Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perencanaan yang baik pada dasarnya akan menjadikan proses pelaksanaan perencanaan yang baik juga. Bapeda sebagai badan perencanan daerah, sesuai dengun misinya harus dapat menciptakan perencanaan daerah yang komprehensif, partisipatif, transparan dan akuntabel. Untuk mendukung tercapainya misi tersebut perlu didukung dengan prosedur, proses dan dokumen. Proses bisnis yang diamati berupa proses bisnis pelaksanaan perencanaan yang terdiri dari planning process, budgetting process, implementation dan monitoring process. Tesis ini hanya difokuskan pada monitoring process. Pemetaan kegiatan dilakukan hanya pada kegiatan dan rencana kegitan belanja langsung APBD 2006 yang dipetakan dengan 'templates' manajemen proyek. Kemudian, penilaian hirarki dilakukan dalam rangka penilaian kinerja pelaksanaan perencanaan dengan mengadaptasi dari penilaian kinerja perencanaan di Departemen Energi Amerika Serikat, yang terdiri dari empat penilaian. Dimana untuk Bapeda dibagi ke dalam tingkat proyek dan tingkat SKPD.Tujuan tesis ini adalah mendapatkan rancangan prosedur, proses dan dokumentasi yang sesuai dengan kebutuhan Bapeda Propinsi DKI Jakarta. Kemudian adanya usulan form-form tambahan untuk proses pelaporan bulanan dan akhir proyek, Diharapkan dengan adanya form baru ini dapat menjadikan kinerja proses pelaksanaan perencanaan yang strategis dan tepat sasaran.

---

Good planning basically will be a good planning implementation. Bapeda as a planning institution, in line with its should be able to create comprehensive, partisipative, transparant and accountable planning. To support the achievement of its mission Bapeda needs procedure, process and document. Business process being observed is planning implementation which consist of planning process, budgetting process, implementation and monitoring process. This thesis focus on monitoring process. Activity mapping was only done only in direct shopping activity and sub activity on 2006 APBD which then plotted in project management templates. Hierarchy assessment was done to aim planning implementation performance assessment which is adapted from The Department of Energy, United States of America, which consist of four assessments. For Bapeda its includes project level and SKPD level.The objective of this research is to gain design of procedure, process and document that meets the Bapeda?s needs. And then monthly and annual report order form are proposed. lt is expected that the new form will make the implementation of performance process planning more strategic and applicable."

"Tesis ini membahas tentang Proses Perencanaan dan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian wawancara. Teknik pengumpulan data secara kualitatif dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap informan yang telah ditentukan. Penelitian ini menggunakan teori Douglas T Hall, James G Goodale. Teori ini menjelaskan proses diklat dari tahap analisis kebutuhan diklat, menetapkan tujuan, pengembangan kurikulum, persiapan pelaksanaan diklat, pelaksanaan diklat dan Evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyelenggaraan Diklat Pembentukan Pengawas Pemerintahan bagi PNS yang diinpassing/disesuaikan Angkatan I tahun 2013 di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah belum optimal terlihat pada pada tahap perencanaan tidak dilakukan analisis kebutuhan diklat. Dari segi peserta, masih ada peserta yang seharusnya tidak memenuhi syarat namun tetap dapat mengikuti diklat, dari segi pelaksanaan diklat dalam menentukan kurikulum mata diklat tidak dilakukan pembaharuan-pembaharuan, sehingga mata ajar yang dilakukan setiap tahunnya selalu sama. Dari segi sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan diklat dinilai cukup baik namun dari sisi pemeliharaan tidak dilakukan secara optimal.

---

The thesis discusses the planning process and implementation of training within the Ministry of home affairs. This study is a research with qualitative approach and an interview method. Qualitative data collection techniques are performed with in-depth interviews of the informant that has been determined. This study uses theories from Douglas T. Hall and James G Goodale. This theory explains the process of training needs analysis, goal setting, curriculum development, training preparation, implementation and evaluation of training.

The result showed that the implementation of government inspector training has not been optimally work in the planning stages due to ineffective of training needs analysis. The implications can be seen from the participant and curriculum sides. In terms of training participants, the result showed that the alumni of the training are lacking in supervising capabilities. Also, development of curricula needs further updated."

