Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hingga tahun 2003, pelaksanaan operasional pelayanan penerimaan PAD pada KPKD Kotamadya Jakarta Utara menghadapi sejumlah kendala diantaranya rendahnya kinerja pelayanan penerimaan PAD sehingga berdampak kepada banyaknya keluhan dari wajib retribusi. Mulai tahun 2004, berdasarkan Undang-Undang Nornor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 1999 tcntang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah (KPKD) Kotamadya Jakarta Utara secara efektif memiliki kewenangan untuk menyusun dan mengelola anggarannya sendiri dengan pembiayaan anggaran tahunan melalui APBD Pemerintah Propinsi DK1 Jakarta. Dengan kewenangan tersebut diharapkan KPKD dapat meningkatkan kinerja pelayanannya termasuk daiam hal kepuasan wajib retribusi dalam melakukan pembayaran retribusi di loket-loket KPKD.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perubahan sistem anggaran satuan kerja terhadap tingkat kepuasan pelayanan penerimaan retribusi daerah di KPKD Kotamadya Jakarta Utara sebelum dan sesudah berlakunya UU No. 22 tahun 1999. Pengambilan data dilakukan di enam loket penerimaan yaitu satu Ioket KPKD Pelayanan Terpadu Kotamadya Jakarta Utara, empat loket KPKD Unit Pelayanan Kas di tingkat Kecamatan dan satu loket Pelayanan Penelitian Khusus (Pensus) Cilincing. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling aksidental Sampel terdiri atas responden eksternal sebanyak 100 orang wajib retribusi dan responden internal sebanyak 13 orang petugas loket penerimaan retribusi daerah di wilayah KPKD kotamadya Jakarta Utara. Penelitian ini menggunakan analisis tingkat kepuasan pelanggan dengan uji tanda untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan pelayanan penerimaan retribusi daerah sebelum dan sesudah desentralisasi. Untuk mengukur kepuasan pelanggan, digunakan variabel sesuai dengan lima kategori kualitas jasa yang disebut sebagai service quality.Total anggaran KPKD Kotamadya Jakarta Utara pada tahun 2004 mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 172,89% dibandingkan tahun 2002. Peningkatan terbesar terjadi pada anggaran kegiatan Peningkatan Perbendaharaan dan Kas Daerah, sedangkan anggaran untuk kegiatan Pengadaan Sarana Kantor pada tahun 2004 justru mengalami penurunan yaitu hanya 34,76% dibandingkan anggaran tahun 2002 yang disebabkan adanya kebijakan bahwa untuk pengadaan sarana kantor KPKD dianggarkan pada KPKD Propinsi DKI Jakarta.Hasil Pengolahan data menunjukkan bahwa dari penilaian kondisi eksternal (wajib retribusi) secara rata-rata menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pada tahun 2004 lebih baik daripada tahun 2002 yaitu dengan perubahan sebesar 1,14%. Walaupun begitu hanya sebelas dari duapuluh satu indikator saja yang mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil uji tanda, tingkat kepuasan wajib retribusi pada tahun 2004 mengalami peningkatan yang signifikan hanya pada lima dari dua puluh satu indikator dibandingkan tahun 2002.Temuan yang sama juga tenjadi pada rata-rata kondiai tingkat kepuasan internal (pegawai) pada tahun 2004 lebih baik (6,97%) dibandingkan tahun 2002, namun dari sembilan belas indikator hanya lima belas saja yang mengalami peningkatan. Hasil analisis uji tanda terhadap kondisi kepuasan pegawai tahun 2004 menunjukkan bahwa dari sembilan belas indikator pada lima dimensi, hanya tiga belas indikator yang menunjukkan peningkatan yang signifikan. Dengan dernikian, secara keseluruhan penerapan anggaran satuan kerja belum sepenuhnya berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan penerimaan retribusi daerah.Saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan pelayanan penerimaan retribusi adalah mengajukan prioritas anggaran untuk kgiatan sesuai harapan dan kepentingan menurut wajib retribusi dan pegawai KPKD, antara lain kegiatan pemeliharaan atau pengadaan sarana/prasarana peralatan kantor dan membuat permohonan kepada KPKD Propinsi DKI Jakarta untuk memberikan pendidikan dan latihan lanjutan, khususnya kepada para pegawai pada loket pelayanan penerimaan retribusi, agar pengetahuan dan keterampilan menjadi lebih baik dan meningkat sehingga harapan responden akan segera terpenuhi."

"Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah sebagai Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengadministrasian penerimaan, penyimpanan, pembukuan, pengelolaan, pengeluaran, penatausahaan serta pertanggungjawaban seluruh uang daerah dan surat berharga milik Pemerintah Daerah serta melakukan kegiatan perbendaharan, penelitian, pengujian kebenaran setiap permintaan pembayaran yang membebani APBD.Permasalahan utama yang ingin dikaji adalah: Bagaimana tingkat kepuasan pelanggan SPM Giro yang diterbitkan oleh KPKD Propinsi DKI Jakarta? Dan Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kepuasan pelayanan SPM Giro KPKD Propinsi DKI Jakarta?Tujuan panelitian ini adalah: untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan Penerbitan SPM Giro di KPKD Propinsi DKI Jakarta dan untuk mengatahui Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kepuasan pelayanan Penerbitan SPM Giro di KPKD Propinsi DKI Jakarta.Penelitian ini menggunakan analisis Tingkat Kepuasan pelanggan dan Analisis Faktor yang pada awalnya dilakukan Uji Validitas data dan Uji Reliabilitas data. Responden terdiri dari 82 Pemegang Kas yang sudah pernah mengajukan Penerbitan SPM Giro. Untuk mengukur kepuasan pelanggan, digunakan variabel sesuai dengan kriteria kualitas pelayanan yang dikemukakan oleh Gronroos (1990), yaitu outcome-related criteria, process-related criteria, image-related criteria yang dijabarkan menjadi enam dimensi: Profesionalisme and Skills, Attitudes and Behavior, Accessibility and Flexibility, Reliability and Trustworthiness, Recovery, Reputation and Credibility.Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian, kepuasan pelanggan yang dicapai dalam proses penerbitan SPM Giro pada KPKD Propinsi DKI Jakarta, adalah: persentase nilai tertinggi dari semua indikator variabel yang diukur adalah 90.73 % adalah dimensi Aksesibilitas & Fleksibilitas, kemudian persentase nilai terendah adalah dimensi Sikap & Perilaku dengan jumlah persentase 57.21 %.Dari seluruh nilai persentase indikator variabel peringkat nilai yang dirasakan pelanggan termasuk kedalam klasifikasi penting oleh pemegang kas sebagai berikut: nilai tertinggi dari semua indikator variabel yang diukur adalah sebesar 55.77 adalah dimensi Aksesibilitas & Fleksibilitas, dimensi Reputasi & Kredibilitas sebesar 55.65, dimensi Solusi dengan nilai 55.63 kemudian Keandalan & Kepercayaan memiliki nilai 55.59, Profesionalisme & Keterampilan petugas berada pada nilai 55.57 dan yang terakhir adalah dimensi Sikap & Perilaku memiliki nilai 55.56.Berdasarkan hasil penelitian jawaban terbuka responden, saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan pelayanan Penerbitan SPM Giro, adalah pemberi layanan pada KPKD Propinsi DKI Jakarta agar lebih memperhatikan dan memahami keinginan pelanggan serta segera melakukan perbaikanperbaikan sesuai analisis tingkat kepentingan menurut pelanggan yang dipadukan dengan hasil analisis faktor baru yang menjadi prioritas perhatian dalam upaya meningkatkan pelayanan penerbitan SPM Giro. Faktor-faktor tersebut, yaitu: Pertama dengan meningkatkan Faktor Fleksibilitas, kedua dengan meningkatkan Faktor Kredibilitas, ketiga dengan meningkatkan Faktor Solusi, keempat dengan meningkatkan Faktor Keandalan, kelima dengan meningkatkan Faktor Profesionalisme dan keenam dengan meningkatkan Faktor Perilaku. Keenam faktor tersebut dibarengi dengan variabel indikator yang terdapat didalamnya.

---

Factors Analysis Which Is Influence Costumers Satisfaction Through The Spm (Leter Of Paying Order) To KPKD (Regional Wealth And Cash Office) ServiceThe main duties of the Regional Wealth and Cash Office as a regional financing organizer are the incomes, managing, saving, bookkeeping, management, outcomes, administrating and the responsibility of whole regional money and also the obligation letter of regional government and do treasury, research, correctness trial every paying demand which loads the APBD.

