Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan perbankan syariah yang signifikan di Indonesia pada saat ini telah memunculkan kemungkinan adanya berbagai penafsiran yang berbeda-beda terhadap berbagai produk dan jasa keuangan yang ditawarkan oleh bank-bank syariah yang ada. Atas keadaan tersebutlah, Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah diterbitkan oleh Bank Indonesia, dengan maksud untuk memberikan pedoman atas berbagai produk dan jasa keuangan yang saat ini ditawarkan oleh bank-bank syariah di Indonesia.Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah diterbitkan dengan tidak hanya berisi ketentuan-ketentuan atas bentuk-bentuk berbagai produk dan jasa keuangan syariah yang saat ini ditawarkan oleh bank-bank syariah di Indonesia.Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah juga menetapkan ketentuan-ketentuan dasar perdata Islam yang bersifat fundamental. Salah satu dari ketentuan perdata Islam tersebut adalah larangan dalam melakukan transaksi yang mengandung unsur Maysir, yang oleh Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah didefinisikan sebagai transaksi yang mengandung unsur perjudian, untung-untungan atau spekulaeif yang tinggi. Atas pelarangan bagi bank syariah untuk melakukan transaksi yang mengandung unsur Maysir tersebutlah, penulis melakukan berbagai pembahasan. Pembahasan pertama yang dilakukan oleh penulis adalah pembahasan atas aspek-aspek perbankan syariah sebagai objek dalam penelitian ini. Pembahasan berikutnya adalah pembahasan alas ketentuan Maysir dalam hukum Islam yang kemudian diikuti dengan pembahasan ketentuan Maysir dalam transaksi perbankan syariah di Indonesia dalam kaitannya dengan penerapan manajemen risiko bagi bank-bank syariah yang berbentuk Bank Umum. Pembahasan akhir dalam penelitian ini adalah pembahasan transaksi derivatif sebagai transaksi yang merupakan salah satu instrumen manajemen risiko yang terkait erat dengan variabel pasar, ditinjau dari perspektif prinsip-prinsip perbankan syariah. Kemudian penelitian ini ditutup dengan bab penutup yang berisikan kesimpulan yang didapat dari penelitian ini serta saran-saran penulis atas berbagai permasalahan yang terurai dalam penelitian ini."

"Dalam rangka menanggapi perkembangan perbankan syariah yang signifikan, Bank sentral memerlukan instrumen moneter syariah untuk melaksanakan kebijakan moneternya. Instrumen moneter syariah yang dimaksud adalah Sertifikat Wadiah Bank Indonesia atau yang disingkat SWBI. SWBI merupakan piranti sarana penitipan jangka pendek yang menggunakan prinsip titipan wadi 'ah yad dhamanah. Dalam transaksi wadi'ah yad dhamanah, Bank Indonesia memperoleh manfaat penerbitan SWBI sebagai piranti pengendalian uang beredar sehingga dapat memberikan bonus ('athaya) sepanjang tidak diperjanjikan sebelumnya.Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui faktor - faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) bank-bank syariah, mengidentifikasi bagaimana faktor - faktor tersebut mempengaruhi jumlah permintaan SWBI. Pada teori permintaan instrumen sekuritas dinyatakan bahwa permintaan suatu sekuritas dipengaruhi oleh yield sekuritas itu sendiri, yield sekuritas substitusinya, ketersediaan pasar sekunder untuk menjual kembali sekuritas tersebut dan faktor lain yang secara logik dapat mempengaruhi. Untuk suatu sekuritas moneter yang Islami terdapat faktor yang menjadi ciri khas yang dapat mempengaruhi permintaan suatu sekuritas Islami yaitu persepsi dan dorongan spiritual.Untuk analisis kuantitatif pada kali ini digunakan alat analisis regresi berganda dengan terlebih dahulu mengidentifikasi variabel-variabel berdasarkan pada teori permintaan dan inforrnasi yang diperoleh dari berbagai ketentuan dan wawancara. Dari hasil identifikasi, diketahui bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan SWBI selain faktor yield SWBI yaitu bonus SWBI dan yield sertifikat substitusi SWBI yaitu tingkat bagi hasil IMA seperti dengan yang telah dikemukakan pada teori permintaan suatu sekuritas, faktor lain tersebut adalah DPK dan Pembiayaan, dua faktor ini merupakan faktor permintaan SWBI yang erat kaitannya dalam Manajemen Dana Likuiditas Bank.Dari hasil analisis menggunakan model regresi, diketahui bahwa faktor yang signifikan mempengaruhi jumlah kepemilikan SWBI oleh bank-bank syariah adalah Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor likuiditas Iebih sebagai alasan ketimbang faktor untuk memperoleh keuntungan pada Permintaan SWBI Perbankan Syariah.

---

In order to respond significant syariah banking, Central Bank requires syariah monetary instrument for implementing its monetary policy. Such syariah monetary instrument is Certificate of Wadiah Bank Indonesia or abbreviated with SWBI, it is instrument for short term deposit using principle of Wadi 'ah yad dhamamah. By such transaction Bank Indonesia will get benefit for issuing SWBI as instrument for controlling money circulation., hence, it may give bonus ('athaya) unless it had been agreed previously.

