Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah pada hakekatnya mengemban tiga fungsi utama yakni fungsi distribusi, fungsi stabilisasi dan fungsi alokasi. Berkaitan dengan fungsi alokasi khususnya alokasi sumber dana, dalam pelaksanaan pemerintah daerah di Indonesia selama ini, pembiayaan pembangunan daerah, pada umumnya masih sangat mengandalkan sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari pemerintah pusat. Sumber penerimaan daerah sendiri yang berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, dan penerimaan lain-lainnya yang sah masih jauh untuk mencukupi.Apabila kebutuhan pembangunan pelayanan dasar masyarakat, seperti sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, serta fasilitas-fasilitas umum, terus meningkat, sedangkan, penerimaan daerah tidak mencukupi untuk menutup kebutuhan dasar tersebut, maka yang akan terjadi adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat dengan ketersediaan fasilitas umum yang ada. Oleh sebab itu, salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah meminjam kepada pihak ketiga.Berdasarkan penghitungan kemampuan meminjam pemerintah kota dengan model analisa Debt Service Coverage Ratio (DSCR) ternyata sebagian besar pemerintah kota di Indonesia mampu untuk melakukan peminjaman. Terbukti hampir semua pemkot nilai DSCR lebih dari 2,5. Akan tetapi harus diakui bahwa untuk menilai kemampuan meminjam tidak hanya menggunakan analisa DSCR.Dapat terjadi tingginya nilai DSCR suatu pemkot, disebabkan dana DAU yang diperoleh suatu pemkot tinggi, demikian juga nilai DSCR suatu pemkot rendah, karena pada saat itu, kewajiban utang yang jatuh tempo tinggi, yang menyebabkan nilai DSCR suatu pemkot rendah.Hasil analisis yang lain, ternyata dalam melakukan pinjaman pemkot belum banyak melibatkan jumlah penduduk dan kepadatannya. Terbukti hubungannya masih negatif. Area yang banyak ditemui nilai DSCR tinggi, dan jumlah penduduk rendah.Hubungan nilai DSCR dengan DAU relative positif, dalam arti sebagian besar pemkot pada area DSCR tinggi, DAU nya tinggi. Kondisi ini tidak baik, mengingat tingginya DSCR banyak diakibatkan karena tingginya nilai DAU.Untuk pemkot besar dipulau Jawa, nilai DSCR dengan pendapatan asli daerah hubungannya positif, dalam arti kota-kota besar tersebut banyak ditemukan dalam area DSCR tinggi dengan PAD tinggi. Untuk daerah-daerah kecil di luar pulau Jawa, kebanyak pada area DSCR tinggi, PAD rendah.Demikian juga korelasi antara nilai DSCR dengan penerimaan APBD. Hampir sebagian besar kota-kota besar di Jawa, ditambah dengan Medan dan Makasar, berada pada area DSCR tinggi, penerimaan APBD tinggi. Sedangkan kota-kota di luar pulau Jawa hamper sebagian besar berada pada area atau matriks DSCR tinggi, penerimaan APBD rendah.Dari hasil penghitungan DSCR dapat disimpulkan bahwa pada umumnya pemkot mampu untuk meminjam, sedangkan korelasi antara nilai DSCR dengan penduduk, kepadatan penduduk, pendapatan asli daerah, DAU dan Penerimaan APBD pada umumnya belum menunjukan korelasi yang diharapkan."

