Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Semangat otonoml daerah dan desentralisasl pemerintahan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 sebagalmana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2002 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah diharapkan akan menghasllkan dua manfaat nyata, yaltu: pertama mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreatlvltas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah. Kedua, memperbaiki alokasi sumberdaya produktif melalui pergeseran peran pengambllan keputusan publik di tingkat pemerlntah yang paling rendah yang memiliki informasi paling lengkap.Berdasarkan kedua undang-undang tersebut, peranan pemerintah daerah semakin meningkat sesuai dengan kewenangan daerah yang diberikan akibat adanya pengalihan urusan pemerintahan dari pemerlntah pusat kepada pemerintah daerah yang disertai dengan pengalihan sumber-sumber dana untuk pembiayaan urusan tersebut. Sumber-sumber pembiayaan pemerintah daerah sebagalmana diatur dalam perundangan diatas terdiri dari: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; (2) Dana Perimbangan; (3) Pinjaman Daerah; dan (4) lain-lain pendapatan daerah yang sah."

"Misi pembangunan sarana dan prasarana kota yang efisien, efektiff, kompetitif dan terjangkau, menuju kota Jakarta sebagai Kota Jasa (Service City) memberikan peranan kepada Pemda Propinsi DKl Jakarta dalam memenuhi ketersediaan sarana dan prasarana kota yang memadai dan mutlak diperlukan. Pada kenyataannya untuk mewujudkan sarana dan prasana kota yang memadai membutuhkan dana tidak sedikit, sehingga Pemerintah Daerah perlu mengupayakan pembiayaannya. Upaya untuk mendukung anggaran pembiayaan dilakukan antara lain dengan menggali potensi Pendapatan Asli Daerah yang didalamnya terdapat berbagai jenis pajak sebagai sumber penerimaan daerah. Dalam rangka mengetahui perkembangan potensi pendapatan daerah dilakukan penelitian terhadap salah satu jenis pajak daerah yakni Pajak Penerangan Jalan.Pilihan penelitian terhadap Pajak Penerangan Jalan ini karena masih memiliki potensi penerimaan terhadap objek pajak non PLN, disamping ingin mengetahui efisiensi dan efektiftas kemampuan administrasi pemungutan pajaknya. Masalah pokok yang akan diulas adalah berapa besar elisiensi dan efektifatas penerimaanPajak Penerangan Jalan, yang kedua faktor-faktor apa yang mempengaruhi penerimaan Pajak Penerangan Jalan dan seberapa besar pengaruh faktor tersebut terhadap penerimaan Pajak Penerangan Jalan.Adapun teori yang mendasari menurut Devas,memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitan dengan berbagai layanan yang dibiayainya; stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan hasil itu dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk, juga perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut.Pada penelitian ini metode penelitian yang dilakukan menggunakan tehnik analisa secara kualitatif dan kuantitatif, dengan formulasi yang digunakan untuk mengukur eftiisiensi adalah cost of collection efficiency ratio sedangkan formulasi pengukuran efektivitas menggunakan tax performance index.Untuk mengamati faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Penerangan Jalan digunakan analisa regresi berganda double-log dan korelasi. Hasil analisa terhadap efisiensi dan efektivitas penerimaan Pajak Penerangan Jalan adalah sebagai berikut: bahwa dari hasil pengamatan efisiensi diperoleh sebesar 8 (delapan) persen dari seluruh penerimaan Pajak Penerangan Jalan. Sedangkan hasil pengamatan terhadap efektifitas selama 18 (delapan belas) tahun hampir seluruhnya melampaui target. Pelampauan target ini memberikan dua anti bahwa yang pertama kemampuan administrasi semakin baik dalam proses pemungutan Pajak Penerangan Jalan dan yang kedua terjadi kesenjangan antara target dan potensi yang sesungguhnya pada penerimaan Pajak Penenerangan Jalan artinya perencanaan penerimaan pajak belum sepenuhnya memperhitungkan potensipajaknya.Hasil pengamatan terhadap faktor internal yaitu tarif dasar listrik dan jumlah pelanggan menunjukan pengaruh yang kuat terhadap penerimaan Pajak Penerangan Jalan. Pengujian yang dilakukan dengan uji statistik dan uji ekonometri menunjukan bahwa model regresi dengan variabel bebas faktor tarif listrik dan jumlah pelanggan listrik didapatkan model terbaik.Pengamatan yang dilakukan terhadap faktor ekstemal yakni pertumbuhan ekonomi, inflasi, jumlah penduduk dan pendapatan perkapita, dengan menggunakan metode backward elimination didapat satu model yang terbaik. Model regresi yang didapat terdiri dari dua variabel bebas yakni pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita, sedangkan dua variabel sisanya tidak dapat dimasukkan kedalam model karena akan mempengaruhi model sehingga bias dan tidak konsisten. Pengujian secara statistik terhadap model dilakukan terhadap empat variabel bebas tersebut melalui uji t dan uji F didapat hasil hanya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang mempunyai pengaruh kuat dan menjadi model pensamaan regresi yang baik. Pengujian dilakukan juga secara ekonometri dengan hasil dua variabel yakni pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang dapat dijadikan model persamaan regresi sebagai dasar menunjukan potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan.Selanjutnya dari hasil penetitian disusun kesimpulan dari analisa penelitian yakni efisiensi dan efektivitas atas penerimaan Pajak Penerangan Jalan keduanya menunjukan hasil yang baik. Namun demikian ada kesenjangan antara realisasi dan potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhinya terbagi menjadi faktor internal dan faktor estemal. Pengaruh faktor internal yakni variabel jumlah pelanggan dan tarif dasar listrik bertanda positif artinya jika kedua variabel bertambah akan berdampak terhadap peningkatan penerimaan Pajak Penerangan Jalan. Faktor ekstemal yakni Variabel pertumbuhan ekonomi dan variabel pendapatan perkapita berpengaruh positif, artinya jika kedua variabel meningkat akan mempengaruhi kenaikan penerimaan Pajak Penerangan Jalan.Secara umum saran-saran yang dapat menunjang penggalian potensi Pajak Penerangan Jalan tersebut terdiri dari peningkatan kemampuan administrasi dengan membangun jaringan informasi antara PLN dan Pemda OKI Jakarta dan perluasan obyek pajak yakni penggunaan tenaga listrik diluar PLN."

"Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran atau sebelumnya disebut Pajak Pembangunan I, kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Dati II Bogor dinilai belum optimal, tahun 1997/1998 dan 1998/1999 masing-masing hanya sebesar 9,76% dan 8,98%. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak dan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran mengatur sistem dan prosedur pemungutan Pajak Hotel dan Restoran menggunakan sistem self assessment. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak tersebut di Kabupaten Dati II Bogor masih menggunakan sistem official assessment, yaitu setiap triwulan diterbitkan SKPS dan SKPR, tentu diperlukan tenaga, waktu dan biaya begitu juga untuk pemeriksaan kepada wajib pajak dan setiap seminggu sekali dilakukan penghitungan dan penagihan kepada wajib pajak yang dilakukan oleh 20 orang petugas pajak dengan diberikan biaya perjalanan tetap sebulan sebesar Rp 100.000,-/per orang. Timbul pertanyaan mengapa Kabupaten Dati II Bogor tidak menggunakan sistem self assessment? Manakah yang lebih efisien dengan menggunakan sistem self assessment atau official assessment.Untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti mencoba untuk menganalisis guna membuktikan suatu hipotesa bahwa sistem self assessment dalam pemungutan Pajak Hotel dan Restoran lebih efisien dibandingkan dengan sistem official assessment. Penelitian dilakukan dengan analisis utama dalam bidang administrasi perpajakan bersifat deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Sistim official-assessment dalam pemungutan pajak memberikan wewenang yang besar kepada petugas pajak karena besarnya pajak terhutang ditetapkan oleh petugas pajak dan wajib pajak hanya bersifat pasif, sedangkan sistem self assessment wajib pajak menetapkan pajak terhutang, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri, yang berarti bahwa assesment terhadap proses administrasi pajak akan berjalan secara otomatis. Hasil penelitian menunjukkan, melalui sistem self assessment akan lebih efisien dibandingkan dengan sistim official assessment. Diharapkan agar dalam pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Dati II Bogor menggunakan sistem self assessment."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor kehutanan di Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teori administrasi pajak dari McMaster yang menggunakan 3 (tiga) variabel yaitu identifikasi, penetapan, dan pemungutan yang masing-masing mempunyai indikator-indikator. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi administrasi pajak bumi dan bangunan sektor kehutanan sudah cukup baik namun masih terdapat beberapa penghambat dalam proses pemungutan dari pajak bumi dan bangunan sektor kehutanan yaitu kurangnya penegakan hukum dan sumber daya manusia.

---

The aim of this research is to analyze the implementation of property tax collection on forestry at Bogor County Stalls. The research is used quantitative approached with descriptive method, and the data collecting technique that used are indepth interview and literature study. This research used McMaster’s Teory of tax administration that have three variables, there are identification, assessment, and collection, each of them have an indicators.

The results of this research is the implementation of property tax administration of the forestry sector has been quite good, but there are still some obstacles in the process of collection of property tax the forestry sector is the lack law enforcement and human resources."

