amerika Latin dan negara sosialis Eropa yang digolongkan dalam Nefo untuk selanjutnya dapat melaksanakan Conefo, shingga. Pada akhirnya akan terbentuk organisasi internasional yang baru yang mampu menandingi PBB seperti yang diinginkannya. Ganefo dislenggarakan bertujuan pula dapat mengalihkan perhatian rakyat Indonesia dari akibat keadaan ekonomi yang merosot kepada timbulnya semangat revolusioner dan menampilkan kebanggaan terhadap bangsa dan negara. Maka dapat dikatakan bahwa Ganefo merupakan alat politik yang digunakan oleh Presiden Sukarno pada masa Demokrasi Terpimpin. Yang dimaksud Ganefo sebagai alat politik adalah bahwa Ganefo merupakan suntu kegiatan olahraga yang di gunakan sebagai alat bagi pencapaian tujuan-tujuan dan kepentingan-kepentingan politik tertentu oleh pemerintah dalam hal ini Presiden Sukarno. Keterkaitan antara olah_raga dengan politik memang sulit dihindarkan sejak zaman olimpiade kuno hingga olimpiade modern sekarang ini. Olahraga memang berkaitan erat dengan berbagai aspek ke - hidupan manusia seperti aspek sosial, budaya, ekonomi, termasuk juga aspek politik."

"Demokrasi liberal belakangan dianggap mampu untuk menyelesaikan pelbagai permasalahan yang timbul pada abad belakangan. Berbagai kemajuan tidak semata bersandar pada ekonomi melainkan juga dalam budaya dan kehidupan sosial manusia modern. Namun demokrasi liberal tidak selamanya tanpa cela. Ketika segalanya nyaris sempurna ternyata demokrasi meninggalkan noda dalam diri antagonisme yang ditelantarkan di ujung jalan. ANtagonisme sendiri secara ringkas dapat dikatakan merupakan dasar dari segala sesuatu. Perbedaan yang dimaknai sebagai pertentangan merupakan kondisi hakiki. Pertentangan tidak semua nyata benturan-benturan fisik melainkan juga kepentingan-kepentingan yang semakin kompleks dan melebar. Melemahnya antagonisme dalam demokrasi liberal, menyimpan kemungkinan akan bangkitnya yang totaliter dalam diri demokrasi liberal. Hal tersebut dapat terjadi karena totaliter bukan berarti pasti meniadakan kebebasan, tetapi bagaimana jika kebebasan malah dimaknai secara berlebih-lebihan serta dianggap yang paling mulia? Walaupun dapat dikatakan jauh panggang dari api terhadap kemungkinan tersebut dapat terjadi, tetapi demokrasi liberal tidak dapat menutup mata atas kemungkinan tersebut. Demokrasi menempatkan ruang kosong yang menyimpan kondisi untuk terus-menerus diisi. Tidak ada yang menetap pasti sehingga jawaban bagi kemungkinan tersebut adalah mengembalikan dan menjadikan antagonisme sebagai cawan demokrasi liberal"

"Penelitian tesis ini beranjak dari keprihatinan atas tertib politik global yang terjebak bahaya situasi tanpa seteru, yang berbagai imbasnya juga sangat terasa di negeri kita. Ketumbangan Komunisme dan demoralisasi Sosialisme sebagai ikutannya membuat hegemoni Neoliberalisme tak terlawankan. Situasi ini berbahaya tak hanya karena membuat praksis politik global kehilangan alternatif progresif untuk menjawab ketimpangan sosial-ekonomi yang terjadi, melainkan juga karena bertentangan dengan keniscayaan antagonisme relasional yang merupakan sumber ketegangan kreatif politik. Sebagai konsekuensi praksis maupun logis fenomena ini, stagnasi transformasi demokrasi tampak semakin menggejalai realitas politik. Di sisi lain, praksis politik global juga ditandai fenomena proliferasi gerakan¬gerakan sosial baru. Fenomena proliferasi ini memperlihatkan pemajemukan dan peragaman agen perubahan, maupun ranah serta modus pergerakannya dalam melawan relasi-relasi subordinasi dan opresi, sehingga memerlukan penggalangan sebuah solidaritas blok hegemonik baru dengan kesepadanan integratif pada idealitas¬idealitas nilai yang demokratis, pluralistis dan radikal agar dapat sungguh menjadi bagian tranformasi demokrasi. Situasi ini menuntut kehadiran sebuah alternatif progresif baik guna ikut mencari solusi yang lebih radikal terhadap ketimpangan sosial ekonomi yang terjadi, menghidupkan kembali ketegangan kreatif politikal, maupun --secara lebih menyeluruh-- dalam menghadapi hegemoni Neoliberalisme yang terbukti eksesif. Sebagai konsekuensi fenomena proliferasi, alternatif progresif tersebut lalu juga harus mampu menggalang sebuah solidaritas blok hegemonik bare yang sekaligus dapat tetap konsisten dengan idealitas-idealitasnya sebagai sebuah proyek radikalisasi demokrasi yang pluraslistis, yakni tetap mencerminkan imaji dan logika egalitarian.Dalam memahami dan menelusuri kemungkinan solusi terhadap keprihatinan iritt dipakai kerangka teoritis Pluralisme Agonistis. Alternatif progresif Chantal Mouffe ini merupakan sebuah upaya radikalisasi terhadap demokrasi modem, yang notabene demokrasi liberal yang pluralistis. Radikalisasi terhadap anasir demokratis dan pluralistis ini dilakukan dengan cara mcnambahkan dimensi sosialis untuk menyisihkan Liberalisme Ekonominya, menyadari paradoks idealitas-idealitasnya sebagai limit sekaligus potensi artikulatif tak berkesudahan, menyadari limit pluralismenya serta menerima keniscayaan dimensi antagonisme agonistis guna meradikalisasi kesediaannya untuk senantiasa bersusah-payah menerima perbedaan, keragaman, dan konflik kuasa sebagai kewajaran serta menyadari limit, keterputus¬putusan dan ketakterputuskan identitas dan makna politik. Lewat radikalisasi ini, demokrasi pluralistis menjadi lebih memadai sebagai alternatif progresif bagi stagnasi transformasi demokrasi akibat praksis politik global yang tanpa seteru tersebut. Penyingkiran logika kapitalistik lewat penambahan dimensi sosialis membuat hak-hak individu dalam kesetaraan warga mempunyai makna kolektif sehingga lebih memadai sebagai azas untuk merckonstruksi solusi radikal terhadap ketimpangan struktural sosial-ekonomi. Kesadaran paradoks dan limit serta penerimaan dimensi antagonisme agonistis membuka jalan bagi pluralisme yang radikal dalam menerima perbedaan, keragaman dan konflik sehingga bisa menyediakan iklim kondusif bagi penghidupan kembali ketegangan kreatif politikal. Penerimaan keniscayaan antagonisme agonistis ini juga membuat demokrasi pluralistis lebih menempatkan dirinya sebagai ajang artikulasi-artikulasi yang diskursif, sehingga memposisikan dirinya bak ruang kosong yang terbuka tempat titik-titik temu lintas waktu dan lintas artikulasi mengarus. Dengan demikian, sebagai..."