Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 118411 dokumen yang sesuai dengan query
cover
"Agency problem impties the need of an independent profession(external auditor) to assure agent(management) act on behalf of principle....."
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Imbuh Salim
"Agency problem implies the need of an independent profession (external auditor) to assure agent (management) act on behalf of principle. Unfortunately we can't fully rely any longer on the profession because of financial reporting scandals. It means that board of commissioner has to more actively acts to oversight the corporate governance. This oversight tasks is almost impossible to be carried by the board it self, mainly concerned to its competence limitation, so the board need to form a committee that have competence and full commitment to 'make sure' the corporate always on the right track. The committee's main responsibilities are concerned with financial reporting, risk management and control, and corporate governance. Regulators require listed companies, banks and other financial service companies, and certain state owned companies to have an audit committee. However, whether the committees exist just to fulfill this requirement or fully act as arm length of the board to improve good corporate governance is still questioned."
2005
MUIN-XXXIV-11-Nov2005-50
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Hidayati Agam
"Undang-undang Dasar 1945 mengisyaratkan hak setiap warga negara atas penghidupan, pekerjaan, dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Suatu pekerjaan, baru akan memenuhi kelayakan bagi kemanusiaan, apabila keselamatan dan kesehatan tenaga kerja terjamin.
Kematian, cacat, cedera, penyakit dan lain-lain sebagai akibat kecelakaan dalam melakukan pekerjaan bertentangan dengan dasar kemanusiaan. Hal itu ditegaskan dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (2) yang berbunyi; Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan.
Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara pada bagian pola umum Pelita ke IV, digariskan bahwa kebijaksanaan perlindungan tenaga kerja antara lain diarahkan kepada perbaikan keselamatan kerja dan kesehatan kerja yang merupakan salah satu faktor untuk mendorong peningkatan kesejahteraan tenaga kerja. Dengan terpenuhinya kesehatan dan keselamatan kerja, maka hal itu akan merupakan jaminan tercapainya ketenangan dan ketentraman kerja yang selanjutnya diharapkan akan meningkatkan kemajuan perusahaan, karena dengan sendirinya akan meningkatkan produktivitas.
Semakin meningkatnya peranan tenaga kerja dalam perkembangan pembangunan nasional di seluruh tanah air dan semakin meningkatnya penggunaan teknologi di semua sektor kegiatan usaha, dapat mengakibatkan semakin tinggi tingkat risiko yang dihadapi perusahaan tersebut. Risiko yang tinggi sebaliknya lebih dapat mengancam keselamatan dan kesehatan kerja sehingga perlu diadakan upaya perlindungan tenaga kerja. Pembangunan di sektor ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya pembangunan sumber daya manusia, merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan, yang diarahkan pada peningkatan harkat dan martabat dan kemampuan manusia serta kepercayaan kepada diri sendiri.
Dengan demikian perluasan kesempatan kerja dengan pemerataan, serta peningkatan mutu dan perlindungan tenaga kerja merupakan kebijaksanaan pokok yang sifatnya menyeluruh di semua sektor. Selanjutnya kebijaksanaan di bidang perlindungan tenaga kerja ditujukan kepada perbaikan upah, syarat kerja, kondisi dan hubungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, serta jaminan sosial lainnya di dalam perbaikan jaminan dan perlindungan tenaga kerja secara menyeluruh.
Sebagai konsekuensi dari semakin luasnya kesempatan bagi masyarakat atau dan/atau angkatan kerja, maka sudah barang tentu risiko keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja akan semakin tinggi."
1994
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Eliza
"Penelitian mengenai kebutuhan informasi staf/karyawan divisi Pengembangan Perusahaan PT INDOSAT, TBK dan peran perpustakaan PT INDOSAT, Tbk dalam memenuhi kebutuhan informasi tersebut, dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kebutuhan informasi dari staf/karyawan di Direktorat Pengembangan Perusahaan PT INDOSAT, Tbk dalam menjalankan tugasnya. Selain itu juga ingin diketahui seberapa jauh perpustakaan PT INDOSAT, Tbk telah memenuhi kebutuhan informasi tersebut menurut pendapat mereka.Dalam penelitian ini, metode yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data dilakukan dengan cara memberikan kuesioner kepada 46 orang staf/karyawan di Direktorat Pengembangan Perusahaan PT INDOSAT, Tbk dari 86 staf/karyawan yang ada di direktorat tersebut.Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa Direktorat Pengembangan Perusahaan PT INDOSAT, Tbk sangat membutuhkan informasi dalam menjalankan tugasnya. Adapun subjek-subjek yang dibutuhkan oleh mereka adalah teknologi telekomunikasi, ekonomi & bisnis, komputer, dan regulasi atau peraturan-peraturan. Adapun bentuk bahan pustaka yang paling digunakan untuk mencari informasi-informasi tersebut adalah majalah dan surat kabar yang bersifat current (mutakhir).Dari penelitian ini juga diketahui bahwa menurut pendapat staf/karyawan Direktorat Pengembangan Perusahaan PT INDOSAT, Tbk perpustakaan PT INDOSAT belum dapat memenuhi kebutuhan informasi mereka, hal ini dikarenakan koleksi perpustakaan PT INDOSAT, Tbk masih bersifat umum (kurang spesifik untuk tugas mereka)."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2004
S15261
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"In the legal aspect, one diagnosed by a doctor or psychiatrist with mental illness, has autonomy and rights as citizen, Very likely, the competence of the patient may build a sense of autonomy. During the therapy, one may even propose his rejection, even before or after the verdict by the doctor who speaks as expert in the field."
JUETIKA
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Rudy Hartanto
"In the legal aspect, one diagnosed by a doctor or psychiatrist with mental illness, has autonomy and rights as citizen, Very likely, the competence of the patient may build a sense of autonomy. During the therapy, one may even propose his rejection, even before or after the verdict by the doctor who speaks as expert in the field."
Depok: Departemen kewilayaan Fakultas ilmu Pengetahuan Budaya UI Depok, 2009
360 JETK 1:2 (2009)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
I Wayan Suca Sumadi
Bali: Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali, 2013
306.8 WAY t
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Ayatrohadi
Jakarta: Pustaka Jaya , [date of publication not identified]
808.81 AYA p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Arwin Adityawarman
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1978
S6130
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>