Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 25392 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Yulyanto
"Keputusan Pemerintahan untuk menerbitkan Obligasi Negara Ritel (ORI) pada pertengahan tahun 2006 lalu merupakan salah satu kebijakan moneter yang dikeluarkan dalam rangka menutupi "Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)" yang tidak lain merupakan bentuk lain dari Surat Utang Negara (SUN) yang dijual secara Ritel kepada Publik. Hubungan hukum yang terjadi antara pihak-pihak terkait dalam transaksi Obligasi Negara Retail (ORI), bisa dilihat berdasarkan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh lembaga-lembaga atau organ-organ yang terlibat pada saat terjadinya transaksi ORI. Organ-organ yang terlibat dalam transaksi di pasar perdana meliputi Pemerintah, Bank Indonesia (central registry), Agen Penjual dan Investor. Sedangkan di pasar sekunder, selain organ-organ yang terlibat di pasar perdana ada juga organ-organ lainnya, yang meliputi Bursa Efek Surabaya (BES), Perusahaan Efek, serta Bank Lembaga Kustodian yang merupakan subregistry dari Bank Indonesia. Sedangkan dukungan hukum bisnis terkait dengan kebijakan penerbitan Obligasi Negara Ritel (ORI) oleh pemerintah, meliputi berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan kebijakan tersebut, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992) serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Dukungan hukum bisnis yang cukup baik terhadap penerbitan Obligasi Negara Ritel (ORI) merupakan salah satu faktor pendukung kesuksesan penjualan ORI baik itu di pasar perdana maupun di pasar sekunder Oleh karena itu, Pemerintah selaku regulator hendaknya terus memperbaiki dan menambah regulasi-regulasi yang terkait dengan keberhasilan ORI sebagai benchmark investasi masyarakat individual pada umumnya."
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T17018
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sitorus, Melinda Grace Yosefina
"Government needed more income to raise the national budget. They issued instruments to collect income from citizen through debt and foreign currency. Government released Governmental Bonds for domestic market, which sold in retail (ORI) and for international market in foreign currency. Government also presented a law execution regulation to give certainty for the consumers or the taxpayers.
Governmental Regulation Number 6 which published in 2002 distinguished the tax procedure for the bonds which imposed only on transactions tradable and reportable to the stock exchange. Income derived or taken from obligation transaction should be based on a global taxation. While, for the international bonds were given the facilities by the government. We would assume that there was an inequality between the bonds for domestic market and for international market. In global taxation, we should not differentiate the income by the source.
This research used a quantitative descriptive as the research method. The type and data collection techniques used (1) literature research including on various taxation regulations and another related documents and (2) field research using interviews with such related parties as tax academicians, government as issuer and regulator. They gave several opinion which created differences in equity perspective.
Government figured the debt as the best instrument to raise government income. They considered that attracting foreign investor by giving them tax facility was necessary to raise the budget. They named their policy as their budgeting and regulating function. But, we should notice that domestic investor might think the inequality of the tax burden.