"Secara umum kegiatan reklamasi dapat ditujukan untuk perluasan lahan dan atau untuk perbaikan kondisi lahan yang ada. Bagi suatu wilayah teritorial dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, reklamasi dapat digunakan untuk mengatasi kendala keterbatasan lahan. Reklamasi dapat juga dilakukan di kawasan berair dan lahan yang tidak berguna atau rusak seperti lahan bekas pertambangan, sehingga fungsi lahan tersebut dapat menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat. Area reklamasi ini nantinya dapat dimanfaatkan menjadi lahan pemukiman yang baru, daerah perindustrian, kawasan niaga atau pusat bisnis, kawasan pertanian, kawasan konservasi dan objek wisata. Proyek reklamasi dengan skala yang cukup besar memiliki tingkat kompleksitas dan risiko yang tinggi. Adapun tujuan utama dari kajian ini adalah mengidentifikasi risiko-risiko dominan yang ada pada proyek reklamasi serta melakukan analisis dampak dan penyebabnya yang secara signifikan dapat mempengaruhi terhadap kualitas proyek dan kinerja waktu, kemudian hasilnya akan dievaluasi untuk menentukan tingkatan dan peringkat masing-masing risiko sehingga dapat ditentukan cara penanganan, tindakan dan rekomendasi terhadap risiko-risiko tersebut. Dengan melakukan manajemen risiko ini maka diharapkan proses pengadaan dan pelaksanaan proyek reklamasi dapat dilaksanakan dengan waktu yang efisien dan dengan kualitas pekerjaan yang baik.

---

In general, reclamation activities can be aimed at expanding land and or improving existing land conditions. For a territorial area with a high population density, reclamation can be used to overcome the constraints of limited land. Reclamation can also be done in watery areas and useless or damaged land such as ex-mining land, so that the function of the land can be better and more beneficial. The reclamation area can be utilized as a new residential area, industrial area, commercial area or business center, agricultural area, conservation area and tourist attraction. A large-scale reclamation project has a high level of complexity and risk. The main objective of this study is to identify the significant risks that contained in the reclamation project and to conduct an analysis of the impacts and causes that can significantly affect the quality of the project and time performance, then the results will be evaluated to determine the level and ranking of each risk so that it can be determined how to handle, act and manage these risks. By doing this risk management, it is expected that the procurement of reclamation projects can be carried out with more efficient time, and with good quality.

"

"ABSTRACTMusyawarah Perencanaan Pembangunan Musrenbang adalah forum antarpelaku untuk menyusun rencana pembangunan di tingkat nasional maupun daerah. Pelaksanaan musrenbang juga dimaksudkan untuk menampung aspirasi masyarakat terkait dengan pembangunan di wilayahnya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas pelaksanaan musrenbang dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Untuk melihat efektivitas pelaksanaan musrenbangnya, penelitian ini menggunakan teori perencanaan yang baik dari Nugroho dan Wrihatnolo 2011 yang terbagi atas sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan musrenbang RKPD di Kota Bekasi tahun 2018 sudah cukup efektif, dapat dilihat dari terpenuhinya sebagian besar indikator pada keempat dimensi yang ada walaupun terdapat beberapa hambatan. Indikator pada dimensi transparan belum terpenuhi dengan baik yaitu terkait menampung setiap usulan yang masuk tanpa ada yang disembunyikan. Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan dalam hal sistem yang dipakai yaitu sistem e-planning. Hambatan pelaksanaan musrenbang lainnya adalah terkait dengan keterbatasan keuangan daerah yang membuat tidak semua usulan dapat diakomodir.

---

ABSTRACTDevelopment Planning Discussion Musrenbang is an inter government forum to develop national and regional development plans. The implementation of musrenbang is also intended to accommodate community aspirations related to development in the region. This study aims to see the effectiveness of the implementation of musrenbang in the preparation of Local Government Work Plan Document RKPD in Bekasi City, West Java Province. To see the effectiveness, this research used theory of a good planning from Nugroho and Wrihatnolo 2011 which is divided into systematic, integrated, transparent and accountable. This research uses post positivist approach with in depth interview and literature study for data collection techniques. The results of this study indicate that the implementation of musrenbang for RKPD document 2018 in Bekasi is quite effective, can be seen from the fulfillment of most indicators on the four dimensions that exist although there are some obstacles. Indicators on transparent dimensions have not met well that is related to accommodate every proposal that comes in without any hidden. This is due to the limitations in the system used is the e planning system. The other obstacles on the implementation of this musrenbang are related to the regional financial constraints that make not all proposals accommodable."