"Dana Alokasi Umum merupakan transfer pemerintah pusat kepada daerah bersifat "Block Grant" yang berarti kepada daerah diberi keleluasaan dalam penggunaannya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah dengan tujuan untuk menyeimbangkan kemampuan keuangan antar daerah. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat berbagai persoalan yang mengakibatkan DAU belum secara efektif mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah.Secara teoritis transfer fiskal mempunyai fungsi ekualisasi kemampuan keuangan antar daerah, penelitian ini akan menjawab apakah kebijakan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang dilaksanakan selama TA 2001 sampai dengan TA- 2005-telah mampu mengurangi horizontal fiscal-imbalance-antar-kabupaten kota di Indonesia.Selama periode tahun 2001 - 2005, peranan DAU pada masing -masing kabupatenikota secara konsisten relatif tetap yaitu berkisar 70%. Hal ini membuktikan bahwa telah terjadi ketergantungan yang sangat besar di hampir seluruh kabupaten/kota di Indonesia terhadap transfer fiskal terutama DAU.Hasil analisis koefisien variasi selama periode 2001 - 2005 menunjukkan bahwa angka koefisien variasi cenderung meningkat sampai dengan tahun 2003, namun kembali mengecil sampai dengan tahun 2005. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan fiskal semakin meningkat sampai dengan tahun 2003 namun kemudian mengecil. Keadaan ini berhubungan dengan perubahan porsi Alokasi Minimum (AM) yang semakin mengecil dari tahun ke tahun.Hasil analisis lndeks Williamson juga menunjukan kecenderungan yang sama dengan koefisien variasi namun cenderung konstan. Artinya alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan selama tahun 2001 - 2005 belum mampu secara signifikan mempengaruhi kesenjangan fiskal kabupaten/kota di Indonesia.

---

General Allocation Fund (DAU) is the transfer of central government to local government has the character of ?Block Grant" meaning to local government given by facility in its use as according to priority and requirement of local government as a mean to balance interregional fiscal ability. But, in the execution of there were various problem resulting DAU not yet effectively lessened interregional fiscal disparities.

This research would answer how the allocation of General Allocation Fund (DAU) during FY 2001 up to FY 2005 had been able to lessen horizontal fiscal imbalance across districts and municipalities in Indonesia.

During period of fiscal year 2001 - 2005, role of DAU of municipaties/districts consistently is gyrating 70%. This matter prove that have happened a high depended to fiscal transfer especially DAU, in entire municipaties/districts in Indonesia

The Result of analysis of coefficient variation during period FY 2001 - 2005 indicated that coefficient variation number tend to increase up to year 2003, but again minimize up to FY 2005. This matter indicated that fiscal disparities progressively mount up to year 2003 but later then minimize. This situation relate to change of Minimum Allocation (AM) portion which progressively minimize.

The result of analysis with Index Williamson also tendency equal to coefficient variation analysis but tend to constantly. Its mean the allocation of General Allocation Fund (DAU) during FY 2001 - 2005 not yet can influence fiscal disparity of municipalities/districts in Indonesia."

"Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang sangat besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola sendiri daerahnya termasuk keuangannya. Penerimaan PAD dan DAU yang sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai merupakan masalah yang umum terjadi di sebagian besar daerah termasuk kota Bekasi. Akibatnya banyak pembangunan fasilitas publik yang terhambat. Untuk itu pemerintah daerah harus mulai mencari altematif pendanaan agar pembangunan dapat berjalan lancar. Salah satu alternatif tersebut adalah pinjaman. Karya akhir ini bertujuan untuk menilai kemampuan APBD kota Bekasi dalam melakukan pinjaman dan memberikan petunjuk kepada pemerintah daerah bagaimana mengelola pinjaman tersebut dengan baik.Dari perhitungan Debt Service Coverage Ratio (DSCR) diketahui bahwa pemerintah kota Bekasi mampu melakukan pinjaman dalam jumlah yang cukup signifikan. Dalam karya akhir ini disajikan tiga simulasi pembayaran pokok dan bunga dengan tingkat bunga yang berbeda-beda. Dari simulasi tersebut, penulis memberikan saran agar pemerintah kota Bekasi memilih jangka waktu pembayaran maksimum agar beban keuangan di tahun-tahun pertama pinjaman tidak terlalu berat.Sedangkan untuk mengelola pinjaman daerah dengan baik, pemerintah daerah tidak boleti melupakan transparansi dan akuntabilitas. Caranya adalah dengan selalu membuat laporan secara berkala tentang perkembangan posisi pinjaman daerah dan perkembangan pelaksanaan proyek. Laporan harus dapat diakses oleh masyarakat luas. Selain itu audit terhadap pinjaman tersebut harus dilakukan setidaknya setahun sekali oleh auditor eksternal."

