Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"When a stare has no longer guaranteed the implementation of personal rights, social contract automatically will decease. The decease of social contract will cause the failing of state sovereignty. In this case, state is no longer has philosophic fundamental as supporting state. As a consequence of a state cannot protect its citizens rights, the enforcement of state sovereignty merely can be done through external hand; this is the part when the role of humanity begins to play. Humanity intervention will automatically stop when the norm and humanity law are enforced in the state and social contract are reconstructed."

"Tesis ini adalah tentang hubungan satuan pengamanan dengan warga kecamatan Klapa Nunggal di Kabupaten Bogor. Perhatian utama tesis ini adalah hubungan yang terjalin antara warga kecamatan Klapa Nunggal dengan Satuan Pengamanan yang ada di PT.Semen Cibinong dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban. Dengan fokus penelitian tentang hubungan baik satpam dengan masyarakat. Metode penelitian yang di gunakan adalah metode etnografi dengan teknik pengumpulan data melalui pengamatan , pengamatan terlibat, wawancara berpedoman untuk mengungkapkan pola hubungan yang terjadi.Tesis ini menunjukkan bahwa Satuan Pengamanan di PT.Semen Cibinong dilakukan melalui out sourcing (kontrak) yang dipercayakan pengelolaannya kepada PT.Nawakara Perkasa Nusantara. Pengelolaan pengamanan dilaksanakan se suai ketentuan yang diatur dengan melibatkan seluruh pimpinan, manager, karyawan, pihak Kepolisian dan masyarakat lingkungan sekitar PT.Semen Cibinong. Hal ini terwujud karena secara struktural dalam pengorganisasian manajemen PT.Semen Cibinong, pengelolaan Satuan Pengamanan tersebut di wadahi oleh Project Manager Security yang kedudukannya sederajat dengan Direktur lainnya.Temuan di lapangan menunjukkan bahwa pekerja yang ada adalah pekerja yang terorganisir dalam manajemen PT.Semen Cibinong yaitu : pekerja atau karyawan, pekerja staf dan lapangan, satuan pengamanan yang terdiri dari (1)Satuan Pengamanan PT.Nawakara Perkasa yang berjumlah 304 orang, (2)Pengamanan dari Satuan Gabungan Desa yang berjumlah 32 orang, (3)Pengamanan Swakarsa berjumlah 45 orang, kontraktor, dan sistim kontrak kerja dengan PT.Wahana para pekerja lainnya yaitu : kuli bongkar muat, sopir kontainer PT.Semen Cibinong. Aktifitas para pekerja di PT.Semen Cibinong tersebut satu dengan lainnya saling berhubungan.Implikasi dari tesis ini adalah perlunya pemantapan pengelolaan pengamanan yang dilakukan melalui tindakan sebagai berikut : perlunya pihak manajemen PT.Semen Cibinong menggunakan pendekatan pemberdayaan potensi masyarakat. Pihak kepolisian sektor Klapa Nunggal secara teratur dan konsisten memberdayakan Satuan Pengamanan secara aktif melalui kunjungan atau pembinaan dilingkungan PT.Semen Cibinong. Pihak Satuan Pengamanan sebaiknya mau menerima kunjungan, arahan, pesan-pesan kamtibmas secara rutin yang dilakukan oleh pihak kepolisian, karena Satuan Pengamanan adalah unsur pembantu Polri. Pihak Satuan Pengamanan hendaknya melakukan pendekatan kembali dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda guna menunjang keberhasilan tugas di masa yang akan datang."

