Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu tujuan dari didirikannya Perusahaan Fasilitas Pembiayaan Sekunder Perumahan (Secondary Mortgage Facilities) adalah untuk mengatasi masalah pembiayaan perumahan yang dirasakan belum dapat memenuhi kebutuhan pendanaan yang memadai, upaya yang akan ditempuh dengan menggali dari sumber-sumber sekunder yang diharapkan dapat menunjang sistem pembiayaan perumahan yang berlaku saat ini. Tugas lembaga ini adalah 1. melakukan kegiatan usaha pembiayaan dalam bentuk fasilitas pembiayaan sekunder perumahan yaitu pinjaman jangka menengah atau panjang kepada bank yang memberikan KPR dengan jaminan berupa tagihan atas KPR dan hak tanggungan atas rumah dan atau tanah yang bersangkutan. 2. menghimpun dana masyarakat untuk membiayai kegiatan pembiayaan sekunder perumahan dengan menerbitkan surat berharga jangka panjang dan atau jangka pendek. Penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah dengan berdirinya lembaga ini perangkat peraturan-peraturan hukum sudah dapat cukup memadai apa tidak ? kalau belum maka akan dicari penerapan hukumnya dan atau membuat peraturan-peraturan baru sehingga dalam pelaksanaan kegiatan lembaga tersebut dimungkinkan persoalan hukum yang timbul sangat kecil."

"Kebutuhan akan perumahan dari tahun ke tahun terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah Penduduk, Pemerintah melalui program kerjanya telah merencanakan target pembangunan perumahan di Indonesia agar nantinya seluruh masyarakat Indonesia dapat memiliki rumah. Peranan Bank selaku pendana (Financier) yang memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk dapat memiliki rumah melalui faslitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Dana yang diperoleh Bank untuk membiayai fasilitas KPR yang berjangka panjang umumnya adalah berasal dari dana-dana berjangka pendek, seperti Deposito, Tabungan dan lainnya. Kesulitan untuk mendapat dana jangka panjang membuat Lukiditas Bank menjadi terganggu, terjadilah mismatch terhadap pendanaan KPR. Pemerintah telah lama memikirkan hal tersebut dimulai pada tahun 1993 dengan dibentuknya team dengan bantuan USAID, hingga tahun 1998, Pemerintah mengeluarkan peraturan SK Menkeu No. 1321KMK.01411998 tentang Perusahaan Fasilitas Pembiayaan Sekunder Perumahan dan akhirnya pada tahun 2005, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan_Hak Tanggungan sebagai satu-satu lembaga jaminan hak atas tanah di Indonesia merupakan suatu lembaga jaminan yang sering dipergunakan, selain lembaga jaminan lainnya oleh Bank selaku Pemberi Kredit (Kreditur) karena memberikan rasa kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada Kreditur sendiri maupun bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan, termasuk dalam pemberian fasilitas KPR. Hak Tanggungan adalah hak jaminan atas tanah yang hanya memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk menguasai secara yuridis, sebagai jaminan atas pelunasan utang debitur, dengan dilakukan eksekusi atas Hak Tanggungan jika Debitur wanprestasi. Secara prinsip Hak Tanggungan tidak mengalihkan kepemilikan terhadap obyek HT.Lembaga pembiayaan sekunder perumahan di Indonesia diilhami oleh lmbaga pembiayaan perumahan (Home Financing) dengan jaminan (baik benda bergerak maupun benda tetap, seperti property) yang sudah berjalan di negara-negara lain, khususnya Amerika Serikat dan Inggris, dengan terminologi Secondary Mortgage. Mortgage ataupun Secondary Mortgage dianut oleh negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon/Common Law, sedangkan Indonesia sendiri menganut sistem hukum Eropa KontinentaflCivi1 Law sekalipun tetap menerima pengaruh sistem hukum Anglo Saxon/Common Law. Mortgage merupakan Hak Jaminan dalam sistem hukum Anglo Saxon/Common Law yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menjadikannya sebagai jaminan ataupun menguasai atau memiliki obyek mortgage termasuk mortgage itu sendiri, sehingga dalam transaksi Second Mortgage dapat dijual kepada pihak lain melalui proses sekuritisasi (Mortgage Securitation). Pelaksanaan Secondary Mortgage Facility (SMF) di Indonesia dapat dilaksanakan dalam pembiayaan sekunder perumahan terhadap obyek jaminan hak atas tanah yang dibebani HT melalui proses peralihan kumpulan piutang KPR dengan akta Cassia. Sesuai dengan sifatnya sebagai assesoir dari Perjanjian pokok, maka Hak Tanggungan dalam pelaksanaan dalam pembiayaan sekunder perumahan di Indonesia juga turut beralih dan telah diatur dalam Pasal 1 6 UUHT tentang peralihan HT.Peranan Hak Tanggungan dalam pelaksanaan dalam pembiayaan sekunder perumahan di Indonesia sangatlah penting, dimarta akan memberikan kepastian hukum bagi kreditur bare yang nantinya akan bertindak sebagai pemegang HT, akan tetapi proses dan pelaksanaan peralihan Hak Tanggungan dalam pelaksanaan SMF bagi pembiayaan sekunder perumahan Indonesia ternyata banyak menemui kendala-kendala yang sangat berarti sehingga pelaksanaanya belum dapat berjalan optimal sebagaimana yang akan diharapkan."

