Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perseroan Terbatas PMA X (PT PMA X) didirikan dengan akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris A. Setelah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri, Surat Persetujuan Badan Koordinasi Modal (SP BKPM) yang menjadi dasar pendirian PT PMA X dinyatakan palsu oleh BKPM. Persoalan yang timbul adalah berkaitan dengan akta Pendirian PT PMA X dan Notaris pembuat akta. Bagaimana status hukum dan keabsahan akta Pendirian PT PMA X yang telah mendapat pengesahan dari Menteri? Bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris dalam kasus pemalsuan SP BKPM PT PMA X yang tercantum pada akta Pendirian PT PMA X?Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Pihak PT PMA X dan Kantor Konsultan Hukum Y menyatakan bahwa SP BKPM PT PMA X diurus dan diselesaikan oleh Z, pegawai di BKPM. Z ternyata memalsukan SP BKPM PT PMA X. SP BKPM palsu atas nama PT PMA X mengakibatkan cacat hukum dalam akta otentik Pendirian PT PMA X, sehingga akta otentik Pendirian PT PMA X menjadi batal. Batalnya akta otentik Pendirian PT PMA X harus diikuti dengan formalitas pembubaran PT PMA X karena PT PMA X sudah menjadi badan hukum. Batalnya akta Pendirian PT PMA X tidak mengakibatkan sanksi hukum terhadap Notaris A. Notaris A dalam menjalankan tugas jabatannya dengan wewenang membuat akta otentik tidak wajib untuk melakukan verifikasi data dalam akta yang dibuatnya yang telah sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh para pihak."

"Untuk mendukung kegiatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), maka Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 35 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikkan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Skripsi ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran peralihan kewenangan yang sah melalui delegasi, peralihan tanggung jawab dalam menerbitkan izin usaha ketenagalistrikan, dan melihat upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai penerima delegasi. Selain itu, skripsi ini bertujuan untuk memberikan masukan dalam pengaturan dan pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) khususnya mengenai perizinan usaha ketenagalistrikan di Badan Koordinasi Penanaman Modal. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif.

---

To support One Stop Service (OSS) activity, the Ministry of Energy and Mineral Resources published the Ministry of EMR Regulation No. 35 Year 2004 about the Bestowal Authority Delegation of Electrical Business License enforcement of the One Stop Service to the Head of Investment Coordination Board. This Undergraduate Thesis is meant to obtain the illustration of the legitimate authority transition through delegation, responsibility transition in publishing the Electrical Business License, and to see the Law Protection effort done by the Investment Coordination Board as delegation recipient. Besides that, this Undergraduate Thesis is meant to give input in regulation and enforcement of One Stop Service (OSS) especially about electrical business licensing in the Investment Coordination Board. The approach method in this research is the normative juridical approach method."

"Kegiatan penanaman modal (investasi) menempati posisi dan memainkan peranan penting dalam mendorong pembangunan ekonomi suatu negara. Mengalirnya penanaman modal asing dari negara asal investor (home country) ke negara-negara penerima modal asing (host-country) yang pada umumnya merupakan negara-negara berkembang, selain memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi negara yang bersangkutan juga berpeluang menimbulkan masalah di antara kedua negara tersebut. Persetujuan Perlindungan dan Peningkatan Penanaman Modal (P4M) atau yang lebih lazim dikenal dengan nama Invesment Guarantee Agreement dan ada juga yang menyebut Investment Protection Agreement merupakan langkah konkrit yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk menarik minat investor asing agar mau menanamkan modal di Indonesia. Secara teoritis P4M tersebut dapat menjadi pendorong bagi timbulnya minat investor asing untuk menanamkan modalnya di salah satu negara, tetapi kenyataannya pelaksanaan P4M tersebut tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh para penanam modal (investor), utamanya dalam hal penyelesaian klaim atau permohonan ganti rugi yang diajukan oleh investor asing yang menderita kerugian akibat teijadinya konflik atau kerusuhan di wilayah Indonesia karena klaim yang diajukan ditolak oleh pemerintah Indonesia.Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Penulis diketahui bahwa ketidakberhasilan investor asing dalam mengajukan klaim ganti rugi tersebut karena ada beberapa kendala yang ditemukan dalam melakukan penyelesaian klaim ganti rugi seperti ke mana tuntutan ganti rugi secara resmi harus diajukan, instansi mana yang berwenang untuk mengambil keputusan atas klaim yang diajukan oleh investor, serta siapa yang harus melakukan verifikasi terhadap jumlah/nilai ganti rugi yang diajukan oleh investor. Oleh karena itu Pemerintah diharapkan lebih memberikan perhatian pada pelaksanaan P4M, khususnya dalam hal pemberian ganti rugi bagi investor asing yang mengalami kerugian akibat teijadinya kerusuhan atau konflik di wilayah Indonesia. Untuk memudahkan serta memberikan jaminan perlindungan dan kepastian bagi investor asing yang akan mengajukan tuntutan ganti rugi akibat teijadinya kerusuhan atau konflik di wilayah Indonesia, dalam P4M seharusnya dicantumkan klausul yang jelas dan tegas (secara eksplisit) mengenai instansi mana yang harus bertanggung jawab secara nyata memberikan ganti rugi kepada investor asing tersebut. Dalam upaya meningkatkan investasi di Indonesia, pemerintah harus menciptakan iklim investasi yang kondusif dan segera membuat koreksi tegas pada sistem pelaksanaan hukum pada umumnya. Hal penting yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengurangi country risk di Indonesia adalah meningkatkan stabilitas politik dan keamanan. Selain itu, penciptaan enterpreneurial government, yang salah satu ciri adalah dengan menerbitkan peraturan yang tidak memberatkan dunia usaha atau bahkan kalau bisa peraturan yang dibuat tersebut dapat "bersahabat" dengan dunia usaha juga penting dalam mendukung iklim investasi di Indonesia agar bisa lebih kompetitif dengan negara-negara lain."

