Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"European integration process has come to the extent where interdependence between member has become more complex than a simple economic cooperation. At this point, European Union has reached a realm in which deeper political commitment is needed, not only between member states and the Union, but between individuals and the Union, The ever evolving jbrm of Union itself has become closer to a conventional nation-state. At this juncture, a European 'demos' - as a constituent base for European Union - is needed This poses a new issue for the Union: to build a common social identity in regional level.This thesis tries to examine how does this process of social identity building of European can come to pass and made possible by European Union, using political psychology approaches available, to explore the nature ofthe process in individual, social, national, and regional level, and how European Union can actively promote, construct, and be made possible to be a main reference for Europeans? social identity. Furthermore, this thesis would propose the use of psychological approach in understanding social phenomenon in wider social scale, in this case, European integration."

"Penulisan tesis adalah hasil obserrrasi penulis terhadap Peranan Perancis dibidang ekonomi yang melibatkan Bank Sentral Eropa (ECB) sebagai organisasi regional yang dilalui dengan tahapan-tahapan dari Masyarakat Batubara dan Baja Eropa hingga Masyarakat Ekonomi Eropa sampai dengan terbentuknya sebuah bank sentral yang ada pada saat ini, yang merupakan titik kulminasi tertinggi dari sebuah integrasi. Peranan yang diambil Perancis sangat berpengaruh pada tatanan ekonomi regional yang ada di kawasan Eropa sejak era Masyarakat Batubara dan Baja Eropa hingga terwujud dan terbentuknya Bank Sentral Eropa.Perancis adalah salah satu arsitek pendiri organisasi regional Uni Eropa yang termasuk salah satu The Founding Father atau The Origin of Six yakni enam negara anggota asli pendiri Uni Eropa yang ketika itu masih bemama Coal and Steel European Community (Masyarakat Batubara dan Baja Eropa) pada tahun 1951, dengan adanya Perjanjian Paris (la Nita de Pads).Adapun negara-negara yang termasuk dalam enam negara asli pendiri Uni Eropa itu adalah Peraricis, Jerman Barat, Belgia, Belanda, Luksemburg dan Italia. Latar belakan terbentuknya CSEC (Coal and Steel European Community) ialah untuk meredakan ketegangan perang ekonomi dalam industri batubara dan baja dikawasan eropa barat antara Perancis dan Jerman Barat. Setelah terbentuk Masyarakat Batubara dan Baja Eropa pada tahun 1951, maka timbul atau terbentuk lagi dua organisasi regional dikawasan Eropa yakni Masyarakat Ekonami (EEC, European Economic Community) dan Euralom (European Atomic Community) dengan ditandai adanya Perjanjian Roma, pada tahun 1957.Kini, ketiga organiasi regional dikawasan Eropa Barat ini dinaungi oleo Uni Eropa setelah terjadi atau setelah terjadi atau terbentuknya Maastricht 1992 lalu dan keanggotaan Uni Eropa bertambah jumlahnya hingga Lima belas negara yakni : Austria, Belanda, Belgia, Denmark, Finlandia, Irlandia, Jarman, Luksemburg, Italia, Inggris, Portugal, Perancis, Swedaa, Spanyol, dan Yunani. Pada perjanjian Maastricht 1992 ada terdapat tiga pilar utama didalamnya, yaitu: CFSP (Common Foreign Security Policy), EMU (European Monetary Union) dan ECJ (European Court of Justice). Karla sama dalam bidang ekonomi moneter Eropa (EMU) adalah salah satu yang paling cepat dan tepat dari ketiga pilar perjajian Maastichl 1992, dimana awal 1999 telah diluncurkan program kerja European Singgle Cummncy atau mata uang tunggal Eropa.Adapun peranan yang dimainkan oleh Perancis dalam Uni Eropa adalah sangat besar sekali disamping sebagai arsitektur Uni Eropa, hal ini terlihat dengan adanya peran Jean Monnet dan Robert Schuman yang jauh sebelumnya telah berkiprah dalam organisasi regional itu. Peran Perancis Iainnya adalah dengan adanya kompetisi yang kuat antara Jarman dan Perancis dalam organisasi Uni Eropa. Oleh sebab itu, sangat diharapkan oleh anggota-anggota Uni Eropa lainnya peranan dari Inggris sebagai penyeimbang dari kekuatan besar di Eropa antara Peracis dan Jerman.Perancis, dibawah Presiden Francois Mitterand dan Jarman Barat, dibawah kanselir Helmut Kohl, ingin berkolaborasi untuk menguasai Uni Eropa dalam bidang kerja sama Ekonomi-moneter, khusus dalam mata uang tunggal Eropa dengan konsep two speed of Europe ditahun 1990-1991, setebenluknya Perjanjian Maastricht 1992. ide tentang two speed of Europe ini secara garis besar program Uni Moneter Eropa adalah terdapat dua gerbong lokomotif yakni antara negara-negara kaya Uni Eropa yang akan dipacu kekuatannya ekonominya derngan lokomotif Franco-allemande dan gerbong kereta yang diisi dengan negara-negara yang tidak kaya Uni Eropa yang akan dipacu kekautannya ekonomi Inggris, tetapi Perdana menteri Inggris, Margaret Thalcer menolak keras ide dari Perancis dan Jerman Barat ini hingga saat akan terbentuknya EMI (Instutusi Moneter Eropa) ditahun 1994 lalu sebagai institusi awal Bank Sentral Eropa yang bermarkas besar di kota Frankfurt (Jarman), friksi antara Perancis dan Jerman dalam Uni Eropa tetap ada."

