Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kekayaan sumber daya alam di Indonesia mencakupkeanekaragaman hayati yang terkandung di dalamnyamerupakan anugerah Tuhan kepada bangsa Indonesia.Demikian juga dengan keanekaragaman suku, agama,dan ras, dari masyarakat Indonesia sehingga membentukmasyarakat plural, yang di dalamnya terdapat tata nilai,norma-norma adat yang berlaku dalam masyarakat,sehingga kebijakan penataannya secara luas melaluikonsep berkelanjutan ekologis untuk kesejahteraanmasyarakat Indonesia. Kajian ini membahas PutusanNomor 04/G/2009/PTUN.Smg jo. Putusan Nomor103 K/TUN/2010 yang merupakan hasil perlawananmasyarakat Sedulur Sikep atas kebijakan pembangunanpabrik dari PT. SG yang dianggap akan merusaklingkungan hidup, merusak sistem ekologi, danmenghilangkan hak-hak hidup masyarakat SedulurSikep yang selama ini hanya bertani sehingga sangattergantung pada tanah dan air. Kehidupan masyarakatSedulur Sikep yang tersebar di Kecamatan SukoliloKabupaten Pati memiliki karakteristik yang unik. Olehkarena itu, hal ini sangatlah menarik untuk dikaji lebihmendalam baik secara doktrinal maupun non doktrinal.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalahsocio-legal study, yang dalam arti hukum tidak sekedardikonsepsikan sebagai norma dan sekaligus memaknaihukum sebagai perilaku, sehingga penelusuran realitasyang sesungguhnya diharapkan akan dapat diketahuiapakah hukum positif yang ada maupun hukum yanglahir dari pola-pola antar subjek dalam masyarakat itumerupakan hukum yang sudah adil atau tidak"

"Penelitian ini mengkaji secara deskriptif analitisPutusan Mahkamah Agung Nomor 1262 K/Pid/2012yang mengadili terdakwa SM. Melalui putusan tersebutSM dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan sertamendapat ganti rugi sebesar lima juta rupiah setelahmenjalani hukuman kurungan selama tiga belas bulanatas perbuatan yang tidak dilakukannya. Pada putusanpengadilan di tingkat pertama dan banding ia dinyatakanbersalah dan menjalani hukuman. Nilai keadilan yangsesungguhnya harusnya memperhatikan kerugianmoril maupun materiil yang dialami SM atas putusan-putusanhakim sebelumnya. SM selayaknya bukanhanya dibebaskan tetapi juga mendapat ganti rugi saatmenjalani proses hukum sesuai dengan ukuran kebutuhanhidup yang layak. Jika hal tersebut diterapkan makahukum tidak hanya sekadar kata-kata hitam-putih dariperaturan melainkan menjalankan semangat dan maknalebih dalam dari undang-undang atau hukum. Untukmenguatkan kehadiran hukum progresif dalam putusanpengadilan maka harus mengacu pada norma dan asasdalam sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagiseluruh rakyat Indonesia. "

"ABSTRACTThis article examines the strategy of constitutional law from a progressive perspective in preventing money politics in simultaneous elections. The practice of money politics in every election always occurs in Indonesia, but all conventional constitutional law efforts have not been able to nullify it. So a progressive constitutional governance strategy is needed, which is to find new ways (role breaking) and innovative breakthroughs if the normative and normative legal methods are not able to immediately realize the goal of elections with integrity. This progressive prevention is carried out from upstream to downstream. A number of progressive strategic ideas from constitutional law aspects that can be done to prevent money politics include: First, the progressive arrangement changes the model of the electoral system from liberal to competitive; Secondly, progressive regulation of restrictions on candidate campaign resources and political parties; Third, the progressive arrangement of campaign money electronic transactions; Fourth, the progressive regulation on the prohibition of corruptor candidates; Fifth, the progressive arrangement of political parties' coalitions and the selection of democratic candidates; Sixth, the progressive arrangement for the cancellation of election-winning political parties that conduct money politics by the Constitutional Court; Seventh, the progressive regulation of the obligations of political parties to educate anti-money politic to their constituents; Eighth, progressive regulation of election organizers with integrity."