Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang balk (GCG) pada perseroan terbuka merupakan cerminan bahwa perusahaan dikelola oleh Direksi dan Kornisaris dengan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Hubungan yang tercipta antara Direksi dan Komisaris dalam menerapkan prinsip GCG adalah check and balances yang bertujuan untuk kemajuan dan kesehatan Bank Mandiri. Direksi berkewajiban untuk melaksanakan pengurusan perseroan, sedangkan Komisaris bertindak sebagai pengawas dan untuk memastikan pengurusan perseroan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank Mandiri sebagai suatu perseroan terbuka tunduk pada peraturan perundang-undangan yaitu UUPT, UUPM, dan UU Perbankan. Adapaun latar belakang dibentuknya pedoman pelaksanaan GCG di Bank Mandiri dikarenakan Direksi dan Komisaris Bank Mandiri memiliki kornitmen untuk menegakkan sistem perbankan yang sehat dan kuat di Indonesia. Penerapan GCG di Bank Mandiri juga untuk memenuhi tuntutan pilar ke-4 API yakni membentuk perbankan domestik yang kuat, dikelola dengan baik dan memiliki keahlian yang memadai. Penerapan GCG panting karena pengelolaan perusahaan yang baik dapat menarik minat dan kepercayaan investor, meningkatkan kinerja bank, euisiensi dan pelayanan kepada stakeholders, dan melindungi Bank Mandiri dari intervensi politik dan tuntutan hukum. Dalam menerapkan GCG di Bank Mandiri terdapat beberapa kendala yang dihadapi yakni baik dari faktor eksternal berupa pengumuman basil audit BPK yang mengindikasikan perbuatan kolusi dan korupsi Direksi Bank Mandiri dan ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan mengenai kerugian dalam pengelolaan kekayaan BUMN yang berbadan hukum perseroan yang identik dengan kerugian keuangan negara. Sedangkan kendala yang berasal dari faktor internal perseroan yakni fraud dan kurang berperannya fungsi Kornite Audit untuk membantu Komisaris dalam melaksanakan pengawasan terkait informasi keuangan dan efektivitas pemeriksaan oleh auditor eksternal dan internal. Untuk menghadapi kendala dalam penerapan GCG tersebut, pihak manajemen menempuh solusi-solusi sebagai berikut : Panama, memperbaiki image perusahaan, meningkatkan penerapan GCG dan memperkuat kapabilitas. Kedua, meningkatkan profesionalisme sumber Jaya manusia melalui sistem pengendalian internal berbasis risiko untuk mengawasi terjad i nya fraud dan memberdayakan fungsi Komite Audit."

"Laporan magang ini membahas mengenai penilaian tata kelola perusahaan pada PT XYZ untuk periode tahun 2013. PT XYZ merupakan salah satu perusahaan Persero. Dalam laporan ini dijelaskan mengenai kebijakan tata kelola PT XYZ, cara penilaian yang dilakukan oleh KAP RSM AAJ Associates dan ketidaksesuaian atas penilaian beserta rekomendasinya. Berdasarkan penilaian atas tata kelola perusahaan telah ditemukan adanya beberapa kriteria yang tidak dipenuhi perusahaan. Namun, analisis pada laporan magang ini menyimpulkan bahwa PT XYZ telah melaksanakan tata kelola perusahaan dengan baik.

---

This internship report explains about corporate governance assessment at PT XYZ for the year 2013. PT XYZ is one of the Persero company. This report describes about the corporate governance policy at PT XYZ, good corporate governance assessment way by RSM AAJ Associates, mismatch and recommendations. According to good corporate governance assessment, it has been found a few criteria are not met by the company. Nevertheless, this report conclude that PT XYZ has performed a good corporate governance."

"Laporan magang ini membahas mengenai Penilaian Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada PT XYZ. PT XYZ adalah perusahaan yang bergerak di bidang properti. Dalam laporan ini dijelaskan mengenai kebijakan tata kelola perusahaan PT XYZ, prosedur penilaian yang dilakukan oleh KAP MMM dan temuan atas penilaian beserta analisisnya. Berdasarkan penilaian atas tata kelola perusahaan ditemukan adanya beberapa kriteria yang hanya diterapkan secara parsial. Analisis pada laporan magang ini menyimpulkan bahwa PT XYZ telah menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dengan bagus secara normatif.