"ABSTRAKThesis ini membahas pembentukan, kedudukan, dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai Lembaga Pemerintah Nonkementerian dalam sistem hukum administrasi Negara Indonesia serta praktik koordinasi penanaman modal yang dilakukan oleh BKPM, khususnya di bidang kegiatan usaha industri. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan desain preskriptif. Hasil penelitian menyarankan pembentukan BKPM sebagai LPNK dilakukan melalui Peraturan Presiden, Secara fungsi kelembagaan BKPM cukup menjadi LPNK yang hanya berfungsi kantor pengelola PTSP di tingkat pemerintah pusat dan lembaga yang mengkaji kebijakan penanaman modal di seluruh sektor kementerian/lembaga. Sistem OSS yang diterapkan BKPM untuk koordinasi penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) juga harus diperkuat. Sistem OSS harus terintegrasi dengan pelayanan perizinan elektronik yang dimiliki kementerian dan pemerintah daerah sehingga tidak perlu lagi pelimpahan kewenangan dari pemerintah daerah kepada Kepala BKPM dalam menerbitkan IUI.

---

ABSTRACT

This thesis discusses about formation, status, and function of Investment Coordinating Board  as as Non-Ministry Government Agency in The Indonesia Administrative Law System. It also discusses Investment Coordinating Boards business practice in coordinating investation, particularly in industrial sector. This research suggests that Investment Coordinating Board as as Non-Ministry Government Agency should be formed through Presidential Regulation. As Non-Ministry Government Agency, Investment Coordinating Boards should be focussed on one stop service management in national level and investment policy research in all sectors. OSS system that has been implemented by Investment Coordinating Boards to coordinate in issuing industry activity permit should be strengthened even more. The  OSS System should be integrated with information system owneg by othe government agencies and local governments, so there is no need of delegation of authority from ministry and local governments to Investment Coordinating Board in issuing business permit in all sectors."

"Permasalahan pencabutan izin usaha pertambangan mempengaruhi iklim investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Keberadaan berbagai macam peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaan kegiatan pertambangan tidak mempunyai kepastian hukum dan justru merugikan para investor. Iklim investasi yang kondusif akan terciptanya tata kelola pencabutan izin usaha pertambangan yang baik sehingga diperlukan kepastian dalam hukum investasi atas pencabutan izin usaha pertambangan. Metode penelitian menggunakan penelitian secara doctrinal yang dilakukan dengan meneliti beberapa data sekunder sebagai bahan pustaka. Pengumpulan data dalam penelitian ini menghasilkan data sekunder yang berasal dari studi kepustakaan dan data primer yang berasal dari wawancara. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Kepastian hukum yang tidak jelas dan bertentangan terhadap pelaksanaannya akan berpengaruh terhadap investasi di sektor pertambangan dengan demikian maka tidak akan terciptanya suatu stabilitas investasi karena kebijakan yang belum mengakomodir kepentingan perusahaan dan masyarakat secara menyeluruh sehingga dibutuhkan kepastian hukum dalam pelaksanaan pencabutan izin usaha pertambangan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.

---

The problem of revoking mining business permits affects the investment climate carried out by companies. The existence of various kinds of regulations governing the implementation of mining activities does not have legal certainty and actually harms investors. A conducive investment climate will create good governance for the revocation of mining business permits so that certainty is needed in investment law regarding the revocation of mining business permits. The research method uses doctrinal research which is carried out by examining several secondary data as library material. Data collection in this research produced secondary data originating from literature studies and primary data originating from interviews. The analytical method used in this research is descriptive qualitative research. Legal certainty that is unclear and contradictory to its implementation will affect investment in the mining sector, thus investment stability will not be created because policies do not accommodate the interests of companies and society as a whole, so legal certainty is needed in the implementation of revocation of mining business permits by the Investment Coordinating Board."

