Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tanah memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan Bangsa Indonesia maupun dalam pelaksanaan pembangunan Nasional khususnya pembangunan berbagai fasilitas untuk kepentingan umum yang memerlukan bidang tanah yang luas dan untuk itu pengadaan tanahnya perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya. Pengadaan tanah adalah merupakan setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau dengan pencabutan hak atas tanah. Salah satu arah kebijaksanaan pembangunan adalah pembangunan perumahan dan pemukiman yang merupakan kebutuhan dasar dari manusia selain kebutuhan pangan, sandang, kesehatan dan pendidikan.Untuk itu perlu diperhatikan bahwa bagaimana praktik pengadaan tanah untuk pembangunan perumahan di PT. CIGEDE GRIYA PERMAI dan apa tindakan yang dapat dilakukan oleh PT. CIGEDE GRIYA PERMAI tersebut apabila terjadi penolakan dari masyarakat yang tanahnya terkena pembebasan. Metode penelitian yang dipergunakan adalah bersifat yuridis normatif dan tipe penelitian eksplanatoris, dengan sifat penelitian yang evaluatif-analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui metode kepustakaan dan penelitian data yang kemudian dianalisis secara kualitatif.Dari pokok permasalahan dalam tesis ini dapat disimpulkan bahwa praktik pengadaan tanah untuk perumahan Griya Alam Sentul dilakukan dengan tata cara pembebasan tanah karena status tanah yang tersedia adalah tanah Hak Milik dan yang memerlukan tanah tidak memenuhi syarat sebagai subjek pemegang hak atas tanah dan dengan dilakukannya musyawarah secara intensif dengan masyarakat sehingga memperkecil timbulnya penolakan dari masyarakat. Saran yang ingin disampaikan adalah bahwa pembentukan tim penilai berkaitan dengan masalah ganti rugi diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan ketidakadilan dalam hal pemberian ganti kerugian."

"Untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dilaksanakan pembangunan nasional, yang pada hakikatnya adalah pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang menekankan pada keseimbangan pembangunan kemakmuran lahiriah dan kepuasan batiniah, dalam suatu masyarakat Indonesia yang maju dan berkeadilan sosial dan berdasarkan Pancasila. Dengan bertambahnya jumlah penduduk maka kebutuhan akan papan meningkat. Untuk keperluan pembangunan perumahan, baik sektoral maupun dalam proses perolehan tanah dilakukan dengan cara membebaskan tanah-tanah Hak Milik, baik yang dimiliki oleh perseorangan, badan-badan hukum ataupun yang dimiliki oleh suatu masyarakat hukum adat. Hal ini dilakukan berhubung tanah yang langsung dikuasai oleh negara semakin langka atau tidak tersedia lagi maka dengan demikian tanah-tanah tersebut dapat dibebaskan dari pemegang haknya dengan mendapat ganti kerugian yang sesuai. Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah bagi keperluan perusahaan pembangunan perumahan dengan memberikan ganti kerugian kepada yang berhak atas dasar musyawarah dan mufakat. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam memperoleh tanah untuk pembangunan perumahan dan apa penyebab terjadinya kendala tersebut dan bagaimana penyelesaiannya, merupakan masalah yang diteliti dalam tulisan ini. Metode Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan dan Penelitian Lapangan. Dalam kenyataannya Peraturan Perundang-undangan yang telah ada belum dapat mengatur secara sempurna hal-hal yang berkaitan dengan pengadaan tanah, misalnya belum ditetapkannya besarnya ganti kerugian yang akan dikeluarkan oleh perusahaan kepada masyarakat pemilik tanah dimana hal ini merupakan masalah yang sangat penting dalam setiap pembangunan perumahan."

"Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi kementerian PU, terdapat banyak resiko yang berpontensi menghambat pelaksanaan pekerjaan. salah satu resiko yang krusial adalah maslah pengadaa/pembebasan tanah. masalah pengadaan tanah ini bukan hanya terjadi di kota-kota besar yang lahannya semakin terbatas namun juga di daerah-daerah, terutama yang masih mengenal tanah adat.oleh karena itu lahan yang belum dibebaskan meruapakan hal utama yang perlu diperhatikan sebelum memulai suatu pekerjaan konstruksi, karena ytanah yang belum dibebaskan akan menghambat pelaksanaan pekerjaan sehingga pekerjaan tidak dapat diselesaikan sesuaijadwal kontrak (rencana serah terima sementara) pekerjaan.tulisan ini mencoba menguraikan secara ringkas mengenai teori pengadaan tanah sebagai sebuah tinjauan, peraturan tentang pengadaan tanah dalam pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang berlaku di indonesia dan beberapa kasus yang terjadi di lapangan sebagai implementasi atas pelaksanaan peraturan yang berlaku."

