Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Surat Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117IM-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance (GCG) pada BUMN mendefinisikan Corporate Governance sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilainilai etika.Dilingkungan BUMN, Kementerian BUMN menerbitkan Keputusan yang mewajibkan kepada Perusahaan BUMN untuk menerapkan praktek-praktek GCG secara konsisten dan atau menjadikan GCG sebagai landasan operasionalnya. PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), sebuah Perusahaan Asuransi kerugian milik BUMN yang didirikan oleh Pemerintah berdasarkan PP No.1/1971 tanggal 11 Januari 1971 dimana modal dasar berasal dari Pemerintah Indonesia cq. Menteri Keuangan RI dan Bank Indonesia, sejak akhir tahun 2002 telah menerapkan GCG.Tesis ini membahas langkah-langkah yang telah dilaksanakan dalam persiapan hingga penerapannya serta evaluasi terhadap hal-hal apa saja dampak positif yang sudah dicapai termasuk hal apa saja yang masih harus diperbaiki dikemudian hari. Dari hasil penerapan tersebut terlihat bahwa pengelolaan kegiatan usaha PT Asknindo pada umumnya telah dilakukan berdasarkan Prinsip-prinsip GCG serta juga telah ada perbaikan dalam berbagai aspek khususnya dalam analisa Seleksi Risiko dari Kredit dimana dengan telah dibentuknya Unit Khusus Managemen Risiko."

"Pada kenyataannya menunjukkan bahwa usaha Bank dalam membantu pengusaha kecil melalui kredit sering kali mengalami berbagai hambatan, yang berpangkal dari kurangnya jaminan yang dapat diberikan oleh pihak yang memerlukan kredit. Menyadari akan hal tersebut, maka Bank berusaha agar ada pihak lain yang bersedia betindak sebagai penjamin , sehingga Bank dapat memberikan kreditnya kepada pengusaha-pengusaha kecil yang tidak mampu menyediakan jaminan yang cukup. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1971 tentang Penyertaan Moda l Negara R.I . untuk pendirian perseroan dalam bidang Perasuransian kredit, maka berdirilah PT. Asuransi Kredit Indonesi a (PT. Askrindo). Dengan adanya PT. Askrindo sebagai penanggung yang bersedia menanggung kerugian yang diderita oleh Bank, maka Bank dapat menggunakan jasa pertanggungan dari PT. Askrindo. Dan PT. Askrindo dalam menjalankan fungsinya tersebut, akan membuat Perjanjian Asuransi Kredit (PAK), yang mengatur hubungan hukum antara PT. Askrindo sebagai pihak penanggung dan Bank sebagai pihak tertanggung dengan kredit Bank sebagai obyek yang dipertanggungkan."

"PT X sebagai BUMN yang dibentuk dengan semangat profesionalisme yang tinggi serta mengemban misi untuk rneningkatkan kesejahteraan UKMK, menetapkan komitmen untuk mengelola perusahaan secara bersih, transparan dan profesional. Dari hasil analisa dan temuan yang diperoleh di lapangan disimpulkan bahwa PT X mempunyai komitmen yang kuat dalam menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance pada penetapan kebijakan-kebijakan perusahaan.Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi terutama disebabkan karena belum sempurnanya struktur organisasi, masih banyaknya kebijakan dan prosedur yang belum terbentuk dan masih belum optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Pengendalian Internal dan seksi compliance. Sedangkan kendala eksternal yang dihadapi perusahaan dalam menerapkan good corporate governance antara lain adalah mekanisme pemilihan Komisaris dan Direksi yang tidak transparan dan tertutup.Berdasarkan studi yang telah dilakukan perlu adanya perbaikan-perbaikan untuk menerapkan good corporate governance pada perusahaan antara lain; perlunya Pemerintah ataupun Departemen Keuangan membuat peraturan mengenai tata cara pemilihan wakil pemerintah yang menjadi anggota Komisaris BUMN baik untuk BUMN yang kepemilìkannya 100% dimiliki oleh Pemenntah maupun BUMN yang hanya sebagian sahamnya dimiliki Pernerintah, perlunya Komisaris independen untuk melindungi stakehokiers lainnya dari kepentingan pemegang saham dalam hal ini kepentingan Pemerintah dan pembentukan Komite Audit.Akhir kata, karya akhir ini diharapkan ada manfaatnya bagi manajemen PT X atau paling tidak bagi yang ingin menerapkan prinsip good corporate governance."

