Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam dekade terakhir ini, Internet telah mengubah jalan di dalam berbisnis. Salah satu kelemahan dari penggunaan jaringan internet adalah lemahnya keamanan terhadap data yang melewati jaringan tersebut. Data yang lewat akan dapat dengan mudah dikenali sehingga mudah pula untuk diganti atau disadap oleh seseorang yang berniat ingin mencuri. Oleh sebab itu adalah sangat riskan membiarkan data-data yang menjadi rahasia perusahaan dapat diganggu di dalam perjalanannya. Untuk mengatasi masalah tersebut, tersedia suatu teknologi yang relatifbaru yang dikenal dengan sebutan Virtual Private Network (VPN). Pemanfaatan VPN sebagai jaringan komunikasi data di dalam PT Jasa Raharja (Persero) dinilai sangat tepat, mengingat perusahaan ini memiliki banyak kantor yang secara geografis tersebar di seluruh pelosok Indonesia serta tidak mementingkan kecepatan di dalam koneksi. Namun demikian, penerapan teknologi intranet-VPN memerlukan suatu pengkajian yang mendalam terhadap kelayakan investasi dengan melihat azas manfaat dan biaya. Sistem Informasi Eksekutif (SIE) pada dasamya adalah suatu sistem pelaporan atau penyedia yang khusus dirancang untuk manajemen puncak. Informasi yang dihasilkan pada umumnya bersifat ringkasan dan memiliki cakupan yang luas. Dengan informasi yang disajikan oleh SIE, manajemen puncak dapat mendayagunakan teknologi informasi untuk mengendalikan organisasi dengan lebih mudah. Pengambilan keputusan dapat didasarkan pada analisis informasi yang mutakhir. Disamping itu, suatu SIE akan dapat menyediakan beberapa indikator keadaan kritis yang dapat dipantau dengan mudah oleh pemakainya. Terdapat 2 (dua) jenis manfaat yang akan diperoleh ketika menerapkan suatu teknologi, yaitu manfaat yang tidak terukur (intangible benefit) dan manfaat yang terukur (tangible benefit). Namun seringkali analisis manfaat dan biaya (cost and benefit analysis) tidak memperhatikan manfaat-manfaat yang bersifat intangible dari suatu sistem. Metode Information Economics (IE) menawarkan suatu konsep untuk mengukur nilai ekonomis dari sistem informasi serta menentukan scheduling priority dari beberapa aktivitas atau proyek. Metode IE menambahkan perhitungan Return On Investment (ROI) dengan analisis domain bisnis dan domain teknologi. Kedua domain tersebut merupakan kuantifikasi dari nilai-nilai aspek bisnis perusahaan, biaya investasi teknologi informasi, dan risiko. Dalam tesis yang akan disusun, metode Information Economics diterapkan untuk mengukur nilai ekonomis serta melakukan analisis perbandingan dalam implementasi teknologi intranet-VPN dan pembangunan Sistem Informasi Eksekutif di PT Jasa Raharja (Persero).

---

ABSTRACTIn the late decade, internet has changed a way in business. One of the weaknesses of the use of internet network is the weaknesses on data security through the network. Data that passes the network can be easily identified to be changed or took by someone who wants to steal it. Therefore, it is very risky to let companies confidential data can be disturbed on this way. Nevertheless, there is a technology that relatively new named as Virtual Private Network (VPN) to solve this problem. The use of VPN as data communication network in PT Jasa Raharja (Persero) sounds to be appropriate as the company has a lot of branch offices that spread geographically around Indonesia and does not need a speed in connection. However, implementation of the intranet- VPN technology needs a detail assessments toward investment feasibility by looking at cost and benefit aspects. Executive Information Systems (EIS) basically is a reporting system or special provider that is designed for top management. Information produced, generally in a form of summary that covered broad aspects. Information provided by EIS can be used by top management as information technology to control the organization easier. Decision making can be based on the analysis of latest information. In addition, an EIS can provide some current critical indicators that will be used easily by user. There are 2 (two) benefit from application of a technology, intangible benefit and tangible benefit. However, often cost and benefit analysis does not consider on the intangible benefit of a system . Information Economics (IE) method offers a concept to measure economic value of an information systems and place a schedule of several project activities. IE method adds calculation on Return on Investment (ROI) by business domain and technology domain analysis. Both domains are quantitative of a companies business aspect, investment cost on information technology and risk. This thesis present a study on the implementation on Information Economics by measuring economic value and provide a comparative analysis on the implementation of intranet-VPN technology and the development of executive information systems at PT Jasa Raharja (Persero)."

"Pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas keterbukaan informasi kepada masyarakat sebagaimana tertuang dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang di dalamnya terkandung nilai-nilai pemerintahan terbuka (open government). Memanfaatkan kemajuan teknologi yang mendigitalisasi pemerintahan (e-government), Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional (JDIHN) lahir sebagai realisasi upaya pemerintah dalam menghadirkan keterbukaan informasi publik, termasuk di antaranya adalah Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) milik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selaku anggota dari sistem JDIHN. Namun, terdapat dualisme publikasi informasi hukum yang dilakukan oleh Kemendagri, yaitu JDIH Kemendagri yang tata kelolanya menjadi pertanggungjawaban Sekretariat Jenderal Kemendagri (Setjen Kemendagri) dan situs utama Kemendagri meskipun publikasi informasi hukum seharusnya terintegrasi di bawah JDIHN, yang kemudian melatarbelakangi penulisan skripsi ini. Dalam menjawab pertanyaan penelitian, konsep open government digunakan sebagai konsep dasar yang kemudian dioperasionalisasikan dengan kerangka kerja COBIT 4.1 untuk membangun kerangka kerja penelitian. Penelitian merupakan penelitian kualitatif-deskriptif dengan pendekatan post-positivisme yang pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara secara mendalam narasumber-narasumber terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan kebijakan itnternal JDIH Kemendagri belum memenuhi nilai-nilai transparans, akuntabilitas, dan partisipasi dalam open government disebabkan oleh beberapa faktor: kurangnya perbaruan pada kebijakan internal yang mengatur pengelolaan JDIH Kemendagri baik dari segi struktur maupun prosedural, tidak adanya program dan proyek yang dapat menyokong ketercapaian tujuan, dan tidak adanya layanan komunikasi dengan end user.

---

The government of Indonesia bears the responsibility over the openness of information for its citizens as listed in the Law Number 14 of 2008 about Openness of Public Information which contains values of open government within. Making use of recent technological advances and the digitalization of government processes (e-government), the government realized the National Network of Documentation for Legal Information (JDIHN) as an effort to manifest an openness in public information, and within that network is the Network of Documentation for Legal Information (JDIH) developed by the Ministry of Home Affairs as a member to the JDIHN. However, there was a problem of dualism in the publication of legal information done by Ministry of Home Affairs, between Ministry of Home Affairs’ JDIH page managed by the Secretariate and the legal publication on the main site for Ministry of Home Affairs, which then became the start of the writing of this thesis. In order to answer the research question, the concept of open government is used as the main concept operationalized into the COBIT 4.1 framework to build the framework for the research. The research is a qualitative-descriptive research with post-positivism as the approach taken, with the data collected by doing in-depth interviews with related parties. The results of the research indicate that the internal management of Ministry of Home Affairs’ JDIH hasn’t reflected the values of open government, that is, transparancy, accountability, and participation, due to several factors: the lack of renewal in the regulations controlling the management direction and processes, the lack of programs and projects which could have supported the system in meeting its intentions and targets, and the lack of two-way communication services for the end-users.

"