Main problems to be pressed is: How's the rate of SPM Gyro which is published by KPKD of The Municipality of Jakarta customers satisfaction? Kind of element which is effecting the SPAT Gyro of KPKD office The Municipality of Jakarta services satisfaction?

The aim of this research is: to find out rates of the SPM Gyro publishing in KPKD of Municipality of Jakarta costumers satisfaction and kind of element which is effecting the SPM Gyro publishing in KPKD of The Municipality of Jakarta services satisfaction.

The research use a costumers satisfaction rates analysis and element analysis such as data validity test and data reliability at the first step. The respondent is consisted by the 82 cash owner who has had subunit The SPM Gyro publishing. To measured the costumers satisfaction, we used an appropriate variable with the service quality criteria that have been told by Gronroos (1990), such as, outcome-related criteria, process-related criteria, image-related criteria which is clarified into six dimension, such as. Professionalism and Skills, Attitudes and Behavior, Accessibility and Flexibility, Reliability and Trust worthiness, Recovery, Reputation and Credibility.

Based on the data processing research result, costumer satisfaction which reached on SPM Gyro publishing process in KPKD of The Municipality of Jakarta are: The highest percentage all variable indicator which is measures by 90.73% is Accessibility and Flexibility dimension, and the lowest is attitude & behavior dimension with 57.21% percentage amount.

From all percentage rate variable indicator of the value rate includes into the most important classification by costumers as cash order are. highest measurement of variable indicator is 55.77 as an accessibility & flexibility dimension, Reputation and Credibility dimension is 55.65, solution dimension is 55.63 and reliability & trust worthiness had 55.59 point officers Professionalism & skills in 55.57level ,the last is attitude and behavior dimension has 55.77 as an Accessibility and Flexibility.

Based of the opened answering respondent research result the suggestion is the officer have to watch and understand the costumer need and fix it as costumers need analysis. Merge it with new element analysis result as the first priority to increased SPM Gyro publishing services. Those elements are: first increased Flexibility factor, second increased Credibility factor, third increased Recovery factor, fourth increased Reliability factor; fifth increased Professionalism factor, sixth increased behavior factor. These elements should be proximate by indicator variable which includes on its."

"Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan instansi publik, perlu dilakukan pengukuran tingkat kepuasan klien (pelanggan). Pengukuran tingkat kepuasan klien Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Jakarta pusat (KPKD-JP) sangat penting, mengingat KPKD-JP merupakan salah satu instansi publik yang berfungsi sebagai gerbang aliran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi DKI Jakarta. Jadi peningkatan kepuasan klien merupakan hal yang mutlak untuk dilakukan sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab Pemerintah Daerah kepada masyarakat selaku "stakeholder".Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat kepuasan klien terhadap kualitas layanan KPKD-JP, mengetahui apakah faktor Fisik Nyata (Tangible), faktor Keandalan (Reliab/ity), faktor Daya Tanggap (Responsiveness), faktor Jaminan (Assurance), dan faktor Kepedulian (empathy) menjadi pertimbangan klien dalam mempersepsikan kualitas layanan KPKD-JP. Disamping itu penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana urutan faktor prioritas yang dipertimbangkan klien dalam mempersepsikan kualitas layanan KPKD-JP.Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan metode survei, observasi, dan wawancara terhadap klien KPKD-JP dengan teknik sampling aksidental. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner yang terdiri dari 22 variabel menggunakan 5 skala linkert, yaitu: Sangat Baik, Baik, Biasa Saja, Tidak Baik, dan Sangat Tidak Baik. Sedangkankan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan metode dokumenter.Analisis penelitian ini dilakukan dengan metode: (l). Pengukuran tingat kepuasan klien, yaitu tingkat kepuasan rata-rata (dihitung berdasarkan rumus Q=P-E) dan persentase tingkat kepuasan (dihitung berdasarkan rumus % TK rata-rata skor persepsi 1 rata-rata skor harapan). (2). Analisis faktor, untuk menjawab pertanyaan faktor yang dipertimbangkan dan urutan faktor prioritasnya.Penelitian ini menggunakan teori Service Quality (ServQual) yang dikemukan oleh Zeithaml, Parasuraman, dan Berry (1990) yang mengatakan bahwa kualitas layanan dipengaruhi oleh 5 dimensi yaitu dimensi Fisik Nyata (Tangible), Keandalan (Reliablity), Daya Tanggap (Responsiveness), Jaminan (Assurance), dan Kepedulian (Empathy). Teori tersebut kemudian dikonfirmasi dengan teori Zeithaml dan Biner (1996) yang mengatakan bahwa kualitas layanan dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu Proses (Process), Orang/Karyawan (People), dan Bukti Fisik (Physical Evidence).Dari hasil penelitian diketahui bahwa menurut dimensi ServQual tingkat kepuasan klien KPKD-JP tertinggi adalah dimensi Jaminan (Assurance) dengan tingkat kepuasan sebesar -0,74 (83,58%). Sedangkan tingkat kepuasan terendah adalah dimensi Fisik Nyata (Tangible) dengan tingkat kepuasan sebesar -1,02 (76,17%). Hasil pengukuran tingkat kepuasan berdasarkan indikator variabel menunjukkan bahwa tingkat kepuasan tertinggi adalah indikator Kesopanan Petugas Layanan dengan tingkat kepuasan sebesar -0,66 (84,93%). Sedangkan tingkat kepuasan terendah adalah indikator Peralatan dan Teknologi dengan tingkat kepuasan sebesar --1,25 (70,17%).Dari hasil analisis faktor terbentuk 3 faktor, yaitu faktor Proses (Process) didukung oleh 7 variabel, faktor OranglKaryawan (People) didukung oleh 6 variabel dan faktor Bukti Fisik (Physical Evidence) didukung oleh 3 variabel. Dengan demikian penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Zeithaml dan Bitner (1996), yaitu bahwa dalam mempersepsikan/menilai kualitas layanan, klien KPKD-JP juga hanya mempertimbangkan 3 faktor yaitu: Faktor Proses (Process), Orang/Karyawan (People), dan Bukti Fisik (Physical Evidence). Adapun urutan faktor prioritasnya adalah Proses, Orang/Karyawan, kemudian Bukti Fisik.Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Secara keseluruhan tingkat kepuasan klien KPKD-JP belum optimal karena masih terdapat kesenjangan antara layanan yang diterima dengan layanan yang diharapkan oleh klien. Namun demikian bila dilihat dari persentase tingkat kepuasan yang berkisar antara 70,17% sampai 84,93% maka tingkat kepuasan tersebut masih realitif balk. Sebagai pembanding bahwa persentase tingkat kepuasan perusahaan swasta ternama di Indonesia pun berkisar pada angka-angka tersebut (Gasperz, 2002:3).Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi KPKD-JP dalam upaya meningkatkan kualitas layanan serta upaya meningkatkan kepuasan klien (pelanggan)."

"Otonomi Provinsi DKI Jakarta berbeda dengan daerah lainnya karena berada pada tingkat provinsi. Seluruh sumber penerimaan baik pajak daerah maupun retribusi daerah diberlakukan pada tingkat provinsi. Kontribusi penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah antara tahun anggaran 2004-2009 rata-rata mencapai 83,28% per tahun. Tingkat pertumbuhan Pajak Daerah rata-rata 9,69% per tahun. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor memberi sumbangan terbesar terhadap total penerimaan Pajak Daerah dengan rata rata mencapai 33,69% per tahun. Tingkat pertumbuhan penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor rata-rata sebesar 5,35% per tahun. Pendapatan Asli Daerah mendapatkan kontribusi sebesar 28,06% dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor memberikan kontribusi sebesar 31,90% terhadap rata-rata total penerimaan Pajak daerah antara tahun anggaran 2004-2009. Pajak Kendaraan Bermotor memeilikitingkat pertumbuhan 10,28% per tahun. Pajak ini memberi sumbangannya terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 26,57%. Penerimaan Retribusi Daerah rata-rata memberikan kontribusi sebesar 5,39% per tahun terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi penerimaan Pajak Daerah terhadap penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam kurun waktu tahun anggaran 2004-2009 adalah rata-rata sebesar 45,50% per tahun, sedangkan penerimaan Retribusi Daerah memberikan kontribusi sebesar 2,94% per tahun. Pendapatan Asli Daerah rata-rata memberikan kontribusi sebesar 54,64% per tahun terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

