Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK Pokok permasalahan tesis ini dititik beratkan pada media yang diwakili oleh para pekerja medianya mengkonstruksi realitas sosial terutama mengenai kasus Aceh dilatarbelakangi oleh ideologi profesionalnya, yaitu menyajikan beritanya dengan tujuan untuk memberikan informasi, pendidikan dan hiburan. Namun kita belum mengetahui bagaimana sebenarnya cara pandang yang dimiiiki oleh institusi medianya (KOMPAS, Republika dan Suara Karya) terutama para individu pengelolanya terhadap kasus Aceh itu sendiri dan citra ABRI yang diangkat ?Aspek yang ditelaah dalam kerangka teori adalah seputar isi berita (teks) dengan teori ekonomi politik, yang diintertekstualitaskan dengan produksi dan konsumsi teksnya serta sosial budaya pers di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menemukan nilai-nilai (Ideologi) apa yang disebarkan oleh ketiga media tersebut melalui beritaberita kasus Aceh.Hasil penelitian yang didapat, Republika dan Suara, Karya cenderung lebih banyak mengemukakan framing pelanggaran HAM. ABRI di citrakan sebagai pelariggar HAM. Pada Suara Karya eksemplar yang dikemukakan adalah kekejaman Polpot di Kamboja, Hitler dan Nazi-nya di Jerman dan kekejaman Serbia terhadap Bosnia.Sedangkan KOMPAS mengemukakan ketiga framing secara merata, yaitu Stabilitas Keamanan, Jasa Rakyat Aceh dan Pelanggar HAM.Namun pada elemen framing yang dikemukakan terdapat eksemplar, yaitu pemboman terhadap kedutaan besar Amerika Serikat di Nairobi, Kenya dan Dar es Salaam, Tanzania oleh aksi teroris. Depiction yang muncul adalah Terorisme pada aksi-aksi kerusuhan sedangkan pelakunya adalah teroris. Hal ini_ biasanya dikemukakan oleh media non Islam dengan menyebarkan nilai-nilai (Katolik) yang dianutnya. Ideologi dominan pada ketiga media tersebut adalah ideologi kapitalis. KOMPAS memiliki oplah yang besar sehingga lebih banyak dibaca dibandingkan dengan Suara Karya yang hanya lebih banyak dibaca oleh pegawai negeri (afiliasi ke Golkar) dan Republika yang segmen pembacanya kebanyakan muslim. Dengan adanya pemberitaan kasus Aceh tersebut. ketiga suratkabar mengharapkan lebihbanyak dibaca pembacanya sehingga oplahnya menjadi naik dan para pengiklan lebih banyak masuk.Pemberitaan dalam media pada masa orde baru sangat dibatasi terutama yang menyangkut masalah Pancasila, UUD 1945, Dwi Fungsi ABRI dan kegiatannya serta Keluarga Suharto beserta kroninya. Karena itu pemberitaan mengenai ABRI sangat jarang terekspos. Sedangkan padamasa reformasi, katup-katup pembatas tersebut mulai terbuka. Semua media menikmati ephoria kebebasan tersebut, sehingga kasus Aceh yang banyak menyangkut kegiatan ABRI mulai terekspos. Para pekerja media mengkonstruksi berita Kasus Aceh dipengaruhi oleh perekonomian media yang bersangkutan. Sehingga saat berita tersebut terjadi dikaitkan dengan krisis moneter yang melanda media massa serta peta politik yang sedang berubah ke arah era reformasi. Berita Kasus Aceh dikonstruksikan dengan tujuan agar oplah media tersebut menjadi naik sehingga tetap bertahan dalam situasi dan kondisi yang terjadi di Indonesia."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana media dalam hal ini media televisi (RCTI dan SCTV) memaknai realitas konflik yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia dalam proses produksi beritanya.Penelitian tentang pola pemberitaan atau pendekatan jurnalistik yang digunakan media televisi dalam proses produksi berita seputar konflik di Indonesia, mengajukan pendekatan jurnalisme perdamaian dan paradigma konstruksionis yang memandang tidak adanya realitas obyektif termasuk dalam berita.Penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif ini melakukan kajian terhadap kebijakan dan pandangan pengelola berita di RCTI dan SCTV atas realitas konflik yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia hingga masuk ke dalam proses produksi berita.Studi kualitatif terhadap kebijakan dan pandangan pengelola berita di RCTI dan SCTV disertai analisis berita seputar konflik di RCTI dan SCTV, ditemukan bahwa pemahaman berita yang mencerminkan realitas serta prinsip jurnalisme berimbang dan obyektif dianggap sebagai paradigma tepat dalam menyikapi realitas di wilayah konflik.Pandangan konstruksionis yang banyak diadopsi oleh pendekatan jurnalisme perdamaian (intervensi dan subyektif terhadap realitas di wilayah konflik demi penyelesaian konflik melalui pemberitaan media) dipandang sebagai bentuk jurnalisme sepihak dan tidak obyektif.Pada kenyataannya, bagian pemberitaan RCTI dan SCTV pada proses produksi berita seputar konflik tanpa disadari melakukan konstruksi atas realitas seperti memilih angle, nara sumber, penokohan dan penekanan isu tertentu.Akibat digunakannya pendekatan jurnalisme obyektif (objektifitas semu)- tidak melakukan intervensi subyektif pada proses produksi berita seputar konflik, maka media seringkali dituding mengeksploitasi konflik demi kepentingan bisnis. Dan lebih jauh lagi media dinilai tidak berperan dalam penyelesaian suatu konflik.Diperlukan kebijakan manajemen RCTI dan SCTV untuk menempatkan program berita sebagai fungsi sosial televisi terhadap pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Salah satunya dengan melakukan intervensi subyektif terhadap suatu berita konflik dengan motif penyelesian masalah.Program berita televisi sebagai social cost diharapkan dapat menciptakan model pemberitaan yang tidak berorientasi pada selera pasar atau rating, melainkan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian tudingan bahwa televisi hanya mengutamakan kepentingan komersial dapat diimbangi dengan fungsi pemberitaan yang konstruktif."