"Koordinasi Pengadaan Tanah untuk Perusahaan Pembangunan Perumahan sangat penting diwujudkan efektifitasnya, oleh karena bila koodinasi itu tidak efektif, maka dapat mengakibatkan adanya keresahan sosial bahkan konflik yang berkepanjangan serta menghambat laju pembangunan di Propinsi Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Tangerang.Berdasarkan pada Keppres 55 Tahun 1993 bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum, diusahakan dengan cara seimbang dan ditempuh dengan cara musyawarah langsung dengan para pemegang hak atas tanah.Namun masalah yang dihadapi oleh para developer di Daerah Tingkat II Kabupaten Tangerang Jawa Barat ternyata dari 27.263,8463 Ha tanah yang dibutuhkan untuk pembangunan perumahan, realisasinya yang dicapai hanya 59,32% dari luas tersebut. Hal ini disebabkan oleh kurang efektifnya koordinasi panitia pengadaan tanah.Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang akan diuji adalah besarnya nilai ganti rugi pemegang hak atas tanah, motivasi penjual, kesadaran hukum penjual, ganti rugi oleh developer, motivasi developer, kesadaran hukum developer, kesatuan tindakan personal panitia, penetapan nilai ganti rugi oleh pemerintah, keteraturan tugas-tugas personalia, motivasi personal panitia, pengawasan dan komunikasi, berpengaruh terhadap efektivitas koordinasi panitia pengadaan tanah.Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan 77 sampel responden di lapangan dan temuan dianalisis dengan model regresi linier berganda melalui pendekatan "management science and ranking statistical weighting".Dari temuan penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :(1) Hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa besarnya ganti rugi, motivasi dan kesadaran hukum pemegang hak atas tanah, ganti rugi, motivasi dan kesadaran hukum developer, kesatuan tindakan, penetapan ganti rugi panitia, motivasi panitia, pengawasan dan komunikasi, berpengaruh nyata terhadap efektivitas koordinasi pengadaan tanah di Kabupaten Tangerang, ternyata dapat diterima setelah diuji secara statistik.(2) Variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap efektivitas koordinasi panitia pengadaan tanah di Kabupaten Tangerang adalah peningkatan nilai ganti rugi oleh developer yang didukung oleh kesadaran hukum yang dimiliki oleh para pemegang hak atas tanah."

"ABSTRAKThe National Land Law stipulates that land procurement for the interest of the public as outlined in the principles of land procurement must be conducted through deliberation to reach settlement, whether in terms of land hand over or the compensation, and duress in any form and by whomever to the right holder is not allowed, including duress in using the institution of "payment offer followed by contingency at District Court". The implementation of land acquittal by PT. Jasa Marga (Persero) at Sub-district of Pesanggrahan, District of Pesanggrahan, South Jakarta, is deemed necessary to be examined since it has arisen a question whether it is conducted based on the applicable laws and regulations and how the protection is for the land right holder whose land is still on dispute. The research makes use empirical normative method and constitutes a fact finding research with explanatory research typology since it is aimed to find the fact on the problem that arises, and then the problem is explained and described in more detail. This research is expected to give solution to the existing problem by providing several suggestions to the stakeholders, so from the viewpoint of its form, it is also a prescriptive research. Data collecting is conducted through literature study and interview using judgmental sampling method. Following examination against the problem that arises, the data obtained are then analyzed using qualitative. analysis method. The outcome of the research reveals that the land acquittal conducted by PT. Jasa Marga (Persero) is in accordance with the prevailing laws and regulations, and the right holders of land that is still on dispute are given protection in the form of guarantee that compensation will be given to the right holders and in sufficient amount. It is recommended that the government determine land price in an objective and actual manner, not only when conducting land procurement for public interest, and give compensation by considering social, economic, and cultural factors of the community whose land is acquitted."