---

The autonomy of the Province of Jakarta is different approach when compare with the other regions. Its implementated at provincial level and the entire source of revenue from both local taxes and user charges are imposed on the provincial level. The contribution of the Local Tax revenue to the Local Own Revenue for the budget year 2004-2009 accounted for on an average 83.28% per annum. The Local Tax growth was on an average 9.69% per annum. Vehicle Registration Fee (usually called BBNKB) had given the largest contribution to the total revenue of Local Tax which reached on an average 33.69% per annum. The growth of the Vehicle Registration Fee was on an average 5.35% per annum. The Local Own Revenue acquired a contribution of 28.06% from the Vehicle Registration Fee. Vehicle Tax (usually called PKB) had a contribution of 31.90% to the total average of the Local Tax revenue for budget year 2004-2009. The Vehicle Tax had a growth of 10.28% per annum which gave a contribution of 26.57% to the Local Own Source Revenue. The User Charges revenue contributed on an average 5.39% per annum to the Local Own Revenue. The contribution of the Local Tax revenue to the Local Government Budget revenue in budget year 2004-2009 was on an average 45.50% per annum, while revenue of the User Charges had a contribution of 2.94% per annum. The Local Own Revenue contributed on an average 54.64% per annum to the Local Government Budget."

"Seiring bergulirnya reformasi dan guna mengantisipasi keinginan daerah untuk mengurus daerahnya sendiri maka diundangkanlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 19S9 Tentang Pemerintahan Daerah yang memberi wewenang kepada daerah untuk mengatur seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan tertentu yang menjadi wewenang pemerintah pusat. Guna memfasilitasinya, diundangkanlah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah yang mengatur bahwa dalam rangka pelaksanaan desentralisasi maka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dibiayai antara lain oleh pendapatan asli daerah. Sumber pendapatan asli daerah terutama berasal dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang pemungutannya harus didasarkan pada Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 juncto Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah.Berdasarkan penelitian kepustakaan yang dilakukan ternyata pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah seringkali menghambat pertumbuhan sektor usaha dan tidak mendukung perkembangan daerah sebagaimana diharapkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Hal ini umumnya disebabkan karena semangat otonomi yang berlebihan dari daerah sehingga daerah memungut pajak daerah dan retribusi daerah secara membabi buta. Selain itu, tidak adanya sistem kontrol yang tegas guna menindak pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang merugikan semakin memperburuk keadaan. Oleh karena itu disarankan agar pemerintah pusat mencegah pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang merugikan. Sedangkan pemerintah daerah disarankan untuk lebih selektif dalam memungut pajak daerah dan retribusi daerah."

