Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam dekade terakhir perkembangan penggunaan kartu kredit di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. Di sisi lain penyalahgunaan kartu kredit semakin meningkat dengan beranekaragam modus operandi sehingga timbul permasalahan bagaimana tanggungjawab hukum bank penerbit (card-issuer) terhadap pemegang Kartu Kredit (cardholder) dalam hal terjadi penyalahgunaan kartu kredit serta bagaimana Bank penerbit mengalihkan tanggungjawab kepada pemegang kartu, jika terjadi penyalahgunaan Kartu Kredit. Penelitian mempergunakan metode penelitian hukum normatif dengan mempergunakan bahan hukum sekunder yang diteliti melalui pengkajian peraturan perundang-undangan dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan; Tanggungjawab Penerbit yang paling pertama terhadap para Pemegang Kartu yang diterbitkannya termaktub dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 yang membebankan kewajiban kepada Penerbit untuk dapat meningkatkan keamanan teknologi Kartu yang diterbitkannya, baik keamanan pada kartu maupun keamanan pada seluruh sistem yang digunakan untuk memproses transaksi Kartu Kredit. Tanggungjawab Penerbit dapat lahir karena peraturan perundang-undangan dan karena perjanjian dengan Pemegang Kartu. Penerbit wajib memberikan informasi secara tertulis kepada Pemegang Kartu tentang prosedur dan tatacara penggunaan Kartu Kredit, hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh pemegang kartu dan resikonya. Tidak adanya klausul yang menyatakan bahwa Penerbit bertanggungjawab terhadap suatu perbuatan, peristiwa atau keadaan tidak membebaskan Penerbit dari kewajibannya (Pasal 1339 KUH Perdata) atas kerugian yang diderita oleh Pemegang Kartu yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Penerbit atau pihak-pihak yang berada dalam tanggungjawabnya (Pasal 1365, 1366 dan 1367 KUH Perdata). Pengalihan Tanggungjawab kepada Pemegang Kartu Kredit semata-mata atas segala akibat kerugian dari peristiwa penyalahgunaan kartu kredit dapat dilihat bagaimana perjanjian itu dibuat untuk kepentingan pihak Penerbit. Kehilangan atau pencurian Kartu harus dilaporkan kepada Polisi, dan salinannya dilaporkan kepada Bank. Pemegang Kartu bertanggungjawab atas Transaksi kartu tidak sah yang dilakukan sebelum diterimanya pemberitahuan tertulis oleh Bank mengenai kehilangan atau pencurian Kartu."

"Terdapat perbedaan pembebanan kewajiban bagi Penerbit Kartu Kredit untuk bertanggung jawab kepada Konsumen atas Wanprestasi Pelaku Usaha dalam Hukum Indonesia dan Hukum Inggris. Penelitian ini memperbandingkan Hukum Indonesia dan Inggris yang bersangkutan dengan hal tersebut. Metode yuridis normatif dipilih untuk menjadi metode penelitian dengan sumber data primer: peraturan Indonesia dan Inggris; sumber data sekunder: buku dan jurnal hukum dan sumber data tersier: kamus hukum. Penelitian ini mendapati bahwa tidak ada satu pun peraturan di Indonesia yang mengatur hal itu. Di sisi lain, Hukum Inggris telah mengaturnya dalam Consumer Credit Act tahun 1974, terkhusus di pasal 75. Pemberlakuan pembebanan tersebut berdampak memperkokoh sistem perlindungan konsumen dan membuat penyelesaian sengketa konsumen menjadi lebih efisien.

---

This research compares Indonesia and English Law in relation to the imposing of Liability to the Credit Card Issuer to compensate the Consumers in connection with Merchant?s default. Juridical Normative approach is chosen as an operational method of this research. The data used in this research include; primary source (law and regulation, secondary source (books, law reviews and jourals) and tertiary source (dictionaries). This research unveils that Indonesia has never enacted any law or regulation on such matter. In the other side, the English Law regulates such liability in the Consumer Credit Act 1974, in particular in Section 75. Enforcing such liability strengthens the consumer protection system and offers an efficient alternative dispute resolution forum to the consumers."