"The Focus of this study is crowdi.ng out effect and public choice mechanism i.n determination of education expenditures of local government. Education spending has risen significantly over three last decades. Indonesia 2001's decentralization is rapidly moving the country from one of the most centralized system in the world to one of the most decenualized. The country has embarked on a program of fiscal, administrative and political decenu-alization at the same time. It has been asserted that larger education expenditures have caused local governments to spend less on other types of government services. Using panel of districts-level data for the period of 2001-2005, this study provides a test of the hypothesis that education spending has crowded out other types of spending and ties to find out which party in Indonesia that have preference in education. The results indicate that,for the period studied, there is evidence that i.ncreased local government education expenditures resulted in lower levels of speding on other categories of local government provided good and services. Only four parties that pro education are Golkar,Partai Keadi1an,Partai Persatuan Pembangunan(PPP) and Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Other results showed that districts located in Java spend higher education expenditures than out of Java and districts with natural resource revenue shares have higher education expenditures as well."

"Prioritas pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas lcbih diarahkan ke bentukpelayanan kesehatan dasar dengan jumlah kunjungan terbanyak di Balai Pengobatan (BP)umum yang memberikan pelayanan mencakup konsultasi, pengobatan, tindakan,pemeriksaan kesehatan sederhana atau Kir, dan rujukan. Pelayanan diberikan olehDokter Umum dan atau Perawat.Melihat kondisi puskesmas di Kota Solok saat ini, selama tahun 1999 dan 2000lelah terjadi penurunan kunjungan rawat jalan, ini sejalan dengan adanya keluhanmasyarakat tenlang lamanya waktu tunggu, petugaf kurang tanggap dan tidak ramah,bagi pasien mutu yang baik adalah yang dapat memberi kepuasan, sedang bagipenyelenggara pelayanan adalah yang sesuai dengan perkembangan ilmu, teknologi danotonomi profesi. Ditinjau dari pendanaan puskesmas untuk melaksanakan aktifitasnyatelah mengalami penurunan anggaran dari tahun 1999 ke tahun 2000, pada saat inipengembalian retribusi puskesmas oleh pemerintah kota sebagai penunjang biayaoperasinal baru mencapai 75 %.

---

AbstractService priority which given by Puskesmas is directing to basic health careservices with the most often visited is clinic (Balai Pengobatan/BP) which its servicesincluding, consultation, medical treatment, action, medical check-up, and reference.Sen/ices are giving by doctors and/or nurses.Between 1999-2000 routine check-up visiting to the Puskesmas in Solok wasdecreasing, along with a lot of public complaints to the services such as, queuing tin-ie,low anticipation statis, for patients, good quality means things are satisfying, and for theservice provider is meet the science and technology and profession autonomy-Puskesmas budgeting has decrease between 19998-2000, and currently retribution tramPuskesmas to City government as operational budget is 75%."