"Akta catatan sipil merupakan salah satu bentuk layanan sipil terhadap stake holders yang dilayaninya. Dalam pelaksanaannya sangat dituntut kualitas layanan sehingga dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. Untuk itu setiap aparatur pelayanan harus memiliki kemampuan kerja dan motivasi kerja yang positif sehingga dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan kemampuan kerja, motivasi kerja pegawai terhadap kualitas pelayanan. Secara Iebih khusus penelitian ini bertujuan untuk menganalisis signifikan hubungan variabel bebas kemampuan kerja dan motivasi kerja, dengan variabel terikat kualitas pelayanan di Kantor Satuan pelaksana Catatan Sipil Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Dalam penelitian ini sebagai populasi adalah seluruh pegawai di Kantor Satuan Pelaksana Catatan Sipil dan masyarakat yang pernah menerima pelayanan akta catatan sipil selama 3 (tiga) bulan terakhir tahun 2000 yaitu Oktober, Nopember dan Desember. Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan sampel kuota purposif random sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini melalui analisis korelasi, analisis regresi, dan analisis parsial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara kemampuan kerja terhadap kualitas pelayanan dengan koefisien korelasi sebesar 0,485, dan terdapat hubungan yang positif antara motivasi kerja terhadap kualitas pelayanan dengan koefisien korelasi sebesar 0,354. Sementara itu, hubungan antara kemampuan kerja dan motivasi kerja secara bersama-sama terhadap kualitas pelayanan juga mempunyai hubungan yang signifikan yang ditunjukkan dengan koefisien korelasi sebesar 0,0564. Besarnya kontribusi kedua variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat yaitu kualitas pelayanan sebesar 31,8 % yang ditunjukkan oleh koefisien determinasi r 2 = 0,318. Dengan demikian terlihatlah bahwa kedua variabel bebas yaitu kemampuan kerja dan motivasi kerja di Kantor Satuan Pelaksana Catatan Sipil Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan memperlihatkan hubungan yang signifikan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh upaya pemungutan pajak terhadap peningkatan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kotamadya Jakarta Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi obyek penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Sedangkan pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengetahui pengaruh upaya pemungutan pajak terhadap peningkatan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran. Penelitian mengambil lokasi di Suku Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kotamadya Jakarta Selatan. Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yakni penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, terutama dengan mengandalkan teknik wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif dan kuantitatif. Untuk analisis kuantitatif digunakan uji statistik: koefisien korelasi, koefisien determinasi dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan: (1) jumlah pegawai pada Sudin Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Selatan kurang memadai, baik secara kualitas maupun kuantitas; (2) Upaya pemungutan pajak yang dilakukan Sudin Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Selatan meliputi: pemeriksaan, penagihan, dan penyuluhan; (3) Upaya pemungutan pajak yang dilakukan Sudin Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Selatan belum tertib administrasi; (4) Terdapat pengaruh positif dan signifikan pemeriksaan terhadap penerimaan PHR pada Sudin Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Selatan, dengan nilai koefisien korelasi (r) = 548, koefisien determinasi (R) = 0.30 (30%), dan nilai t hitung (2.780) > nilai t tabel (1.743); (5) Terdapat pengaruh positif dan signifikan penagihan terhadap penerimaan PHR pada Sudin Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Selatan, dengan nilai koefisien korelasi (r) = 498, koefisien determinasi (R) = 0.248 (24.8%), dan nilai t hitung (2.438) > nilai t tabel (1.743); dan (6) Tidak ada pengaruh positif secara signifikan penyuluhan terhadap penerimaan PHR pada Sudin Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Selatan, dengan nilai koefisien korelasi (r) = 0.365, koefisien determinasi (R) = 0.133 (13.3%), dan nilai t hitung (1.665) < nilai t tabel (1.743). Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan tersebut disarankan: (1) Penambahan petugas pajak yang mempunyai kualifikasi khusus sesuai tugas atau pekerjaan di bidang perpajakan dengan mempertimbangkan volume pekerjaan yang ada pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Selatan dengan mengacu pada target penerimaan pajak yang akan dicapai; (2) Meningkatkan intensitas dan kinerja pemeriksaan dan penagihan untuk mendorong peningkatan penerimaan pajak PHR pada Sudin Pendapatan Daerah Kodya Jakata Selatan; (3) Meningkatkan intensitas penyuluhan perpajakan agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar pada penerimaan PHR pada Sudin Pendapatan Daerah Kodya Jakata Selatan; (4) Melakukan upaya tertib administrasi dalam melakukan pemungutan pajak PHR dalam hal pendaftaran wajib pajak, menyediakan surat pemberitahuan masa, penetapan pajak, penagihan pajak yang terhutang, dan penyuluhan pajak, maupun dalam menghadapi hambatan-hambatan eksternal maupun internal dalam pelaksanaan pemungutan pajak; (5) Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Selatan diberi wewenang penuh untuk melakukan pemungutan pajak hotel di wilayah Kotamadya Jakarta selatan; dan (6) Membangun jaringan komputerisasi dengan on line system yang dapat dan mudah diakses secara ulang alik dari dan ke setiap seksi/bagian."

"Penerimaan Asli Daerah (PAD) sangat signifikan kontribusinya terhadap APBD dalam membiayai berbagai pengeluaran pemerintah daerah dengan rata-rata kontribusinya sebesar 55,71% setiap tahunnya. Besaran kontribusi PAD secara nominal terus mengalami pertumbuhan, walaupun pertumbuhan secara prosentase berfluktuasi. Sedangkan pengalokasian pengeluarannya dalam APBD terbagi dalam 2 (dua) kategori, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dengan tingkat pertumbuhan yang berbeda terhadap masing-masing pengeluaran tersebut. Dalam analisis terhadap komponen pembentuk PAD terlihat perbedaan kontribusi dari masing-masing komponen tersebut. Pajak dan Retribusi Daerah merupakan penyumbang terbesar dalam PAD dengan kontribusi rata-rata sebesar 79,36% dan 13,55%. Sementara 3 (tiga) komponen lainnya, yaitu Laba BUMD; Penerimaan Dinas-Dinas dan Penerimaan Lain-lain hanya memberikan kontribusi rata-rata sebesar 1,96%, 0,27% dan 4,87%. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi PAD terhadap total penerimaan daerah adalah adanya jalinan yang erat antara eksekutif dengan legislatif; adanya potensi pajak dan retribusi daerah yang besar; adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dengan profesionalisme yang handal ; adanya kesadaran wajib pajak dalam melunasi kewajibannya; dan adanya dukungan sistem administrasi dan institusi yang handal. Disamping faktor-faktor tersebut di atas, ada faktor lain yang perlu diperhatikan oleh aparatur pemerintah DKI Jakarta agar penerimaan PAD dapat terus ditingkatkan, yaitu : faktor pemberdayaan BUMD ; peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan daerah dan perlunya membangun hubungan baik dengan pemerintah pusat dalam pengelolaan berbagai pajak yang terkait dengan pemerintah pusat tersebut."