"Saat ini, semakin banyak orang memilih bermukim di Kota Depok hingga proporsi komuternya tertinggi se-Indonesia. Hal tersebut memberikan dampak terhadap pembangunan wilayah itu, salah satunya yakni membangun perumahan untuk mengakomodasi populasinya yang meningkat. Peningkatan jumlah perumahan di Kota Depok tentunya harus diiringi pula dengan ketersediaan sarananya. Namun, standar tentang sarana perumahan di Indonesia disusun pada tahun 2003 kemudian disahkan pada tahun 2004 sehingga perlu diketahui kesesuaiannya dengan kebutuhan saat ini. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengevaluasi penyediaan sarana pada Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan. Tujuan penelitian ini yakni mengetahui kesesuaian ketersediaan sarana perumahan di lokasi penelitian dengan SNI tersebut, keberadaan implikasi sosio-spasial sarana perumahan di lokasi penelitian, dan keberadaan pengaruh ketersediaan sarana perumahan di lokasi penelitian terhadap kepuasan bermukim dan keinginan untuk pindah rumah penduduk setempat. Metode penelitian yang digunakan yakni metode campuran, terdiri atas metode kualitatif dan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sarana perumahan di Kota Depok masih tidak sesuai dengan SNI terkait. Selain itu, terdapat sarana perumahan yang perlu dan tidak perlu tercantum pada SNI tersebut berdasarkan kebutuhan informan. Lalu, sarana perumahan di Kota Depok memiliki implikasi sosio-spasial. Akan tetapi, ketersediaan sarana tersebut tidak terlalu memengaruhi kepuasan bermukim dan keinginan pindah tempat tinggal penduduk setempat. Meskipun begitu, pemerintah pusat perlu merevisi SNI terkait sarana perumahan berdasarkan kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini. Setelah itu, menghasilkan Undang-Undang (UU) baru yang mengharuskan pembangunan perumahan di Indonesia harus berdasarkan SNI terbaru tersebut. Kemudian, pemerintah pusat mensosialisasikan hal tersebut kepada pemerintah daerah. Lalu, pemerintah daerah menerapkannya pada peraturan daerah setempat kemudian mensosialisasikan hal tersebut kepada warga daerah setempat sehingga mereka menaatinya. Nantinya, semua developer dan arsitek membangun perumahan di Indonesia berdasarkan SNI terbaru tersebut. Masyarakat Indonesia juga menjadi kritis terhadap ketersediaan sarana perumahan. Peneliti yang ingin melanjutkan penelitian ini perlu memperluas sampel penelitian dan sarana perumahan yang belum disebutkan pada penelitian ini diperbanyak lagi.