"ABSTRAKThe National Land Law stipulates that land procurement for the interest of the public as outlined in the principles of land procurement must be conducted through deliberation to reach settlement, whether in terms of land hand over or the compensation, and duress in any form and by whomever to the right holder is not allowed, including duress in using the institution of "payment offer followed by contingency at District Court". The implementation of land acquittal by PT. Jasa Marga (Persero) at Sub-district of Pesanggrahan, District of Pesanggrahan, South Jakarta, is deemed necessary to be examined since it has arisen a question whether it is conducted based on the applicable laws and regulations and how the protection is for the land right holder whose land is still on dispute. The research makes use empirical normative method and constitutes a fact finding research with explanatory research typology since it is aimed to find the fact on the problem that arises, and then the problem is explained and described in more detail. This research is expected to give solution to the existing problem by providing several suggestions to the stakeholders, so from the viewpoint of its form, it is also a prescriptive research. Data collecting is conducted through literature study and interview using judgmental sampling method. Following examination against the problem that arises, the data obtained are then analyzed using qualitative. analysis method. The outcome of the research reveals that the land acquittal conducted by PT. Jasa Marga (Persero) is in accordance with the prevailing laws and regulations, and the right holders of land that is still on dispute are given protection in the form of guarantee that compensation will be given to the right holders and in sufficient amount. It is recommended that the government determine land price in an objective and actual manner, not only when conducting land procurement for public interest, and give compensation by considering social, economic, and cultural factors of the community whose land is acquitted."

"Kebutuhan manusia akan tanah semakin hari semakin meningkat padahal jumlah tanah tetap tidak berkembang. Pembangunan pemerintah dilakukan untuk memajukan daerahnya. Tanah yang sudah dilekati hak atas tanah sering menemukan masalah, oleh karena itu ada yang namanya pengadaan tanah. Pemerintah harus memberikan penggantian yang layak kepada pemiliknya karena menyangkut dua kepentingan yaitu kepentingan umum dan kepentingan masyarakat yang terkena dampak. Peraturan Presiden No.65 Tahun 2006 dipakai sebagai dasar kebijakan untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam pembangunan jalan Tol Bogor Outer Ring Road. Pada proses pelaksaaannya ternyata pengadaan tanah itu berjalan lambat dari periode 2005 -2009. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif melalui observasi , wawancara mendalam, dan dokumentasi, dengan fokus penelitian antara lain evaluasi pelaksanaan kebijakan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan , beserta kendala dan upaya penangannya. Hasil dari penelitian setelah diadakan evaluasi terhadap pelaksanan kebijakan pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Bogor Outer Ring Road ini, yang menggunakan Perpres No.65 Tahun 2006 sudah tidak efektif untuk melindungi dan menjalankan kegiatan tahapan tahapan pengadaan tanah dilihat dari fakta dilapangan dan standard yang ada pada pelaksanaan kebijakan pengadaan tanah ini.

---

Human need for land is increasingly rising while the amount of land remain undeveloped. Development is undertaken to develop the region. Land that has clung to the land rights often find the problem, therefore no such thing as land acquisition. government should provide adequate reimbursement to the owner because it involves two interests are common interests and the interests of affected communities. Presidential Decree 65 of 2006 is used as the basis for the policy of land acquisition for public use in the construction of toll roads Bogor Outer Ring Road. In the process of land acquisition pelaksaaannya apparently it runs slower than the period of 2005 -2009. The method used by the researchers is a type of qualitative research with a qualitative approach through observation, interviews, and documentation, with a focus on the evaluation of the implementation of policies such as land acquisition for the construction of roads, along with constraints and efforts workarounds. Results from the study after extensive evaluation of the implementation of land acquisition policy for Toll Road Development Bogor Outer Ring Road, which uses regulation 65 of 2006 has been

ineffective to protect and operate phases of land acquisition stage seen from the fact that there are standards in the field and on the this land acquisition policy implementation."