"ABSTRAKPada masa pemerintahan Jepang masalah penulisan karya sastra khususnya penulisan cerpen mendapat tempat yang istimewa dikalangan pemerintah. Pemerintah Jepang mendirikan Keimin Bunka Shidosho (Kantor Pusat Kebudayaan) sebagai wadah menyampaikan karya sastra bagi seniman. Selain itu wadah ini juga menerbitkan beberapa majalah, yang salah satu majalah penting pada masa itu adalah Djawa Baroe. Sebab banyak menyajikan berita propaganda politik Jepang, yang terutama terdapat dalam karya sastra.Penelitian yang dilakukan terhadap karya sastra khususnya cerpen-cerpen dalam majalah Djawa Baroe, ditemukan tujuh jenis tema propaganda. (1) Tema kecintaan terhadap laut terdapat dalam cerpen "Lajar Poetih", "Darah Laoet", "Aroes Mengalir". (2) Tema anti Belanda terdapat dalam cerpen "Hamid, Pahlawan Perkoempoelan Anti A.V.C. (Di Ba-. wah Bayangan Djembatan)", dan "Kardjo Pandai Besi". (3) Tema Konflik jiwa dalam menghadapi keadaan yang baru terdapat dalam cerpen "Radio Masyarakat", dan "Pemuda Pantjaroba". (4) Tema kesesatan akibat cinta terhadap Barat terdapat dalam cerpen "Setinggi-tinggi Terbang Bangau", dan "Pamankoe". (5) Tema kecintaan terhadap pemerintah Jepang terdapat dalam cerpen "Tanda Bahagia", dan "Mendjelang Hari Gemilang". (6) Tema menjadi pembela tanah air terdapat dalam cerpen "Panggilan Tanah Air (Tjitra)", "Boekan Karena Akoe", dan "Djiwa Pahlawan". (7) Tema kekacauan keluarga karena sikap suami tidak menabung terdapat dalam cerpen "Tangan Mentjentjang Bahoe Memikoel".Teknik-teknik Propaganda yang digunakan dalam cerpencerpen majalah Djawa Baroe, dalam cerpen "Lajar Poetih", "Darah Laoet", "Aroes Mengalir", "Radio Masjarakat", "Pemoeda Pantjaroba", "Setinggi-tinggi Terbang Bangau", dan "Mendjelang Hari Gemilang" adalah menggunakan teknik propaganda "pembajikan". Cerpen "Hamid, Pahlawan Perkoempulan Anti A.V.C. (Di Bawah Bayangan Djembatan)", "Kardjo Pandai Besi", "Pamankoe", dan "Tanda Bahagia" adalah menggunakan teknik propaganda "cap buruk". Cerpen "Panggilan Tanah Air", "Boekan Karena Akoe", dan "Djiwa Pahlawan adalah menggunakan teknik propaganda "pengumpulan". Cerpen " T angan Mentjentjang Bahoe Memikoel" adalah menggunakan teknik propaganda "mengatur Keadaan".