"Pajak Penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang diberlakukan sebagai sektor penerimaan suatu negara untuk digunakan oleh pemerintah guna membiayai kegiatan pemerintahan Hal ini berarti pula semakin besar kegiatan dan pembiayaan pemerintahan maka kebutuhan dana juga akan semakin besar. Salah satu sumber pembiayaan tersebut adalah dari penerimaan dalam negeri termasuk penerimaan dari PPh Orang Pribadi. Pelaksanaan modernisasi administrasi perpajakan merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan penerimaan PPh Orang Pribadi melalui peningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.Tujuan penelitian ini untuk. menjelaskan dan menguraikan tentang seberapa besar pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan PPh Orang Pribadi. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah hubungan korelasi antara seberapa besar pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan PPh Orang Pribadi, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kuantitatif.Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah dari tiga variabel modernisasi administarasi perpajakan yang diuji, terdapat pengaruh signifikan dari restrukturisasi organisasi, teknologi komunikasi dan informasi, dan penyempurnaan SDM terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Gambir Empat, dan teknologi komunikasi dan informasi merupakan variabel yang memberikan pengaruh paling dominan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian juga menunjukkan terdapat perbedaan penerimaan PPh Orang Pribadi yang signifikan antara sebelum dan sesudah pelaksanaan modernisasi administrasi perpajakan di KPP Pratama Jakarta Gambir EmpatRekomendasi dalam penelitian ini adalah agar KPP Pratama Jakarta Gambir Empat melakukan perbaikan upgrade teknologi disertai dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, dengan cara memberikan pelatihan secara berkesinambungan kepada pegawai dengan memperhatikan tingkat kebutuhan tugas atau pekerjaan pegawai serta jabatan. Dengan demikian, bobot materi pelatihan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pekerjaan pegawai. Selain itu, perlu dilakukan perbaikan fasilitas sarana dan prasarana kantor seperti penambahan unit komputer disetiap seksi yang disesuaikan dengan jumlah staf, sehingga proses kerja dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

---

Income tax constitute one of tax types prevailing as revenue sector of a country used by government to finance governmental activities. This means that more goverment acitivites and financing, is more fund needed. One of financing sources is domestic revenue from Individual Income Tax. Modernization of tax administration constitutes an effort to increase revenue from Individual Taxpayer through the increase of compliance level of taxpayer.

The purpose of this research is to explain and describe concerning how much effect of modernization of tax administration toward compliance level of taxpayer and individual income tax. While research method used in this research is correlation between how much effect of mondernization of tax administration toward compliance level of taxpayer and Individual Income Tax, with data collecting techniques are library study and field study. Analysis carried out is quantitative analysis.

Summary from this research is from three variables of modernization of tax administration tested, there are significant effects on restructuring organization, information, communication and technology, and completing human resources to compliance level of taxpayer in KPP Pratama Jakarta Gambir Empat, and information, communication and technology constitutes variable with very dominant effect on compliance level of taxpayer. Research result also indicates that there is significant difference on Individual Income Tax before and after the implementation of modernization of tax administration in KPP Pratama Jakarta Gambir Empat.

Recommendation in this research is in order that KPP Pratama Jakarta Gambir Empat upgrades technology together with improves human resources quality, by giving consistent training to employee by paing attention to the job requirement level from employee or occupation. Therefore, quality of trainning material can be fitted with specific need of employee in use. In addition, repair of facility and infrastructure is like supply more computer unit in every section fitted with total staffs, therefore work process can be done effectively and efficiently."