"ABSTRACTFokus penelitian ini adalah untuk merancang kartu skor individu danmerancang sistem informasi kinerja dalam upaya mendukung terwujudnyaakuntabilitas kinerja aparatur. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah kartuskor individu dapat diterapkan di lingkungan instansi pemerintah; Penelitian inimerancang sistem informasi kinerja yang dapat mendukung akuntabilitas kinerjaaparatur; dan penelitian ini memberikan usulan tentang bentuk akuntabilitas,mekanisme, dan prosedur yang dapat mewujudkan akuntabilitas pada sektorpemerintah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif studi kasus,untuk membentuk kartu skor individu aparatur menggunakan Balanced Scorecarddan untuk merancang sistem informasi kinerja menggunakan Framework of theAplication System Thinking.Hasil penelitian menunjukan bahwa kartu skor individu dan sisteminformasi kinerja aparatur dapat diterapkan untuk mendukung sistem akuntabilitaskinerja instansi pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan tata kelolapemerintahan yang baik. Jika setiap aparatur tidak dapat melaksanakanakuntabilitas kinerjanya, maka tujuan transparansi dan akuntabilitas dalam rangkamenciptakan tata kelola pemerintahan yang baik tidak akan dapat terpenuhi.

---

ABSTRACTThe focus of this research is to design the individual scorecard anddesign the performance information system as an effort to manifestate theapparatus performance accountability. This research aims to test whether theindividual scorecard can be applied in government agencies environment; thisresearch designs a performance information system that can support apparatusperformance accountability; and this research gives suggestion about forms ofaccountability, mechanisms, and procedures to achieve accountability in thepublic sector. This research using a descriptive case study, to establish theindividual scorecard by using the Balanced Scorecard and to design performanceinformation system by using the Framework of the Aplication System Thinking.The result shows that the individual scorecard and apparatus performanceinformation system can be applied to support performance accountability systemin the government agencies in order to accomplish the purposes of goodgovernance. If every apparatus is unable to carry out any performanceaccountability, so the purpose transparency and accountability in order to creategood governance can not be fulfilled.

---

"

"Penelitian ini bertujuan untuk mendesain Standar Operasional Prosedur SOP atas proses penerimaan biaya pendidikan secara host to host dengan menganalisis risiko pengendalian internal pada proses penerimaan dana Biaya Pendidikan dalam upaya mewujudkan konsep Three Lines fo Defence. Pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini adalah pendekatan studi kasus dengan unit analisa adalah Universitas A. Hasil analisis risiko dan kontrol yang ada pada proses penerimaan biaya pendidikan secara host to host adalah masih terdapat risiko tersisa pada proses tersebut. Perancangan SOP ini diharapkan dapat membantu Tim Biaya Pendidikan untuk mengetahui dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang sebenarnya dan dapat melakukan pengendalian atas risiko yang muncul pada prosesnya sehingga dapat mewujudkan konsep Three Lines of Defence.

---

This study aims to design Standard Operating Procedure SOP to the process of receiving tuition fees by a host to host payment system by analyzing internal risk and controls in to the process of receiving tuition fees by a host to host payment system in an effort to apply the concept of Three Lines of Defence. The approach used for this research is case study research with unit of analysis is University A.

The results of risk and control analysis that exist in to the process of receiving tuition fees by a host to host payment system still there are residual risk in the process. The design of SOP is expected to help the tuition fees team to know and carry out the actual duties and responsibilities and can control the risks that arise in the process so as to apply the concept of Three Lines of Defence."

"Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kemacetan tertinggi di dunia. Hal tersebut tentunya menjadi perhatian khusus bagi pemerintahan Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan Perhubungan Darat, salah satu kota di Indonesia yang memiliki tingkat kepadatan tertinggi di Indonesia adalah Kota Depok. Jalan Margonda Raya merupakan jalan utama yang ada di pusat Kota Depok yang kerap kali mengalami kemacetan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses manajemen transportasi tahap perencanaan yang dilakukan Pemerintah Kota Depok dalam rangka mengatasi kemacetan di jalan Margonda Raya Depok. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan post-positivist dan dilakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam serta melalui studi literatur sebagai data sekunder.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses manajemen transportasi tahap perencanaan yang dilakukan Pemerintah Kota Depok dalam rangka mengatasi kemacetan di jalan Margonda Raya Depok belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan masih adanya indikator perencanaan manajemen transportasi yang belum terpenuhi baik dalam dimensi inventarisasi kondisi saat ini, keputusan kebijakan umum masa mendatang, perkiraan pertumbuhan daerah perkotaan pada masa mendatang, dan perkiraan pergerakan pada masa mendatang. Karena dari itu, Pemerintah Kota Depok sebagai pemegang wewenang dalam melakukan manajemen transportasi di jalan Margonda Raya Depok harus melalukan perbaikan seperti dalam hal perbaikan kualitas transportasi umum angkutan kota pada jalan Margonda Raya, mengeluarkan kebijakan yang dapat dirasakan secara nyata, dan juga memanfaatkan perkembangan teknologi dalam bidang transportasi.

---

Indonesia is one of the countries with the highest traffic in the world. This is certainly a special concern for the Indonesian government. Based on data released by the Ministry of Transportation through the Directorate of Urban Transportation Systems Development, one of the cities in Indonesia that has the highest traffic in Indonesia is Depok. Jalan Margonda Raya is the main road in the center of Depok, which often experiences traffic jams. This study aims to analyze the process of transportation management of the planning phase conducted by the City Government of Depok in order to overcome traffic congestion on Jalan Margonda Raya Depok. This research was conducted with a post-positivist approach and data collection was carried out by conducting in-depth interviews and through literature studies as secondary data.

The results of this study indicate that the transportation management planning stage conducted by the City Government of Depok in order to overcome traffic congestion on Jalan Margonda Raya Depok has not gone well. That is because there are still indicators of transportation management planning that have not yet been fulfilled either in the inventory dimension of current conditions, future general policy decisions, estimates of future growth in urban areas, and estimates of future movements. Therefore, the City Government of Depok as the holder of authority in managing transportation on Jalan Margonda Raya in Depok must perform improvements such as in terms of improving the quality of public transportation on Jalan Margonda Raya, issuing policies that can be felt clearly, and also utilizing technological developments in transportation sector."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami Cascading Perencanaan dan Penetapan Indikator dalam Penganggaran Berbasis Kinerja di Pemerintahan Kota Depok. Pendekatan dan teknik yang digunakan adalah analisa kualitatif untuk mengeksplorasi implementasi sistem perencanaan dalam penganggaran berbasis kinerja di Pemerintahan Kota Depok secara keseluruhan. Hasil penelitian ini adalah bahwa Implementasi Sistem Perencanaan dalam Penganggaran Berbasis Kinerja di Pemerintahan Kota Depok mengalamani beberapa permasalahan terutama dalam perencanaan sehinggal hasil evaluasi SAKIP yang diperoleh masih kurang baik. Masih terdapat beberapa Renstra OPD yang tidak memiliki keterkaitan dengan RPJMD. Pemasalahan lain yaitu terdapat ego-sektoral dalam lingkungan internal yang menyebabkan terjadinya dualisme pedoman dalam penyusunan perencanaan hingga tahap evaluasinya.

---

The main aim of this research is to understand the cascading planning and determination of indicators of performance based budgeting at Pemerintahan Kota Depok. The approach and technique of qualitative analysis used to explore comprehensive meaning of implementation planning system of performance based budgeting at Pemerintahan Kota Depok. The result of this research is that the implementation planning system of performance based budgeting in Pemerintahan Kota Depok has run into multiple problems, mainly in the planning system of the performance based budgeting, which results in the negative outcome of the SAKIP evaluation. There are still some OPD Straregic Planning that has no relevance to RPJMD. Another problem is that there are ego-sectoral within the internal environment that leads to the dualism of the guidelines in the preparation of planning until the evaluation stage."