---

Currently, more people are choosing to live in Depok City until its proportion of commuters is the highest in Indonesia. That matter gives an impact on the development of that area, one of which is building housing to accommodate its increasing population. The increasing in the number of housing in Depok City must be accompanied by the availability of that facilities. However, standards regarding housing facilities in Indonesia were drawn up in 2003 and then finalized in 2004 so it is necessary to know its suitability with current needs. Therefore, the author is interested in researching the provision of facilities in the Indonesian National Standard (Standar Nasional Indonesia abbreviated SNI) 03-1733-2004 concerning Procedure for Environment Housing Planning in Urban Area. The purpose of this study was to determine the suitability of the availability of housing facilities at the research location with mentioned SNI, the existence of housing facilities socio-spatial implications at the research location, and the influence of housing facilities availability at the research location on living satisfaction and the desire to change residence. The research method used is mixed methods, consisting of qualitative method and quantitative method. The research results show that housing facilities in Depok City are still not in accordance with the relevant SNI. Apart from that, there are housing facilities that need and do not need to be listed in the SNI based on the informant's needs. Then, housing facilities in Depok City have socio-spatial implications. However, the availability of these facilities does not really influence the settlement satisfaction and desire to move local residents. Even so, the central government needs to revise SNI regarding housing facilities based on the current needs of Indonesian society. After that, a new Law (UU) was produced which required housing construction in Indonesia to be based on the latest SNI. Subsequently, the central government socialized this matter to regional governments. Then, the regional government applies it to local regional regulations and then socializes this to local residents so that they obey it. In the future, all developers and architects will build housing in Indonesia based on the latest SNI. Indonesian society has also become critical of the availability of housing facilities. Researchers who want to continue this research need to expand the research sample and increase the number of housing facilities that have not been mentioned in this research."

"A. Latar Belakang: Bertempat tinggal di apartemen dapat dikatakan sebagai hal yang baru bagi penduduk Jakarta dan karena itu, baik disadari maupun tanpa disadari, para penghuninya membutuhkan proses penyesuaian diri baik penyesuaian diri di dalam lingkungan keluarganya maupun penyesuaian diri terhadap lingkungan di luar keluarga, antara lain tetangga yang seapartemen, di mana untuk selanjutnya akan berpengaruh pula pada kehidupan sosial budaya penghuni apartemen tersebut. B. Permasalahan: Proses penyesuaian diri bagi penghuni apartemen pertama-tama tentunya berkaitan dengan suasana rumah tinggal yang tidak lagi terletak langsung di atas sebidang tanah melainkan berupa rumah vertikal, yaitu beberapa tempat tinggal yang dibangun di sebuah gedung bertingkat. Demikian pula suasana antara satu keluarga penghuni dengan keluarga lainnya tentunya akan berbeda."

"Pembangunan perumahan di Indonesia, yang tumbuh pesat karena urbanisasi dan pertumbuhan penduduk, menghadapi kendala lahan, tenaga kerja, dan backlog perumahan. Meskipun inovatif, metode prefabrikasi modular terbatas oleh desain kurang menarik dan biaya tinggi, memperlambat pembangunan, merugikan produktivitas perusahaan konstruksi, dan menghambat pertumbuhan sektor konstruksi nasional. Tantangan ini terjadi di berbagai negara dan dipengaruhi oleh rendahnya pengetahuan, pola pikir konservatif, dan peraturan yang menghambat. Di Indonesia, tambahan masalah adalah kurangnya penguasaan metode prefabrikasi modular dan kesadaran akan manfaat jangka panjang. Penelitian kali ini mengidentifikasi inovasi penerapan prefabrikasi modular berbasis risiko dengan pendekatan ISO untuk meningkatkan kinerja proyek. Metodolgi yang dipakai adalah studi literatur dengan survey kuesioner serta validasi pakar bertahap. Penelitian menemukan dari 38 faktor risiko berdasarkan 4 proses penerapan metode prefabrikasi modular memiliki rerata asesmen risiko tinggi sehingga diajukan 5 inovasi sebagai upaya menurunkan evaluasi risiko. Penelitian ini menganalisis data dari beberapa literatur berbeda sehingga keterkaitan antar data rendah. Namun proses dan hasil dari penelitian ini dapat diandalkan untuk pemahaman penelitian selanjutnya. Penelitian ini mengkombinasikan usulan inovasi baru serta inovasi dari literatur luar yang memiliki potensi diaplikasikan di Indonesia sebagai optimalisasi efisiensi kinerja biaya penerapan metode prefabrikasi modular.

