Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Produk manufaktur bagi Indonesia memegang peranan penting dalam penerimaan devisa, lebih kurang 70,8% dari ekspor non migas Indonesia merupakan produk manufaktur. Sedangkan pasar tujuan ekspornya adalah Jepang dan Uni Eropa.Perkembangan perdagangan pada dekade terakhir ini adalah kecenderungan pada beberapa negara di kawasan tertentu untuk membentuk blok perdagangan seperti negara-negara anggota ME dalam pasar Tunggal Eropa.Tujuan dari penulisan ini adalah mempelajari daya saing produk manufaktur Indonesia di pasar Uni Eropa, serta kebijaksanaan yang mendukung perkembangan ekspor produk ekspor Indonesia khususnya produk manufaktur di pasar uni Eropa.Konsep penelitian yang digunakan yaitu analitis sintetis, dengan berorientasi pada permasalahan di lapangan. Upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan solusi pemecahan masalah dan memberikan penjelasan secara generalis empiris, yang dimulai dari perumusan masalah sampai dengan menarik kesimpulan secara analitis.Teknik pengumpulan data berdasarkan ?data sekunder". Pengumpulan data yang meliputi data kuantitatif dan data kualitatif ekspor manufaktur ke negara tujuan ekspor dengan SITC 3 digit periode tahun 19934997 serta negara pesaing Indonesia di pasar-pasar Uni Eropa. Untuk melakukan analisis daya saing produk Indonesia dilakukan dengan menghitung RCA, AR, serta ISP, dilanjutkan dengan analisis SWOT.Dari 15 produk manufaktur yang diekspor Indonesia yang mempunyai daya saing di pasar Uni Eropa, 6 (enam) produk menunjukan peningkatan keunggulan komparatifnya. Tahap industri dari 15 kelompok tersebut, 8 kelompok produk berada pada tahap kemapanan, 5 kelompok produk berada pada tahap pertumbuhan, 1 kelompok produk berada pada tahap substitusi impor dan 1 kelompok produk memperlihatkan penurunan pola perdagangan.Peningkatan ekspor ke pasar Uni Eropa tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan promosi. Untuk mengatasi pembatasan cakupan produk yang, mendapat fasilitas GSP, diperlukan kerja sama dengan negara berkembang lainnya dalam rangka negosiasi cakupan produk (product coverage) yang mendapat fasilitas GSP."

"Perdagangan internasional merupakan faktor yang sangat penting bagi setiap negara, oleh karena itu sangat diperlukan hubungan perdagangan antar negara yang tertib dan adil. Untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan di bidang perdagangan internasional, maka diperlukan aturan-aturan yang mampu menjaga serta memelihara hak-hak dan kewajiban para pelaku perdagangan internasional, serta dapat mengatur hubungan dagang antar negara. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa sajakah tindakan-tindakan pelanggaran yang dikategorikan sebagai dumping menurut WTO Agreement? Bagaimanakah WTO Agreement mengatur kegiatan dumping dalam perdagangan internasional? Bagaimanakah penerapan atas sanksi yang diberikan dan efeknya terhadap suatu negara yang melakukan kegiatan dumping?Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder dan menggunakan metode analisis data kualitatif, karena data yang diperoleh bersifat kualitas.Hasil penelitian menyatakan Tindakan-tindakan pelanggaran yang dikategorikan sebagai dumping menurut WTO Agreement adalah tindakan yang telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal VI ayat (1) GATT 1947, sehingga GATT memberikan hak kepada para anggota GATT untuk dapat menerapkan tindakan-tindakan antidumping jika praktik dumping yang terjadi telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal VI ayat (1) GATT 1947. Penerapan atas sanksi yang diberikan dan efeknya terhadap suatu negara yang melakukan kegiatan dumping adalah sanksi administrasi berupa pencabutan regulasi dan juga pemberlakukan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap Negara yang melakukan kegiatan dumping. Efeknya adalah pencabutan regulasi dan juga kerugian bagi perusahaan asal Negara yang telah melakukan praktik dumping.

