Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Enforced disappearance or involuntary disappearance is a method used by the authority of state to vanish the unwanted actors in society by doing some act like arresting without justifiable warrant or even kidnapping. The main factor of this act is the implementation of national security doctrine based on political consideration. This illegal act is not just against human rights, furthermore it makes the existence human being as a person vanish, as a result, law does not be able !o provide protection guarantee. This existing illegal acts done by some government toward their inferiors are the reason why international law provides protection to society by declaring the enforced disappearance as a serious crime against fundamental rights in some international instrument such as Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance and Inter-American Convention on Forced Disappearance. Since 1999, United Nations Commission in Human Rights has produced Draft International Convention on the Protection of All Persons from Forced Disappearance. This article addresses those issue with the picture of cases happened in Indonesia."

"Penculikan merupakan suatu tindak pidana. Meskipun demikian proses peradilan bagi tindak pidana penculikan mulai penangkapan sampai penghukuman harus mengikuti prosesdur hukum acara pidana. Dalam hukum internasioanl, bagi tersangka yang berada di luar wilayah negara yang berwenang mengadili penangkapannya harus melalui prosedur jalur diplomatik atau melalui perjanjian ekstradisi. Karangan ini mencoba membahas proses pengadilan seorang warga negara Meksiko yang diculik dari wilayah Meksiko karena dituduh membunuh warga negara Amerika Serikat."

"ABSTRAKWarga Negara Indonesia WNI pada tahun 2016 telah diculik dan disandera berulang kali oleh kelompok teroris Abu Sayyaf di kawasan maritim. Pemerintah RI telah melakukan berbagai upaya dalam membebaskan WNI yang disandera oleh Abu Sayyaf. Upaya-upaya Pemerintah RI tersebut adalah melakukan negosiasi kepada Abu Sayyaf dan juga melakukan kerjasama terhadap berbagai pihak, baik pemeritah atau non pemerintah. Upaya-upaya tersebut merupakan strategi yang diterapkan oleh Pemerintah RI dalam membebaskan WNI yang disandera oleh Abu Sayyaf. Studi ini mencoba untuk memberi gambaran strategi Pemerintah RI dalam menanggulangi kasus penculikan dan penyanderaan oleh kelompok teroris, khususnya Abu Sayyaf. Studi ini juga memberikan penjelasan mengenai penculikan dan penyanderaan sebagai sebuah aksi teror dan ancaman terhadap Pemerintah RI.

---

ABSTRACTIn 2016, Indonesian Citizens has been kidnapped and held hostage repeatedly Abu Sayyaf terrorist in maritime area. The Government of Indonesia has made various efforts to free the citizens who held hostage by Abu Sayyaf Group. The efforts of Indonesia Government is negotiating to Abu Sayyaf Group and is also cooperation of various parties, both government or non government. These efforts is the strategy adopted by The Government of Indonesia in freeing Indonenesia Citizens who were held hostageby Abu Sayyaf Group. This study tries to illustrate The Indonesia Government strategy to cope cases of kidnapping and hostage taking by terrorist groups, and also provides an explanation of kidnapping and hostage taking as an act of terror and also pose a threat to The Government of Indonesia. "

"ABSTRAKPenelitian ini berjudul ldquo;Agenda Dynamics Penyanderaan WNI: Analisis Agenda Media dan Pemerintah Negara Republik Indonesia dan Filipina dalam kasus Penyanderaan WNI oleh Kelompok Abu Sayyaf dengan tujuan penelitian: 1 untuk mengetahui agenda Media di Republik Indonesia dan Filipina di balik pemberitaan tentang penyanderaan WNI oleh Kelompok Abu Sayyaf; 2 untuk mengetahui agenda policy Pemri dan Pemerintah Filipina dalam upaya pembebasan WNI yang di sandera oleh Kelompok Abu Sayyaf; 3 untuk mengetahui agenda public dalam hal penyanderaan WNI oleh Kelompok Abu Sayyaf; 4 untuk memberitakan keberhasilan Pemri dalam membebaskan WNI yang di sandera oleh kelompok Abu Sayyaf.Metode yang digunakan dalam penelitian ialah analisis agenda setting, wawancara dan tabulasi dimana instrumen yang digunakan oleh penulis ialah: 1 mencari tahu unsur kerangka teori yang terdiri atas: a mengetahui fungsi agenda setting; b mengetahui strategi framing media; c dan mengetahui fungsi bahasa. 2 Selanjutnya penulis juga mencari tahu tentang pembentukan teks yang terdiri atas: a pemberlakuan atas peristiwa; b sumber yang dikutip; c cara penyajian; dan d simbol yang digunakan. 3 Setelah proses tersebut dilakukan, penulis akan melakukan evidensi melalui: a alat pembuktian; b bukti dalam teks; dan c makna, dimana dengan hal tersebut penulis dapat menyimpulkan apa yang sebenarnya tengah disampaikan dan diarahkan media.Adapun hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa segala yang disampaikan oleh media memiliki agenda penting sebagaimana: 1 agenda publik, dimana publik mengharapkan atau menuntutkan sesuatu kepada pemerintah; 2 agenda kebijakan pemerintah, dimana pemerintah akan mengarahkan media untuk memberitakan segala upaya yang dilakukan pemerintah akan tuntutan publik; 3 agenda media, dimana media akan mempertemukan dua pandang: publik dan pemerintah untuk nanti dituangkan dalam pragmatis pemberitaan. Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa publik selama ini telah diteror oleh kelompok-kelompok radikal yang mengatasnamakan agama sebagai legitimasi konflik, maka, publik mendesak pemerintah untuk melakukan pemberantasan tindak kejahatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tersebut. Untuk itu, media juga berupaya menyorot kinerja dan perkembangan penanganan pemerintah dalam memberantas tindakan-tindakan teror yang tidak bisa dibenarkan oleh ajaran agama apa pun tersebut.Keywords:Agenda Setting, Penyanderaan, Kelompok Abu Sayyaf, Media Cetak, Filipina, Indonesia, 2016