---

ABSTRACT

The literary writing was much more stressed on by the government in Japan's colony period. Japan government set up a center for culture, Keimin Bunka Shidosho. It was a place magazines. One of them was called Djawa Baroe. Their magazines generally presented political issues which was a Japan's propaganda. Directly, the literary works that came up at that time were containing a political propaganda.

This research was carried out to discover those issues. It was done on some short stories that taken from Djawa Baroe. It had been found that there were seven types of propagandas theme. (1) Adorn to the sea was found on "Lajar Poetih", "Darah Laoet", and "Aroes Mengalir". (2) Dutch-anti got on "Hamid, Pahlawan Perkoempoelan Anti A.V.C. (Di Bawah Bajangan Djembatan)", and "Kardjo Pandai Besi". (3) Phsycoconflict to cope with a new situation found on "Radio Masjarakat", and "Pemoeda Pantjaroba". (4) Misleading of admiration to Wastern culture was seen on "Setinggi-tinggi Terbang Bangau", and "Pamankoe". (5) Admiration to Japan was got on "Tanda Bahagia", and "Mendjelang Hari Gemilang". (6) Struggle for Independence on "Panggilan Tanah Air (Tjitra)" and "Boekan Karena Akoe". (7) Broken home of husband not to save was seen on "Tangan Mentjentjang Bahoe Memikoel".

Propaganda's technique that used on Djawa Baroe magazine were: "Lajar Poetih", "Darah Laoet", "Aroes Mengalir", "Radio Masjarakat", "Pemoeda Pantjaroba", "Setinggitinggi Terbang Bangau", and "Mendjelang Hari Gemilang" writers used glittering generalities. Mean while, wrirwes in "Hamid, Pahlawan Perkoempoelan Anti A.V.C. (Di Bawah Bajangan Djembatan)", "Kardjo Pandai Besi", "Pamankoe", and "Tanda Bahagia" tended to neme calling. In "Panggilan Tanah Air", "Boekan Karena Akoe", and "Djiwa Pahlawan we found band wagon technique. The Card Stacking technique was used in "Langan Menjentjang Bahoe Memikoel"."

"Wacana adalah satuan bahasa yang terlengkap, dan di dalam hierarki gramatikal wacana merupakan satuan bahasa yang tertinggi. Wacana merupakan satuan bahasa yang tidak terbatas dalam jumlah kalimat dan kalimat-kalimat tersebut merupakan komponen konstruksi wacana. Kalimat-kalimat dalam wacana itu tidak terlepas-lepas begitu saja, melainkan saling berpautan dengan kalimat-kalimat yang lain secara semantis tekstual, membuat kesatuan yang utuh sebagai suatu wacana. Kohesi adalah istilah yang menunjuk pada perpautan kalimat-kalimat itu, yang membatasi kumpulan kalimat itu sebagai suatu wacana. Dengan menghubungkan kalimat-kalimat itu secara kohesif, maka dapat diketahui tingkat kekohesifan wacana itu. Kohesi ditandai oleh pemarkah-pemarkah yang menghubungkan kalimat-_kalimat yang terdapat di dalam wacana itu. Pemarkah-pemarkah itu berupa alat kohesi yang terdiri dari pengacuan (reference), penggantian (substitution), pelesapan (ellipsis), konjungsi (conjuction), dan leksikon (lexicon). Hasil analisis kekohesifan pada karya tulis mahasiswa BTPA III, ternyata tidak sepenuhnya kohesif, karena ada kalimat-kalimat yang tidak menggandung unsur kohesif. Secara umum penggunaan tipe-tipe ikatan kohesif pada seluruh wacana hampir sama, kecuali pada wacana Korea Selatan. Urutan penggunaan tipe ikatan kohesif pada wacana Korea Selatan adalah kolokasi, pengacuan, konjungsi, penggantian, dan pelesapan, sedangkan ketiga wacana lainnya adalah kolokasi, konjungsi pengacuan, penggantian, dan pelesapan. Alat kohesi yang dominan dipergunakan pada semua wacana adalah lama, yaitu leksikon, sedangkan yang jarang dipergunakan adalah pelesapan."