"Dalam rangka memperoleh sumber-sumber pembiayaan dari pihak luar negeri, Pemerintah mengadakan pinjaman luar negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman. Baik berupa pinjaman program yang diperoleh untuk mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ataupun Pinjaman proyek yang diperoleh untuk membiayai satu atau lebih kegiatan pembangunan tertentu yang disepakati dalam perjanjian. Perjanjian pinjaman luar negeri yang diadakan pemerintah dengan pihak luar negeri selama ini menimbulkan selisih pendapat, sehubungan dengan status ruang lingkup hukum perjanjian pinjaman luar negeri tersebut, apakah suatu perjanjian pinjaman luar negeri masuk dalam ruang lingkup hukum publik atau privat. Terdapatnya selisih pendapat tersebut disebabkan lebih karena terdapatnya rumusan dalam Undang-Undang 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang mengkategorikan Perjanjian pinjaman luar negeri sebagai perjanjian internasional publik, sedangkan perjanjian pinjam meminjam sendiri merupakan perjanjian yang masuk dalam ruang lingkup perikatan, yang merupakan ruang lingkup hukum privat. Selanjutnya pemahaman yang komprehensif mengenai klausul-klausul naskah perjanjian pinjaman luar negeri rnerupakan suatu hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, mengingat besarnya resiko dan kewajiban yang harus ditanggung Pemerintah terhadap pemberi pinjaman. Klausul-klausul hukum seperti events of default, representation and warranty, waiver of immunity, process agent, jurisdiction, maupun klausul applicable law, merupakan klausul-klausul yang perlu dirumuskan secara seksama untuk dapat semaksimal mungkin mengakomodasi kepentingan penerima pinjaman (borrower).

---

In order to find finance resources outside the country, the Govemment of Indonesia entered the foreign loan that bound by a loan agreement. That kind of loan agreement can be a loan programs available to support the State budgetary or loan project to finance the project to support certain development activities that state in the agreement. Loan agreements that made by the government with foreign party/parties all this time during has caused the debate, with respect to the scope of the legal status of such foreign Ioan agreements, whether a foreign Ioan agreement signed within the scope of public law or private law. The existing debate was caused due to the presence of explaination in Law number 24/2000 concerning Intemational Agreements that categorizing the foreign loan agreement as a public international agreements, while loan agreement in nature is in the capacity of commitments, which is the scope of private law. Furthermore, a comprehensive understanding of loan agreement clauses draft is something that can not be negotiable. Considering the risks and obligations to be borne by the Government against the lender, legal clauses such as events of default, representation and warranty, waiver of immunity, process agent, jurisdiction, and the applicable law clause, are the clauses that needed to be carefully formulated in thc loan agreement draft, to accomodate the interest of the borrower."

"Dalarn era desentralisasi, bidang kesehatan menjadi sepenuhnya kewenangan dan tanggung jawab Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pembangunannya untuk mencapai peningkatan derajat kesehatan masyarakat di wilayahnya. Sebagai konsekwensinya pemerintah Kabupaten/Kota harus menyusun kebijakan dalam upaya pembangunan kesehatan, termasuk di dalamnya kebijakan pembiayaan kesehatan yang bersurnber dari pemerintah. Sistem pembiayaan kesehatan di daerah perlu dikembangkan agar isu pokok dalam pembiayaan kesehatan daerah, yaitu mobilisasi, alokasi dan efisiensi pembiayaan dapat terselenggara dengan baik sehingga menjamin pemerataan. mutu, efisiensi dan kesinambungan pembangunan kesehatan daerah. Tersedianya data tentang pembiayaan kesehatan menjadi sangat penting karena sangat mempengaruhi proses pembuatan keputusan untuk penentuan kebijakan dan strategi pembiayaan kesehatan daerah. Sampai saat ini belum pernah dilakukan analisis pembiayaan kesehatan yang bersumber pemerintah di Kota Sukabumi sceura lengkap. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui berapa besar alokasi pembiayaan kesehatan dalam satu tahun, secara total maupun per kapita, sumber pernbiayaan, dan bagaimana peruntukannya dilihat dari jenis belanja, line item, mata anggaran, sub mata anggaran, unit pengelola, unit pengguna, program dan jenis biaya serta alokasi pembiayaan untuk program-program essensial. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Sukabumi pada Dinas Kesehatan, RSUD dan instansi terkait yang menjadi pengelola pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah. Studi ini menggunakan pendekatan District Health Account (DHA). Analisis pembiayaan kesehatan menggunakan data alokasi pembiayaan tahun anggaran 2006. Hasil analisis menunjukkan bahwa total pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah di Kota Sukabumi adalah sebesar Rp 71410_033,100,- dan Rp 58.866.442.000,- (78,04%) bersumber dari APBD. Pembiayaan kesehatan per kapita (gaji/tunjangan, investasi, dan pemeliharaan tidak dihitung) adalah sebesar Rp 155.920,- Dilihat dari peruntukannya, alokasi pernbiayaan di Kota Sukabumi, Dinas Kesehatan dan RSUD, proporsi belanja publik lebih besar dari belanja aparatur, kecuali di RSUD antara belanja aparatur dan publik hampir seimbang, sebagian besar dialokasikan untuk belanja operasional Proporsi belanja investasi lebih besar dari belanja pemeliharaan. Proporsi pembiayaan kesehatan bersumber APED mencapai 17,00% dari total APED Kota Sukabumi. Dengan menggunakan angka estimasi Bank Dunia (biaya kesehatan Rp 41.17 / kapita/tahun), maka alokasi pembiayaan kesehatan di Kota Sukabumi sudah memenuhi ketentuan tersebut. Sementara itu untuk membiayai program-program essensial di Dinas Kesehatan, baru mencapai 6,74% dari total annum Dinas Kesehatan atau 15,74 % dari kebutuhan sesuai estimasi Bank Dunia. Untuk memenuhi laiteria pemerataan, mutu, efi.siensi dart kesinambungan pembangunan kesehatan di Kota Sukabumi, diperlukan analisis lebih lanjut terutama untuk mengetahui alokasi pada mata anggaran dan sub mata anggaran apa saja, agar indikator outcome, benefit, impact program dapat tercapai.

