Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan e-commerce tidak terlepas dari laju pertumbuhan Internet, hal ini mengingat Internet merupakan infrastruktur bagi e-commerce. Tak kurang dari 45 juta orang di dunia pada bulan Juli 1999 telah menggunakan Internet. Memang tak dipungkiri bahwa sejumlah pengguna Internet itu akan menggunakan jasa internet untuk melakukan transaksi E-commerce.E-commerce sebagai suatu perangkat transaksi perdagangan yang menggunakan teknologi yang cukup tinggi, tentunya dihadapkan oleh sekelumit permasalahan hukum yang kompleks. Tidak saja bagaimana hukum mengatur tentang sistem keamanan transaksinya, namun juga lebih jauh dan itu, bagaimana hukum menjamin perlindungan atas pihak-pihak yang terlibat di dalam transaksi e-commerce itu Secara garis besar permasalahan e-commerce dalam perlindungan konsumen muncul pada mekanisme pembayaran, kontrak dan perlindungan terhadap data-data individual konsumen yang diberikan kepada perusahaan atau pelaku usaha.Aspek hukum perlindungan konsumen terutama pada perlindungan terhadap hak-hak konsumen saat ini merupakan suatu perhatian yang mendapat tanggapan secara global, terutama bagi negara-negara yang mengaktualisasikan e-commerce ini sebagai bagian dari proses perdagangan. Perhatian ini cukup ditekankan mengingat telah banyaknya kasus yang menyebabkan terlanggarnya hak-hak konsumen dalam transaksi e-commerce. Berdasarkan analisa terhadap studi kasus yang dilakukan oleh Lembaga Konsumen Internasional, terjadi beberapa kasus pelanggaran terhadap hak-hak konsumen.Perlindungan terhadap hak konsumen untuk mendapat keamanan dalam transaksi e-commerce dapat dikaji dan perlindungan atas hak konsumen untuk mendapatkan keamanan dari sudut mekanisme pembayaran, kontrak dan perlindungan atas data-data individu konsumen yang diberikan kepada pelaku usaha. Sedangkan kajian atas analisa yuridis terhadap perlindungan terhadap hak konsumen untuk mendapat keamanan dalam transaksi e-commerce dilakukan dengan memperhatikan kajian atas peraturan perundang-undangan dan studi kasus, walaupun sampai saat ini Indonesia belum memiliki peraturan yang relevan yang mengatur tentang hal tersebut."

"Saat ini dunia dalam era globalisasi dan, mengalami perkembangan yang sangat pesat terutama dalam bidang teknologi. Dalam hal ini juga termasuk teknologi komunikasi. Perkembangan jasa komunikasi yang paling mutakhir adalah dalam penyelenggaraan jasa multimedia. Terobosan penting dalam bidang teknologi ini adalah penyatuan komunikasi dengan komputer yang biasa kita sebut dengan internet. Di samping perkembangan komunikasi, perdagangan juga mengalami perkembangan, yakni perdagangan yang dilakukan melalui internet yang lebih popular dengan nama e-commerce. Di masa yang akan datang, perdagangan melalui internet ini akan dapat menyaingi perdagangan secara konvensional karena e-commerce lebih efektif dan efisien. Namun dalam pelaksanaan e-commerce pada saat ini masih 'terdapat beberapa kendala, yakni dari masalah keamanan, masalah yurisdiksi dan solusi hukumnya. Perdagangan konvensional biasanya dituangkan dalam kontrak baku tertulis, namun dalam e-commerce dituangkan dalam kontrak baku online. Hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian mengenai Pengaruh kontrak baku online terhadap hubungan hukunl dan tanggung jawab perusahaan online pada konsumen e~commerce. Dalam penyusunan tesis ini, Penulis melakukan penelitian menggunakan teknik pengumpulan data Studi literatur, yaitu penelitian yang* mengkaji bahan-bahan hukum sekunder yang berupa. buku-buku kepustakaan, dokumen, maupun bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian Penulis. Dan data-data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif analisis dan selanjutnya dianalisis secara yuridis normatif berdasarkan norma hukum positif. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa kontrak baku dalam perdagangan biasa sama dengan kontrak baku dalam e-commerce hanya bentuk penuangannya saja yang berbeda. Dan Kontrak Baku Online dikatakan sah jika memenuhi syarat-syarat berkontrak menurut Pasal 1320 BW. Juga dalam pelaksanaan e-commerce masih tersandung dengan masalah keamanan dan masalah yurisdiksi. Dan dalam penuangan kontrak baku ini, pemerintah telah membuat peraturan yang melindungi para konsumen e-commerce yakni Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen."

