Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembatalan perkawinan yang telah dilangsungkan masih terjadi di masyarakat karena ada kemungkinan perkawinan tersebut cacat hukum. Tidak dipenuhinya syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menyebabkan perkawinan tidak sah, sehingga akan memberikan kesempatan kepada pihak terentu untuk membatalkan perkawinan. Dari uraian tersebut, timbul masalah apa yang menjadi peyebab suatu perkawinan dapat dibatalkan. Bagaimana sahnya perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974. Bagaimana akibat kelalaian Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap wali nikah dan calon mempelai apabila dilihat dari segi perbuatan melawan hukum. Penulisan Tesis ini mengunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Jenis data yang digunakan data sekunder.Metode analisis penelitian adalah metode kwalitatif sehingga menghasilkan data yang evaluatif analisis. Menurut Undang-undang Perkawinan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri dua orang saksi dapat diminta pembatalannya oleh para keluarga dalam garis lurus keatas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri. Poligami tanpa dipenuhinya syarat-syarat yang ditentukan undangundang serta perkawinan dibawah ancaman hukum dan perkawinan yang dilangsungkan tanpa izin dan yang melanggar larangan perkawinan dapat dimintakan pembatalannya.Sahnya perkawinan apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum berlangsungnya perkawinan harus diadakan penelitian dan pemeriksaan untuk mengetahui apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan. Prinsip ketelitian dan sikap kehatihatian yang dimiliki pegawai pencatat nikah bersifat mutlak. Konsep perbuatan melawan hukum secara luas yaitu tidak hanya melanggar hukum tertulis tetapi juga hukum tidak tertulis. Akibat kelalaian Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak melakukan penelitian dan pemeriksaan sebelum perkawinan dilangsungkan merupakan perbuatan melawan hukum."

"Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian dilanjutkan dengan ayat (2) yang menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku. Pencatatan perkawinan disini bukan semata-mata merupakan tindakan administratif saja akan tetapi merupakan jaminan kepastian hukum adanya suatu perkawinan. Perkawinan yang tidak dicatatkan sebagai akibatnya tidak akan memperoleh akta perkawinan sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak ada dan tidak diakui oleh negara. Kemudian akan timbul suatu persoalan apabila perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut akan diajukan pembatalannya. Dalam pembatalan perkawinan, yang dibatalkan adalah perkawinan yang sudah dilangsungkan kemudian dibatalkan dengan suatu keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi sama sekali. Pembatalan perkawinan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 adalah pembatalan terhadap perkawinan yang memang diakui keberadaannya oleh negara, yang dapat dibuktikan dengan adanya suatu akta perkawinan. Sehingga pembatalan perkawinan atas perkawinan yang tidak dicatatkan tidak diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 karena perkawinan yang tidak dicatatkan bukanlah perkawinan yang dimaksud oleh UU No. 1 Tahun 1974. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. Sedangkan dalam metode analisis data mempergunakan metode pendekatan kualitatif, dimana analisis dilakukan terhadap data yang wujudnya bukan berupa angka. Dengan demikian penelitian ini menghasilkan sifat deskriptif analitis, yang memberikan gambaran secara luas terhadap fakta yang melatarbelakangi permasalahan pembatalan perkawinan atas perkawinan yang tidak dicatatkan, kemudian menganalisis fakta tersebut dengan bantuan data yang diperoleh sehingga memberikan alternatif.

---

Article 2 section 1 Law No. 1 of 1974 concerning Marriage describe that a marriage is legal, if it is committed within the rule of its religions and believes. Go on, section 2 describe that a marriage shall be registered according to the law in a ruling time. A marriage registration cannot be describe as a merely act but it is a legal base of a marriage. At the end, the unregistered marriage as a consequences will not have a marriage decree, which is the marriage will be consider never happen and will not be recognize by country indeed. It is will cause a problem if the unregistered marriage is being submitted it annulment. In annulment of marriage, the one that will be annul is a marriage that has already been done and than by the decision of court is terminated and take place from when the marriage already committed until the marriage will be consider never happen at all. The annulment of marriage under Law No.1 of 1974 is, annulment meant for a marriage that acknowledge by the country, which can be prove with the marriage decree. Therefore the annulment of unregistered marriage is not regulated in Law No.1 of 1974, since the unregistered marriage can not be consider as a marriage under Law No.1 of 1974. The Method that being used is a normative law exploration method. The Data that being used are secondary data which are data that achieve by study of library documentations. The analyze data method is using a comprehensive qualitative method, where the analyze is used for data that appear to be not a number. Based on that fact this exploration will develop an analyze description type, which will make a overview from a basis fact concerning annulment of marriage for the unregistered married, afterward analyze the fact until find the alternative solution through the analysis that has been done."