"Penyelenggaraan sistem jaminan sosial negara yang efektif berperan penting dalam menjamin perlindungan pendapatan dan kesehatan masyarakat demi mencapai stabilitas kesejahteraan. Di Indonesia, pemerintah mereformasi sistem jaminan sosial dengan mengesahkan UU tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan menetapkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk memberikan layanan yang bisa menjangkau seluruh rakyat Indonesia. Jaminan sosial berfungsi untuk melindungi masyarakat dari pengeluaran yang tidak terduga, dan memberikan rasa aman dari ketidakpastian sehingga dapat meningkatkan kepuasan hidup mereka. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak dari penyelenggaraan program BPJS sejak tahun 2014 terhadap kesejahteraan subjektif masyarakat Indonesia. Dengan menggunakan data IFLS gelombang 4 dan 5 serta metode Difference-in-Differences (DID) yang dikombinasikan dengan Propensity Score Matching (PSM), penelitian ini menemukan bahwa kepemilikan BPJS akan meningkatkan probabilitas individu memiliki tingkat kebahagiaan yang semakin tinggi. Temuan ini menekankan pentingnya peningkatan optimalisasi program BPJS, tidak hanya dari jumlah kepesertaan saja, tetapi juga melalui peningkatan kualitas layanan dan kemudahan akses agar manfaat yang diterima masyarakat bisa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan subjektif mereka.

---

The implementation of an effective state social security system plays an important role in ensuring the protection of people's income and health in order to achieve welfare stability. In Indonesia, the government reformed the social security system by passing UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) and establishing Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) to provide services that can reach all Indonesian citizen. Social security functions to protect people from unexpected expenses, and provides a sense of security from uncertainty so that it can increase their life satisfaction. This research aims to see the impact of BPJS program implementation since 2014 on the subjective well-being of the Indonesian citizen. By using IFLS wave 4 and 5 data and the Difference-in-Differences (DID) method combined with Propensity Score Matching (PSM), this research found that ownership of BPJS will increase the probability of an individual having a higher level of happiness. These findings emphasize the importance of increasing the optimization of the BPJS program, not only in the number of participants, but also through improving the quality of services and ease of access so that the benefits received by the community can have a significant influence on their subjective well-being."

"ABSTRAKPencahayaan pada malam hari yang tidak optimal mengakibatkan banyaknya kejahatan di area kampus yang terjadi pada malam hari. Kualitas pencahayaan dan pemberitaan mengenai isu kriminalitas yang terjadi di kampus mempengaruhi persepsi rasa aman di kampus. Selain kualitas pencahayaan, persepsi rasa aman juga dipengaruhi oleh karakter individu dan kondisi lingkungan. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan pencahayaan malam hari dan pembentukan persepsi rasa aman, khususnya di lingkungan kampus Universitas Indonesia. Skripsi ini membahas dua sistem pencahayaan ruang luar yang berbeda, khususnya pencahayaan di jalan yang sering dilewati oleh pejalan kaki dan rawan kriminalitas pada malam hari. Dari dua sistem pencahayaan yang berbeda, maka akan didapat sistem dan kualitas pencahayaan seperti apa yang menimbulkan rasa tidak aman pada malam hari di lingkungan kampus.

---

ABSTRACTThe non optimal night lighting might result in many crimes around campus area that occur at night. The quality of lighting and publicity of crime issues occurred on campus affects the perception of safety on it. Aside from the lighting quality, perception of safety is also affected by the individual character and environment condition. This thesis aims to explain how night lighting affects the shaping of security perception, especially in University of Indonesia. This thesis discusses two different exterior lighting systems, especially on the streets that are often passed by pedestrians and are prone to crime at night. By analizing the two different lighting systems, the system and quality of lighting that may cause insecurity at night on campus will be obtained."