The objective of this thesis is for knowing what factors influencing the demand of Certificate of Wadiah Bank Indonesia (SWBI) from syariah bank and identifying how those factors will influence total SWBI demand.

In theory on security instrument demand stated that any security demand may be influenced by yield of such self security, yield of its security substitution, the availability of secondary market for reselling such security and other factor may influence it logically. Any monetary security following Islamic law, specifically, there is character may influence security demand, those are perception and spiritual motives.

For quantitative analysis herein having been used double regression analysis but previously, it identify variables based on demand theory and information obtained from some requirements and interviews. Prom identification results had been known that there are some factors influencing SWBI demand other than yield factor of SWBI, i.e SWBI bonus and yield of substitution certificate of SWBI, eg, rate of sharing revenue of IMA as had been revealed by security demand theory, such other factor is DPK or finance, these two factors as factor of SWBI demand having close relation with Managerial Fund of Bank Liquidity.

From analysis results using regression model it had been known that significant factor influence total SWBI ownership by syariah banks is Third Party Fund and Finance. lt indicates that liquidity factor just more than getting benefit from SWBI demand of Syariah Bank."

"Current islamic banking in Indonesia is experiencing a significant growth. Up to February, 2013 the number of Islamic banks is as much as 35 banks which consist of 11 islamic banks and 24 islamic business units. This indicates that public interest in islamic banks is quite large and is projected in coming years will continue to increase along with the increasing moslems’ awareness of and need for usury-free banks. In islamic banking activities, any product will not be released from its contract. This study aims to determine the concept of contract in islamic law, principles used in islamic banking operations as well as the implementation of the murabaha contract in Islamic banking."

"Skripsi ini bertujuan untuk membahas dan menjelaskan tentang akad musyarakah dalam lingkup bank umum syariah di Indonesia. Analisis difokuskan pada kalusul jaminan pengembalian modal dalam akad musyarakah di Bank ABC dan Bank XYZ. Bentuk yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah yuridis normatif, yang mana penulis melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank ABC dan Bank XYZ dalam praktiknya mencantumkan jaminan pengembalian modal di dalam akad musyarakah kepada para nasabahnya. Ketentuan tersebut tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Standar Internasional The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) tentang Musyarakah, dimana ketentuan tersebut berpotensi merugikan nasabah. Penelitian ini menyarankan agar Bank ABC dan Bank XYZ dalam melakukan pembiayaan musyarakah harus memastikan kepatuhan terhadap hukum positif. Lebih lanjut, klausul jaminan pengembalian modal pada akad musyarakah di Bank ABC dan Bank XYZ tersebut mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum karena melanggar syarat sah objektif sebuah perjanjian.

---

This thesis aims to discuss and explain the musyarakah contract within the scope of sharia commercial banks in Indonesia. The analysis focuses on the capital return guarantee clause in the musyarakah contract at Bank ABC and Bank XYZ. The form of research used by the author in this thesis is juridical normative, whereby the author researches applicable laws and regulations. The typology of this research is analytical descriptive. The results of this research show that Bank ABC and Bank XYZ in practice include a capital return guarantee clause in their musyarakah contract with their customers. The capital return guarantee clause is not in accordance with the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) and the International Standard of The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) concerning Musyarakah, in which the clause has the potential to harm customers interest. This research suggests that Bank ABC and Bank XYZ, in conducting musyarakah contract, must ensure the compliance with positive laws. Furthermore, the capital return guarantee clause in musyarakah contract at Bank ABC and Bank XYZ resulted in the contract being null and void because it violated the objective legal conditions of an agreement."

"Sukuk Negara atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) diterbitkan untuk membiayai anggaran negara, termasuk pembiayaan pembangunan untuk pengembangan proyek-proyek negara. Sesuai dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2008 tentang SBSN, penerbitan dan penjualan SBSN membutuhkan berbagai organ, yaitu agen pembayar, agen penata usaha, dan terutama agen penjual. Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memungkinkan Bank Umum Syariah untuk melakukan aktivitas bukan hanya sebagai agen penjual, tetapi juga sebagai agen pembayar dan agen penata usaha. Pengaturan mengenai peran Bank Umum Syariah sebagai agen telah sukses diimplementasikan sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan terkait. Namun, tanggung jawab hukum Bank Umum Syariah sebagai agen penjual terbatas pada tanggung jawab terhadap pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab atas penerbitan dan penjualan SBSN, dan oleh karena itu membebaskan agen penjual dari segala tuntutan yang mungkin timbul dari pihak ketiga atau pemilik SBSN. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat menyusun dan memberlakukan peraturan yang berisi ketentuan tentang tanggung jawab hukum agen penjual terhadap investor, mengingat kurangnya ketentuan yang mengatur kewajiban agen penjual terhadap investor. Skripsi ini ditulis menggunakan pendekatan hukum normatif yang memberikan analisis deskriptif dari data sekunder dan didukung oleh data primer yang diperoleh melalui wawancara.