"Permasalahan pencabutan izin usaha pertambangan mempengaruhi iklim investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Keberadaan berbagai macam peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaan kegiatan pertambangan tidak mempunyai kepastian hukum dan justru merugikan para investor. Iklim investasi yang kondusif akan terciptanya tata kelola pencabutan izin usaha pertambangan yang baik sehingga diperlukan kepastian dalam hukum investasi atas pencabutan izin usaha pertambangan. Metode penelitian menggunakan penelitian secara doctrinal yang dilakukan dengan meneliti beberapa data sekunder sebagai bahan pustaka. Pengumpulan data dalam penelitian ini menghasilkan data sekunder yang berasal dari studi kepustakaan dan data primer yang berasal dari wawancara. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Kepastian hukum yang tidak jelas dan bertentangan terhadap pelaksanaannya akan berpengaruh terhadap investasi di sektor pertambangan dengan demikian maka tidak akan terciptanya suatu stabilitas investasi karena kebijakan yang belum mengakomodir kepentingan perusahaan dan masyarakat secara menyeluruh sehingga dibutuhkan kepastian hukum dalam pelaksanaan pencabutan izin usaha pertambangan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.

---

The problem of revoking mining business permits affects the investment climate carried out by companies. The existence of various kinds of regulations governing the implementation of mining activities does not have legal certainty and actually harms investors. A conducive investment climate will create good governance for the revocation of mining business permits so that certainty is needed in investment law regarding the revocation of mining business permits. The research method uses doctrinal research which is carried out by examining several secondary data as library material. Data collection in this research produced secondary data originating from literature studies and primary data originating from interviews. The analytical method used in this research is descriptive qualitative research. Legal certainty that is unclear and contradictory to its implementation will affect investment in the mining sector, thus investment stability will not be created because policies do not accommodate the interests of companies and society as a whole, so legal certainty is needed in the implementation of revocation of mining business permits by the Investment Coordinating Board. "

"Dalam dunia notaris, seringkali notaris dijadikan pihak yang terlibat dalam perkara bidang hukum perdata maupun pidana, menyangkut akta otentiknya yang dibuatnya. Penilaian terhadap hal tersebut, didasarkan kepada kode etik profesi notaris dan juga peraturan jabatan dengan melihat adanya unsur-unsur kesalahan, dimana dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah sebagaimana diatur pada pasal 66 UUJN. MPD merupakan benteng terakhir yang memberikan atau menolak ijin pemanggilan dan pemeriksaan oleh penyidik,penuntut umum dan hakim atas diri seorang notaris. Perlidungan hukum bagi notaris diperlukan dalam hal tersebut di atas untuk menjaga keluhuran dan martabat notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pejabat publik yang menjalankan tugas negara dalam bidang hukum perdata. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kewenangan khusus MPD dalam pasal 66 UUJN dan perlidungan jaminan hukum bagi notaris yang diloloskan diperiksa dalam peradilan. Tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif. Setelah melakukan penelitian dan analisa maka penulis menyimpulkan bahwa undang-undang tidak mengatur secara khusus mengenai perlidungan hukum jika notaris diloloskan untuk diperiksa dalam proses peradilan, akan tetapi notaris dapat menggunakan hak ingkarnya dan juga bila merasa dirugikan haknya dapat melakukan upaya hukum gugatan ke peradilan tata usaha negara (TUN). Hasil penelitian menyarankan bahwa haruslah ada persamaan pandangan dan pemahaman antara MPD sebagai pengawas dan penyidik, penuntut umum dan hakim sebagai pemeriksa dalam memaknai tugas dan wewenang notaris sebagai pejabat umum serta Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Notaris terhadap keputusan yang meloloskan untuk depriksa adalah melalui gugatan ke peradilan TUN.

---

This thesis describes that is not uncommon for a Notary to be one of the parties in the legal suit, in relation to his/her authentic deed. According Article 66 UUJN, in valuating the above-mentioned matter, the District Supervisory Magitrate (MPD) must consider the Professional Code of Ethic (KEP) and the regulation to determine whether the elements of wrongdoings. MPD is deemed to be tha last effort to give an approval or permit the Notary to be called for investigation and by investigator, public prosecutor and the judge. Legal protection towards Notary is needed if the above-mentioned is able to uphold the honor and integrity of the Notary in the performing his/her duty as public official, who is performing the public task in the field of private/civil law. The purpose of this research is to understand how the legal protection towards a Notary is guaranteed by not involving Notary in the in the investigation in court. This thesis uses the Normative Research Method. This thesis concludes that the provisions in the relevant law do not specifically regulate the legal protection in the situation where the Notary is not involved in the court's investigation, however, Notary can use his./her special rights to deny presence in the court (hak ingkar), if the Notary reckons that his/her rights is being violated then, legal effort (appeal) can be made through the Court of Publis Affairs (TUN). This research recommends that there should be a uniform understanding among MPD, investigator, public prosecuter and the judge in investigating the Notary in his/her authority as a public official, and filing legal effort(appeal) towards the MPD's Decision in allowing tha process of investigation towards the Notary."