Therefore, it was suggested to make a comprehensive and equal policy. Based on tax principle, that tax should be fair and equal. It became fair that tax imposed on the income earned from the same source (instrument) equally. If one of them was given the facility, so the other should be given the same facility."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2008
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Anthony Pratama Chandra
"Penerbitan Obligasi Daerah dapat menjadi segua faktor penting bagi Pembangunanvsegua daerah di suatu negara. Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan bagi Daerahvdalam mengembangkan infrastruktur daerah, Obligasi daerah memainkan peranan yang penting ke depan untuk membantu pemerataan pembangunan di daerah-daerah di Indonesia. Dengan dibukanya keran otonomi daerah di Indonesia, memberikan kesempatan untuk propinsi-propinsi di Indonesia untuk menerbitkan obligasi daerah. Bersamaan dengan dibuatnya peraturan yang mengakomodir proses Penerbitan Obligasi Daerah . Peraturan-Peraturan untuk Penerbitan Obligasi Daerah dibuat beradasarkan peraturan pasar modal, dengan berbagai penyesuaian yang diperlukan. Sayangnya belum banyak yang mengetahui mengenai kebijakan ini, yang mana disebabkan oleh kurangnya sosialisasi oleh pemerintah pusat. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat membantu proses Penerbitan Obligasi Daerah di Indonesia. Disamping membrikan keuntungan Penerbitan Obligasi Daerah dapat juga menimbulkan segua marsala baru bagi Pemerintah daerah. Diantaranya tanggung jawab Pemerintah Daerah apabila terjadi gagal bayar dalam Pnerbitan Obligasi Daerah, Akuntabilitas Pemerintah Daerah, Keterbukaan Publik dalam Penerbitan Obligasi Daerah. Berdasarkan Penelitian ini, kita akan melihat apakah hal-hal tersebut telah diatur dalam peraturan-peraturan yang terkait dalam Penerbitan Obligasi daerah dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang menerbitkan obligasi daerah.

Regional Obligation Publication (ROP) can be an important factor in Regional Development in any country. As an Alternative Regional funding source for developing regional infrastructure, Regional Obligation plays an important role in the future to help generating regional development or country.With the Regional Autonomy that applies in Indonesia, gives publish Regional Obligation. Along with the rules that are made to accommodate the Publication from the Publication process up to the stock administration. The complete rules for Regional Obligation Publication have been clearly made based on the effect publication, with necessary adjustments. Unfortunately not many know about this policy which may led from the lack of socialization from the government. With this research, hopefully can bring assistance in the process of the Regional Obligation Publication. Beside giving advantage for regional development, ROP may lead to a new problem for the regional authorities and also investors. The possible problem would be the responsibility from the government if bankruptcy happens. Referring to the research, We will be able to see whether this issue is already included in our code of Law or not. Because this may be abarrier for the ROP in Indonesia."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28075
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Surya Kirana Sulistijo
"Undang-Undang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Perimbangan Keuangan telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangga-nya sendiri termasuk dalam hal ini mengatur sumber keuangannya sendiri konsekwensi lahimya perundang-undangan tersebut membuat masing-masing pemerintah harus berusaha keras memaksimalkan potensi yang dimiliki daerahnya. Mengingat baik saat ini dan di masa mendatang pengadaan pinjaman dari negara asing/ lembaga donor dengan scheme bunga ringan tidak lagi mudah diperoleh serta disisi lain, pinjaman perbankan komersial dari luar negeri dengan denominasi mata uang asing (pada mnumnya USS), akan sulit disiapkan, karena tingginya risiko Indonesia, maka salah satu alternatif pembiayaan yang mungkin dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah dengan cara menerbitkan Obligasi Daerah. Agar suatu daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah beberapa ketentuan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan pasar modal perlu disesuaikan serta perlu diciptakan mekanisme pengawasan pinjaman daerah oleh pemerintah pusat. Kendala serta penyesuaian yang perlu dilakukan disampaikan dalam penulisan ini (Surya Kirana Sulistijo. Aspek Hukum Prospek Penerbitan Obligasi Daerah Pada Pasar Modal Indonesia. 6502021l8l. Kelas A. Pascasarjana Fakultas Hukum. Universitas Indonesia).