"Artikel ini menjelaskan salah satu cara bagi pemerintah untuk mencapai kata pemerintahan yang buik dalam lingkup pemerintahan negara, yang memerlukan mekanisme pengawasan dalam sistem birokrasi negara, baik pengawasan internal maupun pengawasan eksternal. Lembaga pengawasan eksternal ini juga di berbagai negara mengenai secara konseptual apa yang dinamakan sebagai Ombudsman, yang dilaksanakan oleh Swedish. Saat ini sudah ada 1/2 negara yang memiliki Ombudsman dengan nama yang berbeda-beda. Keberadaan Ombudsman xaat ini ditujukun unluk meamnpung partisipasi publik yang semakin meluas dalam pengawasan pemerintahan.Hal itu terlihat dari status legal Ombudsman ini Eropa dalam Traktat Uni Eropa yang menunjukan pentingnya keberadaan Ombudsman Uni Eropa."

"Penelitian ini berfokus pada analisis kebijakan luar negeri dan keamanan bersama Uni Eropa (Common Foreign and security Policy ) pada tahun 1997-1999. Secara lebih spesifik membahas respons entitas Uni Eropa (UE) terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal maupun internalnya, dengan menggunakan pendekatan sistem kebijakan luar negeri dan model constraints and opportunities.Variabel independen dalam penelitian ini berasal dari lingkungan eksternal UE, yaitu_ kebijakan burden sharing AS ke UE, dan dari lingkungan internal UE adalah politik identitas Eropa. Keterhubungan logis antarvariabel diperlihatkan melalui pengaruh pemunculan serangkaian peluang dan hambatan yang berasal dari kedua variabel independen, terhadap variabel dependen. Dengan kata lain, kebijakan burden sharing AS-UE dan politik identitas Eropa diduga mempengaruhi pemunculan serangkaian peluang dan hambatan terhadap peningkatan peran internasional LTE pada tahun 1997-1999.Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa peluang bagi peningkatan peran internasional UE muncul dari adanya interaksi antara kebijakan burden sharing AS-UE yang berjalan selaras dengan fenomena politik identitas UE, dan sama-sama dilandasi oleh pengembangan nilai-nilai peradaban Barat. Kedekatan secara kultural antara kedua entitas tersebut dalam peradaban Barat memungkinkan keduanya melakukan kerjasama yang cukup dalam, hingga hal ini merupakan peluang bagi UE untuk meningkatkan peran internasionalnya.Di sisi lainnya, hambatan bagi peningkatan peran internasional UE disebabkan karena dari lingkungan eksternal UE terjadi kompetisi antara AS dan LIE, yang mana hal ini juga inheren dalam suatu kerjasama. Dari sisi internal UE, politik identitas UE dapat menjelaskan bagaimana UE sebagai bagian dari peradaban Barat harus berbenturan dengan persoalan identitas kultural.Peluang dan hambatan di atas kemudian menyebabkan UE pada tahun 1997 harus melakukan reformasi institusional agar CFSP dapat diterapkan secara lebih efektif, dan dengan demikian akan dapat meningkatkan pula peran internasional UE. Perjanjian Amsterdam, menyepakati ditingkatkannya sarana untuk mencapai tujuan berupa peningkatan peran intemasional UE sebagai kolaborator kawasan, kepemimpinan, sekutu, dan promoter of security, mediator, dan independen."