"Tesis ini membahas mengenai peran Divisi Audit Internal dalam penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada perusahaan berbasis syariah yang bergerak di sektor perasuransian. Divisi Audit Internal juga merupakan komponen penting dalam Governance Structure. Penerapan GCG dalam perusahaan menggunakan prinsip Transparency, Accountability, Responsibility, Independence dan Fairness (TARIF) dan Shiddiq, Amanah, Tabligh, dan Fathonah (STAF).Terkait dengan perannya dalam penerapan GCG, Divisi Audit Internal telah berupaya berperan aktif dalam penerapan GCG pada PT. STI. Divisi Audit Internal juga berupaya berperan meminimalisir terjadinya agency problem pada perusahaan. Divisi Audit Internal berperan dalam berbagai aktivitas yang tercakup dalam srtandar SPAI. Dalam penerapan Shariah Corporate Governance (SGC), peran Divisi Audit Internal memantau pelaksanaan rapat rutin Dewan Pengawas Syariah (DPS), melakukan audit dengan konsep syariah (self assessment atau audit lapangan), melakukan check list peraturan syariah dan melakukan performance appraisal syariah.Untuk dapat menjalankan fungsinya secara optimal pada perusahaan, Divisi Audit Internal harus melaksanakan perannya secara efektif dengan menggunakan beberapa kriteria, di antaranya: independensi; memiliki job description dan Internal Audit Manual (IAM); dukungan dari top management; kemampuan profesional; serta kemampuan untuk bekerjasama dengan akuntan publik. Peran yang terdapat pada Divisi Audit Internal meliputi peran sebagai watchdog, konsultan dan katalis.Hasil studi kasus pada PT Syarikat Takaful Indonesia (PT. STI) menyimpulkan bahwa Divisi Audit Internal PT. STI telah menjalankan perannya sebagai watchdog, konsultan dan katalis serta telah berupaya menjalankan fungsinya dengan efektif. Namun, terdapat batasan terhadap perannya dalam pengawasan internal. Divisi Audit Internal telah berperan serta dalam penerapan GCG atau GSG PT. STI. Program Whistlebower belum berjalan sebagaimana mestinya. Namun, Divisi Audit Internal tetap mengupayakan perannya sebagai pelaksana whistleblower pada PT. STI

---

This thesis concerns about the role of internal audit division in applying Good Corporate Governance (GCG) towards shariah insurance company. Internal Audit Division is also an important component in Governance Structure. GCG?s application towards company is using some principles such as: TARIF which stands for transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness; and also STAF which stands for shiddiq, amanah, tabligh, and fathonah.Based on its role in applying GCG, Internal Audit Division has been actively contributed towards GCG application in PT. STI. Besides, Internal Audit Division has also been tried to minimize the happening of agency problem in company. Internal Audit Division works in some activities within SPAI standard. In applying Sharia Corporate Governance (SGC), Internal Audit Division acts to observe the execution of routine meetings of Sharia Supervision Council (DPS), to do audit with sharia concept (self assessment or field audit), to do check list in sharia lists, and to do sharia performance appraisal.For doing its role comprehensifely towards company, internal audit division has to do its jobs effectively by using some criterias, such as: independency, having job description, internal audit manual (IAM), supporting from top management, profesional abilities, and skill in working together with public accountant. The role of internal audit division is included in role as watchdog, consultant, and catalyst.The result of this case-study towards PT Syarikat Takaful Indonesia concludes that the internal audit division in PT STI has ben tried to do its roles as watchdog, consultant, and catalyst; besides, it has also done its function effectively. However, there are still some restrictions which relate to its role in internal watch. Internal audit division has done some works in applying GCG or GSG PT. STI. Meanwhile, whistlebower program has not applied properly, but internal audit division is still working its role as the whistlebower executor in PT. STI."

