Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Itikad tidak baik yang terdeteksi pada trade dress sebuah produk mengakibatkan kerugian bagi pihak yang lebih dulu mendaftarkan mereknya. Perselisihan yang diakibatkan oleh itikad tidak pada trade dress sebuah produk bukanlah hal yang baru di Indonesia, karena perselisihan sejenis sudah pernah terjadi dan diputuskan pada 24 September 1931 di PN (Landraad) Medan. Yaitu, yang dikenal sebagai Kasus Colgate Vs Maising's. Pada perkembangannya kemudian, permasalahan trade dress semakin variatif. Begitu banyak bersinggungan dengan aspek-aspek yang lain, sehingga semakin kompleks. Hal tersebut masih ditambah lagi karena Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek sebagai produk perundang-undangan yang memayungi permasalahan tersebut masih memiliki sejumiah kelemahan. Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 yang baik belum efektif. Dalam prakteknya masih banyak mengundang tafsir yang berbeda-beda, sehingga kasus sejenis terus berulang terjadi. Kasus perselisihan antara Extra Joss Vs Enerjos merupakan perselisihan yang terlihat setelah trade dress yang bersangkutan beredar di pasaran sebagai merek yang sudah terdaftar dan disetujui oleh Direktorat Merek. Melaui analisis, pemahaman serta pisau analisis tentang trade dress, dalam tesis ini penulis mencoba mengungkapkan permasalahan yang dimaksud. Analisis terhadap permasalahan itikad tidak baik yang terdeteksi pada trade dress sebuah produk membeftan petunjuk yang jelas bahwa sebenarnya akar permasalahannya adalah sebuah Persaingan Curang."

"Perjanjian Waralaba terhadap merek Breadstory all time bestseller merupakan awal dari gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan PT. Raja Boga Sukses selaku Penerima Waralaba ditujukan kepada Breadstory by Jun, Pte, Ltd. Kelalaian dalam mengajukan upaya hukum terhadap penolakan atas pendaftaran merek oleh Dirjen HKI dan tidak dilakukannya Surat Pernyataan Bersama (Clean Break) menjadi dasar gugatan oleh PT. Raja Boga Sukses. Gugatan tersebut diajukan karena telah menimbulkan kerugian bagi PT. Raja Boga Sukses karena adanya gugatan dari pihak lain sehubungan dengan merek dagang tersebut.Diawali dari alasan penulis mengangkat permasalahan ini menjadi tema dari penulisan tesis ini, dengan mengangkat hal-hal yang telah diketahui penulis, dan hal-hal yang belum diketahui penulis, serta tujuan dari pengangkatan permasalahan ini kedalam suatu penulisan. Sehingga dalam hal ini, penulis menganggap perlunya ada pokok-pokok permasalahan seperti apakah perbuatan pemberi waralaba dapat diajukan sebagai perbuatan melawan hukum? Lalu kemudian bagaimanakah Undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek memberikan perlindungan bagi penerima waralaba? Serta apakah ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 1997 tentang waralaba telah memberikan perlindungan kepada penerima waralaba?Dengan menggunakan metode penelitian normatif dan tipe penelitian eksploratif, penulis bertujuan untuk membahas permasalahan dalam penulisan ini secara lebih mendalam dengan mengkaji norma-norma hukum dan menghubungkannya dengan permasalahan yang dimaksud. Melalui data sekunder dan metode analisis data bersifat kualitatif, juga dimaksudkan penulis agar dalam melakukan analisis bertumpu kepada kualitas data, sehingga kemudian dapat menemukan asas-asas yang dapat dipergunakan dalam menganalisis permasalahan yang dihadapi.Pada akhir dari penulisan ini adalah penutup dimana berisi kesimpulan dan saran dari rumusan permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa perbuatan pemberi waralaba dalam kasus ini merupakan tindakan perbuatan melawan hukum, dan perlindungan yang diberikan dari Undang-undang nomor 15 tahun 2001 juga belum dapat memberikan proteksi yang berarti, serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1997 tentang Waralaba juga tidak memberikan perlindungan pada penerima waralaba, hanya saja dapat digunakan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 59/MPP/Kep/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba sebagai bentuk perlindungan kepada penerima waralaba atas kelalaian yang dilakukan oleh pemberi waralaba yang dalam hal ini telah menimbulkan kerugian bagi penerima waralaba."