---

In decentralization era, health department becomes an authority and responsible for district/city fully in implementing development to improve public health level in their area. As consequence, district/city government must arrange a policy to develop health, included health cost policy which comes from government. Health cost system at district mast be developed in order main issue on health cost of district, such as mobilization, allocation, and cost efficiency can implement well so it can guarantee a generalization, quality, efficiency, and continuity of district health development. Applying data of health cost becomes a most important thing because it can affect a policy making process to determine policy and cost strategy of district health program.

Until now, it has not been conducted a health cost analysis yet which comes from government of Sukabumi completely. Therefore, this study is conducted to know how much health cost allocation for one year totally or each capita, cost resource, and how its function if it is seen from outcome type, line item, budget, sub budget, organizer unit, user unit, program and cost type and cost allocation for essential programs. This study was conducted at Health Service, RSUD and related instance in Sukabumi which became a health cost organizer which came from government. This study used a District Health Account (DHA) method. Health cost analysis used a cost allocation data on budget period of 2006.

Analysis result indicated that health cost totally which comes from government of Sukabumi are 75.410.033.100 rupiah and 58.866442.000 rupiahs (78,04%) come from APED. Health cost every capita are 155.920,- rupiahs (salary/subsidy, infestation and conservancy are not accounted). If it was seen from its function, cost allocation at Health Service and RSUD of Sukabumi, proportion of public outcome is bigger than government officer outcome, except proportion of government officer outcome and public outcome at RSUD are balance, most of them is allocated for operational outcome. Proportion of infestation outcome is bigger than conservancy outcome. Proportion of health cost which comes from 'APBD is 17,00% of APED in Sukabumi totally.

By using an estimation rate of World Bank (health cost is 41.171 every capita/every year), so health cost allocation of Sukabumi is out of rule. While for essential programs cost at Health Service, there are 6,74% of total budget at Health Service or 15,74% of the needs based on World Bank estimation. It is important a further analysis to fulfil/ criterion of generalization, quality, efficiency and health development continuity in Sukabumi especially for knowing budget and sub budget allocation so program indicators of outcome, benefit, and their impact can reach. "