"Penerapan praktek Good Corporate Governance (GCG), merupakan suatu pola hubungan yang baik dan efektif antara dewan komisaris, dewan direksi, dan manajemen perusahaan dalam menciptakan peningkatan nilai pemegang saham. Atau dengan kata lain penyelenggaraan mekanisme GCG yang baik dan konsisten. sesungguhnya perlu didukung oleh tim direksi, manajemen, dan karyawan yang profesional dan berkualitas agar pengelolaan perusahaan dapat berjalan sesuai dengan keinginan dan kepentingan pihakpihak pemegang kepentingan perusahaan (stakeholder).Melalui Keputusan Menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Corporate Governance di BUMN tertanggal 1 Agustus 2002, BUMN diwajibkan menerapkan GCG secara konsisten dan atau sebagai landasan operasionalnya. Sehubungan dengan hal itu, PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) sebagai salah satu BUMN industri strategis yang bergerak dibidang pelayanan publik dan memiliki bisnis yang bersifat monopoli alamiah (natural monopoly), menghadapi tuntutan penerapan GCG dalam lingkungan bisnis yang dinamis dan kompetitif. Untuk itu, dorongan serangkaian perbaikan tata pengelolaan perusahaan sangat diperlukan PT INTI berkaitan dengan kompetisi bisnisnya.Sebagai dasar dari penelitian ini, penulis membuat kerangka berpikir berkaitan dengan penerapan praktek GCG pada mekanisme internal perusahaan yakni keseimbangan hubungan antara organ perusahaan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi, secara berkesinambungan dalam rangka mencapai tujuan akhir perusahaan. Karena kedua dewan tersebut bertanggung jawab dan memiliki otoritas penuh dalam membuat keputusan tentang bagaimana melakukan pengarahan, pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan summer daya sesuai dengan tujuan perusahaan (Syakhroza, 2000:14-15). Adapun indikator-indikator kinerja dewan tersebut harus disusun dan ditetapkan secara adil dan bertanggung jawab (fairness dan accountable), kinerja tersebut juga harus dikomunikasikan secara terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan (transparency dan responsible), dan akhimya dalam melakukan pengelolaan sumberdaya keputusan yang dibuat harus bebas (independent) dari intervensi pihak manapun.Penelitian ini mengungkapkan pokok permasalahan yang mencakup:1. Bagaimana gambaran umum mekanisme corporate governance yang dapat diterapkan di PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)?2. Apa dan bagaimana pandangan PT. INTI (Persero) terhadap pemahaman good corporate governance (GCG)?3. Bagaimana PT. INTI mengidentifikasi corporate governance dikaitkan dengan kekuatan, kelemahan, kesempatan/peluang dan ancaman perusahaan?4. Bagaimana manajemen PT. INTI menerapkan pencapaian tujuan good corporate governance (GCG) dalam memperbaiki manajemen perusahaan?Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan secara umum makanisme praktek corporate governance yang dapat diterapkan di PT. Industri Teiekomunikasi Indonesia (Persero), pandangan PT. INTI (Persero) terhadap pemahaman GCG, mengidentifikasi corporate governance dikaitkan dengan kekuatan, kelemahan, kesempatan/peluang dan ancaman perusahaan, dan bagaimana manajemen PT. INTI menerapkan pencapaian tujuan GCG dalam memperbaiki manajemen perusahaan.Metode penelitian yang digunakan penulis adalah pertama, metode deskriptif analitis sebagai upaya eksplorasi dan klarifkasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit penelitian yang diteliti. Kedua, metode eksplorasi analisis yakni penulis mencoba menggali pemahaman mengenai konsep corporate governance, yang secara teknis terwujud dalam bentuk penelitian dengan mengandalkan kuesioner atau observasi sekilas sebagai instrumen pengumpulan data.Dalam mendekati masalah, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metoda pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, melalui kuesioner dan wawancara. Responden dari penelitian ini adalah pemegang saham, dewan komisaris dan manajemen PT. INTI yang memahami dan terlibat langsung dalam upaya penerapan GCG.Dan hasil analisis penelitian, mekanisme penerapan praktek corporate governance di PTINTI memasuki tahap awal dari pemahaman secara mendalam tentang prinsip GCG oleh key persons guna memperoleh 'komitmen' dalam organ perusahaan dalam rangka penerapan praktek GCG di PT INTI. Hal ini dttunjukkan melalui pembentukan Tim GCG dan pelaksanaan training GCG agar praktek GCG dapat berjalan pada jalur yang benar. dengan kata lain, mekanisme tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya, hal ini ditunjukkan belum adanya pedoman GCG secara tertulis, belum ada komite audit, komite nominasi, dan komite remunerasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Kepmen no.117/2002, Mekanisme yang tepat atas penerapan praktek GCG di PT. INTI (Persero), adalah berkesinambungannya interpretasi tingkat kemampuan perusahaan dalam mengelola hubungan antara dewan komisaris, pemegang saham dan Direksi/manajemen perusahaan, dan dari hasil penelitian terlihat interpretasi tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya. Terutama dari sisi pembinaan dan kompensasi manajemen perusahaan yakni upaya untuk mendapatkan kinerja manajemen yang optimal dengan mengevaluasi kinerja direksi dan manajemen senior secara rutin dengan memeriksa laporan-laporan dari direktur utama dan dengan berinteraksi dengan manajemen atau direksi secara langsung. Akan tetapi pada umumnya kualitas praktek corporate governance para responden secara rata-rata tergolong baik. Ada satu responden yang mendapat predikat sangat baik, delapan responden yang mendapat predikat menengah baik dan satu responden yang mendapat predikat menengah buruk dalam pemahaman mekanisme penerapan praktek GCG di PT INTI.Oleh karena itu, terbentuknya GCG akan dapat dicapai apabila perusahaan memiliki structural governance yang jelas dengan manajemen yang transparan dan accountable dalam mengelola perusahaannya. Adanya aturan main yang jelas dan laporan-laporan yang dapat dipertanggungjawabkan akan mempermudah stakeholders melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap para direksi dan jajaran dalam rangka menciptakan perusahaan yang sehat, bersih dan memiliki daya saing yang tinggi.