"Pokok permasalahan tesis ini adalah untuk menjawab pertanyaan bagaimana pemerintah pusat atas nama negara bersikap lewat kebijakan yang diambilnya atas konflik Indorayon selama masa kurun waktu 1998-2003. Pemilihan rentang waktu tersebut karena selama masa itu telah terjadi pergolakan paling besar dan paling mengkhawatirkan selama berdirinya pabrik tersebut. Sejumlah korban nyawa terjadi, perlawanan rakyat mendapat dukungan dari kaum agamawan dan sejumlah tokoh masyarakat. Selain itu, kurun waktu tersebut merupakan masa lima tahun era reformasi bergulir, yang ditandai dengan tampilnya pemerintahan baru, dan selama masa lima tahun itu tiga pemerintahan telah berkuasa: BJ Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri.Metode yang digunakan adalah metode kualitatif-explanatif kritis. Disebut kualitatif karena tesis ini menjawab pertanyaan "bagaimana" pemerintah bersikap atas konflik tersebut. Lalu pokok permasalahan itu dijelaskan secara ekplanatif Pokok masalah secara komprehensif diperoleh lewat penelusuran literatur-literatur dan melakukan wawancara dengan berbagai pihak terkait. Seluruh sumber ini kemudian dianalisis secara kritis dan dikaitkan dengan teori-teori yang dipergunakan.Dalam meneliti permasalahan tersebut, tesis ini menggunakan teori konflik dan konsensus dari Maurice Duverger yang melihat bagaimana konflik telah terjadi antara masyarakat dengan pihak pengusaha lalu pemerintah memberi konsensus atas konflik tersebut. Teori ini menampakkan pentingnya daya tawar dari yang berkonflik sebelum mencapai konsensus. Teori lain yang digunakan adalah pendekatan Teori System dari David Easton, yang melihat adanya tahap input-proses-out put. Teori System ini digunakan untuk melihat bagaimana, pemerintah sampai kepada kebijakan tertentu atas konflik yang terjadi. Teori lain yang digunakan adalah teori Kebijakan Publik dari Randal G. Stewart yang melihat adanya empat bidang pendekatan strategis pads kebijakan yakni: evaluasi, perencanaan strategi, implementasi strategis, formulasi dan resource allocation. Teori ini juga menjelaskan bagaimana daya tawar (bargaining) masyarakat secara kritis turut menganalisis kebijakan tersebut.Dari seluruh penelusuran tersebut diperoleh kesimpulan bahwa pemerintah dalam mengambil kebijakannya bersandar pada kepentingan bangsa yang lebih luas, dengan tetap memperhatikan tuntutan masyarakat sekitar. Tampak sekali penguatan masyarakat sipil yang kritis terhadap setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Sementara itu, semakin membaiknya stabilitas nasional membuat pemerintah yang berkuasa semakin mampu untuk berpegang secara konsisten pada kebijakan yang diambilnya. Tiga masa pemerintahan: BJ Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri menunjukkan bagaimana proses konsistensi pada kebijakan tersebut semakin menguat."

"Klithih merujuk pada aksi kekerasan di jalanan Yogyakarta pada malam hari. Fenomena ini tidak terbatas pada perilaku iseng remaja, namun telah berubah menjadi subkultur yang kompleks di Yogyakarta. Tugas karya akhir ini membahas bagaimana klithih dilihat masyarakat sebagai perilaku yang bersifat kriminogenik sedangkan klithih dikontestasikan sebagai kegiatan kultural oleh pelaku klithih itu sendiri. Adanya perbedaan pandangan tersebut tidak lepas dari eksistensi konflik budaya. Pengumpulan data diperoleh melalui studi literatur. Pembahasan tulisan ini dibantu dengan perspektif kriminologi budaya dan teori subkultur delinkuen milik Albert Cohen, serta konsep kebudayaan, konfllik budaya dan subkultur. Hasilnya, konflik budaya antara pelaku klithih dengan masyarakat Yogyakarta terjadi karena adanya perbedaan interpretasi terhadap nilai dan norma yang ada. Konflik budaya menjadi akar dari pembentukan wacana yang cenderung negatif terhadap klithih sebagai reactive subculture di masyarakat.