"Dalam peraturan UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam terdapat ketentuan tentang rukun-rukun dan syarat-syarat pelaksanaan perkawinan yang sah. Adanya penyimpangan dari rukun dan syarat-syarat perkawinan yang sah berupa pemalsuan identitas jenis kelamin dapat menjadikan tujuan dari perkawinan rusak. Sehingga dengan sebab itu dapat diajukan permohonan pembatalan perkawinan. Untuk hukum Islam tentang pembatalan perkawinan itu terdapat konsep pembatalan fasid dan fasakh yang mana memiliki ketentuan sebab-sebab yang berbeda dalam menentukan perkawinan itu batal demi hukum ataupun dapat dibatalkan dengan menggunakan putusan pengadilan. Dari peraturan UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, jika ditelaah lebih lanjut maka ditemukan adanya pengaturan yang tidak secara rinci dan spesifik dalam menentukan pembatalan yang disebabkan pemalsuan identitas jenis kelamin. Oleh karena dilatarbelakangi hal tersebut, penulis tertarik membuat skripsi Pembatalan Perkawinan Terhadap Pemalsuan Identitas Jenis Kelamin. Penulisan skripsi ini digunakan metode yuridis normatif dengan cara mengolah bahan pustaka atau data sekunder dengan alat pengumpulan data studi dokumen. Untuk metode pengelolahan dan analisis data digunakan metode kualitatif. Setelah dilakukan penelitian dari skripsi ini, ditemukan bahwa Pemalsuan identitas jenis kelamin melanggar syarat utama perkawinan yang mana kedua calon mempelai haruslah laki-laki dan perempuan. Sehingga perkawinan dapat dimohonkan pembatalan perkawinan yang mana dalam hukum Islam disebut pembatalan fasid dengan akibat perkawinan ?batal demi hukum?.In the regulations of Law No. 1 of 1974 and the provisions of Islamic law are the pillars and the terms of the implementation of legal marriage. Deviations pillars and requirements valid marriage in the form of gender identity fraud can make a destination wedding becomes damaged. So as to cause it can petition for annulment of marriage. For Islamic law on the Annulment of marriage there is the concept Annulment of fasid and fasakh which has provisions different causes in determining the marriage null and void or can be canceled by using the court decision. In Act No. 1 of 1974 and KHI if studied further will find rules that are not detailed and specific in determining what caused the cancellation of gender identity fraud. Therefore this backdrop, the authors are interested in creating a essay about Marriage annulment against gender identity fraud according to UU No. 1 Tahun 1974 ang KHI. This essay used normative juridical method by processing of library materials or secondary data by means of data collection study document. After doing research of this essay, it was found that gender identity fraud contravene the essential requirements weddings where the bride and groom must be a male and female. So that the marriage can be requested annulment of marriage which in Islamic law is called the Annulment of fasid due to marriage "null and void"."

"Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan Undang-undang perkawinan nasional yang berlaku bagi semua golongan, suku bangsa dan agama, tetapi pada kenyataannya telah terjadi diskriminasi pada penganut agama Khonghucu yang tidak dapat dicatatkan perkawinannya karena dikatakan oleh Kantor Catatan Sipil Surabaya, Khonghucu bukan merupakan agama yang diakui oleh negara.Permasalahan yang dianalisis dalam penulisan ini antara lain adalah apakah khonghucu merupakan agama yang diakui di Indonesia dan kedudukan khonghucu dalam pencatatan perkawinan. Dengan adanya penjelasan pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang menyatakan bahwa Khonghucu adalah salah satu agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia, maka apabila ada perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Khonghucu, seterusnya perkawinan tersebut harus diakui pula keabsahannya oleh hukum Negara dengan dicatat menurut peraturan yang berlaku.Tesis ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat normatif dan metode deskritip analistis serta data yang digunakan adalah data sekunder. Khonghucu seharusnya dapat disebut agama dengan melihat kepada berbagai perspektif yaitu, perspektif teologik dan perspektif yuridis. Agar pemerintah lebih memperhatikan permasalahan-permasalahan yang akan timbul dalam pelaksanaan perkawinan di Indonesia."

"Anak sebagai generasi penerus bangsa perlu dilindungi dan dipenuhi semua kebutuhan-kebutuhan yang merupakan haknya. Sehingga anak dapat tumbuh dengan sehat baik jasmani maupun rohani, memperoleh pendidikan, mendapat gizi yang cukup, mendapat perlindungan kesehatan, tumbuh dalam suasana yang penuh kasih, dan terpenuhi nya rasa aman. Namun seringkali apa yang menjadi hak anak ini tidak diperhatikan oleh kedua orang tuanya. Kedua orang tua sibuk dengan urusan masing-masing sehingga kebutuhan anak yang merupakan haknya tidak diperhatikan. Akibat kurang perhatiannya orang tua terhadap anak maka anak akan tumbuh menjadi anak terlantar, dan menyebabkan ketidakharmonisan dalam keluarga sehingga akhirnya mengarah pada perceraian, dan apabila hal ini terjadi lalu akan bagaimanakah nasib anak-anak mereka ? Sebagai contoh kasus dalam skripsi ini adalah kasus Arie Hanggara pada tahun 1985 dimana orang tua Arie telah bercerai dan penguasaan anak diserahkan kepada ayahnya karena ibu nya yang berprofesi sebagai wanita malam dirasa tidak baik untuk merawat anak-anak tersebut. Lalu dalam perkembangannya ternyata ayahnya telah hidup bersama dengan seorang wanita yang belum dinikahinya dan ternyata wanita tersebut telah melakukan tindakan kekerasan terhadap anak-anak tersebut, bahkan ayah mereka sendiri pun akhirnya juga ikut menganiaya anaknya sendiri sehingga akhirnya salah satu anak tersebut yang bernama Arie meninggal dunia. Putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan penguasaan anak diserahkan pada ibu kandung dari anak-anak tersebut."