"This undergraduate thesis analyzed the Indonesian laws and regulations towards credit card as one of the available payment system in commercial transaction while analyzing the protection that are given to the consumer as the credit card holder as well as the bank as the credit card issuer especially in E-commerce transactions. By conducting juridical-normative research, it can be analyze what are the existing Indonesian laws and regulations on Credit Card as a payment system in commercial transactions as well as legal protection provided for cardholders and bank when using credit card in E-Commerce transactions. Most of the issues have been covered by the law, but in the implementation, it is up to the issuer of the credit card as to the extent of protection that are given to the credit card holder and the card holder should always be on alert upon the transaction that are made when using the credit card as well as when giving out personal information pertaining the credit card. Therefore, bank as the credit card issuer should create a more specific regulation on the risk and responsibilities that the card holder will face and for the government should make sure that the platform of E-commerce is safe to use credit card as a payment system by creating a more specific law towards the protection of the consumer in an online transaction and to continue to conduct supervision on ecommerce transactions.

---

Skripsi ini menganalisis apa saja undang-undang dan peraturan Indonesia dalam mengatur perihal kartu kredit juga perlindungannya terhadap pemegang kartu dan penerbit kartu terutama dalam transaksi E-commerce. Dengan melakukan penelitian yuridis normatif, dapat dianalisis apa saja hukum dan peraturan Indonesia yang berlaku tentang Kartu Kredit sebagai sistem pembayaran dalam transaksi komersial serta perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang kartu dan bank saat menggunakan kartu kredit dalam transaksi E-Commerce. Perihal dan masalah memang sudah banyak tercantum di dalam undang-undang. Namun, dalam implementasinya, hal ini tergantung pada penerbit kartu kredit, sejauh mana perlindungan yang diberikan kepada pemegang kartu kredit dan pemegang kartu harus selalu waspada pada saat transaksi dilakukan ketika menggunakan kartu kredit serta ketika memberikan informasi pribadi yang berkaitan dengan kartu kredit. Oleh karena itu, bank sebagai penerbit kartu kredit harus membuat peraturan yang lebih spesifik mengenai risiko dan tanggung jawab yang akan dihadapi oleh pemegang kartu dan bagi pemerintah harus memastikan bahwa platform E-commerce aman menggunakan kartu kredit sebagai sistem pembayaran oleh menciptakan undang-undang yang lebih spesifik terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi online dan untuk terus melakukan pengawasan pada transaksi E-commerce."

"Laporan magang ini membahas mengenai proses audit yang dilakukan oleh KAP Matahari terhadap akun pinjaman kartu kredit yang diberikan serta beban operasi lain (bagian kartu kredit) PT Bank JKL untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013. Fokus pembahasan terletak pada kebijakan akuntansi atas pinjaman kartu kredit yang diberikan, dan beban operasi lain (bagian kartu kredit) PT Bank JKL, prosedur audit, temuan audit, dan proses audit yang dilakukan oleh KAP Matahari, serta analisisnya. Berdasarkan hasil proses audit, kebijakan akuntansi atas pinjaman kartu kredit yang diberikan dan beban operasi lain (bagian kartu kredit) PT Bank JKL telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku. Prosedur audit yang dijalankan tim audit KAP Matahari telah sesuai dengan teori dan standar yang berlaku.

---

The report is aimed to explain the KAP Matahari’s audit process towards credit card loan and other operating expense (credit portion) accounts of PT Bank JKL for the period ended December 31st, 2013. The focus of the report lies on accounting policies for credit card loan and operating expense (credit portion) accounts, audit findings, audit procedures performed by KAP Matahari, as well as the analysis. Based on the result of the audit process, accounting policy for credit card loan and other operationg expense (credit card portion) have complied with the Indonesian Financial Accounting Standards (PSAK). In addition, the audit procedures, which are applied by the public accountant firm, have complied with the theory and the standards which prevail."