---

Sovereign Sukuk or State Sharia Bonds (SBSN) is issued in order to finance state budget, including financing construction for development of state projects. In accordance with Law No.19 Year 2008 on Sovereign Sukuk, the issuance and sales of sovereign Sukuk require the assistance of various organs, namely; paying agent, administrative agent and especially a selling agent. Law No.21 Year 2008 on Sharia Banking allows Sharia Commercial Bank to perform not only as a selling agent, but also a paying agent and an administrative agent. The provision of the role of Sharia Commercial Bank as agents has been successfully implemented in accordance with related laws and regulations. However, the legal responsibility of Sharia Commercial Bank as a selling agent is limited to the responsibility towards the government. The Government is responsible for the issuance and sales of the Sovereign Sukuk, and therefore free the selling agent of any possible claims arising from third parties or Sovereign Sukuk holders. Hence, the government shall draft and enact regulation which contained the provision on selling agents legal responsibility towards the investors, considering the lack of provision governing the liability of selling agent towards investors. This thesis is written in a normative legal approach providing descriptive analysis from secondary data and supported by primary data obtained through interviews. "

"At the end of twentieth century there were acquisition dominated business transaction within national scale and also international scale. In the international term there is known acquisition across border. corporate acquisition is one amongst many business strategies for developing corporation within home country and abroad without necessitated to set up a new legal business entity. Acquisition becomes a faster and easier selection in getting financial return. A rampant acquisition of corporation at this moment need to be supervised closely and carefully by many parties since the trend of dominant acquisition many break Antimonopoly Law and Banking law as happening with Maybank acquisition of BII. There is indication that the acquisition of BII's shares have broken Bank Indonesia regulation concerning single presence policy on Indonesia Banking. Nevertheless until now, the growing activities of shares acquisition across border have not comprehensively been regulated yet into regulation of Limited Corporation Law, Antimonopoly Law and Indonesia Banking Law."

"ABSTRAKUntuk mencapai program akselerasi perbankan syariah, Bank Indonesia telahmenargetkan agar perbankan syariahdiakhir tahun 2008 dapat menyalurkanpembiayaan kapada masyarakat sebesar Rp.65.950.000.000.000,- tapi ternyatarealisasinya hanya bisa dipenuhi sebesar Rp.38.195.000.000.000,- atau hanya tercapaisebesar 55%nya sehingga perlu penelitian tentang analisis faktor-faktor yangmcmpengaruhi pcnyaluran pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesiamenggunakan Multiple Linier Regression dengan metode OLS (Ordinary LeastSquare) guna bisa mcmberikan soiusi bagi perkembangan perbankan syariah diJndonesia.Variabcl-variabel independen yang digunakan adalah Sertifikat Wadiah BankIndonesia (SWBI), Non Performing Financing (NPF), equivalent rate pembiayaan(ERPYD), equivalent rate Dana Pihak Ketiga (ERDPK), dan tingkat inflasi Indonesia(Inflasi) yang kesemuaqya dari sisi kebijakan moneter dan perbankan, sedangkanyang menjadi variabel dependennya adalah Pcmbiayann yang diberikan (PYD).Hasilnya menunjukkan bahwa SlBI dan 1LTF mempengaruhi secara signifikanterhadap pembiayaan yang diberikan. Sedangkan equivalent rate pembiayaan,equivalent rate dana pihak ketiga dan tingkat inflasi. temyata tidak signifikanmempengaruhi penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia.

---

AbstractIn order to achieve the sharia banking acceleration program~ Bank of lndonesiafuls targeted that by the end of2008 the sharia banking should channel a total financeofRp 68,950,000,000,000, however, !he realization was only Rp 38,195,000,000,000or only around 55 % of the target. Thus, it is important to analyze the factorsaffecting the financing provided by sharia banking in order to provide solutions forthe development of sharia banking in Indonesia. This study used Multiple LinearRegression with OLS (Ordinary Leas/ Square) method.The independent variables were Wcdiah Certificate of Bank of Indonesia(SWBI), Non Performing Financing (NPF). equivalent rate financing (ERPYD),equivalent rate of the third party (ERDPK), and inflation rate of Indonesia that werefrom the monetary and banking policy side, while the dependent variable was thegiven financing (PYD). The result showed that SWBI and NPF affected the givenfinancing significantly. Meanwhile, ERPYD, ERDPK, and inflation rate did notsignificantly affect the financing provided by sharia banking in Indonesia."

"The global crisis has caused business world or corporations in Indonesia with difficulties in continuing their business activities which certainly influencing their inability to pay their bank loans. Restructuring as one method of bank loan recovery in case that the difficulty caused by equity factor. The restructuring method starts reviewing the company's equity condition, either equity in forms of short term loan or lease financing accompanied by rescheduling and reconditioning. With restructuring, Banks and borrowers are bound by clauses in special consensus written known as restructuring agreement."