Local Authonomy Law (Undang-Undang Otonomi Daerah) and Undang-Undang Perimbangan Keuangan has given the authority to the local govemment to manage its internal affairs including to manage its financial resources as the consequence of the promulgation of these laws the local govemment has to work hard in maximizing its potential resources. Having known that both at this time and in future the availability of the low interest loan given by foreign country or foreign donor may not be easy to obtain and on the other side foreign commercial bank with a foreign denomination funds (mostly USS) is hard to be prepared as the result of Indonesia being a high risk country, hence one of the altemative source of fund which may be conducted by the local govemment is by issuing a Municipal Bond. In order for a local govemment to be able to issue a Municipal Bond several laws and regulations especially in relation to the Capital Market need to be adjusted and it requires the establishment of supervision of local obligation (loan obligation) by the central government. The obstacle and adjustment required are set out on this academic writing (Surya Kirana Sulistijo. Aspek Hukum Prospek Penerbitan Obligasi Daerah Pada Pasar Modal Indonesia 650202l18l. Kelas A. Pascasarjana Fakultas Hukum. Universitas Indonesia)."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
T28534
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Arifin Tjitranoer
"ABSTRAK
Obligasi yang diterbitkan di Pasar Modal cukup banyak
yang telah disesuaikan dengan perkembangan di masyarakat,
yaitu dalam bentuk obligasi syariah. Beberapa pokok
permasalahan yang dibahas dalam tesis ini, yaitu konsep
akad Ijarah, Pembiayaan Ijarah, Obligasi Syariah Ijarah,
persyaratan penerbitan, struktur transaksi, penggunaan
terminologi dan akad syariah serta pemilihan forum
penyelesaian sengketa dalam praktek penerbitannya. Metode
penelitian dalam tesis ini menitikberatkan pada metode
kepustakaan dengan metode pendekatan analisis data
kualitatif. 'Akad" dalam bahasa Arab berarti perikatan atau
perjanjian, sedangkan Ijarah berarti upah, sewa, jasa atau
imbalan merupakan bentuk kegiatan muamalah dengan tujuan
pengalihan manfaat. Lembaga pembiayaan Ijarah awalnya
dikenal pada lembaga keuangan syariah, pada perkembangannya
juga dikenal di Pasar Modal dalam bentuk Obligasi Syariah
Ijarah ('OSI"). Dalam praktek, prasyarat penerbitan OSI
adalah keharusan mendapatkan opini dari Tim Ahli Syariah
dan Pernyataan Kesesuaian Syariah dari DSN-MUI. Struktur
transaksi penerbitan OSI adalah Ijarah (sewa menyewa),
sehingga tidak dikenal terminologi/istilah yang berkaitan
dengan hutang piutang dan riba dalam penerbitan OSI,
demikian pula akad yang dipergunakan adalah akad Ijarah.
Sedangkan pemilihan forum penyelesaian sengketa dalam
penerbitannya adalah Badan Arbitrase Syariah. Sejalan
dengan berkembangnya transaksi bisnis syariah di Pasar
Modal maka perlu penyesuaian kembali peraturan perundangundangan
di bidang Pasar Modal (antara lain Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal), demikian pula
mulai saatnya diberikan pendidikan/kuliah dasar-dasar hukum
perikatan Islam kepada calon-calon sarjana hukum serta
pengembangan keterampilan bidang hukum bisnis syariah di
kalangan praktisi."