"Pokok persoalan tesis ini adalah penggunaan teknik propaganda dalam sejumlah cerpen pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Sebanyak 49 cerpen yang termuat dalam majalah Djawa Baroe dan Pandji Poestaka telah dijadikan bahan kajian. Penelitian ini bertujuan mengungkapkan penggunaan berbagai teknik propaganda dalam sejumlah cerpen tersebut. Pendudukan Jepang atas Indonesia selama tiga setengah tahun (Maret 1942--Agustrus 1945) telah membawa pengaruh dan perubahan besar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dalam bidang sastra, khususnya, kehadiran Jepang dengan segala kebijakannya telah mendorong lahirnya sejumlah karya yang khas, dalam arti berbeda bila dibandingkan dengan karya-karya sebelum maupun sesudah pendudukan Jepang. Oleh pemerintah pendudukan Jepang, sastra diperlakukan sebagai alat propaganda. Para sastrawan pada waktu itu dikumpulkan dalam suatu badan yang diberi nama Keimin Bunka Shidosho. Kepada mereka didektekan agar sastrawan menciptakan karya-karya yang sesuai dengan keadaan pada masa itu yang kalau dikaji ternyata karya-karya tersebut tidak lebih dari sekadar propaganda. Maka lahirlah sejumlah karya yang secara stilistik-retorik memperlihatkan penggunaan berbagai teknik propaganda. Penelitian menunjukk bahwa sekurang-kurangnya ada 5 jenis teknik propaganda yang dipakai sastrawan dalam menulis cerpen pada majalah Djawa Baroe dan Pandji Poestaka pada masa itu.. Kelima teknik tersebut adalah (I) umpatan name-calling), (2) sebutan muluk-muluk (glittering generalities), (3) ikut-ikutan (bandwagon), (4) pujian (argumentum ad populism), dan (5) pura-pura arang kecil (plain folks appeal). Melalui penyeleksian bahan untuk kajian pokok persoalan ini telah ditemukan sebanyak 20 cerpen yang sama sekali tidak menyinggung soal Jepang atau keadaan pada saat itu, dan oleh karena itu, karya-karya tersebut juga tidak memperlihatkan ciri adanya penggunaan teknik propaganda di dalamnya. Dengan kata lain, ada sejumlah karya pada masa pendudukan Jepang yang tidak menunjukkan ciri atau tanda bahwa karya itu ditulis berdasarkan kebijakan yang diterapkan Jepang, padahal selama ini tersebar luas suatu asumsi bahwa sensor Jepang pada waktu itu sangat ketat. Fokus penelitian ini memang tertuju pada soal penggunaan teknik propaganda dalam sejumlah cerpen yang muncul dalam kedua majalah tersebut. Namun, terdapatnya sejumlah cerpen yang ternyata tidak berupa karya propanda itu kiranya telah mendedahkan fakta baru akan pentingnya meninjau kembali anggapan-anggapan selama ini mengenai sastra Indonesia di masa Jepang yang nyaris menjadi semacam aksioma yang tak terbantahkan. Apa yang dilakukan dalam penelitian ini kiranya dapat membuka jalan bagi penelitian lebih lanjut tentang sastra Indonesia pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Paling tidak, penelitian ini telah menyisakan sebuah rasa keingintahuan (misalnya: adakah selain kelima teknik tersebut digunakan teknik lain dalam karya-karya yang belum dibahas dalam penelitian ini; adakah karya-karya lain selain yang disebut dalam penelitian ini yang juga memperlihatkan ketiadaan nada propaganda di dalamnya; dan lain-lain pertanyaan lagi) yang perlu ditindaklanjuti dengan penelitian yang lebih mendalam dari penelitian ini."