---

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) Practice is an effective and good relationship pattern between boards of commissioners, boards of directors and management in creating value-added for shareholder. Or the well and consistently application of GCG's mechanism needs supporting from professional and qualitative the boards of directors, the management's, and the employees to manage the company to achieve the stakeholder?s goals and missions.

Through the Decree of State-Owned Enterprises Minister Number 1171M-MBU12002 concerning the Implementation of Good Corporate Governance Practice in State-Owned Enterprises dated 1 August 2002, that all State-Owned Enterprises should implement GCG consistently or became as an operational basis. In connection with that decree, as one of the industrial strategic of SOEs in public servicing and has natural monopoly business, PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) face the demand for implementing GCG in dynamically and competitive environment's business. Therefore, the managerial of PT. INTI needs to improve their corporate governance in relation with their business competition.

As a basic research, the researcher has compiled framework idea in relation with implementation of GCG Practice on internal company mechanism, namely continual relation balanced to achieve company goals between company organ (General Meeting of the Shareholders, boards of commissioners and boards of directors). Because, both of the boards have fully responsibilities and authorities in adopting any regulations concerning how to implement the guidance, observation and operation of management resource according to company goals (Syakhroza, 2000:14-15). The performance indicators of the boards should arranged and adopted with fairness and accountable, also communicated transparence and responsible, and finally in conducting management resource, the decisions which adopted should be independent from others interventions.