"Metode penjadwalan yang sudah umum digunakan pada proyek-proyek konstruksi adalah metode Bar Chart. Sedangkan untuk proyek dengan skala besar maka metode yang digunakan adalah metode Critical Path Method (CPM). Metode ini mampu menggambarkan hubungan ketergantungan antara aktivitas yang satu dengan aktivitas yang lain. Semakin besar proyek maka akan semakin rumit untuk digambarkan hubungan antar aktivitasnya. Kedua metode yang sering digunakan ini tidak mampu menggambarkan kesinambungan penggunaan tenaga kerja dan pengaturan waktu pelaksanaan. Di proyek-proyek konstruksi sendiri seringkali pelaksana konstruksi menyamaratakan metode penjadwalan untuk proyek dengan ciri aktivitas repetitive semisal proyek perumahan dengan proyek yang nonrepetitive. Akibatnya efektifitas proyek sulit untuk diwujudkan. Di luar negeri telah ditemukan metode baru yang khusus digunakan untuk proyek dengan ciri aktivitas repetitive yaitu metode Repetitive Scheduling Method (RSM). Penyajian metode ini sangat sederhana yaitu hanya menggunakan grafik kartesian, dimana sumbu-x menunjukan waktu pelaksanaan sedangkan sumbu-y menunjukan unit repetitive-nya. Penulisan ini akan memaparkan kemampuan RSM dalam mengatur kekontinuitasan tenaga kerja dengan cara menjadwalkan kembali proyek menggunakan metode RSM. Penjadwalan kembali dilakukan untuk proyek inisialnya terlebih dahulu. Grafik yang dihasilkan menunjukan adanya lag time dan over lapping waktu pelaksanaan. Setelah itu, proyek dijadwalkan kembali dengan alternatif waktu penjadwalan yang berbeda, dengan terlebih dahulu menghilangkan lag time dan overlapping waktu pelaksanaan. Ditawarkan dua alternatif penjadwalan kembali dengan metode yang sama. Dari grafik yang dihasilkan, keduanya menunjukan kesinambungan tenaga kerja dan akhirnya didapatkan durasi proyek yangjauh lebih pendek dan tenga kerja yang digunakan dapat dikurangi."

"Pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan perumahan beberapa tahun terakhir ini sering menimbulkan masalah, terutama jika dikaitkan dengan proses pelepasan hak oleh pihak yang memerlukan tanah. Permasalahan itu terfokus pada tata cara pelepasan hak, jumlah dan besarnya ganti kerugian serta tidak efektifnya penggunaan tanah oleh para pengembang setelah berada dalam penguasaannya. Oleh karena itu untuk mengantisipasi timbulnya masalah baru di bidang pertanahan, pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan dibidang pertanahan dalam hubungannya dengan penanaman modal, yaitu paket deregulasi yang berlaku pada tanggal 23 Oktober 1993. Tujuan Penelitian adalah untuk mengungkap secara jelas mengenai pengaruh paket deregulasi, tingkat pendapatan, tingkat kepadatan penduduk, jumlah dan besarnya ganti kerugian serta tata cara atau sistem pendekatan yang dilakukan oleh para pengembang terhadap kelancaran kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan perumahan. Tatacara pengolahan dan analisis data dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan metode perhitungan statistik dan metode deskriktif dengan menggunakan bentuk non probability sampling dengan tata cara purposive sampling. Adapun jumlah sampel yang ditentukan berdasarkan jumlah populasi 750 KKlorang dari jumlah penduduk keseluruhan ialah sebanyak 251100 atau 0,25 % dari jumlah populasi. Paket deregulasi merupakan faktor yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan pengadaan tanah yang dilakukan oleh para pengembang untuk kepentingan pembangunan perumahan. Selain itu faktor pemberian jumlah ganti kerugian dan tata cara atau sistem pendekatan yang dilakukan oleh para pengembang juga berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan pengadaan tanah. Mengenai tingkat pendapatan dan kepadatan penduduk, yang sebelumnya diduga berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan pengadaan tanah, ternyata tidak mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kelancaran pelaksanaan pengadaan tanah. Penelitian ini diharapkan untuk memberi masukan bagi pemerintah, khususnya pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan pada umumnya dan pembangunan perumahan pada khususnya. Selain itu diharapkan menjadi bahan koreksi bagi pelaksanaan pengadaan tanah oleh para pengembang pada masa yang akan datang, sehingga pada akhirnya dapat meminimalkan permasalahan yang timbul dalam kegiatan pengadaan tanah."