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh risiko kredit yang diwakilkan oleh rasio kredit bermasalah (NPL) terhadap perilaku pemberian pinjaman (lending behavior) bank di Indonesia. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis bagaimana kekuatan pasar dan modal inti yang dimiliki oleh bank dapat memoderasi pengaruh risiko kredit bank terhadap pertumbuhan kredit yang disalurkan oleh bank. Selain mengakomodasi variabel risiko kredit bank, penelitian ini juga mengakomodasi variabel spesifik bank lainnya dan variabel yang menjadi indikator kondisi perekonomian Indonesia. Dengan menggunakan data bank umum konvensional yang beroperasi pada tahun 2007-2017, penelitian ini menemukan bahwa faktor-faktor yang menjadi determinan daripada pertumbuhan kredit (LG) di Indonesia ialah pertumbuhan DPK (DG), rasio kredit bermasalah tahun sebelumnya (NPL𝑡−1), rasio kecukupan modal bank (CAR), pertumbuhan PDB riil Indonesia (ΔGDP) dan tingkat suku bunga acuan di Indonesia (BI Rate). Penelitian ini juga menemukan bahwa kekuatan pasar dan modal inti bank yang besar (bank kategori BUKU 4) dapat mengurangi dampak negatif risiko kredit terhadap pertumbuhan kredit yang disalurkan oleh bank. Selain itu, ditemukan pula fakta bahwa tidak terdapat perbedaan perilaku pemberian pinjaman (lending behavior) antara bank milik pemerintah dibandingkan dengan bank milik nonpemerintah serta bank kategori BUKU 4 dibandingkan dengan bank kategori BUKU lainnya.

---

This study intends to analysis the effect of the level of non-performing loans (NPL) on lending behavior on banks in Indonesia. This study also wants to understand whether other variables such as bank capitalization and bank market power can influence the relationship between NPL and lending behavior at banks in Indonesia. While the macroeconomic factors that are accommodated are the Indonesian economic cycle which is represented by the variable growth of Indonesia's real Gross Domestic Product (GDP). The use of the variable Indonesian Gross Domestic Product (GDP) is aimed at finding out whether the growth of bank credit in Indonesia is procyclical or not. This study uses data from commercial banks that run conventional bank businesses in Indonesia and operate during the period of 2007 to 2017. The factors that determine the level of credit growth (LG) in Indonesia are deposit growth (DG), the ratio of non-performing loans in the previous year (NPL𝑡−1), bank capital adequacy ratio (CAR), GDP real growth (ΔGDP) and the Indonesian benchmark interest rate (BI Rate). The effect of credit risk that can be represented by the ratio of bank non-performing loans (NPL) to credit growth provided by banks will be smaller if the bank has high market power. The credit growth provided by banks in the BUKU 4 category was more unaffected by the previous year's bad credit ratio (NPL𝑡−1) compared to other bank categories. There were no differences in lending behavior of banks owned by the government and banks owned by the private sector. BUKU 4 category banks do not have lending behavior that is different from other banks in the BUKUcategory."

"Fokus penelitian ini adalah mengenai penyelesaian masalah pelanggaran HAM di Indonesia (2001-2005) dan Argentina (1983-2007) melalui KKR serta Pengadilan HAM pada masa transisi. Permasalahan penelitian ini adalah perbandingan penerapan keadilan transisi antara Indonesia dan Argentina melalui KKR serta Pengadilan HAM. Pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dan wawancara dengan narasumber yang terkait. Penelitian ini menggunakan teori keadilan transisi untuk menjelaskan bahwa penyelesaian masalah HAM di masa lalu dapat dilaksanakan pada masa transisi demokrasi salah satunya melalui KKR dan Pengadilan HAM. Penelitian ini menunjukan bahwa demokrasi yang belum stabil di masa transisi di Indonesia dan Argentina mempengaruhi proses penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.

---

This thesis focuses to settlement of violation of human rights in Indonesia (2001-2005) and Argentine (1983-2007) by commision of truth and reconciliation and human rights trial. The problem is comparison of transitional justice assembling between Indonesia and Argentine through commision of truth and reconciliation and human rights trial. The data was collected by study of literature and in-depth interview with the related informants.

