Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berhasil atau tidaknya pencegahan terhadap praktek perdagangan orang dalam pada perdagangan efek di Pasar Modal sangat berpengaruh terhadap kredibilitas Pasar Modal antara lain terhadap tingkat kepercayaan para investor untuk menginvestasikan dananya melalui Pasar Modal. Oleh karena itu, pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang diikuti dengan sanksi yang tegas sangat diperlukan agar praktek perdagangan orang dalam dapat dicegah atau setidaknya diminimalkan.Untuk kepentingan itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal) telah memuat ketentuan-ketentuan berupa larangan dan pencegahan praktek perdagangan orang dalam seperti termuat pada Pasal-pasal 95, 96 dan 97. Agar semua ketentuan itu dapat berjalan sebagaimana mestinya Bapepam sebagai regulator Pasar Modal diberi kewenangan yang cukup luas baik untuk pembinaan dan pengawasan maupun membuat peraturan-peraturan beserta sanksi-sanksinya. Kewenangan itu antara lain untuk melakukan pemeriksaan, penyidikan serta memberikan sanksi administratif (Pasal 100, 101 dan 102 UU Pasar Modal).Ketentuan-ketentuan tersebut dilengkapi dengan PP No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Pasar Modal dan PP No. 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal. Sesuai dengan kewenangannya,Bapepam telah menerbitkan beberapa peraturan pelaksanaan antara lain; Peraturan Bapepam Nomor X.K.1 Tahun 1996 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik dan Peraturan Bapepam Nomor : XIV. B.1. Tahun 1999 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Adminstratif Berupa Denda.Penelitian dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan yaitu dengan cara menganalisa peraturan perundangundangan dan buku-buku yang didukung oleh data primer, sekunder serta observasi dan wawancara yang hasilnya sebagaimana dituliskan pada tesis ini dengan kesimpulan yang diperoleh seperti terurai pada bab penutup."

"Kejahatan di Pasar Modal Indonesia saat ini sudah sangat merajalela. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) telah memberikan peranan yang sangat luas kepada Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) untuk menghadapinya. Salah satu kewenangan Bapepam yang diberikan dalam UUPM adalah berupa kewenangan untuk melakukan penyidikan berdasarkan Pasal 101 ayat 1 yang pelaksanaannya didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Peranan yang sangat luas tersebut di atas akan menjadi tidak effektif dan dapat disalah-gunakan, apabila tidak dibarengi dengan adanya peraturan-peraturan pelaksanaan yang jelas dan terperinci. Dalam tesis ini akan dianalisa dan dibahas sebuah studi kasus "perdagangan orang dalam" (insider trading) saham PT. Ades Alfindo Tbk., sebagaimana diatur dalam Pasal 95 UUPM. Sanksi pidana atas pelanggaran Pasal 95 UUPM diatur berdasarkan Pasal 104 UUPM dan penjelasannya. Terhadap kasus "perdagangan orang dalam" (insider trading) saham PT. Ades Alfindo Tbk., Bapepam hanya merekomendasikan sanksi administratif berdasarkan Pasal 102 UUPM. Penyidikan yang dilakukan berdasarkan Pasal 101 ayat 1 UUPM mengandung pengertiannya yang terlalu luas, hal ini dapat memberi kesan bahwa Bapepam tidak menjalankan peranannya sebagaimana mestinya. Untuk mengatasi masalah tersebut di atas, Bapepam harus segera membuat peraturan pelaksanaan yang jelas dan terperinci dari Pasal 101 ayat 1 tersebut. Secara keseluruhan isi dari tesis ini bersifat normatif dan merupakan suatu studi kepustakaan, dengan harapan dapat menjadi suatu rekomendasi untuk meningkatkan effektifitas Bapepam dalam menghadapi kejahatan di Pasar Modal Indonesia."

"Kontroversi yurisdiksi Perdagangan Kontrak Berjangka sudahberlangsung sejak tahun 2001 yang lalu ketika Bursa EfekSurabaya (BES) bermaksud memperdagangkan Kontrak BerjangkaIndeks LQ 45. Saat itu Pihak Bursa Berjangka Jakarta (BBJ)bersikeras kalau masalah Perdagangan Kontrak Berjangkaadalah wewenang mereka. Namun masalah bisa dikatakan selesaisetelah Bapepam memberi izin dan pihak BES sudahmemperdagangkannya. Kenyataannya permasalahan ini tidakselesai begitu saja, pihak BBJ kemudian MemperdagangkanKontrak Berjangka Indeks Luar Negeri (Hang Seng dan Nikkei)dengan alasan penyaluran dana nasabah ke luar negeri adalahwewenang dari BBJ. Pokok Permasalahan yang timbul adalahapakah Kontrak Berjangka Indeks Luar Negeri termasuk dalamkategori Efek seperti yang dimaksud dalam pasal 1 angka 5 UUNo. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, apakah Bapepammemiliki kewenangan untuk mengawasi perdagangan instrumenini, apakah pengaturan instrumen ini nantinya disamakandengan Kontrak Berjangka Indeks LQ 45 dan bagaimanaperlindungan hukum bagi investor yang melakukan transaksiatas instrumen ini. Permasalahan yang berkelanjutan sepertiini merupakan hal yang menarik untuk dijadikan topikpenelitian. Sebab berdasarkan pasal 5 huruf p UU No. 5 tahun1995 tentang Pasar Modal, Bapepam memiliki kewenangan untukmenentukan instrumen lain sebagai Efek. Bapepam mengeluarkanKEP No. 07/PM/2003 Tentang Penetapan Kontrak Berjangka atasIndeks Efek sebagai Efek dan dilanjutkan dengan keluarnyaKEP-39/PM/2003 tentang Kontrak Berjangka dan Opsi atas Efekatau Indeks Efek, yang memberikan kewenangan kepada Bapepamuntuk melakukan pengawasan dan pembinaan dalam prosesperdagangan Kontrak Berjangka Indeks Efek di Pasar ModalIndonesia."

"Pengawasan perdagangan di bursa merupakansuatu carq untuk menjamin perrindupgan terhadap investor publik. Disamping itu, pengawaspnjuga meruapakn sarana yang efektif untuk menciptakan kepercayaan yang tinggi terhadap pasarmodal sebagai sarana investasi yang reIatifaman. Pada artikel ini penulis menguraikanbeberapa macam tindak pidana pasqr modal ber-dasarkan UU Pasar ModaI serta cara-cara peme-riksaan dan penyelidikan. Penulis sampai padakesimpulan bahwa faktor-faktor yang terpentingadalah pengawasann yang seksama dan penegakkan perqturan secara konsisten."