"Sejak Juli 1997, bangsa Indonesia dilanda oleh beberapa krisis; mulai dari knisis moneter, krisis ekonomi dan krisis kepercayaan. Akan tetapi bagi Bank BNI dengan adanya krisis ini dijadikan momentum sebagai ?peluang?, dimana pada 5 Desember 1997 meluncurkan produk baru MasterCard Bank BNI dan berikutnya pada bulan Maret 1999 meluncurkan VisaCard Bank BNI.Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang ingin dibahas adalah:a. Bagaimana menganalisis lingkungan internal-eksternal bisnis kartu kredit(VisaCard dan MasterCard) Bank BNI?b. Bagaimana menjelaskan karakteristik pemegang kartu kredit di DKI Jakarta?c. Bagaimana merumuskan (menganalisis) strategi yang cocock untuk Bank BNI, dalam menghadapi lingkungan internal dan eksternal bisnis kartu kredit?Tipe penelitian dan tesis ini adalah deskriptif, yang menguraikan analisis SWOT untuk kartu kredit Bank BNI dengan variabel peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan dilihat dari lingkungan internal dan eksternal.Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini terhadap obyek yang diteliti adalah: (a) data primer berupa: observasi, wawancara, kuesioner dan (b) data sekunder berupa dokumentasi bahan publikasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian.Populasi daiam penelitian ini adalah 16 bank atau lembaga non bank yang menerbitkan kartu kredit, sebagai anggota Asosiasi Kartu Kredit Indonesia(AKKI). Penentuan sampel berdasarkan ?non probability sampling?, dengan teknik purpose sampling?. Sampel untuk konsumen atau nasabah (pemegang kartu kredit) berdasarkan ?simple random sampling?. Sedangkan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif kualitatif, adapun alat yang digunakan adalah analisis SWOT.Profil pemegang kartu kredit anggota AKKI di DKI Jakarta, dan sampel 205 responden yang diambil 41 orang untuk setiap wilayah DKI Jakarta; diperoleh pemegang kartu kredit Citibank 22%, BU 14%, BCA 12%, Bank BNI 11 % dan LippoBank 7%.Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan total skor EFAS sebesar 3,42 dan total skor IFAS sebesar 3,69. Hal ini berarti bahwa berdasarkan matrik 9 sel, maka Bank BNI berada pada sel ke I, yaitu strategi pertumbuhan dengan strategi konsentrasi melalui integrasi vertikal. Adapun pilihan atau alternatif strategi yang dipakai oleh Bank BNI untuk masa yang akan datang adalah: (1) strategi konsentrasi melalui integrasi vertikal? (2) perluasan pasar, (3) meningkatkan status issuer menjadi acquirer, (4) meningkatkan kualitas SDM, (5) perluasan jaringan distribusi, (6) memelihara kualitas dan pelayanan, (7) tingkatkan promosi, (8) lebìh memperhatikan kualitas dan mutu pelayanan kepada konsumen, (9) Optimumkan R & D, (10) menerapkan strategi bisnis yang lebih efisien dan efektif (11) meningkatkan kuaiitas kinerja perusahaan yang lebih baik, (12) meningkatkan kualitas kartu kredit dan pelayanan.Dari competitive profile matrix, diperoleh skor pembobotan untuk Bank BNI sebesar 3,24 Iebih rendah dibandingkan Citibank sebesar 3,71. Bila Bank BNI dibandingkan dengan BCA, maka Bank BNI masih lebih rendah dibandingkan BCA sebesar 3,48. Dalam hal ini, kekuatan kartu kredit Bank BNI adalah dalam hal: suku bunga, layanan 24 jam dan cara pembayaran, sedangkan Citibank mempunyai kekuatan dalam hal: nama bank, kekuatan keuangan dan pangsa pasar; adapun BCA mempunyai kekuatan pada: cara pembayaran, pelayanan secara umum dan penyediaan fasilitas."

"Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum salah satu APMK yaitu kartu kredit nasabah bank terhadap kejahatan kartu kredit. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimanakah ketentuan hukum mengenai kartu kredit di Indonesia dan Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap kejahatan kartu kredit nasabah bank di Indonesia. Dengan tingginya peredaran kartu kredit di Indonesia berpotensi terjadinya permasalahan hukum. Berdasarkan hal tersebut, penelitian bertujuan untuk melakukan analisis terkait dengan bentuk perlindungan hukum terhadap kejahatan kartu kredit di Indonesia. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu legal/yuridis approach dimana akan diteliti terhadap penerapan azas-azas hukum, sistematika hukum yang telah ada, sinkronisasi hukum yang ada di Indonesia terkait kartu kredit dan perlindungan hukum. Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, diperoleh hasil bentuk perlindungan hukum bagi kartu kredit nasabah bank antara lain: perlindungan secara tidak langsung langsung dan perlindungan secara langsung. Perlindungan hukum secara tidak langsung meliputi UU No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No. 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik. Perlindungan hukum secara langsung antara lain Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 Tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 Tentang Sistem Pembayaran, Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/16/DKSP/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.