---

This internship report discusses about Good Corporate Governance Assessment at PT XYZ. PT XYZ is a property company. This report describes the corporate governance policy at PT XYZ, Good Corporate Governance Assessment procedures conducted by KAP MMM, findings and the analysis. According to Good Corporate Governance Assessment, it has been found few criteria that are partially implemented. This report concludes that PT.XYZ has implemented a normatively Good Corporate Governance."

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas mengenai penilaian penerapan tata kelola perusahaan pada PT KLM untuk tahun 2017. PT KLM merupakan salah satu anak perusahaan BUMN. Laporan ini menjelaskan mengenai kebijakan tata kelola PT KLM, cara penilaian yang dilakukan oleh KAP ABC, nilai yang diadapatkan oleh PT KLM, serta rekomendasi untuk peningkatan tata kelola PT KLM. Berdasarkan penilaian atas tata kelola perusahaan, telah ditemukan adanya beberapa peraturan yang tidak dipenuhi oleh perusahaan. Namun, dari analisis yang dibuat disimpulkan bahwa PT KLM telah menerapkan tata kelola perusahaan dengan baik.

---

ABSTRACTThis internship report explains corporate governance assessment at PT KLM for the year 2017. PT KLM is one of the subsidiaries of SOEs. This report contains analysis of PT KLM, the assessment method that is done by KAP ABC, the result value earned by PT KLM, and the recommendation based on analysis to improve PT KLM rsquo;s management. Based on the corporate governance assessment, there are several indicators which do not meet the regulation. However, from the analysis made, it is confirmed that PT KLM has introduced good corporate governance. "

"Some weakness in corporate governance in 1980 in America and England, make it urgent to reform corporate governance in order to guarantee stakeholders for good business competition. Good governance is a guideline for companies to actualizes goals and governance. Application of good governance still not fully done by many company because this principle was not binding as a legal rules. This principle applied only as non-explicitly guideline by companies. This situation discourage good governance in practice. Legal construction is important to legitimate good corporate governance as a rule that should be obeyed by companies organs. Companies obligated to manifest principle of good corporate governance as legitimate rules."

"Laporan magang ini membahas analisis pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan pada PT XYZ, analisis dilakukan dengan menggunakan metode self assessment berdasarkan peraturan B.I dan KNKG. PT XYZ merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara. Dalam laporan ini dijelaskan mengenai kebijakan tata kelola PT XYZ dan temuan atas penilaian beserta analisisnya. Berdasarkan penilaian atas tata kelola perusahaan telah ditemukan adanya beberapa kriteria yang tidak dipenuhi perusahaan. Namun, analisis pada laporan magang ini menyimpulkan bahwa PT XYZ telah menjalankan Tata Kelola Perusahaan dengan sangat baik dan benar.

---

This internship report discusses about Corporate Governance Assessment at PT XYZ. PT XYZ is one of the State-owned Enterprises. This report describes about the corporate governance policy at PT XYZ, good corporate governance assessment procedures conducted by RSM AAJ Associates, findings and the analysis. According to Good Corporate Governance Assessment, it has been found a few criteria are not met by the company. Nevertheless, this report conclude that PT.XYZ has performed a Good Corporate Governance."