---

Klithih refers to violent acts on the streets of Yogyakarta at night. This phenomenon is not limited to juvenile fad behavior, but has turned into a complex subculture in Yogyakarta. This final project discusses how klithih is seen by the community as criminogenic behavior while klithih is contested as a cultural activity by the klithih actors themselves. The existence of these different views cannot be separated from the existence of cultural conflicts. Data collection was obtained through literature study. The discussion of this paper is assisted by the perspective of cultural criminology and delinquent subculture theory by Albert Cohen, also the concept of culture, cultural conflict and subculture. As a result, cultural conflicts between klithih actors and the people of Yogyakarta occur because of different interpretations of existing values and norms. Cultural conflict is the root of the formation of discourse that tends to be negative towards klithih as a reactive subculture in society."

"Pertentangan pendapat yang terjadi di dalam suatu organisasi, merupakan masalah yang perlu diperhatikan, karena dengan timbulnya konflik, dapat diidentifikasi adanya ketidak selarasan interaksi ditempat kerja. Robbins (2001).Masalah yang terjadi di salah satu Area pada Yayasan XY , menyebabkan situasi tidak kondusif dengan berbagai keluhan. Dari investigasi pihak Yayasan, diidentifikasi adanya individu yang mengekspose masalah tertentu, yang dipertentangkan dengan kebijakan pihak Iain. Sementara itu pihak lain juga mempertentangkan perbedaan pendapat pihak pertama.Karena konflik merupakan suatu proses (Robbins, 2001), maka dapat dipahami bila konflik diawali dari dalam diri individu, dipersepsikan, dan dikomunikasikan sesuai dengan makterjadi di Area ini, timbul karena adanya hubungan interpersonal dari individu yang memiliki perbedaan status, kepentingan,tujuan dan kepribadian (Edelmann, 1997; Robbins, 2001).Kesimpulan utama yang melatar belakangi konflik adalah karena pihak pertama kurang paham tujuan Yayasan XY; padahal dilain pihak dia memiliki tujuan/prioritas lain, sehingga komunikasi dari atas (pihak kedua), mengalami hambatan yang disebabkan berbagai faktor pencetus konflik, sehingga indikator yang muncul antara lain penolakan untuk bekerja sama.Saran untuk menanggulangi konflik, dibagi dalam dua tema kegiatan.Partama pihak manajemen melakukan pendekatan formal/informal, melakukan sosialisasi dan dengar pendapat dengan karyawan Area ini ; kedua, pihak Yayasan memberikan peningkatan ketrampilan pada pihak manajemen agar lebih peka mengantisipasi dan menanggulangi konflik yang ada."

"Perkebunan sawit merupakan sektor dengan jumlah konflik agraria tertinggi di Indonesia. Konflik yang terjadi pada sektor perkebunan sawit kerap memunculkan aktivitas yang didalamnya melibatkan penggunaan kekerasan. Tugas Karya Akhir ini bertujuan untuk menganalisis konflik kebun sawit di Desa Bangkal dan mengidentifikasi kekerasan yang muncul sebagai bagian dari proses eskalasi konflik. Dalam tulisan ini, data terkait kasus konflik kebun sawit PT. HMBP 1 dan Masyarakat Desa Bangkal dikumpulkan melalui kajian kepustakaan dan dianalisis dengan menggunakan Teori Segitiga Konflik. Hasil analisis menemukan bahwa kedua aktor yang berkonflik mengembangkan sikap negatif terhadap satu sama lain akibat adanya pertentangan terkait pengelolaan tanah yang diwujudkan dalam berbagai bentuk perilaku, baik koersif maupun non koersif. Konflik ini bereskalasi melalui lima tahapan, yaitu mobilisasi, perluasan, polarisasi, disosiasi, dan jebakan. Dari lima tahap tersebut, empat diantaranya melibatkan dua jenis kekerasan, yakni kekerasan struktural dan kekerasan langsung, seperti ancaman kekerasan, penembakan gas air mata, dan penembakan menggunakan senjata api.

---

Oil palm plantations are the sector with the highest number of agrarian conflicts in Indonesia. Conflicts in the oil palm sector often involve activities that include the use of violence. This Final Project aims to analyze the oil palm plantation conflict in Bangkal Village and identify the violence that emerged as part of the conflict escalation process. In this paper, data related to the palm oil plantation conflict between PT. HMBP 1 and The Bangkal Village Community were collected through literature review and analyzed using the Conflict Triangle Theory. The analysis found that both conflicting parties developed negative attitudes towards each other due to disagreements over land management, manifested in various forms of behavior, both coercive and non-coercive. This conflict escalated through five stages, namely mobilization, enlargement, polarization, dissociation and entrapment. Among this five stages, four of them involve two types of violence, structural violence and direct violence, such as threats of violence, tear gas and firearms shootings."