"Penelitian empirisi tentang bagaimana organisasi melaksanakan proses audit dalam sistem manajemen sangat sedikit. Organisasi memliki kesulitan dalam pelaksanaan integrasi yaitu kurangnya sumber daya , masalah yang terkait dengan organisasi budaya, perbedaan unsur-unsur umum dari standar dan persyaratan spesifik. Implementasi integrasi audit dapat memberikan banyak manfaat sehingga berdasarkan masalah yang ada dalam pelaksanaan integrasi audit maka diperlukannya standar operasinal prosedur sebagai konsistensi tingkat penampilan kinerja atau kondisi tertentu. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk organisasi, Job Description, aktvitas, input, output, alur komunikasi yang akan dijadikan tahapan untuk membuat Standar Operasional prosedur proses audit dalam sistem manajemen terintegrasi sehingga SOP tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kinerja organisasi. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode Delphi dan survey kuesioner. Produk yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah Standar Operasional Prosedur Proses Audit dalam Sistem Manajemen Terintegrasi untuk Meningkatkan Efisiensi Kinerja Organisasi.

---

Empirical research on how organizations carry out audit processes in management systems is very little. Organizations have difficulties in implementing integration, such as lack of resources, problems related to organizational culture, differences in general elements of specific standards and requirements. Implementation of audit integration can provide many benefits so that based on existing problems in the implementation of audit integration, the standard operating procedure is required as a consistency in the level of performance or certain conditions. The purpose of this study is to find out the form of organization, Job Description, activities, inputs, outputs, communication channels that will be used as stages to make the Standard Operating Procedure audit process in an integrated management system so that the SOP is expected to improve efficiency in organizational performance. The research method used in this study is Delphi’s method and questionnaire survey. The product that be produced in this study is the Standard Operating Procedures Audit Process in an Integrated Management System to Improve Organizational Performance Efficiency."

"Resi gudang adalah dokumen bukti kepemilikan barang yang disimpan di suatu gudang, diterbitkan oleh pengelola gudang dan dapat menjadi instrumen perdagangan. Resi gudang sebagai salah salah satu bentuk jaminan merupakan jalan keluar dari terbatasnya modal petani dan pengusaha bidang pertanian dalam mencairkan kredit demi pengembangan usaha. Tesis ini membahas mengenai prosedur pelaksanaan jaminan resi gudang serta peranan notaris dalam proses tersebut. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang berbentuk yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Pelaksanaan pembebanan jaminan resi gudang ditandai dengan suatu pembuatan akta Pembebanan Hak Jaminan oleh pemberi jaminan dan penerima jaminan di hadapan notaris. Peranan notaris dalam proses pembebanan Jaminan Resi Gudang adalah membuat akta perjanjian Jaminan Resi Gudang. Dalam membuat akta Jaminan Resi Gudang, peranan notaris sebenarnya sama dengan pembuatan akta-akta lain pada umumnya. Yang harus diperhatikan oleh notaris dalam pembuatan akta adalah menjaga otentisitas akta tersebut, agar akta yang dibuat dapat dipergunakan sebagai mana mestinya dikemudian hari. Dalam hal Resi Gudang, sebelum membuat akta notaris harus melakukan pengecekan keaslian dokumen.

---

Warehouse receipt is a document of ownership of goods stored in a warehouse, which is published by the warehouse manager and possible to become an instrument of trade. Warehouse receipts as a collateral is a way out of the limited capital of farmers and agricultural entrepreneurs in business development. This thesis describes the procedures for the implementation of warehouse receipt collaterla and the notary?s deed role in the process. This research is a study in the form of juridical normative with descriptive analytic. Implementation of the collateral is marked with the making of a deed that contain with Warehouse Receipt's Collateral by a notary public. In making the warehouse receipt collateral deed, the role of notaries in fact is same as making other deeds in general. That must be considered by the notary in the making is to maintain authenticity of notarial deed. In the case of warehouse receipt, before making the deed, Notary had to check the authenticity of documents."