2005
T36885
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Universitas Indonesia, 2003
S24187
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tri Mulyanto
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002
S24502
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Alexander Wijaya
"ABSTRAK
Penerbitan Obiigasi Negara Ritel scri ORI004 pada bulan Maret 2008 merupakan salah satu kebijakan bidang ekonomi yang dikcluarkan dalam rangka memcnuhi Defisit Anggaran Pendapatan Negara (APBN). Salah satu jenis dari Surat Berharga Sobagai Surat Utang Negara (SUN) dijual secara rite] kepada masyarakat Indonesia. Dengan maksud agar masyarakat dapat mcmbcli Obligasi Negara Ritel tersebut dengan dana yang tidak banyak. Pokok permasalahan yang diangkat adalah hubungan hukum antara Pemerimah Republik Indonesia sebagai penerbit obligasi dengan Citibank, N.A. sebagai agcn penjual, hubungan hukum antara Citibank, N.A. sebagai agen penjual dengan Investor sebagai pemegang obligasi dan prosedur penyelesaian apabila agen penjual terkena pailit. Menggunakan metode penelitian hukum antara Iain penelitian hukum deskriptif normatif dan wawacara ke nara sumber. Hubungan hukum yang terjadi antara Penerbit yaitu Pemerintah Indonesia dan Agen Penjual dilandasi oIeh hukum perjanjian yang saling mengikat kedua belah pihak scsuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Kcuangan Nomor I0/PMK.08/2007 tentang Perubahan atas Pcraturan Menteri Keuang Nomor 36lPMK.06/2006 tentang Penjualan Obligasi Ncgara Ritel Di Pasar Perdana. Sedangkan hubungan hukum yang terjadi amara Agen Penjual dengan Investor adalah hubungan hukum berdasarkan perjanjian yang saling mengikat antara Agen Penjual dengan Investor yaitu dokumen-dokumen yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada saat pemesanan dan pembelian Obligasi Negara Rite] tersebut. Lebih Ianjut agar Pemerintah mcncrbitkan aturan hukum mengenai Agen Pcnjual apabila tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Agar kodepan Pemerintah ketika mencrbitkan Obligasi Negara Ritel seri selanjutnya masyarakat melihat ini merupakan invcstasi yang menguntungkan dan aman berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Dengan harapan akan meningkatkan keberhasilan Pemerintah untuk mendapatkan dana dari masyarakat"
2008
T36974
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Erna Dewayani
"Dampak krisis finansial yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 menyebabkan beberapa emiten obligasi mengalami wan prestasi yang disebabkan ketidakmampuan memenuhi kewajiban dalam membayar kupon dan atau pokok obligasi. Peningkatan perlindungan terhadap kepentingan investor obligasi di Indonesia merupakan masalah yang sampai Saat ini masih menghadapi berbagai macam kendala yang rumit. Pengertian "obligasi" tidak didefinisikan secara spesifik dalam hukum positif, baik peraturan perundang-undangan, yaitu Undang- undang Pasar Modal dan Undang-undang Perbankan, maupun Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan perangkat aturan dan hukum yang ada Sekarang, perlindungan investor obligasi masih minim,apalagi untuk obligasi yang mengalami wan prestasi.
Sebagai pihak yang mewakili kepentingan investor, Wali Amanat sering berada dalam posisi yang sulit mengingat saat ini Emiten yang memiliki wewenang menunjuk Wali Amanat. Apabila emiten mengalami wan prestasi, ada beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang obligasi, diantaranya mengeksekusi jaminan (jika ada), melakukan gugatan perdata, melakukan gugatan perwakilan, mempailitkan emiten dan menyelesaikan melalui arbitrase. Bagi investor, penyelesaian yang paling mudah adalah melakukan eksekusi jaminan. Permasalahannya adalah karena dalam penerbitan obligasi, emiten tidak diwajibkan menyediakan jaminan khusus ataupun sinking fund. Dengan adanya jaminan khusus, maka apabila terjadi wan prestasi, jaminan tersebut dapat dieksekusi oleh Wali Amanat dan kemudian dibayarkan kepada pemegang obligasi.
Namun apabila tidak mempunyai jaminan khusus,apabila terjadi gagal bayar, obligasi tersebut akan berhak atas aset yang tidak dijaminkan bersama-sama dengan kreditor lainnya secara sama rata atau paripassu. Ketiadaan pengaturan khusus dalam peraturan perundangan mengenai perlindungan investor obligasi, maka dirasa perlu adanya standard minimun dalam menentukan hal-hal yang wajib dimuat dalam perjanjian perwaliamanatan, seperi pengaturan mengenai penggunaan dana hasil emisi Obligasi yang dapat dimonitor oleh Wali Amanat, adanya jaminan khusus, sinking fund dan kewajiban melakukan pemeringkatan. Selain itu diperlukan pemberian sanksi yang tegas bagi emiten yang telah mengalami wan prestasi, minimal tidak diperbolehkan untuk melakukan pendanaan di pasar modal."
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T18388
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>