"Penerapan prinsip dasar Good Corporate Governance ini pada proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Group PFA diharapkan mampu memberikan pelayanan yang memuaskan kepada para rekanan atau vendor. Melalui penerapan prinsip dasar Good Corporate Governance ini, Group PFA dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk berlaku adil (Fairness) dalam pelaksanaan pengadaan , transparan (Transparency) dalam memberikan informasi tentang Iingkup, tatacara dan kriteria pengadaan , patuh (Responsible) pada peraturan yang berlaku dan memiliki sistem pencatatan yang dapat dipertanggungjawabkan (Accountable) yang jelas dan tegas. Dengan demikian, penerapan konsep Good Corporate Govemance diharapkan mampu memberikan kualitas Iayanan yang baik sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kepuasan para rekanan atau vendor.Berdasarkan kondisi yang melatarbelakangi tersebut, maka peneiitian ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu 1) Untuk mengetahui kondisi peiaksanaan Good Corporate Governance, yang terdiri dari prinsip Fairness, Transparency, Accountability dan Responsibilty, yang terdapat di Group PFA PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa, 2) Untuk mengidentitikasi tingkat kepuasan vendor pada proses pengadaan barang dan jasa di Group PFA PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang ada saat ini, dan 3) Untuk menjelaskan pengaruh penerapan Good Corporate Govemance berpengaruh terhadap tingkat kepuasan vendor dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Group PFA PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Untuk mencapai beberapa tujuan ini, penelitian ini meiibatkan 79 orang responden yang berasal dari para vendor. Adapun teknik analisis yang digunakan adalah Teknik Distribusi Frekwensi, Teknik analisis Rentang Kriteria dan Teknik Korelasi Rank?s Spearman.Sebagai hasil dari analisis yang digunakan dalam penelitian ini diperoteh beberapa kesimpulan, yaitu bahwa kondisi penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam proses pengadaan barang dan jasa di Group PFA PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk secara umum cenderung tidak baik atau masih belum optimal. Dilihat dari tingkat kepuasan para vendor yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa di Group PFA PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk terindikasi adanya kecenderungan ketidakpuasan para vendor tersebut terhadap kondisi yang ada saat ini. Selanjutnya dari hasil analisis korelasi terindikasi bahwa terdapat korelasi antara penerapan Good Corporate Governance dengan tingkat kepuasan vendor dalam proses pengadaan barang dan jasa di Iingkungan Group PFA PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Selanjutnya, jika penerapan Good Corporate Governance tersebut dirinci menurut prinsip-prinsip yang ada di dalamnya, terindikasi kuat bahwa prinsip-prinsip dalam penerapan Good Corporate Governance (fairness, transparency, accountability, dan responsibility) pada proses pengadaan barang dan jasa di Group PFA PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk tersebut memiliki korelasi atau hubungan dengan tingkat kepuasan vendor.Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dapat diindikasikan perlunya prioritas pembenahan kondisi penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance untuk meningkatkan tingkat kepuasan vendor yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa di Iingkungan Group PFA PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Adapun prioritas pembenahan dalam penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepuasan vendor, yaitu 1) Prioritas I adalah pembenahan transparency, 2) Prioritas II adalah pembenahan faimess, 3) Prioritas III adalah pembenahan responsibility, dan 3) Prioritas IV adalah pembenahan accountability.Berdasarkan hasil temuan tersebut disarankan untuk dilakukan penelitian sejenis dengan cakupan dan ruang lingkup yang Iebih Iuas agar diperoleh gambaran yang komprehensif tentang tingkat efektivitas penerapan Good Corporate Governance di berbagai unit kerja atau bidang yang terdapat di Iingkungan organisasi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Melalui gambaran yang komprehensif tentang kondisi penerapan Good Corporate Governance dimungkinkannya untuk dilakukan upaya pembenahan yang Iebih spesifik sesuai kondisi dan karakteristik unit kerja atau bidang tugasnya."

"ABSTRAKPenerapan tata kelola perusahaan di perusahaan publik merupakan suatukeharusan guna melindungi pemegang saham dari kepentingan terselubungmanajemen dan juga melindungi pemegang saham minoritas dari tindakankesewenang-wenang pemegang saham mayoritas.Penelitian ini bermaksud untuk melakukan evaluasi penerapan tata kelolaperusahaan PT Bank Syariah Mandiri dengan menggunakan gap analysis dalamrangka melaksanakan penawaran saham perdana. Gap analysis dilakukan denganmembandingkan penerapan tata kelola perusahaan saat ini dengan (a) lima prinsiptata kelola perusahaan sesuai dengan PBI no.11/33/PBI/2009, (b) lima pilar tatakelola perusahaan untuk perusahaan penyedia jasa keuangan sesuai denganIslamic Financial Services Board dan (c) Keputusan Ketua Bapepam-LK no.KEP-431/ BL/2012.Penelitian ini menyimpulkan bahwa PT Bank Syariah Mandiri telah memilikifondasi tata kelola perusahaan yang baik untuk menjadi perusahaan publik, namunmasih memerlukan penguatan sistem, infrastruktur dan proses partisipasi publikguna melakukan pengawasan kepatuhan syariah.Sembilan poin rekomendasi ditawarkan dalam penelitian ini yaitu (a) menyusunprosedur kerja sesuai standar IFSB, (b) melakukan pembentukan unit audit syariahinternal, (c) melakukan rekrutmen pegawai untuk mengisi Sharia ComplianceDepartment, (d) menyertakan jumlah rapat dan opini syariah dalam KPI DewanPengawas Syariah (DPS), (e) melakukan pengembangan anggota DPS dan ShariaCompliance Department, (f) menyelenggarakan forum public guna mengevaluasiOpini Syariah, (g) mengungkapkan keterkaitan keluarga/perusahaan anggota DPSdalam laporan tahunan, (h) meningkatkan peran kepatuhan syariah oleh DPS dan(i) mengoptimalkan sistem kontrol internal.