"Karya-karya drama pada masa pendudukan Jepang di Indonesia (1942?1945) pada umumnya sarat dengan propaganda pemerintah militer Jepang yang berusaha mengajak masyarakat Indonesia untuk membantu peperangan melawan Amerika dan Inggris dalam Perang Dunia II. Karya sastra dijadikan alat propaganda yang tepat, terutama drama, karena masyarakat dapat langsung menerima pesan-pesan dan mencontoh apa yang seharusnya dilakukan dalam masa perang itu. Para seniman kemudian dihimpun oleh Kantor Dinas Propaganda (Sendenbu) untuk bekerja dalam lapangan kesenian masing-masing untuk memberi semangat kepada rakyat Indonesia. Sejumlah penulis drama, antara lain seperti Usmar Ismail, El Hakim, Armijn Pane, Soetomo Djauhar Arifin, dan Merayu Sukma menyambut dengan semangat program pemerintah tersebut dengan menghasilkan karya-karya drama dan dimainkan oleh grup sandiwara yang juga banyak bermunculan pada saat itu.

---

Many plays in Japanese occupation period (1942?1945) were full of propaganda of Japanese Military Government that tried to influence Indonesian people to assist Japanese troops in fighting American army in World War II. Literature was used as a proper propaganda tool, especially plays, where people could get the message directly about what they should do in war situation. A lot of artists were gathered by the Propaganda Service Office (Sendenbu) to work on their fields of creativity (music, sculpture, literature, drama, painting) in order to encourage Indonesian people to participate in the war. Some playwrights such as Usmar Ismail, El Hakim. Armijn Pane, Soetomo Djauhar Arifin, and Merayu Sukma enthusiastically welcomed the program. They wrote many plays that were played by various drama groups that sprang up in that period."

