Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulisan tesis ini dilatarbelakangi oleh lahirnya kebijakan mobii nasional yang ternyata memiliki implikasi internasional, yakni munculnya gugatan tiga negara utama penghasil mobil dunia (Jepang, Uni Eropa dan Amerika Serikat) di Forurn WTO. Permasalahan yang berkaitan dengan sengketa mobil nasional dalam forum WTO, berangkat dari adanya perbedaan pandangan diantara pihak yang bersengketa dalam menilai kebijakan mobil nasional menurut ketentuan WTO, dimana pada satu menganggap kebijakan mobil nasional bertentangan dengan ketentuan WTO, sementara pada sisi lainnya menganggap kebijakan mobil nasionai dibenarkan oleh ketentuan WTO.Tujuan dari penelitian tesis ini adalah ingin mengetahui pandangan pihak-pihak yang bersengketa dalam menilai kebijakan mobil nasional menurut ketentuan WTO dan menganalisis proses penyelesaian sengketa yang terjadi di forum WTO. Untuk menjawab permasalahan yang acla, kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini mengacu kepada pendekatan teori ekonomi politik internasional, khsususnya teori tentang pengambilan keputusan dan rezim internasional. Penulisan tesis ini menggunakan analij.a deskriptif dengan melihat pengaruh masing-masing independent variable terhadap dependent variable. Adapun data yang digunakan dalam studi ini sendiri diperoleh melalui studi kepustakaan.Hasil penelitian yang penulis peroleh momperlihatkan bahwa adanya perbedaan pandangan dianiara negara penggug.at dan negara tergugat dalam rnelihat kebijakan mobil nasional menurut ketentuan WTO, sesuai dengan "kepentingan nasional" rnasing-masing, telah menimbulkan sengketa dagang di forum WTO. Oleh karenanya dalam menerapkan :;uatu kebijakan, pemerintah hendaknya berlaku adil (tidak diskriminatif) dan b'Srsikap transparan. Disamping itu kuatnya keterkaitan / ketergantungan antar negara-negara di dunia (globalisasi), kebijakan domestik yang diambil suatu negara harus mengacu kepada ketentuan yang berlaku di tingkat internasional."

"Dinamika konsumsi tembakau global telah meningkat secara signifikan semenjak dekade belakangan ini. Hal ini telah menimbulkan kekhawatiran Badan Kesehatan Dunia ataupun World Health Organization (WHO). WHO kemudian membuat suatu kerangka kerjasama yang mengikat yaitu Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Hingga saat ini 174 negara telah mengaksesi FCTC, membuat perjanjian ini sebagai perjanjian yang paling banyak ditandatangani.Akan tetapi, dari jumlah tersebut terdapat beberapa negara yang belum mengaksesi salah satunya adalah Indonesia. Kebijakan pemerintah Indonesia untuk tidak mengaksesi telah menimbulkan pertanyaan dari berbagai belah pihak. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara dengan tingkat penduduk yang besar diikuti dengan jumlah konsumsi rokok yang tinggi dan juga merupakan negara produsen rokok.Tesis ini berusaha untuk melihat faktor-faktor yang mendorong langkah kebijakan Indonesia tersebut. Analisis akan ditekankan kepada faktor eksternal dan internal yang melatarbelakangi kebijakan tersebut dan keberlangsungannya hingga saat ini. Dalam menganalisa permasalahan ini, penulis melakukan penelitian kepustakaan yang didasarkan pada buku-buku, artikel, media internet, dan surat kabar sebagai sumber data yang primer yang mendukung pembahasan.

---

Tobacco consumption has been growing rapidly since the last decade. This phemonenon has raising the convern of World Health Organization (WHO) as an international organisation regulating the global public health. This led to the adoption of an internationally legally binding instrument known as ?Framework Convention on Tobacco Control? (FCTC) in 2003. To date, these agreement has signatory of 174 member countries, making it as the most treaty ever signed in the history of global public health.However, there are several countries that have not yet ratify or accessing the convention, one of them is Indonesia. The Indonesian policy?s to not accessing the convention has question the commitment of Indonesian government to cooperate in the international system. This is due to the high tobacco consumtion in the country and along with its growing population has potential of devastating economic, social, and health consequences. In addition, Indonesia is also producing a country produce tobacco, thus, contributed to the growing tren of tobacco consumption globally.These thesis attempted to analyse factors that drove the Indonesian government action not to cooperate in the tobacco control regime of FCTC. Analysis will be stressed upon the internal and external factors that influenced the decision of such foreign policy until today. In analysing the problem, the author conducted literature review from books, articles, internet, newspaper and magazines as a primarily source to support the writing."

