Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Monetary sector especially banking constitutes a sector which at most getting some facilities from the government referring to the economic crisis impact. These facilities include aid of liquidity from the central bank (BLBI), transfer of credit stuck, fund of recapitalization, revaluation of assets and permit for quasi reorganization. Bank X uses additional paid in capital coming from recapitalization fund for deficit elimination through quasi reorganization. Actually this method is aimed by bank at distributing earnings. The Bank wants to release from the failure of managing bank at the past which is it can be seen from the deficit by vanishing it. From the taxation prospective, the bank always makes any effort to carry over her fiscal lost despite the lost commercial has been eliminated. They can set and adjust the tax regulation to accommodate its interest for example the tax regulation about The Use of Book Value for Corporate Restructuring Transaction. Revaluation of assets and quasi reorganization are used to compensate her profit against loss and then the remaining profit may be distributed without taxable before. From the accounting aspect, the Bank X only eliminates the deficit to additional paid in capital account because it doesn?t follow the accounting procedure for quasi reorganization. The Bank X doesn?t revalue its assets to the fair value at the date of quasi reorganization by the way the value of retained earnings account do not become zero. The Bank X doesn?t have significant impairment of its assets so that it doesn?t have any reason for quasi reorganization. Another principle for quasi reorganization that the firm after quasi reorganization start from newly are not fulfilled by Bank X because there are still profit balance expressing management interest. From the business aspect, quasi reorganization doesn?t have significant effect to Bank X performance. Performance and healthy of Bank X measured with financial and CAR rasio does not effected by deficit amount. The study was taken by analyzing and comparing the implementation of quasi reorganization at the Bank X with the rules and theory thereof. This study was also taken by interviewing a couple of people who have competence. The important finding of this analysis is that the Bank X may release from mistakes of past management by engineering her deficit elimination and also the Bank X can enjoy as maximum its earnings through fiscal loss compensation. Pursuant to that finding, there is required to be conducted the observation of applying of quasi reorganization according to accounting standard and there is required the clearer taxation and accounting regulation to be made so that quasi reorganization can not be used solely to divide profit."

"Perpajakan sangat erat kaitannya dengan akuntansi. Pembukuan merupakan sarana informasi bagi Wajib Pajak untuk mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan secara lengkap dan benar serta merupakan alat pembuktian apabila administrasi perpajakan melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan .Penghasilan yang dihitung menurut pembukuan Wajib Pajak yang didasarkan kepada standar akuntansi keuangan berbeda dengan penghasilan kena pajak yang dihitung berdasarkan ketentuan pajak. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk memperjelas pendekatan akuntansi keuangan dan akuntansi pajak yang di anut Indonesia, dan apakah perbedaan antara ketentuan pajak dan standar akuntansi keuangan dapat dihilangkan atau setidak-tidaknya dapat dikurangi atau diperkecil. Tipe penelitian yang digunakan pada penulisan tesis ini adalah tipe deskriptif analitis sedangkan teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan yang diperoleh melalui buku, laporan penelitian, informasi ilmiah, peraturan dan media ilmiah lainnya serta mengumpulkan data secara langsung dari otoritas pajak, konsultan pajak, pakar perpajakan, dan akuntan publik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan akuntansi keuangan dan akuntansi pajak yang dianut di Indonesia adalah ketentuan pajak dan ketentuan akuntansi berjalan secara independen dan pada prinsipnya tidak saling mempengaruhi. Akuntansi pajak tidak berdiri sendiri dan terlepas dari akuntansi keuangan tetapi merupakan suatu kesatuan. Apabila ketentuan pajak berbeda dengan standar akuntansi maka Wajib Pajak melakukan pencatatan dalam pembukuannya atas perbedaan tersebut dan membuat rekonsiliasi antara penghasilan kena pajak menurut akuntansi pajak dan penghasilan akuntansi menurut akuntansi keuangan meskipun hal tersebut tidak diwajibkan dalam ketentuan perpajakan. Berdasarkan pengalaman Amerika Serikat, maka usaha untuk meningkatkan kesesuaian antara akuntansi pajak dan akuntansi keuangan tidak membawa hasil, karena terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara tujuan pajak dan tujuan akuntansi. Untuk tercapainya konsistensi ketentuan maka ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang diatur oleh pcraturan perundang-undang yang tingkatannya lebih tinggi."

"Dalam perkembangannya, beberapa perusahaan akan melakukan strategi eksternai ineiaiuj penggabunganusaha. Waiaupun penggabungan usaha sudah sering dilakukan, tetapi peraturan perpajakan yang menyeiuruhmengenai hai mi masih belum ada. Kurangnya peraturan mengenaj masaiah penggabungan usaha ini dapat menimbulkan banyak lubang yang akan menyebaban kerugian pajak.Penulisan skripsi dititikberatkan pada penggunaan metode penelitian kepustakaan melalui berbagai macamliteratur yang berkaitan dengan penggabungan usaha, terutama yang berkaitan dengan aspek Perpajakannya.Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisa berbagaj data.Kegiatan mendasar penggabungan usaha, yaitu pemindahtanganan harta, dapat dilakukan dengan pembayaran secara tunai maupun dengan saham. Kegiatanini sebenarnya telah terjaring dalam undang-undang perpajakan yang ada. Peraturan ini kemudian ditegaskanlagi di dalam SE-18/PJ.31/1992. Pembahasan mengenai masalah pemindahtanganan harta ini akan selalu mengacu pada pasal 4 ayat (1) huruf d, pasal 4 ayat (3) huruf edan f, pasal 6 ayat (1) huruf d, pasal 11 ayat (7) dan ayat (8), dan pasal 18 ayat (2) UU PPh 1983.Penggabungan usaha juga dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat penggabungan usaha tersebut.Karena pihak-pihak yang melakukan penggabungan usaha mengharapkan akan memperoleh keuntungan-keuntungandari perpajakan, maka perlu adanya kesatuan penafsiran antara Dirjen Pajak dan Wajib Pajak atasketentuan-ketentuan yang tertuang dalam UU PPh 1983."