This research will answered some main problems as follows:

1. What is the general overview of corporate governance mechanism, which could implement in PT INTI (Persero)?

2. What is the PT. INTl (Persero) management overview concerning GCG?

3. How does PT. INTI (Persero) identify corporate governance in relation with company' strengths, weaknesses, opportunities and threats?

4. How does PT. INTI (Persero) implement GCG goal attainment in improving the company management?

The target of this research is to describe an overview of corporate governance mechanism which could implement in PT. INTI (Persero), the overview of PT. INTI (Persero) management concerning GCG, identified corporate governance in relation with company strengths, weaknesses, opportunities and threats, and how the management of PT. INTI (Persero) in implementing the GCG to improve company management.

The methods used in this research are first, descriptive analytical methods for exploring and clarify the phenomena or social facts by describe some variable concerning the problems and research units of the research. Second, explorative analytical method, namely researcher has tried to find out the knowledge concerning corporate governance concept, which technically read by questioner and observation as data collecting instruments.

To approach the problems, researcher use qualitative approach by bibliography study, questioner and interview. Respondent of the research are stockholders, boards of commissary and management of PT. INTI (Persero) which mastering and involving in GCG implementation.

From the result of this research, the mechanism of the implementation of good corporate governance practice in PT. INTI enters the early step from deep mastering about GCG principle by key persons to find "commitment' in company organ. It shown by forming GCG team and conducting GCG training in order GCG practice could implement truly. On the other words, the mechanism could not be done properly. It can be seen that there are no guidance books, audit committee, nomination committee and remuneration committee, which are required by Minister Decree Number 117/M-MBU12002. The true mechanism from the implementation GCG practice in PT. INTI (Persero) is the continuity of interpretation of company abilities in maintaining the relationship between boards of commissary, shareholders and company directors/management. And from the result of this research it can be seen that the interpretation is not conducted properly, especially from the guidance and compensation of company management namely to find optimal management performance by evaluating directors and senior management routinely by checking president director's report and by interacting with management or boards of directors directly. However, generally the quality of respondents concerning GCG practice meanly can be included in good classification. There is one respondent get best predicate, eight respondents get good medium predicate and one respondent get medium bad predicate in mastering the mechanism on implementation of GCG practice.

Therefore, the GCG formulated could be achieved if the company has clear structural governance with transparence and accountability in managing the company. Clear regulations and accountability reports will facilitate stakeholders in watching and controlling boards of directors and company management in creating good and high competitiveness company."

"Dalam menjalankan perannya sebagai penjamin risiko atas kerugian pihak tertanggung, perusahaan asuransi kredit banyak berkaitan langsung dengan perbankan. Sejak kredit diberikan kepada nasabah, bank pemberi kredit menghadapi risiko kemungkinan macetnya pengembalian kredit oleh nasabah, atau tidak diperoleh kembali kredit tersebut dari nasabah sehingga bank yang bersangkutan menderita kerugian. Melalui asuransi kredit, diharapkan masalah tersebut sedikit banyak dapat teratasi dan perbankan dapat terdorong untuk lebih giat membantu para nasabahnya dalam menyediakan modal untuk mengembangkan usahanya. Seiring perkembangan perdagangan internasional antara lain ditandai dengan semakin beragamnya sistem pembayaran ekspor-impor terutama yang berkaitan dengan perbankan berbagai permasalahan yang ditimbulkannya pun kian bertambah. Dalam bentuk pembayaran yang paling populer seperti Letter of Credit (L/C), perbankan memegang peranan penting dalam aliran dana kegiatan ekipor-impor. Kepercayaan terhadap pihak-pihak terkait seperti importir, bank koresponden, dan eksportir merupakan hal terpenting dan pelanggaran oleh salah satu pihak akan menyebabkan kerugian yang tidak sedikit. Sistem pembayaran dengan L/C memungkinkan importir menunda pembayaran kepada eksportir selama belum didapat kepastian pengiriman barang yang dipesan. Selama itu pula bank bersangkutan mengambil alih tanggung jawab terhadap L/C yang diterbitkannya kepada pihak bank yang mewakili eksportir (advising bank). Tanggung jawab tersebut meliputi pembayaran transaksi melalui transfer kepada advising bank apabila bank telah menerima konfirmasi pengiriman barang. Artinya bank importir (issuing bank) akan menanggung risiko untuk mengambil alih kewajiban-kewajiban importir apabila importir bersangkutan tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya. Atas risiko yang ditimbulkan dari penerbitan L/C tersebut, pihak bank dapat membuat perlindungan terhadap kerugian melalui suatu skim penjaminan. Saat ini perusahaan asuransi kredit (PT Askrindo) dimungkinkan melakukan penjaminan atas kegagalan atau kemacetan pembayaran oleh importir kepada bank berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia yang dikeluarkan pada 19 September 1998. Dalam skripsi ini penulis ingin memberikan gambaran mengenai penjaminan L/C oleh perusahaan asuransi kredit melalui suatu studi kasus pada PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) yang berkedudukan di Jakarta. Kegiatan tersebut akan diawali dengan mengetengahkan mekanisme L/C dan masalah yang dihadapinya terutama pada saat 'crisis yang kemudian akan dihubungkan dengan perusahaan asuransi kredit yang bersangkutan berikut usaha usaha yang dilakukannya. Selanjutnya pembahasan akan lebih difokuskan kepada mekanisme penjaminan L/C tersebut dengan melakukan studi kasus pada usaha penjaminan L/C pada 21 bank pelaksana oleh PT Askrindo berdasarkan ketentuan yang berlaku."

"Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang polis selaku konsumen sehubungan dengan pelaksanaan GCG Terintegrasi demi terwujudnya prinsip Good Corporate Governance (GCG) di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sebagai BUMN di dalam bidang usaha perasuransian. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris (doktrinal).Hasil penelitian ini menyarankan bahwa PT Asuransi Jiwasraya (Persero) selaku pelaku usaha harus secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Good Corporate Governance (GCG), yaitu keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), tanggung jawab (responsibility), independen (independency), kewajaran (fairness), dalam kegiatan operasionalnya dan memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada, baik itu ketentuan dalam bidang perasuransian maupun ketentuan-ketentuan lainnya, khususnya dalam hal ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen sehingga diharapkan apabila PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dikelola dengan tata kelola perusahaan yang baik maka PT Asuransi Jiwasraya dapat menghasilkan produk dan jasa baik dimana nantinya hal tersebut akan semakin meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumennya.Di samping itu juga, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sebagai entitas utama terhadap anak perusahaannya yang bergerak di bidang usaha jasa keuangan, yang merupakan konglomerasi keuangan harus dapat mengkontrol dan mengawasi anak perusahaan tersebut agar tata kelola anak perusahaan tersebut menerapkan pedoman GCG Terintegrasi sehingga mencerminkan prinsip Good Corporate Governances dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam usaha bisnis yang dijalankan.

---

This thesis discusses about legal protection of policyholders as a consumer with respect to the implementation of integrated GCG towards realization of the Good Corporate Governance (GCG) principles in PT Asuransi Jiwasraya (Persero) as the state-owned enterprises in the field of insurance undertakings. This research is the normative-empirical legal research (doctrinal).

The results of this study suggest that PT Asuransi Jiwasraya (Persero) as a business should consistently apply the Good Corporate Governance (GCG) principles, such as transparency, accountability, responsibility, independency, fairness in its operational activities and comply with the provisions of the existing provisions in the field of insurance as well as other provisions, particularly in terms of provisions governing consumer protection so that expected if PT Asuransi Jiwasraya (Persero) managed with the good corporate governance then PT Asuransi Jiwasraya (Persero) can produce good products and services where later it will further improve the confidence and satisfaction of its customers.

In addition, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) also as the main entity against its subsidiaries which are not engaged in the business of financial services, which is a conglomerate should be able to control and oversee the subsidiary in order for the subsidiary governance implemented the guidelines of integrated GCG so that reflect the Good Corporate Governances principles in order to realize the legal protection of the customer in a business venture that is running."