"ABSTRAKKebijakan pinjaman dari Bank Dunia merupakan objek yang rentan dikritik oleh aktor-aktor dalam sistem internasional. Meskipun demikian, Bank Dunia sebagai rezim pembangunan memiliki mekanisme sendiri untuk beradaptasi dengan konteks permasalahan ekonomi politik internasional. Pinjaman kebijakan pembangunan (DPL) yang diformalisasikan pada tahun 2004 berfungsi untuk menggantikan pinjaman penyesuaian struktural (SAL). Dengan memetakan aktor yang berperan dalam perubahan dimensi normatif dari norma kebijakannya, maka perubahan kebijakan yang terjadi akan direfleksikan sebagai hasil dari perubahan paradigma pembangunan yang mempengaruhi institusi Bank Dunia.

---

ABSTRACTWorld Bank lending policy is a vulnerable point, which often criticized by different actors in international system. But as an international regimes working in the realm of development, World Bank has its own mechanism to adjust its activities with the wider context of issues in international political economy. Development policy lending (DPL) was formalized in 2004, as a replacement for the structural adjustment lending (SAL). By identifying the actors who support the change in normative dimension of its policy norms, therefore policy change that happened will be observed as a consequence of paradigm change that influenced the practice of World Bank."

"In the context of massive environmental problems in Southeast Asia, the countries in the region have decided, at least in some instances, to create regimes to solve these problems jointly. This empirical observation is surprising, given the Southeast Asian countries? general reluctance to regional cooperation, the governance and budgetary constraints that are typical for developing countries and the huge heterogeneity of the involved countries in terms of environmental vulnerability, economic capacity and hegemonic power. This book analyzes the creation and effectiveness of two environmental regimes, one on transboundary haze pollution and a second on resource management of the Mekong. It will be shown that regime creation is extremely problematic and strategies to overcome conflicting actor constellations are mostly lacking."

"Sejak pertengahan 1990-an, semakin banyak negara berkembang yang menempuh Integrasi Ekonomi Regional (REI) dengan negara maju melalui Perjanjian Perdagangan Regional (RTA). Negara anggota perjanjian tersebut memberikan perlakuan yang lebih menguntungkan terhadap satu sama lain daripada terhadap mitra dagang lainnya yang bukan negara anggota. Perlakuan diskriminatif ini jelas tidak konsisten dengan kewajiban perlakuan Most Favoured Nation (MFN) WTO. Meskipun kewajiban perlakuan MFN merupakan prinsip dasar, namun WTO memperkenankan anggotanya untuk mengesampingkan prinsip tersebut dan menempuh REI berdasarkan Pasal XXIV GATT 1994 untuk RTA, Pasal V GATS untuk Perjanjian Integrasi Ekonomi (EIA) dan Klausul Enabling. Penelitian ini menganalisa mengapa WTO memberikan pengecualian tersebut. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi kecenderungan di kalangan negara berkembang menempuh REI dengan negara maju serta meneliti bagaimana negara berkembang dapat mengambil keuntungan tanpa mengucilkan sistem perdagangan multilateral WTO. Berdasarkan analisis hukum, REI sangat bermanfaat bagi negara berkembang WTO. Penelitian ini mendesak KTT APEC ke-21 dan Konferensi Tingkat Menteri ke-9 WTO di Bali untuk digunakan sebagai kesempatan untuk menunjukkan peran aktif dari masing-masing negara berkembang terutama tuan rumah, Indonesia, dalam mempromosikan liberalisasi perdagangan dan investasi secara regional dan global. Penelitian ini menyimpulkan bahwa REI diperlukan untuk mengambil langkah lebih lanjut dalam mewujudkan tujuan WTO untuk menciptakan perdagangan yang bebas dan adil. Selain itu, negara berkembang disarankan untuk menggunakan REI sebagai pilihan kebijakan terbaik kedua dan terus menempatkan prioritas tertinggi pada WTO dengan berkomitmen terhadap modus operandi WTO.