"Paling tidak ada dua alasan yang menyebabkan belum diterimanya Turki sebagai anggota Uni Eropa menjadi fenomena yang menarik untuk diamati. Pertama, upaya-upaya yang dilakukan Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa telah memakan waktu lama, yaitu sejak tahun 1963 sampai sekarang. Kedua, bagi negara-negara anggota Uni Eropa keinginan Turki untuk bergabung dengan Uni Eropa tersebut merupakan hal yang kontroversial dan selalu menjadi ajang perdebatan yang seru pada sidang-sidang Dewan Eropa. Sampai saat ini perdebatan mengenai masalah tersebut masih terus berlangsung dengan melibatkan berbagai kalangan. Sedangkan Turki sendiri masih terus melakukan berbagai upaya untuk dapat diterima sebagai anggota Uni Eropa. Karena itulah penulis tertarik untuk menulis tesis tentang prospek keanggotaan Turki dalam Uni Eropa. Penelitian ini dilakukan dengan tiga tujuan berikut: pertama, untuk mengetahui persyaratan yang ditetapkan oleh Uni Eropa yang harus dipenuhi oleh setiap negara yang berminat menjadi anggota; kedua, untuk mengetahui bagaimana kondisi domestik Turki dibandingkan dengan persyaratan tersebut, dan ketiga, yang terpenting, adalah untuk mengetahui bagaimana prospek keanggotaan Turki dalam Uni Eropa. Untuk itu, penelitian akan mengacu pada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh negara calon anggota Uni Eropa yang tercantum dalam Kriteria Kopenhagen. Penelitian juga akan dilandaskan pada aspek politik dari teori-teori tentang integrasi Eropa dari Bella Balassa dan Jozsef Bognar. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Pertama, penulis akan menjelaskan syarat-syarat dalam Kriteria Kopenhagen, khususnya aspek politik, yang harus dipenuhi negara calon anggota. Kemudian akan dibahas kondisi domestik Turki dengan menggunakan sudut pandang aspek politik dan Kriteria Kopenhagen tersebut. Pada bagian akhir akan dianalisis bagaimana hasil perbandingan antara kondisi domestik Turki dengan aspek politik dari Kriteria Kopenhagen. Berdasarkan analisis tersebut akan dikemukakan prospek keanggotaan Turki dalam Uni Eropa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa kondisi domestik Turki yang kurang sesuai dengan aspek politik dari Kriteria Kopenhagen. Pertama, adanya masalah dalam hal penghormatan terhadap HAM dan perlindungan terhadap minoritas. Misalnya, Cara penanganan pemerintah Turki terhadap pemberontakan suku Kurdi di Turki Tenggara yang oleh Uni Eropa dianggap kurang sesuai dengan prinsip tersebut. Kedua, adalah masalah Syprus. Melihat kompleksitas masalah yang ada, maka akan sulit bagi Turki untuk menyelesaikan masalah Syprus dalam waktu dekat dengan memuaskan semua pihak yang terlibat. Selama masalah Syprus belum selesai, hal itu akan berpengaruh negatif terhadap prospek keanggotaan Turki dalam Uni Eropa. Selain itu, secara teoritis terdapat perbedaan yang jauh antara karakteristik dasar sistem politik Turki dengan karakteristik dasar negaranegara Uni Eropa. Jika secara teoritis tujuan akhir dari integrasi Eropa adalah integrasi politik, maka dalam jangka panjang keingirian Turki untuk dapat berintegrasi dengan Uni Eropa merupakan hal yang sulit untuk direalisasikan."