---

ABSTRACTThe implementation of corporate governance among public companies ismandatory as it protects the shareholders from management’s vested interest andalso protects minority shareholder from arbitrary decision of majority shareholder.This research aims to evaluate the implementation of corporate governancepractice in PT Bank Syariah Mandiri in order to undertake initial public offering(IPO). Gap analysis was conducted to compare current practice of corporategovernance with (a) five principles of corporate governance vide. BI Regulationno.11/33/ PBI/2009 (b) five pillars of corporate governance according to IFSB forInstitution offering financial services, and (c) decree of Bapepam-LK Chairmanno.KEP-431/ BL/2012.This research concludes that PT Bank Syariah Mandiri has implemented a solidcorporate governance foundation to transform itself to become a public company,yet still need the system, infrastructure and public participation to ensure thatsharia policy has been set in place consistently.Nine points of recommendations was proposed: (a) construct key terms andoperating procedures consistent with IFSB framework, (b) create internal shariaaudit department, (c) recruit manpower to fill the position of Sharia ComplianceDepartment, (d) include meeting participation and sharia resolution published asSharia Board’s KPI, (e) develop members of Sharia Board and Sharia ComplianceDepartment, (f) explain sharia resolutions published in the annual report, (g)disclose related family/company of Sharia Board member in the annual report, (h)increase Sharia Board’s role in sharia compliance functions and (i) optimalizeinternal control in order to decrease fraud."

"Krisis ekonomi yang melanda Asia khususnya Indonesia pada pertengahan tahun 1997 diyakini karena lemahnya penerapan Good Corporate Governance (GCG) di dalam sistem perbankan nasional dan korporasi kita. Tesis ini membahas mengenai penerapan Good Corporate Governance (GCG) di Indonesia dimana dapat didorong dari dua sisi, yaitu etika dan peraturan. Penelitian yang dikembangkan adalah penelitian normatif.Hasil dari penelitian ini, pada dasarnya dari sisi peraturan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah menerapkan prinsip-prinsip dasar GCG yaitu transparansi, kewajiban, pertanggungjawaban, kemandirian dan yang terakhir kewajaran dan kesetaraan. Akan tetapi karakteristik Perseroan di kawasan Asia Tenggara khususnya Indonesia adalah tingginya konsentrasi kepemilikan dan pengendalian pada sekelompok keluarga/grup usaha. Sebagaimana yang terjadi di dalam manajemen Bank X dimana pemegang saham pengendali ikut dalam mencampuri urusan operasional Perseroan yaitu dengan mempengaruhi kebijakan manajemen Perseroan. Atas tindakannya tersebut pemegang saham telah melanggar prinsip akuntabilitas yang berujung tidak independe-nya masing-masing Organ Perseroan.

---

Economy crisis that hitted in Asia especially Indonesia in the middle of the 1997 believed because the weakness application of Good Corporate Governance (GCG) in our national banking system and our corporation. This thesis focus to the application of good corporate governance (GCG) in Indonesia where pushed from two sides, that is ethics and regulation. This research uses normative research.

The result of normative research, basically from regulation side, Limited Liability Regulation Number 40th,2007 has applied base principles GCG that is Transparency, Accountability, Responsibility, Independence and Fairness. But the characteristics of company at south east asia especially indonesia is highly property concentration and control by group family / group business. In the same manner as happened in X Bank management where does controller shareholder get involved in company operational activity with influence company management policy. Cause of his action, shareholder has broken accountability principle pointed each of Organ Perseroan can not work independent."