Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada awalnya penulisan tesis ini dimotivasi oleh pengalaman pribadi penulis yang pernah menjadi menjadi bagian dari daerah basis industri pakaian jadi Sumatera Barat. Selanjutnya, keinginan untuk mengembangkan industri yang terkait dengan industri pakaian jadi semakin mernbuat keingintahuan terhadap apa dan bagaimana peranan industri pakaian jadi dalam perekonomian Sumatera Barat bertambah besar. Pesatnya pertumbuhan industri pakaian jadi di daerah tersebut juga menjadi pendorong utama pemilihan topik tentang industri pakaian jadi.Untuk mengetahui peranan industri pakaian jadi dalam perekonomian Sumatera Barat tersebut penelitian ini kemudian dirancang dengan menggunakan model input output. Pemilihan model input output didasarkan pada kemampuan model ini untuk mengetahui sektor yang menjadi sektor kunci perekonomian dengan melihat keterkaitan antar sektor dalani perekonomian dan kemampuan model ini untuk mengetahui daya pengganda atau multipplier effect dari suatu sektor yang disertai dengan kemampuan untuk melakukan analisa dampak sebagai akibat perubahan perrnintaan akhir.Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tabel input output Sumatera-Barat tahun 1999 transaksi total atas dasar harga produsen yang terdiri dari 70 sektor. Untuk keperluan analisa maka tabel input output tersebut terlebih dahulu diaggregasi menjadi 21 sektor. Karena dalam tabel input output tersebut tidak terdapat industri pakaian jadi maka disusunlah tabel input output baru yang sudah menghadirkan sektor industri pakaian jadi. Dengan demikian pada akhirnya tabel input output yang digunakan adalah tabel input output baru yang terdiri dari 24 sektor.Dari hasil analisa dengan menggunakan model input output yang dilengkapi dengan analisa deskriptif tentang industri pakaian jadi dan perekonomian Sumatera Barat diketahui bahwa industri pakaian jadi bukanlah sektor kunci dalam perekonomian Sumatera Barat. Dengan indeks keterkaitan ke belakang 1,502 dan indeks keterkaitan ke depan 0,9379 industri pakaian jadi tidak dapat dijadikan sebagai sektor kunci perekonomian Sumatera Barat. Namun demikian peranan industri pakaian jadi dalam perekonomian Sumatera Barat ini cukup penting karena kontribusinya yang cukup besar terhadap perekonomian yang rnencapai Iebih dari 3,5% dari total PDRB, 27% dari nilai tarnbah sektor industri pengolahan, dan 67% dari nilai tambah sektor industri tekstil, barang dari kulit dan alas kaki.Dengan menggunakan kajian strategis pembangunan Sumatera Barat 2005-2020, maka dengan pertumbuhan ekonomi ra-rata 6,5% per tahun, dampak dari peningkatan permintaan akhir dari sektor yang menjadi sektor unggulan dalam perekonomian Sumatera Barat tidak berpengaruh terhadap peningkatan output industri pakaian jadi Sumatera Barat.Oleh karena itu perlu disusun kebijakan yang dapat mendukung perkembangan industri pakaian jadi di Sumatera Barat. Kebijakan yang terintegrasi dengan memfokuskan sektor yang menjadi pendukung dart industri pakaian jadi akan membuat industri pakaian jadi menjadi sektor yang penting dalam perekonomian Sumatera Barat."