"Dalam film the Lord of the Rings, dikisahkan mengenai konflik antar pihak protagonis dan antagonis yang terjadi di Middle-Earth. Middle-Earth adalah dunia imajinasi yang dihuni oleh bermacam bangsa yang tinggal di bermacam kota. Salah satu dari kota di Middle-Earth adalah Kota Rivendell, kota yang dihuni oleh bangsa elf. Dengan situasi kondusif dan bentangan alam yang indah, Kota Rivendell berhasil digambarkan sebagai kota yang aman. Hal ini kontras dengan daerah sekitar Kota Rivendell yang terlibat dalam bermacam konflik akibat penyebaran kekuasan pihak antagonis. Rivendell sebagai kota yang aman meski dikelilingi bermacam konflik memunculkan pertanyaan, apakah diantara beragam kota di dunia nyata juga terdapat daerah yang aman meskipun daerah sekitarnya dipenuhi konflik? Ternyata, di wilayah Karet Tengsin terdapat bermacam kekuasaan dan potensi konflik. Penyebaran juga beragam, terdapat banyak perbedaan secara fisik, sosial, politik, spiritual dan ekonomi. Akan tetapi, warga tidak merasa terancam oleh kekuasan, potensi konflik dan penyebaran. Bila dibandingkan dengan Kota Rivendell dari film the Lord of the Rings, Karet Tengsin memiliki kemiripan, yakni berada di sekitar area berkonflik. Meski begitu, penduduknya merasa aman untuk tinggal di dalamnya.

---

The Lord of the Rings the movie tells about the conflict between the protagonist and the antagonist that was happening in Middle-Earth. Middle-Earth is an imaginary world inhabited by various race living in various cities. One of the cities in Middle-Earth is the City of Rivendell, a city inhabited by the elves. With a conducive environment and beautiful landscapes, City of Rivendell successfully portrayed as a safe city. This is in contrast with the area around the city of Rivendell which involved in various conflicts caused by the antagonist. Rivendell as a safe city while being surrounded by various conflicts raises the question, is there in real world a safe area while being surrounded by conflicts? Apparently, in the area of ​​Karet there are variety of power and potential for conflict. Deployment also diverse, there are many differences in the physical, social, political, spiritual and economic aspect. However, residents do not feel threatened by the power, potential conflicts and diversity. When compared with the City of Rivendell from the movie Lord of the Rings, Karet have similarities, which is located around the area of ​​conflict. Even so, people feels safe to stay in it."

"Meningkatnya kompleksitas dan interkonektivitas dalam globalisasi membuat pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sangat berkembangpesat. Perkembangan teknologi ini menimbulkan berbagai macam aspek, diantaranya memberikan suatu kemudahan bagi penggunanya. Dan menimbulkanbudaya baru dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi TIK tidak hanya membuat TIK menjadi bernilai sangat strategis.Seiring dengan kemajuan teknologi tersebut, dalam pemanfaatan teknologi untuk mencegah dan menanggulangi perbuatan melawan hukum danperlindungan terhadap keamanan nasional terus ditingkatkan. Pemanfaatan teknologi ini dapat bersifat langsung (interception) dan tidak langsung (the use of data). Yang dimaksud dengan pemanfaatan teknologi yang bersifat langsungyaitudengan melakukan intersepsi atau saat ini lebih dikenal dengan istilah Lawful Intercept (LI). Yang dapat diartikan sebagai suatu proses intersepsi yang dibenarkan dalam kaca mata hukum.Lawful Interception (LI) mempresentasikan regulasi berpayung hukum atas otorisasi penyelidikan jalur komunikasi pada operator penyelenggaralayanan telekomunikasi untuk tujuan penegakan hukum, menjaga kepentingan keamanan negara serta untuk menangkal upaya terorisme global. Hal ini berarti, intersepsi pada kanal komunikasi baik berupa penyadapan jalur komunikasilayanan suara, sms, ataupun dalam bentuk komunikasi data seperti browsing, chating, email bisa dilakukan secara legal bila jalur-jalur tersebut terindikasi menjadi sarana untuk melakukan suatu tindakan pelanggaran hukum, mengancam keamanan negara serta menjadi media untuk aksi teroris. LI telah menjadi isu penting bagi negara-negara maju seperti Uni Eropa, USA, Australia, dan sejumlah negara Asia untuk diimplementasikan sesuai kebutuhan dari negara-negara bersangkutan

---

The increase in the complexity and interconnectivity in the globalization made the development of Information and Communication Technology (ICT) developing

very fast. The development of this technology caused various aspect sorts, among them to give an ease for his user. And caused the new culture in the everyday life.