---

This research was conducted to analysis the form legal protection either APMK, namely credit cards of bank customers against credit card crimes. Now problems in this research: How are the legal provisions regarding credit cards in Indonesia and How are legal protections against credit card crimes bank customers in Indonesia. With the high circulation of credit cards in Indonesia, there is the potential for legal problems. Based on this, the research aims to conduct an analysis related to the form of legal protection against credit card crimes in Indonesia. Type of research used in this study is the legal/juridical approach, which will examine the application of legal principles, existing legal systems, synchronization of existing laws in Indonesia regarding credit cards and legal protection. Based on the analysis conducted in this research, the results obtained from the form of legal protection for bank customer credit cards include: indirect protection and direct protection. Legal protection indirectly includes Law No. 7 of 1992 as amended by Law No. 10 of 1998 concerning Banking, Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, the Criminal Code, Law no. 11 of 2008 as amended by Law No. 19 of 2016 concerning Information & Electronic Transactions. Direct legal protection includes Bank Indonesia Regulation Number 22/20/PBI/2020 concerning Bank Indonesia Consumer Protection, Bank Indonesia Regulation Number 22/23/PBI/2020 concerning Payment Systems, Regulation of the Minister of Communications and Information Technology of the Republic of Indonesia Number 20 of 2016 concerning Protection of Personal Data in Electronic Systems, Circular Letter of Bank Indonesia Number 16/16/DKSP/2014 concerning Procedures for Implementation of Consumer Protection for Payment System Services."

"ABSTRAKDi era globalisasi dewasa ini perkembangan ilmu dan teknologi maju dengan pesatnya Hal ini juga terjadi di dalam sistem perbankan Indonesia dimana pada salah satu produk perbankannya telah menghadirkan uang elektronik Elektronik Money sebagai alat pembayaran Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16 8 PBI 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 12 PBI 2009 tentang Uang Elektronik Electronic Money Namun kehadiran Uang elektronik ternyata masih perlu dikaji khususnya pada aspek tanggungjawab penerbit terhadap kerugian pemegang uang elektronik atas tindakan penyalahgunaan kartu Dalam penulisan tesis ini penulis mengangkat permasalahan terkait bagaimana kedudukan hukum penerbit uang elektronik dalam sistem penyelenggaraan uang elektronik bagaimana bentuk penyalahgunaan yang menimbulkan kerugian bagi pemegang uang elektronik dan bagaimana tanggung jawab penerbit terhadap penyalahgunaan uang elektronik yang merugikan pemegang uang elektronik Melalui metode studi hukum normatif dengan pendekatan yuridis dan mempergunakan bahan hukum primer sekunder dan tersier penulis menjawab permasalahan tersebut sehingga mampu memberikan pengetahuan secara umum kepada pembaca dan khususnya bagi penulis Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa kedudukan hukum penerbit uang elektronik dapat dilihat dari penerbit sebagai pihak yang berwenang untuk menerbitkan uang elektronik sebagaimana diatur dalam peraturan Bank Indonesa dan kedua penerbit sebagai pihak yang menerbitkan uang elektronik menurut Undang Undang Perlindungan Konsumen yang memiliki kedudukan hukum sebagai pelaku usaha Penyalahgunaan uang elektronik dan tanggungjawab dapat dilakukan oleh penerbit dalam kedudukannya sebagai penyelenggara uang elektronik atau pihak ketiga atau pihak lain diluar pihak penyelenggara uang elektronik Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian bahwa tanggung jawab penerbit hadir sebagian besar karena lemahnya sistem keamanan dan kesalahan manusiawi dalam penyelenggaraan human error Sehingga kedepan diharapkan Bank Indonesia sebagai regulator dapat secara berkala mengkaji dan memperbaiki kelemahan pengaturan serta memperketat pengawasan penyelenggaran uang elektronik.

---

ABSTRACT

In today 39 s of globalization the development of science and technology advanced rapidly This also occurs in the Indonesian banking system which at one banking products has presented the electronic money Electronic Money as a one of various payment method It has been stipulated in Bank Indonesia Regulation Number 16 8 PBI 2014 on Amendment of Bank Indonesia Regulation Number 11 12 PBI 2009 on Electronic Money Electronic Money However the presence of electronic money it still needs to be studied especially in the aspect of the responsibility of the issuer of electronic money holders against losses on misuse of the card In this thesis the author raised the issues related to how the legal position of the issuer of electronic money in the electronic money system implementation how the forms of abuse that lead to losses for holders of electronic money and how responsibility for misuse of electronic money Through the study methods of normative law with juridical and legal substance use primary secondary and tertiary authors answer these problems so as to provide general knowledge to readers and especially for writers Based on the results of the study found that the legal position of the issuer of electronic money can be seen from the publisher as the competent authority for issuing electronic money as stipulated in the regulations of Bank Indonesia and secondly the issuer as the party issuing electronic money in accordance with the Law on Consumer Protection which has no legal status as an offender business Misuse of electronic money and responsibilities can be done by a publisher in his capacity as the organizer of electronic money or any third party or any other party outside of the organizers of electronic money The research conclusion is the issuer responsibility in most largely because of weak security systems and human errors in the operation So in the future author expect to Bank Indonesia as regulator can periodically review and correct weaknesses of regulation and tighten supervision of electronic money."