"Teknologi dan informasi mengalami perkembangan yang sangat cepat. Pemanfaatan teknologi dan informasi dilakukan di berbagai bidang, salah satunya adalah di bidang perdagangan atau yang sering disebut dengan e-commerce. PT Global Digital Niaga merupakan pelaku usaha e-commerce yang mengelola blibli.com, sedangkan Nuansa Media selaku pengelola bukabuku.com. Kedua situs tersebut menjual produk salah satu produk utamanya adalah buku. Bukabuku.com dan blibli.com menerapkan prinsip efisiensi melalui pencantuman klausula baku pada perjanjian pembelian buku, hal ini dilakukan demi menghindari negosiasi yang berlarut-larut. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan batasan-batasan aturan mengenai klausula baku. Pada klausula baku yang ditetapkan oleh bukabuku.com dan blibli.com terdapat klausula yang bertentangan dengan aturan Pasal 18 UUPK sehingga dapat merugikan konsumen. Oleh karena itu klausula tersebut batal demi hukum dan pihak pengelola bukabuku.com dan blibli.com wajib menyesuaikan klausula-klausula baku tersebut dengan aturan UUPK.

---

Technology and information is developing very rapidly. Utilization of technology and information made in various fields, one of which is in field of trade or often called e-commerce. PT Global Digital Niaga is an e-commerce business that manages blibli.com, while Nuansa Media manages bukabuku.com. Both website sells one of its main products is books. Bukabuku.com and blibli.com applies the efficiency principle through the inclusion of standard clause on the online book purchase agreement, it is also being done to avoid lengthy negotiation.

The Law Number 8 Year 1999 regarding consumer protection (UUPK) gives limitation for the use of standard clauses. The standard clauses set by bukabuku.com and blibli.com contained clauses that are contrary to the Article 18 of UUPK that can harm consumers. Therefore the clauses are considered ?null and void? and the managers of bukabuku.com and blibli.com are obliged to accomodate their standard clauses within the regulation of UUPK."

"Eksistensi teknologi informasi dengan segala bentuk perkembangannya yang salah satunya telah dimanfaatkan dalam aktivitas e-commerce disamping menjanjikan sejumlah harapan, pada saat yang sama juga melahirkan berbagai permasalahan hukum. Pada kenyataannya permasalahan hukum yang muncul lebih banyak merugikan konsumen. Dalam rangka mewujudkan perlindungan konsumen, perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam mengenai e-commerce yang dapat ditinjau dari berbagai aspek khususnya aspek yuridis. Pokok permasalahan dalam penelitian ini antara lain mengenai apakah yang menjadi karakteristik aktivitas e-commerce hingga menjadi unsur khas dan pembeda dari perjanjian konvensional serta dampaknya terhadap permasalahan hukum yang muncul; mengingat sampai dengan saat ini belum ada regulasi yang secara khusus mengatur tentang e-commerce maka tindakan apa saja yang perlu di lakukan oleh pihak-pihak terkait dalam rangka memberikan perlindungan konsumen bilamana terjadi permasalahan hukum dalam aktivitas e-commerce/serta efektifitas KUH Perdata sebagai dasar hukum perjanjian maupun dasar hukum untuk menyelesaikan sengketa yang muncul dalam aktivitas e-commerce. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat yuridis normatif dengan memanfaatkan sumber bahan pustaka sebagai data sekunder. Pada prinsipnya aktivitas e-commerce tidak berbeda dengan perjanjian konvensional, yang membedakan hanyalah sarana yang dipergunaan. Belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur tentang e-commerce, bukan berarti terjadi kekosongan hukum, karena e-commerce akan diatur oleh hukum perjanjian non elektronik yang berlaku, yaitu Buku III KUH Perdata . Demikian pula bila terjadi sengketa, para pihak dapat mencari penyelesaiannya dalam ketentuan tersebut. mencermati perkembangan aktivitas e-commerce di Indonesia, maka untuk menjamin kepastian hukum dan upaya untuk mewujudkan perlindungan konsumen, sudah selayaknya bila pemerintah membentuk regulasi yang secara khusus mengatur tentang e-commerce serta memberlakukan standardisasi penyelenggaraan e-commerce bagi para pelaku usaha."

"Baru-baru ini muncul istilah cyber law. Cyber hukum muncul dalam merespon perkembangan pesat yang dinamis, khususnya di bidang teknologi informasi. Pada 21 April 2008, pemerintah Indonesia melalui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) telah menetapkan undang-undang tentang internet dan perdagangan elektronik (Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang internet dan transaksi elektronik). Perkembang teknologi informasi membawan cara transaksi yang sangat berbeda dari yang konvensional (tatap muka transaksi). Dalam era baru, transaksi dalam perdagangan terjadi melalui situs Web yang ditawarkan oleh beberapa penyedia layanan internet dan dikenal sebagai perdagangan elektronik atau e-commerce. Jenis transaksi ini tentu saja sedikit berisiko bagi konsumen. Dan hukum di internet dan perdagangan elektronik akan melindungi mereka."