This thesis uses transitional justice theory to explain that settlement past human rights violation could be excecute in transition of democracy that ones of its methods are commision of truth and reconciliation and human rights trial. This study concludes that unstable democracy in transition time either in Indonesia or Argentine affects to settlement of past human rights violation process."

"Dana merupakan hal yang utama dalam rangka melaksanakan kegiatan investasi. Dana dapat berasal dari modal sendiri atau dari pinjaman. Namun dengan tersedianya dana tidak otomatis investasi dapat langsung dilakukan, karena sering ditemukan fakta bahwa investor mengalami kesulitan dalam menggunakan dana investasi yang dimilikinya atau diperolehnya dan salah satunya adalah mengenai pendistribusian dana investasi. Untuk masalah ini investor sering menghadapi dilema antara dua pilihan strategi, yaitu: Apakah pendistribusian dana tersebut lebih baik dilakukan sekaligus atau secara bertahap?Di dalam dunia investasi, dikenal 2 strategi untuk pendistribusian dana investasi, yaitu strategi pendistribusian dana secara sekaligus yang disebut lump-sum (LS) dan strategi distribusi dana secara bertahap yang disebut dollar-cost averaging (DCA). Penerapan kedua strategi ini akan memberi dampak signifikan atas return yang akan diperoleh dan risk yang harus dihadapi. Dari kedua strategi ini sering dipertanyakan: Strategi manakah yang dapat memberikan return yang paling maksimal?Untuk menjawab pertanyaan ini telah muncul berbagai studi dan penelitian yang membedah dan menyajikan perbandingan keunggulan dari penerapan kedua strategi ini. Banyak jumal ilmiah diterbitkan untuk melakukan pembuktian keunggulan salah satu dari kedua strategi ini. Beberapa karya akhir yang ditulis oleh mahasiswa MMUI sebelumnya juga telah menganisis keunggulan strategi LS dan DCA atas investasi dalam reksa dana saham dan reksa dana pendapatan tetap di Indonesia.Dalam karya akhir ini penulis mencoba melakukan perbandingan antara strategi LS dan DCA untuk investasi dalam saham di Indonesia. Fokus penelitian dalam karya akhir ini adalah untuk:1. Mengetahui strategi distribusi dana inveslasi mana yang lebih unggul jika diaplikasikan dalam melakukan pembelian saham.2. Mengetahui strategi distribusi dana investasi mana yang sesuai untuk sasaran investasi saham yang dipilih.3. Mengetahui strategi distribusi dana investasi mana yang sesuai dengan sasaran investasi yang memiliki kinerja portofolio terbaik.4. Menguji rumus dari Michael S. Rozeff tentang perbandingan keunggulan antara 2 strategi distribusi (LS dan DCA) dan mengetahui apakah rumus tersebut dapat diaplikasikan untuk menghasilkan return/wealth investasi yang maksimal.Adapun manfaat dari penulisan karya akhir adalah untuk memberikan gambaran kepada para investor mengenai penerapan strategi LS dan DCA untuk investasi dalam saham di Indonesia.Saham yang merijadi sasaran penelitian adalah saham PT. Indosat Tbk. (ISAT) dan saham PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. (TLKM) yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta dalam periode tahun 2001-2005. Adapun data yang digunakan adalah harga penutupan harian saham dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dari BEJ dan suku bunga Surat Berharga Indonesia (SBI).Penelitian ini menggunakan berbagai tools, meliputi antara lain tools untuk pengukuran kinerja portofolio investasi (Sharpe Ratio, Treynor's Measure, Jensen's Alpha, dan Information Ratio) dan rumus penghitungan terminal wealth, variance of terminal wealth, comparison of terminal wealth and variance of terminal wealth, dan equalization of return yang diajukan oleh Michael Rozeff dalam salah satu jumal ilmiahnya yang membahas tentang keunggulan salah satu strategi distribusi investasi.Hasil analisis menunjukkan bahwa strategi LS dan DCA 4 bulan unggul dalam memberikan return yang maksimal (27.85% dan 20.29% untuk saham ISAT, 73.92% dan 24.46% untuk saham TLKM, 64.45% dan 47.02% untuk portofolio 2 saham). Hal ini juga secara tidak langsung menyatakan bahwa semakin lama rentang waktu penanaman dana investasi maka imbal hasil yang diperoleh akan lebih baik. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa rumus-rumus yang diajukan oleh Michael Rozeff ternyata tidak dapat digunakan untuk mencapai return yang maksimal antara kedua strategi, khususnya dalam penerapannya untuk investasi saham di Indonesia.Berdasarkan analisis tersebut maka disarankan bahwa untuk melakukan distribusi sebaiknya menggunakan strategi LS atau DCA dengan rentang waktu investasi yang panjang, dengan didasarkan pada pertimbangan bahwa waktu yang panjang diyakini cukup untuk mengumpulkan return selama pasar melakukan penyesuaian kondisi setelah melalui beberapa gejolak.Penerapan salah satu strategi tetap dibutuhkan kedisiplinan tinggi. Jika telah memilih satu strategi maka harus tetap digunakan selama satu investment horizon yang telah ditetapkan, misalnya 1 tahun. Juga disarankan untuk menerapkan strategi LS dan DCA 4 bulan atas saham atau portofolio saham berkinerja tinggi.Selain itu dalam melakukan penerapan salah satu strategi tidak diperlukan melakukan penyetaraan dana investasi yang telah ditetapkan, karena basil yang kelak diperoleh tidak akan maksimal.