"ABSTRAKAGHA BANK sebagai sebuah bank devisa yang cukup besardi Indonesia telah menjalankan program kartu kredit sejaktahun 1983. Hingga akhir tahun 1990 Agha Bank Card Centermerupakan penerbit yang memiliki jumlah pemegang kartuperingkat kedua terbesar di Indonesia. Dalam menjalankanprogramnya pada periode 5 (lima) tahun kedua, Agha Bank CardCenter telah mengimplementasikan strategi diversifikasikonsentrik. Apabila evaluasj efektifitas program didasarkanpada tujuan pada awal dibentuknya Agha Bank Card Center,yaitu sebagai tool of marketing dan produk-produk utamaAGHA BANK, agaknya program yang diselenggarakan sudah cukupefektif, terbukti dengan cukup dikenalnya nama AGHA BANK didunìa perbankan baik nasional maupun internasional. Namun demikian jika efektifitas dilihat dari tujuanprogram Agha Bank Card Center yang dicetuskan pada tahun1987, yakni untuk menjadi penerbit dengan jumlah pemegangkartu terbanyak, ternyata tujuan tersebut belum tercapai.Demikian pula bila evaluasi kita kaitkan dengan tujuanperusahaan pada umumnya, yakni memperoleh keuntungan, ternyata program kartu kredit Agha Bank Card Center belumefektif mengingat kondisinya yang masih merugi. Hal inidisebabkan antara lain karena Agha Bank Card Center belumditetapkan sebagai pusat laba (profit center). Berdasarkan analisa SWOT (PTKL) yang kami lakukan,ternyata Agha Bank Card Center masih mempunyai kesempatanuntuk mecanpai tujuan yang telah ditetapkan, mengingatsemakin terbukanya peluang-peluang sehubungan dengan terdapatnya kondisi dan kcenderungan lingkungan eksternal yangmenguntungkan. Namun demikian di sisi lain ternyata lingkungan eksternal juga memberikan tantangan-tantangan yangmerupakan permasalahan yang sulit dielakkan, yakni terutamasehubungan dengan semakin tajamnya persaingan untuk merebutpeluang terlebih setelab deregulasi bidang keuangan danperbankan tahun 1988, masìh tingginya risiko laten berupafraud oleh pihak luar dan lain-lain. Selanjutnya dari analisa industri dan persaingan, ternyatasemakin tajamnya intensitas persaingan dalam bisnis kartukredit disebabkan karena : - semakin agresifnya para pesaing yang telah ada. - masuknya pendatang baru. - meningkatnya bargaining power pemilik dana. - masih kuatnya bargaining power para pedagang danpemegang kartu. - masih besarnya peranan uang kertas/logam dan check yangmerupakan substitusi kartu kredit. Dengan pengalamannya selama 8 (delapan) tahun, manajemen Agha Bank Card Center telah dapat membangun kekuatan-kekuatan dalam berbagai aspek program kartu kredit.Namun berdasarkan penelitian yang kami lakukan, ternyataAgha Bank Card Center masih menghadapi beberapa permasalahaninternal, yakni sehubungan dengan masih terdapatnya kelemahan?kelemahan di bidang organisasi, pemasaran, sistem/teknologi, prosedur dan keuangan. Dalam rangka menjembatani strategi jangka panjanguntuk penyelenggaraan program kartu kredit selanjutnya,sudah selayaknya manajemen tetap memanfaatkan peluangpeluang eksternal dan kekuatan internal yang ada, sambilberusaha mengatasi tantangan?tantangan yang dihadapi danmemperbaiki kelemahan?kelemahan internal. Dengan demikiandiharapkan AGHA BANK tetap dapat mempertahankan ataupunmeningkatkan posisinya dalam persaingan bisnis kartu kreditdi Indonesia. Dalam karya akhir ini kami juga mengemukakan rekomendasi untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada danuntuk memperkuat sistem pengendalian intern dalam penyelenggaraan program kartu kredit selanjutnya."