"E-Commerce merupakan cara bisnis yang banyak digemari pengusaha belakangan ini karena cara ini memberikan banyak keuntungan, baik untuk perusahaan maupun konsumen. Zalora merupakan pelopor perusahaan e-Commerce B2C (Business-to-Customer) yang ada di Indonesia sejak awal tahun 2012. Penelitian ini mengambil objek konsumen website Zalora Indonesia yang berada di wilayah Jabodetabek, berusia antara 18-49 tahun, dengan latar belakang pendidikan minimal SMA, dan pernah berbelanja di website Zalora. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh kepercayaan konsumen dengan niat pembelian ulang mereka di website tersebut. Variabel-variabel terkait yang digunakan dalam penelitian ini adalah Trust, Reputation, Capability of Order Fulfilment, Website Quality dan Repurchase Intention. Responden dalam penelitian ini berjumlah 256 dan metode analisis yang digunakan adalah Structural Equation Modeling (SEM), diolah dengan program LISREL 8.70. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keseluruhan hipotesis penelitian diterima dan hal ini membuktikan bahwa peran mediasi kepercayaan memiliki hubungan yang signifikan dan positif dengan niat pembelian ulang.

---

E-Commerce is another way to do business which commonly used by entrepreneurs nowadays because it gives a lot of benefits; not only for the company, but also for the customers. Zalora is the first e-Commerce company for Business-to-Customers (B2C) in Indonesia since early 2012. This study took an object of customers from Zalora Indonesia website who live around Jabodetabek, 18-49 years old, have minimal education background in high school, and have experience of buying in Zalora’s website.

The purpose of this study is to see the influence of customers’ trust to their repurchase intention in Zalora’s website. Related variables that are used in this study are Trust, Reputation, Capability of Order Fulfillment, Website Quality and Repurchase Intention. The numbers of respondents who participate in this study are 256 and method of analysis that used in this study is Structural Equation Modeling (SEM), processed with LISREL 8.70 software.

The results of this study indicate that all of the hypotheses are accepted and this proved that role of mediating trust have significant and positive relationship to repurchase intention."

"Dalam beberapa tahun belakangan ini, terdapat semakin banyak pelaku usaha maupun orang pribadi yang menyadari manfaat yang ditawarkan oleh electronic commerce ("e-commerce") khususnya dalam hal efisiensi. Hal ini memegang peranan penting dalam mendorong volume transaksi e-commerce melalui Internet untuk berkembang secara signifikan. Perkembangan e-commerce ini kemudian kerap dilihat sebagai suatu katalisator bagi pertumbuhan ekonomi di masa mendatang dan terbentuknya kemampuan bersaing para pelaku bisnis itu sendiri. Hal ini selanjutnya menjadi tantangan baru bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan Negara melalui pengenaan pajak atas penghasilan yang diperoleh dari transaksi e-commerce. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisa konsep umum pajak dengan bertitik berat pada konsep pajak penghasilan versi OECD Model yang dapat diterapkan dalam konteks e-commerce.Asas perpajakan yang digunakan akan mempengaruhi perlakuan pajak mengenai siapa subjek pajaknya dan apa objek pajaknya. Bentuk usaha tetap (permanent establishment) adalah suatu terminologi yang digunakan dalam konteks perpajakan atas suatu badan usaha yang dipergunakan oleh Wajib Pajak Luar Negeri dalam menjalankan usahanya di negara lain. Suatu negara bare memiliki hak untuk mengenakan pajak atas penghasilan usaha (business profits) yang diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri apabila Wajib Pajak tersebut menjalankan usaha atau memperoleh penghasilan tersebut melalui bentuk usaha tetap di negara tersebut. Namun demikian, penentuan keberadaan BUT cukup sulit dilakukan khususnya dalam konteks kegiatan e-commerce oleh karena karakteristik dari transaksi itu sendiri. Dalam konteks transaksi e-commerce, penghasilan yang diperoleh umumnya dikategorikan sebagai laba usaha atau royalti. Sejauh mana laba usaha dapat dikenakan pajak oleh negara sumber dapat ditentukan dengan menerapkan prinsip atribusi (attribution principle) alas laba usaha. Permasalahan dapat timbul jika penghasilan yang diperoleh dari kegiatan e-commerce dikategorikan sebagai royalti. Di Indonesia, ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan masih kurang lengkap dalam mendefmisikan royalti. Hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan perselisihan antara otoritas pajak Indonesia dengan negara lainnya. Metode transfer pricing juga akan menjadi bagian dalam pembahasan ini karena kaitannya dengan proses atribusi laba usaha."