"ABSTRAKPenelitian ini pada dasarnya menggunakan pendekatan model Input Output (I0) melalui : analisis keterkaitan antar-industri (inter-industry linkage analysis) balk backward linkage maupun forward linkage, analisis income multiplier dan employment multiplier serta analisis dekomposisi pertumbuhan. Analisis backward linkage bertujuan untuk mengetahui derajat keterkaitan suatu sektor terhadap sektor lain yang menyumbang input kepadanya, sedangkan forward Iinkage bertujuan untuk mengetahui keterkaitan antar sektor yang menghasilkan output untuk digunakan sebagai input bagi sektor-sektor Iainnya.Analisis income multiplier pada dasarnya melihat apa yang terjadi pada pendapatan (sebagai variabel endogen), apabila terjadi perubahan/ peningkatan permintaan akhir dalam perekonomian (sebagai variabel eksogen). Sedang analisis employment multiplier dimaksudkan untuk melihat efek total dari perubahan/kenaikan lapangan pekerjaan dalam perekonomian, akibat adanya satu unit uang perubahan permintaan akhir di sektor tertentu.Analisis dekomposisi pertumbuhan pada prinsipnya akan mengidentifikasi pola pertumbuhan output industri pengolahan yang diklasifkasikan kedalam 4 (empat) unsur, yaitu : ekspansi permintaan domestik, ekspansi ekspor, substitusi impor dan perubahan atau perkembangan teknologi. Dalam penelitian ini untuk menguraikan sumber-sumber pertumbuhan output digunakan bentuk umum persamaan dekomposisi pertumbuhan menurut Yuji Kubo, S. Robinson dan M. Syrquin.Dengan menggunakan data utama tabel input-output tahun 1986, 1990 dan 1993, dengan asumsi kondisi perekonomian tahun 1993 relatif tidak berbeda dengan tahun 1996 (sebelum terjadinya krisis), maka dapat diidentifikasi sektor industri pengolahan pilihan yang patut dijadikan prioritas untuk dikembangkan. Berdasarkan key sectors oriented meliputi industri-industri : a. kimia dasar dan bahan-bahan kimia (19); b. logam dasar, besi dan baja (26); c. alat listrik untuk rumah tangga dan perlenglcapan listrik lainnya (31); d. barang-barang dari karat dan dari plastik (23). Sedangkan berdasarkan backward sectors oriented mencakup industri-industri : a. barang komunikasi dan perlengkapannya (30); b. obatobatan dan jamu (20); c. barang-barang dan logam kecuali mesin dan perlengkapannya (27); d. mesin listrik dan perlengkapannya (29); e. kulit samakan dan olahan, alas kaki dan barang dari kulit lainnya (14); f. kendaraan bermotor dan perlengkapannya (33); g. kosmetik dan bahanbahan kimia lainnya (21); h. alat angkutan lainnya (34); i. peralatan profesional, alat musik dan olah raga (35); j. barang-barang industri lainnya (36), k. barang-barang cetakan dan penerbitan (18) dan industri kertas, !carton dan barang-barang dari kertas dan karton (17).Terhadap industri-industri tersebut yang memiliki keterkaitan relatif kuat menunjukkan bahwa jika terjadi peningkatan dalam output altar' disertai dengan kenaikan permintaan yang culcup berarti atas input yang digunakan untuk proses produksi yang berasal dari output sektor lain yang memilild keterkaitan. Ini merupakan kasus menarik terutama dengan adanya anggapan bahwa proses industrialisasi biasanya disertai dengan semakin eratnya keterkaitan antar satu sektor industri dengan industri lainnya.Dari sisi income multiplier dengan angka pengganda pendapatan yang relatif besar mempunyai arti panting karena dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap tingkat kesejahteraan rumah tangga melalui peningkatan pendapatannya. Sedangkan pada employment multiplier menunjukkan bahwa peran tenaga kerja sebagai salah satu fait-tor produksi turut memberikan kontribusi terhadap besar kecilnya output, yang tercermin pada multiplier tenaga kerja itu sendiri.Disamping industri-industri tersebut di atas, industri palcaian jadi (13) dan industri tekstil dan rajutan (12) adalah yang konsisten mengikuti pola ekspansi ekspor yang kuat. Walaupun kedua industri ini mempunyai Indeks Daya Penyebaran Total hanya mendekati rata-ratanya, tetapi industri pakaian jadi (13) mempunyai daya serap tenaga kerja yang relatif tinggi, sedangkcan industri tekstil dan rajutan (12) mempunyai Indeks Daya Penyebaran Langsung yang kuat. Untuk itu kedua industri ini juga patut diprioritaskan untuk dikembangkan dalam rangka memanfaatkan pasar yang potensial.Berdasarkan hasil analisis makes pengembangan industri pengolahan dapat dilakukan melalui : pendekatan key oriented sedors dan b cinuard oriented sedors dengan tetap memperhatilcan dampak pengganda baik income multiplier ataupun employment multiplier, pola pertumbuhan output serta location quotient (LQ). Kebijakan untuk mengembangkan sektor industri pengolahan unggulan direkomendasikan sebagai berikut :1. perlu peningkcatan investasi bare sekaligus dengan menerapkan teknologi tinggi;2. melakukan efisiensi secara menyeluruh untuk menghasilkan produk unggulan yang kompetitif;3. meningkatkan penguasaan teknologi produksi dalam negeri baik kemampuan operatif, akuisitif, suportif maupun inovatif sebagai upaya memperkecil kandungan impor/mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor;4. meningkatkan produktifitas tenaga kerja di sektor industri dengan memperbaiki serta menyempurnakan struktur pendidikan dan program latihan, agar lebih sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja di sektor industri pengolahan pilihan;5. memperbesar output produksi untuk memperoleh economic of scale terutama bagi industri pengolahan pilihan yang nilai outputnya relatif kecil;6. memperbaiki sarana fisik termasuk sistem transportasi, peningkatan/perbaikan prasarana lain seperti kegiatan penelitian dan pengembangan serta sistem informasi industri;7. kebijakan untuk menurunkan ekonomi biaya tinggi seperti : a. menciptakan iklim investasi dan perdagangan yang kondusif; b. penyederhanaan dan keterbukaan birokrasi, dan c. pengaturan persaingan yang balk dan sehat."