""ABSTRAK"Skripsi ini membahas mengenai pembatalan perkawinan akibat salah sangka mengenai diri suami. Penelitian ini difokuskan pada analisis yang dilakukan terhadap putusan No. 1103K/Pdt/2014. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis dan pendekatan kualitatif. Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Kasus tersebut bermula dari diketahuinya hasil test DNA yang menyatakan bahwa Tergugat berjenis kelamin perempuan. Sebelum melakukan perkawinan dengan Penggugat, Tergugat telah merubah status jenis kelaminnya dari perempuan menjadi laki-laki. Mengenai perubahan status jenis kelamin tersebut, Tergugat tidak pernah memberitahu Penggugat. Kenyataan bahwa perkawinan tersebut adalah perkawinan antara sesama jenis dan terdapat salah sangka mengenai diri suami merupakan bukti tidak terpenuhinya syarat perkawinan sehingga perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Penulis menyarankan kepada setiap pasangan yang akan melangsungkan perkawinan untuk lebih terbuka kepada pasangannya."

---

""ABSTRACT"This thesis discusses an annulment of marriage due to misunderstand about the husband. The study focused on the analysis of the decision no. 1103 K Pdt 2014. This study uses a form of normative juridical research with research typology descriptive and qualitative approach. A marriage may be nullified by non fulfilment of the preconditions for marriage on the part of either of the parties. The case starts from the knowing of DNA test result stating that the gender status of the Defendant is female. Prior to his marriage to the Plaintiff, the Defendant had changed his gender status from female to male. Regarding the change of gender status, the Defendant never told about that to the plaintiff. The fact that the marriage is a same sex marriage and there is a misunderstand about the husband is proof of non fulfillment of marital terms in order for the marriage to be annuled. The author suggests to every couple who will held a marriage to be more open to the partner."

"Perkawinan adalah merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini memberikan sikap landasan tegas bahwa untuk menentukan sahnya suatu perkawinan adalah bila perkawinan tersebut telah dilakukan menurut hukum masing -masing agama dan kepercayaannya. Ada juga asas dalam perkawinan, yaitu asas kekal abadinya perkawinan, penyimpangan dari asas tersebut selain perceraian adalah pembatalan perkawinan yang merupakan tindakan pengadilan berupa keputusan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan itu tidak sah sehingga dianggap tidak pernah ada. Ada syarat dan alasan untuk melakukan pembatalan perkawinan dan hanya orang-orang tertentu yang diberikan hak untuk mengajukan pembatalan perkawinan dengan memenuhi batas waktu pengajuannya. Pembatalan tersebut berakibat terhadap kedudukan (status) anak. Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan melakukan tanya jawab spontan kepada instansi yang terkait untuk mencari jawaban terhadap masalah yang ada. Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa pembatalan perkawinan dilakukan bila perkawinan tidak memenuhi syarat materi dan formil, dan diajukan dengan memenuhi alasan sebagaimana ditetapkan undang-undang. Adanya batas waktu pengajuan hanya bila perkawinan dilakukan di bawah ancaman dan adanya salah sangka terhadap diri suami atau isteri sebelum perkawinan, sedangkan untuk alasan lain tidak ada batas waktu. Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan, sehingga mereka tetap berkedudukkan (berstatus) sebagai anak sah dan tetap mendapat haknya sebagaimana anak sah."

"Anak adalah generasi penerus yang akan memikul tugas yang diamanatkan bangsa kepadanya. Sebagai generasi penerus anak harus tumbuh dan berkembang dengan sehat baik secara jasmani maupun rohani. Pihak yang paling bertanggung jawab atas tumbuh kembang anak adalah orang tua. Tanggung jawab itu berupa pemeliharaan dan pendidikan anak. Apabila orang tua mengabaikan tanggung jawabnya tersebut, maka pengadilan dapat mencabut kekuasaan orang tua atas anaknya. Pencabutan kekuasaan ini menyebabkan hilangnya hak orang tua atas anak, tetapi tetap tidak mengurangi kewajiban orang tua untuk membiayai pemeliharaan serta pendidikan anaknya. Pencabutan kekuasaan orang tua walaupun tidak mengakibatkan hilangnya kewajiban orang tua terhadap anak, namun tetap harus ditentukan siapa yang akan mendidik, merawat serta memelihara anak tersebut. Pihak yang melaksanakan tugas ini disebut sebagai wali. Pengangkatan wali dapat dilak kan dengan tiga cara, yaitu berdasarkan wasiat, berdasarkan apa yang telah diatur oleh undang-undang atau dapat juga berdasarkan keputusan hakim."