"Karya tulis ini membahas konsep dan rancangan sistem transaksi elektronik untuk kampus atau administrasi universitas, yang bersifat aman, terbuka, dan terotentikasi. sistem transaksi elektronik terbuka (open electronic transaction system) memungkinkan suatu transaksi elektronik dilakukan melalui jaringan komputer publik (public computer network), oleh karena itu masalah keamanan (security) terutama masalah privacy dari pihak-pihak yang bertransaksi menjadi sangat penting, demikian pula dengan masalah otentikasi (authentication). Tulisan ini mengusulkan penggunaan kartu mahasiswa sebagai alat untuk memperoleh berbagai fasilitas yang ditawarkan oleh institusi yang ada di lingkungan universitas, misalnya registrasi administrasi, registrasi akademik, perpustakaan, bank, dan laboratorium. Kartu mahasiswa tersebut menggunakan smart card, yaitu kartu yang memiliki chip yang memiliki kemampuan untuk menyimpan informasi dan kemampuan security. Penggunaan smart card yang dipadukan dengan teknik-teknik cryptography, protocol design, dsb. dapat memberikan solusi alternatif untuk memecahkan masalah keamanan (security) dan otentikasi (authentication) pada sistem yang terbuka (open). Peningkatan layanan kepada mahasiswa, kemudahan penegakan tertib administrasi oleh pihak universitas kepada mahasiswa, konlrol akses penggunaan fasilitas, dan penggunaan digital signature untuk berbagai dokumen elektronik adalah beberapa nilai tambah yang dapat diperoleh dari implementasi sistem yang diusulkan."

"Skripsi ini membahas tentang perilaku masyarakat Indonesia yang telah memiliki pengalaman berbelanja menggunakan Internet (online) dengan menggunakan kerangka Teori Tindakan Beralasan milik Fishbein dan Ajzen (1975). Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap masyarakat terhadap berbelanja online diukur menggunakan skala perceived innovation characteristics milik Moore dan Benbasat (1991). Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain konklusif dan merupakan penelitian replikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andrews dan Bianchi (2013) di Chili. Hasil penelitian menemukan bahwa masyarakat Indonesia memiliki intensi yang tinggi untuk meneruskan belanja online yang dipengaruhi oleh sikap yang positif terhadap berbelanja online dan pengaruh sosial dari lingkungan sosial di dunia nyata.

---

The study examines Indonesian consumers’ Internet purchasing behavior using the theoretical framework of Fishbein and Ajzen’s (1975) Theory of Reasoned Action. Factors that influence attitude of Indonesians who have purchased online before are measured with Moore and Benbasat’s (1991) perceived characteristics of innovation scale.

This study is a quantitative study with conclusive design and is a replication study from the previous study done by Andrews and Bianchi (2013) in Chile. This study found high intention of Indonesian’s towards continuing to shop online, which is influenced by their positive attitudes towards shopping online and positive social influence from their offline environments."

"Perkembangan teknologi saat ini menyebabkan perubahan pada cara berbisnis konvensional, dimana saat ini untuk melakukan jual beli dapat dilakukan melaluimedia internet. Jual beli barang bergerak melalui media elektronik dapat ditemui dalam perjanjian ekspor impor. Penjual dan pembeli dalam transaksi ekspor impor sering kali membuat perjanjian tanpa bertatap muka secara langsung dikarenakan adanya perbedaan jarak Negara. Oleh karena tidak bertemunya para pihak saat melakukan kesepakatan, maka dipertanyakan kapan lahirnya kontrak elektronik tersebut, keabsahan perjanjian melalui media elektronik dan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik. Selain itu, barang yang menjadi objek perjanjian ekspor impor memerlukan pertanggungan atau asuransi untuk ganti rugi atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak pasti.

---

Current technological developments lead to changes in the conventional way of doing business, which is now to make buying and selling can be done through the internet. Sale and purchase of goods moving through the electronic media can be found in the import-export agreement. Sellers and buyers in the export-import transactions often make agreements without direct face to face because of differences within the State. Therefore, no meeting of the parties when making a deal, is questionable; when the birth of the electronic contract, the validity of the agreement through the electronic media and the parties’ responsibility of the electronic system. In addition, the goods that become the object of export import agreement requires to be insured for compensation for losses incurred as a result of an uncertain event."