---

International trade is a very important factor for every country, therefore an orderly and fair trade between countries is needed. To realize order and justice in the field of international trade, rules are needed that are able to maintain and maintain the rights and obligations of international trade actors, and can regulate trade relations between countries. The problem in this study is what are the violations that are categorized as dumping according to the WTO Agreement? How does the WTO Agreement regulate dumping activities in international trade? What is the application of sanctions given and their effects on a country that is carrying out dumping activities?

This study uses a normative juridical method, using secondary data and using qualitative data analysis methods, because the data obtained are of a quality nature.

The results of the study state that the violations categorized as dumping according to the WTO Agreement are actions that have fulfilled the elements in Article VI paragraph (1) GATT 1947, so that the GATT gives the GATT members the right to implement antidumping measures if dumping practices what happened has fulfilled the elements in Article VI paragraph (1) GATT 1947. The application of sanctions given and their effect on a country that conducts dumping activities is administrative sanctions in the form of revocation of regulations and also the imposition of Anti-Dumping Import Duty (BMAD) on the State dumping activities. The effect is revocation of regulations and also losses for companies from countries that have carried out dumping practices."

"ABSTRAKProduk manufaktur bagi Indonesia memegang peranan penting dalam penerimaan devisa, lebih kurang 70,8% dari ekspor non migas Indonesia merupakan produk manufaktur. Sedangkan pasar tujuan ekspomya adalah Jepang dan Uni Eropa.Perkembangan perdagangan pada dekade terakhir ini adalah kecenderungan pada beberapa negara di kawasan tertentu untuk membentuk blok perdagangan seperti negara-negara anggota ME dalam pasar Tunggal Eropa.Tujuan dari penulisan ini adalah mempelajari daya saing produk manufaktur Indonesia di pasar Uni Eropa, serta kebijaksanaan yang mendukung perkembangan ekspor produk ekspor Indonesia khususnya produk manufaktur di pasar uni Eropa.Konsep penelitian yang digunakan yaitu analitis sintetis, dengan berorientasi pada permasalahan di lapangan. Upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan solusi pemecahan masalah dan memberikan penjelasan secara generalis empiris, yang dimulai dari perumusan masalah sampai dengan menarik kesimpulan secara anaiitis.Teknik pengumpulan data berdasarkan "data sekunder". Pengumpulan data yang meliputi data kuantitatif dan data kualitatif ekspor manufaktur ke negara tujuan ekspor dengan SITC 3 digit periode tahun 1993-1997 serta negara pesaing Indonesia di pasar-pasar Uni Eropa. Untuk melakukan analisis daya saing produk Indonesia dilakukan dengan menghitung RCA, AR, serta ISP, dilajutkan dengan analisis SWOT.Dari 15 produk manufaktur yang diekspor Indonesia yang mempunyai daya saing di pasar Uni Eropa, 6 (enam) produk menunjukan peningkatan keunggulan komparatifnya. Tahap industri dari 15 kelompok tersebut, 8 kelompok produk berada pada tahap kemapanan, 5 kelompok produk berada pada tahap pertumbuhan, 1 kelompok produk berada pads tahap substitusi impor dan 1 kelompok produk mempcrlihatkan penurunan pola perdagangan.Peningkatan ekspor ke pasar Uni Eropa tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan promosi. Untuk mengatasi pembatasan cakupan produk yang mendapat fasilitas GSP, diperlukan kerja sama dengan negara berkembang lainnya dalam rangka negosiasi cakupan produk (product coverage) yang mendapat fasilitas GSP."

"Since May t, 2004 the European Union has consisted of 25 countries, with 455 million people. In 2004, EU international trade achieved Euro 1,990.5 billion or equivalent to 18% of world trade. EU is a potential market for Indonesian export commodities, but during year 2000 to 2004 there were tendencies that export values from Indonesia declined. Besides that most Indonesian export commodities to EU were still dominated by low technology products. In order to use this opportunity and to improve export performance, several actions should be taken, such as: increasing promotion activities, improving trade relation to EU new member from East Europe and conducting research cooperation between Indonesian and EU research institutions in product design and development."