"In the year 2002, Y. V. Reddy introduced a new thought in monetary economics theory, especially about transmission mechanism of monetary policy. Reddy classified the channels of transmission mechanism into three types, there are quantum channel, interest rate channel, and asset price channel. Quantum channel consists of two channels, there are money channel and credit channel This research will examine the differences between money channel and credit channel, the factors which affect volume of money supply (M2) and credit, the stability of quantum channel and also effectiveness of quantum channel, especially related on its role to push the economic growth. This research uses a monthly data from the year 1993 until 2005, The analysis of this research divided into three parts of period, pre-crisis period (1993-1996), crisis period (1997-2001), and post-crisis period (2002-2005). in the pre-crisis period credit channel more stable in transmission mechanism of monetary policy and more effective to push the economic growth. In the crisis, quantum channel did not effective to push economic growth. In the post-crisis period quantum channel also did not effective to push the economic growth."

"Disertasi ini menunjukkan pemerintah (Kementerian Komunikasi dan Informatika) secara konsisten dan berkelanjutan berupaya meneguhkan otoritasnya sebagai pemegang kendali utama dalam penataan produksi, distribusi, dan konsumsi informasi penyiaran. Di berbagai masa pemerintahan berbeda, pemerintah berupaya mengendalikan penyiaran dengan melahirkan regulasi yang memperkuat posisinya untuk menentukan ruang gerak dunia penyiaran. Upaya ini dilakukan karena pemerintah menyadari arti penting informasi sebagai sumber daya politik dan ekonomi. Secara berkelanjutan pula, upaya ini didukung industri penyiaran. Dalam proses menghasilkan kebijakan, pemerintah umumnya tidak melibatkan Komisi Penyiaran Indonesia dan masyarakat sipil. Pemerintah melakukan proses politisasi hukum, langkah yang dalam sejumlah hal bertentangan dengan UU Penyiaran. Berbagai kebijakan dibelokkan sesuai dengan kepentingan pemerintah. Kepentingannya dijalankan dengan pola budaya neopatrimonial. Regulasi dibuat dengan mengabdi pada kepentingan penguasa. Pemerintah mengarahkan aturan yang ada ada tidak untuk menjamin tujuan yang secara rasional sudah ditentukan, melainkan untuk kepentingan dominasi.

---

This research shows that the Indonesian government (ie. The Ministry of Information and Communication) has consistently and continuously tried to strengthen its power as the chief controller in regulating the production, distribution and consumption of information in the Indonesian broadcasting system. In various different historical period, the government has shown its insistence to become the main regulator of the broadcasting system by issuing series of regulation that enhance government position in delimiting the stakeholders playing field. This tendency can only be interpreted as a clear evidence on the government recognition on the importance of information as a very significant economic and political resources. This effort was also supported by the broadcasting industry. In the process of developing the broadcasting policies, the Ministry never invited the Indonesian Broadcasting Commission and the civil society in general to to voice their concern. Throughout the process, the government took various measures that can be viewed as ?the politicization of law? which contradicted the real substance of the law itself. Various policies were distorted according to the government interest that was also supported by the industry.This government interest is conducted within neopatrimonial culture. Regulations were written to serve the interest of the rezime who are in power. The government direct the present regulations not to achieve the mutual objective that has rationally decided but for the sake of domination."