---

The development of housing in Indonesia, growing rapidly due to urbanization and population growth, faces challenges in terms of land, labor, and housing backlog. Despite being innovative, modular prefabrication methods are limited by unattractive designs and high costs, slowing down construction, harming the productivity of construction companies, and hindering the growth of the national construction sector. These challenges are prevalent in various countries and are influenced by low knowledge, conservative mindsets, and inhibiting regulations. In Indonesia, additional issues include a lack of mastery of modular prefabrication methods and awareness of long-term benefits. This research identified innovative risk-based applications of modular prefabrication with an ISO approach to improve project performance. The methodology employed includes a literature review, a questionnaire survey, and phased expert validation. The study found that out of 38 risk factors based on the 4 processes of implementing modular prefabrication methods, the average risk assessment is high. As a result, 5 innovations are proposed as efforts to reduce risk assessments. The research analyzed data from various literature, resulting in low interdata connectivity. However, the processes and outcomes of this research can be relied upon for further understanding in subsequent research. This study combined proposed new innovations with those from external literature that have the potential to be applied in Indonesia for optimizing the cost efficiency of modular prefabrication methods."

"Di Indonesia dan di Korea Selatan, pembiayaan sekunder perumahan dilakukan melalui sekuritisasi aset keuangan yang terdiri dari sekumpulan piutang yang berasal dari pemberian fasilitas kredit perumahan. Sekuritisasi tersebut juga menyebabkan hak tanggungan-hak tanggungan yang melekat pada sekumpulan piutang tersebut beralih karena hukum kepada penerbit efek beragun aset sebagai kreditur baru. Namun, beralihnya hak tanggungan tersebut harus tetap didaftarkan ke instansi terkait. Di Indonesia, pendaftaran pengalihan hak tanggungan harus dilakukan satu per satu ke kantor pertanahan terkait walaupun pelaksanaannya sudah dipermudah  dengan adanya ketentuan mengenai Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2019. Di sisi lain, di Korea Selatan sudah terdapat aturan yang mengenyampingkan kewajiban tersebut. Penerbit efek beragun aset hanya perlu melaporkan aset keuangan yang akan disekuritisasi kepada lembaga yang mengawasi pelaksanaan pembiayaan sekunder perumahan di Korea Selatan. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan perbandingan hukum dengan membandingkan pengaturan yang terdapat di Indonesia dan Korea Selatan terkait pengalihan hak tanggungan dalam rangka sekuritisasi aset. Kesimpulan dari penelitian ini adalah aturan di Korea Selatan lebih efisien dan lebih memberikan kepastian hukum bagi penerbit efek beragun aset sebagai kreditur.

---

In Indonesia and South Korea, secondary mortgage facility done through a process of securitization of financial assets consists of a group of claims originated from the issuance of housing loans. The securitization also caused the mortgages attached to the group of claims transferred, by law, to the issuer of asset-backed securities as the new creditor. However, the transfer of the mortgages must be registered to the relevance institution. In Indonesia, the transfer of the mortgages must be registered one by one to the relevance land office although the implementation has been made easier by Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik regulated in  Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2019. In the other hand, in South Korea, there is already a regulation that relieves the obligation. The issuer of asset-backed securities only has to report financial assets that will be securitized to the institution that supervises the implementation of secondary mortgage facility in South Korea. This research was conducted using the juridical-normative method with data obtained from literature studies. This research was conducted using a comparative law approach by comparing the arrangements in Indonesia and South Korea related to the transfer of mortgage rights in the context of asset securitization. The conclusion from this study is that regulation in South Korea are more efficient and provide more legal certainty for issuers of asset-backed securities as creditor."

"Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam pembangunan suatu rumah khususnya rumah sederhana terdapat komponen-komponen biaya yang menentukan seperti komponen biaya tanah, pematangan tanah, perijinan, infrastruktur, bangunan, overhead dan biaya lain-lain. Persentase masing-masing komponen biaya tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor dominan.Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi seberapa besar pengaruh dari faktor dominan tersebut terhadap persentase masing-masing komponen biaya dan untuk mengetahui faktor sensitif yang mempengaruhi kinerja biaya developer.Dari hasil analisis dengan tools SPSS versi 11.0 terhadap 30 sampel yang dilakukan diperoleh bahwa status hukum tanah, kontur tanah, dan, teknik membangun merupakan faktor yang mempengaruhi dalam pembangunan rumah sederhana. Sedangkan dari Simulasi Montecarlo dengan 3000 trials terhadap cash flow developer dihasilkan persen probabilitas profit developer sebesar 34.83% dengan faktor-faktor sensitif terhadap profit adalah eskalasi (68,2%), pemasaran (23.9%), bunga pinjaman (S.7%), administrasi KPR (0.8%) serta faktor perencanaan dan pengawasan (0.7%).

---

Identification of Cost Components Low Cost Housing That Influence Developer's Cost PerformanceShelter is one of the most basic human needs the fulfillment of shelter for society will increase as the living standard of that society increased. In one house construction especially for low cost housing there is cost components that will determination point like cost of land, cost of land treatment, cost of legality, cost of infrastructure, cost of building, overhead cost and etc. Each percentage is influenced by several factors.

This research's aim is to identify how large the impact from dominant factor for those cost above and to know the sensitive factors that influence developer's cost performance.

The analysis result with SASS version 11.0 as a tool to 30 samples that legal status of land; land contour and technique to construct the building are the factors that influence in low cost housing construction. While the result form Monte Carlo Simulation with 3000 trials to the developer's cash flow there is probability percentage for developer profit about 34.83% with sensitive factors to the profit are escalation (68.2%), marketing (23.9%), rate of loan (5.7%), credit administration (0.8%) and planning and surveillance (0.7%)."

"Arus globalisasi yang melanda ke segenap penjuru dunia ini mau tidak mau harus dihadapi dengan penuh optimis dan kesiapan dari semua unsur serta semua potensi yang ada. Perubahan yang cepat di bidang hukum, khususnya hukum perjanjian sekaligus menuntut perubahan dan pengembangan hukum yang cepat, dinamis dan aktual. Kontrak bisnis yang pada umumnya berbentuk baku senantiasa berkesan sebagai perjanjian yang tak seimbang. Hal ini melihat banyaknya fakta dalam berbagai model perjanjian baku sering didominasi dengan opsi yang menguntungkan salah satu pihak. Antara pihak yang mempunyai bargaining position yang kuat dengan pihak yang lemah bargaining position-nya yang hanya sekadar menerima segala isi kontrak dengan terpaksa. Menelaah hal tersebut di atas, maka perlu suatu kajian mengenai azas kebebasan berkontrak yang mengacu pada keseimbangan para pihak. Di sini muncul persoalan mengenai kebebasan berkontrak dalam suatu perjanjian baku. Selain itu dalam pelaksanaan perjanjian kadang-kadang terjadi suatu permasalahan berkaitan isi perjanjian tersebut baik karena tidak dilaksanakannya perjanjian tersebut yang disebabkan wanprestasi maupun karena suatu kejadian di luar kemampuan salah satu pihak. Dalam penulisan ini menjadi permasalahan adalah dapatkah asas kebebasan berkontrak diterapkan dalam perjanjian baku jual beli apartemen dan bagaimana bentuk perlindungan hukum jika dalam perjanjian jual beli apartemen terjadi pelanggaran perjanjian di antara para pihak? Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif, dengan tipologi penelitian yang bersifat evaluatif. Berdasarkan hasil penelitian pada GROUP GARURA PRIMA dapat disimpulkan bahwa asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian jual beli apartemen telah diterapkan dengan baik dimana calon pembeli diberikan kesempatan atau hak untuk melakukan negosiasi terhadap isi perjanjian jual beli. Disarankan agar perjanjian baku yang tidak seimbang dan merugikan salah satu pihak dinyatakan dapat dibatalkan, dan perjanjian baku tersebut dibuat secara otentik dihadapan Notaris yang juga berperan untuk mengawasi transaksi dengan perjanjian baku. "

"Rumah susun yang di bangun Pemerintah Kota Yogyakartaterletak di Kampung Cokrodirjan,kelurahan Suryatman,Kecamatan Danurejan,Kota Yogyakarta...."