"Fasilitas perdagangan telah dianggap menjadi salah satu aspek yang penting terhadap perdagangan internasional, khususnya ketika perjanjian perdagangan antar Negara telah berkembang pesat di dunia. Logistic Performance Index yang diterbitkan oleh Lembaga Worl Bank pada tahun 2007 yang dimana mengukur efisiensi bea dan izin pengelolaan perbatas, kualitas dari perdagangan dan infrastruktur dari transportasi mengatur harga pengiriman yang kompetitif, komptensi dan kualitas jasa logistik, kemampuan untuk melacak pengiriman, dan ketepatan waktu pengiriman berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Penelitian ini akan meneliti pengaruh fasilitas perdagangan terhadap daya saing perdagangan internasional yang diukur melalui Revealed Comparative Advantage (RCA). ASEAN menjadi subjek penelitian ini karena ASEAN merupakan  integrasi yang memiliki jumlah populasi yang cukup tinggi, yang dimana menempati posisi ketiga di Dunia dengan angka 650 juta jiwa penduduk didalamnya dengan kekuatan ekonomi sejumlah 9,106,637 juta USD. Objek yang menjadi penelitian ini adalah sektor manufaktur SITC Rev 3. digit 8 sebagai sub sektor manufaktur yang mencakup sebagian besar dari manufaktur yang produk manufakturnya bersifat labor intensive, yang dimana memiliki sifat perdagangan yang stabil. Variabel utama dari penelitian ini LPI, sedangkan variabel kontrol penelitian ini antara lain: Terms of Trade (TOT); FDI inflows, GDP, dan Human Development Index. Metode olah penelitian ini dengan menggunakan Pooled Least Square. Hasil dari penelitian ini, variabel LPI memiliki koefisien positif terhadap daya saing ekspor sektor manufaktur digit 8.

---

Trade facilities have been considered to be an important aspect of international trade, especially when trade agreements between countries have developed rapidly in the world. The Logistic Performance Index, published by the World Bank Institute in 2007 which measures the efficiency of customs and boundary management permits, the quality of trade and infrastructure of transport arrangements, competitive shipping prices, competency and quality of logistics services, the ability to track shipments, and on time delivery based on a predetermined time. This study will examine the effect of trade facilities on international trade competitiveness as measured through Revealed Comparative Advantage (RCA). ASEAN is the subject of this study because ASEAN is the integration have a third most populated country in the world, with 650 million people to be exacted and have a strong economic power, with 9,106,637 million USD. The object of this research is the manufacturing sector SITC Rev 3. digit 8 as a sub sector manufacturing which covers the majority of manufactures whose manufacturing products are labor intensive, which has a stable trade nature. The main variables of this study are LPI and the control variables of this study are Terms of Trade (TOT), FDI inflows, GDP, ICT imports, and the Human Development Index. This research using a Pooled Least Squared as the main method. The results of this study, the LPI variable has a positive inpact on the export competitiveness of the 8 digit manufacturing sector."

"Dalam upaya menjaga lingkungan, Uni Eropa memberlakukan peraturan Renewable Energy Directive 2018/2001 (RED II). Gagasan perubahan penggunaan lahan tidak langsung (ILUC), yang membatasi perdagangan minyak sawit mentah (CPO) sementara barang domestik setara lainnya bebas dari pengurangan tersebut, akan menjadi area utama di mana penulis menilai bagaimana RED II diskriminatif terhadap perdagangan Indonesia. dari CPO. Indonesia meminta WTO untuk menyelidiki apakah RED II sesuai dengan komitmen internasional yang digariskan dalam WTO setelah kebijakan ini diumumkan. Penulis akan mengkaji non-diskriminasi berdasarkan hukum WTO, terutama berdasarkan persyaratan Pasal 2.1, 2.2 Technical Barriers to Trade (TBT) serta Pasal I:1 dan III:4 General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 bersama dengan kasus hukum WTO terkait. Dengan menggunakan data sekunder dan sumber pustaka, dalam penelitian ini digunakan teknik yuridis-normatif. Kesimpulan dari analisis ini menunjukkan bahwa RED II melanggar kewajiban non-diskriminasi berdasarkan GATT dan TBT karena memperlakukan item yang sebanding secara berbeda, yang menghasilkan perlakuan yang kurang menguntungkan dan kemungkinan persaingan yang tidak merata untuk CPO.