"Penelitian ini membahas tentang fenomena penolakan integrasi Norwegia ke dalam Uni Eropa meskipun menerima kerugian materi dan non materi dengan tidak menjadi anggota. Semenjak menjadi negara berdaulat, Norwegia telah mengalami dua kali referendum yang keduanya menghasilkan tidak bergabungnya Norwegia ke dalam komunitas Eropa tersebut. Rumusan pertanyaan yang hendak dijawab dalam tulisan ini adalah “Mengapa Norwegia tidak menjadi anggota Uni Eropa dilihat dengan menggunakan kacamata konstruktivisme?” Dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme aspirasional, penelitian ini menyoroti motivasi non-material sebagai alasan yang mendasari mayoritas masyarakat Norwegia enggan bergabung ke dalam Uni Eropa. Teori konstruktivis aspirasional diambil dri tulisan Anne L. Clunan digunakan sebagai kerangka utama penelitian ini bersamaan dengan pemikiran lainnya. Tesis ini berargumen bahwa sejarah dan aspirasi masyarakat merupakan kunci dalam pembentukan identitas nasional yang menjadi faktor penting dalam kebijakan luar negeri suatu negara. Sejarah dan aspirasi masyarakat Norwegia dalam hal ini mempengaruhi penolakan integrasi Norwegia kedalam institusi supranasional tersebut.

---

This research explore Norway-EU integration rejection phenomena notwithstanding the fact of material as well as non material loss because of the non member status. Since its constitution founded, Norway have twice held referendum both against integration to the European Union. This research then seek to answer “Why Norway not EU Member from constructivism approach?”. Using aspirational constructivism approach, this research focuses on non-material motivation as the foundation by which majority of Norwegian reluctanct to join European Union. This research used  theory of aspirational constructivism as its main framework. It argue that history and aspiration of Norwegian people are the key in shaping national identity which is one of the main factor in the country foreign policy to reject memberships for the supranational institutions."

"Identitas merupakan salah satu objek kajian yang penting dalam ilmu hubungan internasional karena pemahaman mengenai identitas dapat meningkatkan prediktabilitas akan bagaimana suatu aktor dalam hubungan internasional akan bertindak dalam situasi tertentu. Tugas Karya Akhir ini membahas mengenai bagaimana identitas pada negara terbentuk dalam hubungan internasional. Tulisan ini menunjukkan bahwa identitas terbentuk dari dua jenis faktor, yaitu faktor internal yang merujuk pada faktor-faktor yang datang dari domestik negara, dan faktor eksternal yang merujuk pada faktor-faktor yang datang dari lingkup internasional. Tulisan ini memberikan pemahaman mengenai faktor internal dan eksternal apa saja yang berkontribusi pada pembentukan identitas pada negara, serta bagaimana faktor-faktor internal dan eksternal tersebut berinteraksi hingga mengkonstruksi identitas yang dimiliki oleh negara.

---

Identity is one of the important objects of study in international relations becauseunderstanding it can increase the predictability of action which will be performed byactors in certain situation. This final assignment explores how the identity of states is constructed in international relations.

This paper shows that identity is constructed bytwo kinds of factors; internal factors which refer to factors that come from thedomestic dimension of a state, and external factors which refer to factors that comefrom the international dimension of state.

This paper gives the readers understandingon what internal and external factors contributing to the construction of identity ofstates, and also how the interaction of these factors constructs the identity of states."

"Sebagai bangsa yang telah dua kali menimbulkan bencana da_lam Perang Dunia I dan IIr Jerman dianggap perlu diawasi agar tidak dapat mengulangi agresi-agresi militernya. Setelah Perang Dunia II berakhir, Jerman diduduki dan dilucuti. Kehidupan ekonomi Jerman diawasi dengan ketat. Tetapi kemudian, ternyata ekonomi Eropa sulit sekali bangkit kembali tanpa dukungan ekanomi Jerman. Maka timbullah problema, ekonomi Jerman sangat di_butuhkan oleh ekonomi Eropa, namun kekuatan ekonomi Jerman di_takuti oleh negara-negara Eropa lainnya,terutama Perancis. Perkembangan industri Jerman harus bisa dimanfaatkan untuk keuntungan bersama. Satu-satunya jalan, ialah mengintegrasikan Jerman kepada negara-negara Eropa Barat. Integrasi tahap perrmulaan dilakukan dengan menggabungkan daerah-daerah industri Perancis-Jerman, kemudian juga negara-negara lainnya yang ingin bergabung. Penggabungan daerah industri ini diharapkan dapat menga_khiri permusuhan Perancis-Jerman, dan dapat menjadi inti persa_tuan negara-negara Eropa Barat..."