"Kesenjangan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia pada umumnya dan di Propinsi Kalimantan Timur pada khususnya merupakan salah satu permasalahan yang terjadi sampai saat ini. Kesenjangan yang terjadi tersebut disamping merupakan warisan sejarah, juga diakibatkan oleh sistim pembangunan yang dilaksanakan dewasa ini yang lebih bersifat sektoral, sentralistik dan kurang memperhatikan wilayah. Kurangnya percepatan pembangunan diwilayah tersebut diidentifikasi karena kurangnya modal atau investasi sebagai akibat adanya kegagalan pasar dan sekaligus kegagalan pemerintah. Untuk mengatasinya, Pemerintah Pusat mengupayakan percepatan pembangunan melalui pendekatan kebijakan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat setempat melalui percepatan dan maksimalisasi perturnbuhan ekonomi. Secara garis besar ada tiga hat yang ditawarkan dalam kebijakan KAPET, yakni : (a) keterpaduan perencanaan dan program antar sektor dan antara sektor pemerintah dan sektor swasta; (b) keterpaduan dalam pelayanan perijinan; dan (c) keterpaduan dalam pemberian insentif-insentif khusus kepada wilayah yang dikembangkan. Mengingat bahwa kebijakan KAPET SASAMBA telah berjalan Iebih dari dua tahun, tetapi belum menunjukkan kinerja yang baik, maka perlu dikaji kembali kebijakan KAPET tersebut, apakah masih cukup efektif dan relevan diterapkan untuk Propinsi Kalimantan Timur. Apalagi dengan telah disyahkannya UU Otonomi Daerah yang akan berlaku efektif tahun 2001, maka kajian tersebut sangat diperlukan. Analisis yang dilakukan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua hal, yaltu analisis perencanaan regional dan analisis kebijakan publik. Dari analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa dipandang dari sisi perencanaan, konsep KAPET cukup baik bagi pengembangan suatu wilayah, walaupun dengan catatan-catatan. Apabila dipandang dari aplikabilitas kebijakan, konsep KAPET masih perlu deregulasi, agar kebijakan tersebut cukup efektif dilaksanakan, baik dari sudut keterpaduan insentif terhadap wilayah yang di kembangkan, maupun penyelenggaraannya itu sendirii. Deregulasi juga sangat diperlukan berkaitan dengan terjadinya konflik kebijakan antara konsep KAPET dan UU Otonomi Daerah. Selanjutnya, studi ini juga mengusulkan agar konsep KAPET tetap dapat dilaksanakan dengan "kesepakatan baru" dan perbaikan-perbaikan sebagaimana yang diusulkan. "

"Hasil data Sensus Ekonomi 2016 (SE2016) merupakan salah satu modal dalam menakar kekuatan perekonomian bangsa nonpertanian dan dapat menjadi salah satu landasan dalam penentuan kebijakan perekonomian. Analisis statistik deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk mencermati lebih dalam potensi Kabupaten Sragen dalam dua digit Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Hasil analisis menyatakan bahwa kategori G, C dan I merupakan kategori dominan dalam hal jumlah usaha dan jumlah tenaga kerja. Lebih dari 80 persen aktivitas usaha dan tenaga kerja terserap pada kategori G dijalankan oleh pelaku usaha berkode KBLI 47, sisany dijalankan oleh mereka pada kode KBLI 46 dan 45. Pada sisi jumlah usaha, aktivitas ekonomi untuk kategori C yang paling banyak dijalankan di Kabupaten Sragen adalah kode KBLI 14, 10 dan 13. Sedangkan kode KBLI 10, 13 dan 14 merupakan kode lapangan usaha dominan penyerap tenaga kerja. Posisi dominan ke tiga yang ditempati oleh kategori I menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat Kabupaten Sragen terkait Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (kategori I) menjadi peluang usaha yang menjanjikan. Lebih dari 95 persen aktivitas usaha dan tenaga kerja terserap pada kategori I dijalankan oleh pelaku usaha berkode KBLI 56, sisanya dijalankan oleh mereka pada kode KBLI 55."