---

Fund is an important element to execute investment activities. Source of fund can be self-funded or from loan-financing. However, well-prepared fund does not automatically smoothing the investment activities. Investors often face dilemma to decide how to distribute the fund: Should it better to invest the fund all at once or gradually?

Investment fund distribution can be executed in 2 strategies, that are Lump-sum (LS) and Dollar-cost averaging (DCA). In LS investment fund is distributed all at once, while in DCA the fund is distributed gradually in fixed amount and fixed time intervals within one investment horizon. Applying one of the strategies will give significant impact in investment return, which gives the reason why they are often be the subject in lots of studies to find out which one is more superior.

This thesis tries to find out which strategy is more superior, if applied in stock equities investment in Jakarta Stock Exchange (JSX) during year 2001-2005. This thesis also wants to give another perspective in the benefit of applying investment fund distribution strategy in stock equity investment, especially in Jakarta Stock Exchange. Besides using usual tools such as risk & return portfolio analysis and investment portfolio performance analysis, a set of investment performance tools specifically generated by Michael S. Rozeff to compare superiority between both strategies is also used.

Equity stocks within the period of year 2001-2005 of PT. Indosat Tbk. (ISAT) and PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. (TLKM) become the subject of examination and analysis. Data used as raw material for calculation is the historical monthly closing price. Another data sources are the monthly closing price of JSX price index and Bank Indonesia monthly interest rate. All data are inputted into the calculation tools, and then results are being analyzed.

Tests and analysis results show that LS and DCA 4 months are superior in giving maximum returns (27.85% and 20.29% on ISAT, 73.92% and 24.46% on TLKM, 64.45% and 47.02% on portfolio combination of both stocks). Results also give evident proof that long time intervals within one investment horizon in investing fund will give higher return. The portfolio performance test and analysis also shows that TLKM gives the highest performance. Results also shows that the performance tool set from Rozeff cannot be applied for fund distribution strategy for equity stock in Indonesia.

Based on the conclusion, this thesis then recommends that long time intervals within one investment horizon in applying fund investment distribution strategy is suggested to achieve high return. LS and DCA 4 month strategies are recommended for equity stock that has high performance. Applying the fund investment distribution strategy needs military discipline to achieve desired return, and once a strategy is applied investor cannot move to another strategy in the middle of the investment horizon. Another recommendation is that to achieve maximum return, investment performance tools from Rozeff is not needed."