"Kebebasan pers yang dialami masyarakat dan insan pers selepas masa otritarianisme, dalam pelaskanaannya menyisakan berbagai permasalahan. Media tidak bisa sepenuhnya memahami arti kebebasan, karena seringkali kebebasan itu diartikan sebagai tidak adanya kontrol yang bisa menahan laju berita media. Akibatnya, media bisa memberitakan apa saja dan seringkali meninggalkan kaidah jurnalistik sebagai pakem, menulis berita. Sebaliknya audiens, sebagai pembaca media, belum terbiasa dengan keterusterangan dan pengungkapan berita apa adanya, sehingga mengakibatkan berbagai keterkejutan yang merembet pada ketersinggungan dan akhimya terjadi konflik kekerasan dengan media. Diperlukan hubungan seimbang antara media dengan publik, agar terjadi saling kontrol.Penelitian ini akan difokuskan untuk menjawab pertanyaan: (1) Bagaimana media mengkonstruksi realitas mengenai konstelasi politik dan pertentangan kepentingan antar interst group dalam masyarakat dan bagaimana publik mengkonsumsi berita tersebut? (2) Bagaimana organisasi pemberitaan media memanage produksi berita dan menempatkan kontrol publik dan tekanan eksternal lainnya dalam aktivitas manajemen media?Ruang lingkup penelitian dibatasi pada aktivitas produksi berita yang dilakukan media dan aktivitas konsumsi berita yang dilakukan oleh publik sehingga memunculkan konflik akibat kesenjangan persepsi dan subyektifitas atas peristiwa. Aktivitas produksi berita yang dimaksud adalah sejauh mana media melakukan proses konstruksi realitas atas peristiwa dalam item berita yang disajikan dengan segala faktor internal newsroom dan ekstemal yang mempengaruhinya. Sedangkan aktivitas konsumsi berita dimaksudkan sejauh mana publik memahami dan memaknai berita media yang dikonsumsi dari media, serta respon yang muncul sehingga memunculkan konflik.Sebagai fokus penelitian ini, kajian secara khusus akan menyelami peristiwa konflik antara masyarakat NU dengan harian Jawa Pos yang muncul ke permukaan yang dikenal dengan aksi 'Pendudukan' Barisan Ansor Serbaguna (Banser) atas Kantor Redaksi Harian Jawa Pos di Gedung Graha Pena, Surabaya pada tanggal 6 Mei 2000, yang berujung pada tidak terbitnya Jawa Pos edisi Minggu, 7 Mei 2000.Untuk mencari jawaban, penelitian dilaksanakan dengan menggunakan paradigma kritis dengan metode penelitian kualitatif. Untuk bisa menggali, penelitian ini menggunakan analisis wacana kritis (Critical Discourse Analysis) dengan multi level analisis: analisis teks, analisis wacana dan analisis sosial budaya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus ini, ditemukan beberapa poin dalam elemen struktur framing yang menjadi penyebab ketegangan Jawa Pos dengan pembaca, baik yang menyangkut teknis pemilihan dan penggunaan kata yang menyusun kalimat berita, tidak terpenuhinya prinsip dasar jurnalistik maupun dalam pemilihan tema framing sebagai alat mengkonstuksi peristiwa yang ternyata berbeda dengan sikap politik dan pandangan politik yang diyakini audiens. Khusus mengenai angle dan framing yang dipilih, merupakan keterkaitan langsung media atas kepentingan dan kehendak pasar yang menghendaki media kritis terhadap peristiwa yang sedang diangkat.Di level praktik wacana, rutinitas Jawa Pos dalam memproduksi berita mengutamakan ada pada aktualitas dan kontroversi persitiwa dengan melakukan dramatisasi adanya konflik yang panas, ironis dan kontroversial. Ditemukan adanya praktek kekerasan informasi oleh media dan lebih dekat pada ciri Jurnalisme Perang (War Journalism) dari pada ciri yang Jurnalisme Damai (Peace Journalism). Di sisi lain, Jawa Pos pada dasarnya merupakan penganut jurnalisme yang membawa misi kemanusiaan, kebersamaan dan menjaga kedekatan dengan pembacanya. Dalam hal ini rutinitas Jawa Pos masuk dalam ciri-ciri Jurnalisme Empati atau yang oleh pihak Jawa Pos disebut sebagai Jumalisme Emosi. Betaberita Jawa Pos lebih kuat dipengaruhi oleh orientasi oplag atau orientasi pasar/kapital sebagai ideologi dari pada ideologi kelompok atau latar individu wartawan dan organisasi.Di level konsumsi teks, ada upaya dari publik dalam hal ini Masyarakat NU untuk melakukan perimbangan berupa hegemoni tandingan (counter hegemony) terhadap hegemoni wacana yang dilakukan oleh media. Aktivitas kontra hegemoni ini dilakukan dengan cara memaknai peristiwa dan wacana politik secara langsung melalui komunikasi kultural baik yang sifatnya organisasional maupun melalui interpersonal. Hasil dan pemaknaan langsung ini berupa munculnya realitas subyeklif yang berbeda antara yang dikonstruksi media dengan yang dimaknai langsung oleh publik.Perbedaan realitas subyektif ini menimbulkan adanya kesenjangan informasi dan menganggap media telah melakukan 'kesalahan', yang kemudian melahirkan prasangka, bahwa media telah memiliki agenda politik melalui potensi kekuatan hegemoni yang dimiliki. Prasangka itu menguat, ketika ditemukan faktor pendukung, sebagaimana kejadian serupa di masa lalu dan menjelma menjadi kesadaran untuk menghentikan praktek hegemoni ini dengan cara berdialog dan bernegosiasi untuk klanfikasi (pihak NU menyebutnya sebagai !obi atau Isiah). Publik enggan menggunakan mekanisme jumalistik penggunaan hak jawab karena dianggap tidak efektif untuk bisa mengembalikan citra negatif.Kinerja profesional Jawa Pos terganggu dengan aktivitas negosiasi tersebut, karena mengganggu kerja rutin memproduksi berita. Keputusan 'sehari tidak terbit' yang diambil Jawa Pos merupakan klimaks dari terganggunya secara teknis dan psikologis proses produksi berita akibat komplain yang dilakukan oleh publik kepada redaksi. Jawa Pos sebagai industri media tidak banyak terpengaruh terhadap konflik dengan masyarakat NU ini, dan memutuskan untuk mengabulkan semua tuntutan yang diminta, meskipun lemah dalam pelaksanaannya. Jawa Pos hingga kini tetap sebagai industri media yang telah melakukan ekspansi usaha secara nasional di bidang penerbitan serta bidang lain, sebagaimana pabrik kertas dan real estate. Dalam mengembangkan industrinya, Jawa Pos lebih mementingkan aspek ekonomi dengan memberikan porsi yang besar bagi 'kemajuan' yang ingin dicapai bersama antara Jawa Pos sebagai industri dengan kekuatan kapital tidak hanya nasional, tetapi juga global."