---

In an effort to safeguard the environment, the European Union enacted the Renewable Energy Directive 2018/2001 (RED II) regulation. The idea of indirect land use change (ILUC), which restricts trade toward crude palm oil (CPO) while other domestically equivalent goods are free from such reduction, will be the main area in which the authors assess how RED II is discriminatory toward Indonesian trade of CPO. Indonesia asked the WTO to investigate whether RED II complies with the international commitments outlined in the WTO after this policy was announced. The author will examine non-discrimination under WTO law, especially based on the requirements of Articles 2.1, 2.2, of the Technical Barriers to Trade as well as Articles I: 1 and III:4 of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994, along with pertinent WTO case law. Using secondary data and library resources, the juridical-normative technique is being used for this research. The conclusion of this analysis demonstrates that RED II does break the non-discrimination duties based on GATT and TBT since it treats comparable items differently, which results in less favorable treatment and uneven possibilities for competition for CPO."

"Tujuan utama dari penelitian ini adalah ingin mengetahui hubungan antara liberalisasi perdagangan dan kemiskinan di Indonesia dengan menggunakan data panel 26 propinsi wilayah kota-desa selama kurun waktu 1996-2005, Setelah melakukan pengujian dan analisa hubungan antara hDeralisasi perdagangan dan kemiskinan di Indonesia dapat disimpulkan bahwa liberalisasi perdagangan memberikan pengaruh negatif secara langsung terhadap kemiskinan, dimana liberalisasi perdagangan dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Sementara secara tidak langsung, liberalisasi perdagangan tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan tingkat kemiskinan. Meskipun liberalisasi perdagangan terbukti marnpu meningkatkan pertumbuhan pendapatan perkapita, namun pendapatan perkapita sendiri tidak signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan. Demikian pula dengan ketidakmerataan, liberalisasi perdagangan tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan ketidaktuerataan di Indonesia, meskipun ketidaktmerataan berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan.

---

This study aims to investigate the relationship between trade liberalization and poverty in Indonesia This study focuses an 26 provincial level data over the period 1996-2005. Simultaneous equation estimation is applied to investigate the trade poverty helps to reduce poverty directly. Meanwhile, it's indirectly impact is not clear. Trade liberalization shows no significant impact on poverty indirectly neither through trade--growth-poverty linkage, nor trough trade-inequality-poverty linkage. Although thatrade liberalization helps to promote income growth in Indonesia, but the poverty equation estimation has confirmed the insignificant role of growth in reducing urban poverty. The estimation for the inequality equation shows that although a positive impact of inequality on poverty is found in the regression, there is no apparent interaction effect exist between trade and inequality in Indonesia."

"World Trade Organization (WTO) merupakan Badan Internasional yang mengatur masalah perdagangan antar negara melalui persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggotanya. Indonesia merupakan salah satu negara pendiri WTO dan telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO melalui UU No. 7/1994. Dengan demikian maka Indonesia harus mematuhi persetujuan WTO yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan Internasional. Dengan berlakunya prinsip perdagangan bebas membawa dampak negatif bagi negara-negara berkembang yang tidak dapat menjaga kelangsungan produk unggulannya dibidang pertanian dan tidak memiliki daya saing karena negara-negara maju yang sudah slap dapat memberikan subsidi kepada pelaku usaha di negaranya sehingga dapat menekan harga. Hal ini membuat sektor pertanian di negara berkembang yang diandalkan menjadi produk unggulan tidak dapat bersaing.Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan di bidang Pertanian di negara-negara berkembang, sebagai contohnya adalah kekisruhan tata niaga betas dan membanjirnya impor gula ilegal di Indonesia."