The ICT implementation didn't only make ICT become valuable very strategic.Together with the progress of this technology, in the utilization of technology to prevent and deal with the action against the law and the protection towards the

national security continued to be increased. The utilization of this technology could be direct (interception) and indirectly (the use of the data). That was meant with the utilization of technology that was direct that is with interception or at this time more was known with the Lawful Intercept (LI) term. That could be interpreted as a process interception that was justified in the legal aspect.Lawful Interception (LI) presented the law of regulation on authorization of lines of communication investigation to the organizing operator of the

telecommunications service for the aim of law enforcement, maintained the interests of the security of the country as well as to ward off global terrorism efforts. This was significant, interception on communication canal took the form

of the tapping of lines of communication of the voice service, sms, or in the form of data communication like browsing, chatting, the email could be carried out in a legal manner when the lines is indicated became means of carrying out aviolation action of the law, threatened the security of the country as well as to the media for the terrorist's action. LI became important rumors for advanced country like the European Union, the USA, Australia, and several Asian countries to implement in accordance with the requirement from relevant countries."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi kewenangan lembaga pemerintah dalam penegakan hukum di wilayah laut Indonesia. Permasalahan yang dibahas diantaranya mengenai pengaturan peran dan kewenangan lembaga pemerintah dalam menyelenggarakan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia, serta dampak terhadap kewenangan yang sama antara lembaga pemerintah dalam menyelenggarakan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif berdasarkan teori kewenangan dengan data sekunder. Hasil yang diperoleh adalah Indonesia mempunyai enam lembaga penegak hukum di wilayah laut antara lain Badan Keamanan Laut, TNI Angkatan Laut, Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Ditjen Bea Cukai, Polair, dan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai. Keenam lembaga tersebut mempunyai kewenangan yang sama sehingga dapat mengakibatkan tumpang tindih yang berdampak pada ego sektoral antar-lembaga penegak hukum, ambiguitas peran sebagai Indonesia sea and coast guard, respon negatif dari negara lain terhadap lembaga penegak hukum wilayah laut di Indonesia dan lemahnya pengaturan kewenangan Bakamla dalam penegakan bhukum di wilayah laut. Pemerintah perlu menerapkan konsepsi omnibus law dengan merevisi/mengubah, mengganti, mencabut atau menggambungkan agar tidak terjadi pertentangan antar peraturan perundang-undangan. Selain itu, Pemerintah perlu merumuskan peraturan perundang-undangan baru dengan menetapkan lembaga yang berwenang sebagai Indonesia sea and coast guard.

---

The purpose of this research aims to analyze and identify the authority of government agencies in law enforcement in the Indonesian marine area. Issues discussed include regulating the role and authority, as well as the impact on the same authority between government agencies to carry out law enforcement in Indonesian marine areas. The research method used is a normative juridical method based on the theory of authority with secondary data. The results obtained are that Indonesia has six law enforcement agencies in the marine area, consist of the Indonesia Maritime Security Agency, the Directorate General of Surveillance and Control of Marine and Fishery Resources, the Directorate General of Customs and Excise, the Directorate Marine Police, and the Directorate Indonesian Sea and Coast Guard. The six agencies have the same authority that can lead to impact on sectoral egos between law enforcement agencies, ambiguity in the role of Indonesia as a sea and coast guard, negative responses from other countries to law enforcement agencies in Indonesia's marine areas and the weak regulation of Indonesia Maritime Security Agency. The government needs to implement the omnibus law concept by revising/amending, replacing, revoking or merging so that there is no conflict between laws and regulations. In addition, the Government needs to formulate new laws and regulations by establishing an authorized institution as the Indonesian sea and coast guard."