---

ABSTRACTThis study is entitled Agenda Dynamics of the Indonesian Citizens taken into hostage Agenda Setting Analysis of the Media and Governments of the Republic of Indonesia and the Philippines in the case of kidnapping of Indonesian citizens by the Abu Sayyaf Group with research objectives 1 to determine the agenda of the Media in the Republic of Indonesia and the Philippines behind the coverage of the kidnapping of the Indonesian citizen by The Abu Sayyaf Group 2 to determine the policy agenda of the Indonesian Government and the Government of the Philippines in an effort free the Indonesian citizens taken into hostage by the Abu Sayyaf Group 3 to determine the public agenda in the kidnapping of the Indonesian citizens by the Abu Sayyaf Group 4 to cover the Indonesian Government 39 s success in liberating the citizens taken into hostage by the Abu Sayyaf Group.The methods used in the research are agenda setting analysis, interviews and tabulation in which the instruments used by the author are 1 finding out elements of theoretical framework consisting of a determining the function of agenda setting B determine the strategy of media framing C determining the function of language. 2 Furthermore, the author also researches the formation of a text consisting of a the enactment of the events B the sources cited C how the they are presented and d the symbols used. 3 Once the process is done, we would go through the evidences of a The means of proof B evidence in the text and c the meaning, which the authors to conclude that what is actually being delivered and directed by the media.The results of this study mentions that everything conveyed by the media has an important agenda as 1 the public agenda, in which the public expects or demands something from the government 2 the government 39 s policy agenda, which the government will direct the media to promote all the government 39 s efforts regarding to public demand 3 the media agenda, which the media will bring together two views the public and the government work coexisting pragmatically. Thus the author concludes that some Indonesian citizens had been terrorized by radical groups in the name of religion as the legitimacy of the conflict, then, publicly urges the government to make the eradicate crimes committed by these groups. To that end, the media also seeks to highlight the government 39 s handling performance and progress in combating acts of terror can not be justified by the teachings of any religion.Keywords Agenda Setting, Hostage, Kidnapping Abu Sayyaf Group, Print Media, Phillipines, Indonesia, 2016 "

"Kemunculan MDR-TB menghambat program pemberantasan TB dan berakibat pada meningkatnya angka kematian dan beban control TB. Tempat pengobatan TB, termasuk riwayat pengobatan, sangat mungkin merupakan predictor MDR-TB yang kuat. Tujuan dari studi ini ada untuk mengidentifikasi dan menganalisis tempat pengobatan TB primer sebagai salah satu factor yang mungkin berkontribusi dalam perkembangan TB menjadi MDR-TB. Pengumpulan data dilaksanakan pada bulan Desember 2009 hingga Agustus 2010. Mengguanakan metode cross-sectional, data didapatkan melaui wawancara mendalam dengan 50 pasien MDR-TB yang sedang mendapatkan pengobatan di klinik MDR-TB RS Persahabatan. Dalam jumlah besar pasien MDR-TB mendapatkan pengobatan di puskesmas (38%) dan dokter praktik pribadi (28%). Tidak ditemukan adanya assosiasi antara tempat pengobatan TB pertama dan kepatuhan pasien sedangkan assosiasi terlihat antara tempat pengobatan TB pertama dan peresepan obat gratis.

---

The emergence of MDR-TB hampers TB eradication program which resulted in high fatality rate and increase burden of TB control. TB treatment place, including history of treatment, might be a strong predictor of MDR-TB. The purpose of this study is to identify and analyze primary TB treatment place as the contributing factor that may lead to the development of TB towards MDR-TB. The data collection was done from December 2009 to August 2010 at Persahabatan Hospital. Using cross-sectional method, data is obtained through thorough interview of 50 MDR-TB patients undergoing treatment in MDR-TB Clinic in Persahabatan Hospital. Large proportion of MDR-TB patient received their primary TB treatment at puskesmas (38%) and private Practice (28%). It is found that there is no association between primary TB treatment place and patient compliance while association appears between primary TB treatment place and free drug prescription."