---

Since mid-1990s, developing countries are increasingly pursuing Regional Economic Integration (REI) with developed countries through Regional Trade Agreements (RTA). In this case, the parties to such agreements offer each other more favourable treatment than they offer to other trading partners that are nonparties. Clearly, such discriminatory treatment is inconsistent with the Most Favoured Nation (MFN) treatment obligation of the WTO. Although MFN treatment obligation is a fundamental principle, the WTO does allow WTO members to set aside the principle and pursue REI under Article XXIV of the GATT 1994 for RTA, Article V of the GATS for Economic Integration Agreement (EIA) and the Enabling Clause. With that being said, this research analyses why does the WTO provides such exception. In addition, it explores the tendency among developing countries to pursue REI with developed countries and and examines how can those developing countries benefit from their pursuit without undermining the multilateral trading system of the WTO.

Based on a legal analysis, this research argues that REI will be highly beneficial for developing countries of the WTO. Furthermore, the research urges the 21st APEC Summit and the 9th Ministerial Conference of the WTO in Bali to be used as an opportunity to demonstrate an active role of each developing economy especially the host, Indonesia, in promoting regional and global trade and investment liberalisation. This research concludes that REI is necessary to take further steps towards realising the goal of the WTO to have a fair and freer trade. Moreover, developing countries are recommended to consider REI as the second best policy option and continue to place the highest priority on the WTO by committing to modus operandi of the WTO."

"Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan penjelasan deskriptif tentang komitmen Indonesia dibawah kewajibannya dalam perjanjian internasional, seperti dari Hukum WTO dan Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN (ATIGA) sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang yang baru saja diundangkan, UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Penelitian ini menganalisis apakah Perdagangan ketentuan Barang dalam UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sesuai dengan ketentuan dalam Hukum WTO/GATT dan Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN (ATIGA) dan juga apakah Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 memungkinkan Indonesia untuk melindungi kepentingan nasionalnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative dengan sifat penjelasan-analisis. Secara normatif, penelitian ini akan mengkaji ketentuan Perdagangan Barang dibawah Hukum WTO / GATT dan Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN (ATIGA) serta Undang-Undang No. 7 Tahun 2014. Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan penelitian ini akan memberikan gambaran hingga sejauh mana UU No. 7 Tahun 2014 sesuai dengan kewajiban internasional dan hingga sejauh mana dapat perlindungan kepentingan nasional. Indonesia adalah negara besar yang berada ditengah-tengah persiapa pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada akhir 2015, sehingga kepastian hukum di sektor perdagangan penting untuk menjaga kompetisi kegiatan perdagangan yang adil antar negara dan juga memberikan perlindungan pada kepentingan nasional.

---

This research aims to get the descriptive idea of Indonesia?s commitment under its obligation in international agreements, such as from the WTO Law and ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) as formulated in the recently enacted law, Law No. 7 Year 2014 on Trade.

This research analyzes whether or not the Trade in Goods provisions in Law No. 7 Year 2014 on Trade in conformity with such provisions under the WTO Law/GATT and ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) and also whether or not the Law No. 7 Year 2014 enable Indonesia to protect its national interest.

This research paper will use the juridical-normative approach with the nature of explanatory-analysis. Normatively, this research will examines the provisions of Trade in Goods under the WTO Law/GATT and the ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) also as the Law No. 7 Year 2014.

Based on the research result, it is hoped that this research will provide a description to what length that the Law No. 7 Year 2014 is in conformity with the international obligations and the national interest protection. Indonesia is a big country that is in the midst of preparing for the fully implementation of the ASEAN Economic Community by the end 2015, thus the legal certainty in trade sector is important to keep a fair competitiveness in trade activity between countries as well as providing protection to national interest."