"Dewasa ini, otentikasi berbasis password telah digunakan berbagai situs penyedia layanan berbasis web. Hal ini disebabkan kemudahan yang diberikan layanan Single Sign On (SSO) untuk memberikan akses ke berbagai aplikasi web melalui satu kali otentikasi password. Namun, layanan SSO memiliki kerentanan terhadap serangan password guessing, terutama serangan brute force dan dictionary attack. Penerapan protokol login berupa protokol Pinkas-Sander (PS), protokol van Oorchot-Stubblebine (VS) dan Password Guessing Resistant Protocol (PGRP) pada layanan SSO bertujuan untuk menyediakan layanan otentikasi berbasis password yang aman dan terpercaya bagi pengguna. Hal ini dipertimbangkan berdasarkan beberapa aspek, seperti keamanan (security), keberdayagunaan (usability) dan konsumsi sumber daya komputasi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa protokol PGRP mendukung tiga aspek tersebut dengan baik. Protokol PGRP hanya memunculkan tiga kali CAPTCHA saat pengguna melakukan login secara benar menggunakan tiga akun berbeda, sedangkan protokol PS dan protokol VS memunculkan CAPTCHA sebanyak 30 kali. Selain itu, protokol PGRP menghasilkan utilisasi memory server otentikasi lebih kecil dibandingkan protokol PS dan protokol VS. Hal ini ditunjukkan oleh nilai rata-rata dari protokol PS memiliki selisih nilai utilisasi memory sebesar 226,1 kB ? 706,35 kB lebih kecil dibandingkan protokol PS dan protokol VS. Dengan demikian, protokol PGRP direkomendasikan untuk diterapkan pada layanan SSO.

---

Nowadays, password based authentication have been used by various web service provider. It is due to the convenience of Single Sign On (SSO) service to permit a user to access into multiple web applications through password authentication at once. However, password based authentication prone to password guessing attacks, especially brute force and dictionary attack. The implementation of login protocol as PS protocol, VS protocol and Password Guessing Resistant Protocol (PGRP) in SSO service aim to provide a secured and trustworthy password based authentication service for legitimated users. It will be considered based on several aspect including security, usability and computation resource consumption.

The experiment's result show that PGRP is able to support the three aspect of SSO service. PGRP protocol only challenged CAPTCHA three times when user use three different account, whereas PS protocol and VS protocol challenged CAPTCHA 30 times. In addition, PGRP protocol result memory utilization of authentication server less than protocol PS and protocol VS. It was showed by average value of memory utilization about 226.1 kB to 706.35 kB less than PS protocol and VS protocol. Thus, PGRP protocol is recommended to be implemented on SSO service."

"Negara yang kuat merupakan negara yang memiliki warga negara yang bersatu padu dalam mempertahankan, memperjuangkan, serta melindungi negaranya dari segala bentuk ancaman yang terjadi, baik ancaman militer maupun non militer melalui kesadaran bela negara demi keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Konsep bela negara dapat diwujudkan melalui pendidikan budaya hemat energi untuk keberlanjutan energi Indonesia di masa mendatang.Artikel ini bertujuan untuk menerapkan budaya hemat energi secara efisien dan rasional melalui penerapan dasar nilai-nilai hemat energi yang mencakup: (1) pengembangan kurikulum green education melalui materi konservasi energi (hemat, dan bijak dan cerdas menggunakan energi); (2) pengembangan konsep kebiasaan hidup hemat energi secara dua arah (pembelajaran dari siswa ke siswa sehingga partisipasi siswa secara aktif) seperti mematikan peralatan sumber energi (keran air, lampu, AC) ketika tidak digunakan yang dilakukan secara berlanjut dengan pendampingan dari tenaga pendidik sehingga akan menjadi sebuah kebiasaan positif yang tertanam sejak kecil untuk menggunakan energi yang efisien dan rasional.Pendidikan budaya hemat energi ini bukan hanya imbauan yang bersifat normatif, namun harus ada aturan yang jelas tentang penghematan energi melalui kerjasama antara Kementerian Ristek Dikti dan Kementerian ESDM dan Kementerian Pertahanan sehingga pengembangan budaya penerapan energi secara berkelanjutan dapat tercipta dengan komitmen dari semua civitas akademika pendidikan dalam wujud bela negara."