"Pers yang fungsi utamanya sebagai sarana penberitaan, mempunyai konsekuensi isi yang disajikan agar senantiasa menggambarkan realitas yang terjadi di masyarakat. Tapi dalam prakteknya, pers berada pada posisi yang sulit ketika dihadapkan kuatnya hegemoni negara melalui elit-elitnya, yang merambah ke berbagai aspek sosial politik, termasuk sebagai pembuat berita (news maker), dan sumber berita yang acapkali menentukan definisi realitas. Jadinya, kemandirian pers mengungkap berita menjadi pertanyaan yang menarik. Apakah pers dalam menjalankan fungsinya mengungkap dan mendefinisikan realitas itu bertumpu pada kemampuan dan visinya sendiri, ataukah sudah tunduk kapada kekuatan elit negara yang hegemonik tadi? Melalui penelitian dengan metode analisis isi pada peraberitaan di Harian Kompas dan Republika, pernasalahan di atas dicoba dijawab. Kemandirian pers yang diteliti itu khususnya menyangkut kemandirian dalam mengungkap isu-isu kemasyarakatan yang pada akhir-akhir ini memang kebetulan banyak menenuhi agenda pemberitaan.Persoalan konflik tanah, perburuhan, pencemaran lingkungan, korupsi dan kolusi, demokratisasi, SARA, dan isu-isu kemasyarakatan lain yang sejenis, menjadi fokus penelitian. Hasilnya, kemandirian pers dalam mengungkap berita sifatnya fluktuatif. Terkadang pers dapat menampilkan beritanya dengan kemadirian yang tinggi, terutama pada isu yang tidak sensitif, dan jenis tertentu yang memang menyangkut kepentingan yang mendasar, seperti persoalan tanah, perburuhan dan pencemaran lingkungan. Tapi pada kesempatan lain, pers terpaksa kompromi dengan kekuatan politis yang ada di luar diri mereka. Pada isu-isu yang sensitif menurut "kacamata" elit penguasa, definisi realitasnya lebih banyak ditentukan oleh sumber informasi yang berasal dari elit negara. Jadinya, kemandirian pers dalam mengungkap berita, bukan sekadar persoalan ketersediaan atau keterbatasan sumber daya dan perangkat peralatan yang dimiliki. Tapi persoalan kemandirian pemberitaan akhirnya lebih berkait dengan persoalan iklim politik. Yaitu siapa yang mempunyai posisi yang dominan dalam sistem politik tersebut."

"Skripsi ini secara khusus membahas dan menganalisis tanda-tanda akan Jepang dalam film animasi era Perang Dunia II yang berjudul The Ducktator 1942 dan Tokio Jokio 1943 yang diproduksi oleh Looney Tunes. Tanda yang dianalisis dibagi menjadi tanda verbal dan tanda visual. Kerangka teori yang digunakan adalah teori semiotik Peirce dengan proses semiosisnya. Analisis juga tidak terbatas dengan mengetahui makna dari tiap tanda yang muncul saja, tetapi juga mengaitkannya dengan konteks historis, sosial, dan budaya yang menyebabkan tanda tersebut muncul, yaitu Perang Dunia II, yang di dalamnya termasuk perang ras dan perang propaganda. Hasil analisis keseluruhan dari tanda Jepang dalam kedua data film adalah meskipun berdasarkan pada latar belakang yang riil, karena konteks besar dibuatnya kedua data film adalah Perang Dunia II yang sedang berkecamuk, tanda Jepang yang muncul merupakan pesan propaganda Amerika Serikat mengenai gambaran Jepang, membentuk persepsi akan Jepang, dan mendorong untuk membenci Jepang kepada masyarakatnya pada saat itu.

---

This thesis is focusing to discuss and analyze the signs of Japan in the US World War II animation movies, The Ducktator 1942 and Tokio Jokio 1943 by Looney Tunes. The signs of Japan are divided into two categories there are verbal signs and visual signs. The frame of theories in this thesis is Peircean Semiotics with its semiosis process.

The analysis process in this thesis is not limited by only knowing the meaning of each signs, furthermore connect it within the historical, social, and cultural context of which those sign are arose. These contexts are the World War II with its race war and propaganda war included in it.

The whole result of the analysis process in the data movies is all the signs of Japan in the movies contains propaganda messages which gave the image of Japan, created perception of Japan, and encourage the US people at that time to hate Japan as the enemy, regardless all the real backgrounds because the war is the main event at that time."