"Zakat has an important position In Islam. It becomes religion obligation as well as a function for increasing the prosperity of social life. Through zakat, income of people which has more economic's ability is distributed to the people who have a right to earn. As a result, it creates the equal condition of income, wealth, and social justice in society.For Moslem paying zakat is a must. But in Islam, besides zakat, there are another duties in the wealth which have to pay for. One of them is the obligation for paying income tax as a proof of people's obedience to the leaders and the participation in the development. This condition makes the moslem have to suffer double obligation. In order to minimize an obligation Indonesian government carried out the policy which counted zakat as the nett income deduction regarding the income tax. Different with Indonesia, in Malaysia zakat that had been paid by Moslem can deduct tax obligation as a tax credit of individual income tax. One interesting thing from it's difference is, implementation of this policy does not cause decreasing of tax revenue but increase the revenue both zakat and tax instead.This research studied the possibility of zakat policy implementation as a tax credit of individual income tax in Indonesia based on Malaysia's implementation. It tried to describe the comparation between tax and zakat management in Malaysia and Indonesia, some justification of policy implementation in Indonesia, and the obstacle of policy. This research used qualitative approach with descriptive analysis. Besides, this research can be classified into pure and cross sectional research. The data is collected by field research through depth interview with informans and literatures from articles, books, rules, and other sources.The result of this research shows the possibility of implementation this policy in Indonesia with some justifications. First, this policy can support the government's duty to increase citizen prosperity. Second, it can increase zakat and tax revenue. Third, it can dissappear double obligation burden. Although, there are some obstacles that must be faced to implemente this policy, such as structure of zakat collecting organization, the absence of penalty in zakat law, political will of government, self-internal factor, interreligious problem, and other administration problems."

"Studi ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara public service delivery dari jalan aspal kepada kepatuhan pendaftaran wajib pajak di Indonesia. Kepatuhan pajak dilihat dari sisi wajib pajak diluar sistem perpajakan. Pengukuran kepatuhan wajib pajak menggunakan data administrasi pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi pada level kabupaten/kota tahun 2018 hingga 2020. Hasil estimasi menunjukkan terdapat hubungan non-linier berbentuk U antara rasio jalan aspal dengan penambahan pendaftaran NPWP Orang Pribadi. Hubungan tersebut membuktikan adanya free rider dalam barang publik jalan. Semakin besar manfaat uang pajak yang dirasakan oleh wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan sukarela free rider untuk patuh masuk kedalam sistem perpajakan.

---

This study was conducted to determine the relationship between public service delivery from asphalt roads to taxpayer registration compliance in Indonesia. Tax compliance from the side of taxpayers outside the tax system.  Taxpayer compliance is measured using administrative data to register Individual Taxpayer Identification Numbers at the district/city level from 2018 to 2020. The estimation results show that there is a U-shaped non-linear relationship between the asphalt road ratio and the addition of the tax registration of individual taxpayers. This relationship proves the existence of free riders in road public goods. The greater the benefits of tax money felt by taxpayers, it can affect the voluntary compliance of free riders to comply with entry into the taxation system."

"Kontribusi penerimaan dari pajak merupakan sumber penerimaan negara (APBN). Agar penerimaan pajak sesuai dengan target yang ditetapkan diperlukan langkah-langkah meningkatkan kepatuhan wajib pajak.Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah apakah pemahaman wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan persepsi wajib pajak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini ada empat yaitu: pemahaman wajib pajak berpcngaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak; pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, persepsi wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.Metodologi penilitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan survei. Populasi penelitian adalah pcrusahaan yang telah menjadi wajib pajak di kabupaten Serang. Data penelitian dipcroleh dengan penyebaran kuisioner, kuisioner yang disebar berjumlah 100, dari jumlah tersebut kuisioner yang diterima peneliti berjumlah 35 dan yang dapat diolah berjumlah 35 kuisioner, karena 5 tidak lengkap pengisiannya. Untuk melihal pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian ini digunakan persamaan regresi sederhana dan regresi berganda.Hasil analisis terhadap data penelitian menunjukan bahwa tidak ada pengaruh yang signilikan antara pemahaman dengan tingkat kepatuhan hal ini ditunjukan dengan angka signifikansi sebesar 0,484 yang berarti lebih besar dari 0,05. Analisis terhadap hipotesis kedua menunjukan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak hal ini ditunjukan dengan angka signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, sedangkan terhadap hipotesis ketiga menunjukan persepsi wajib pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, hal ini ditunjukan dengan angka signifikansi sebesar 0.498 yang berarti lebih besar dari 0,005, sedangkan terhadap hipotesis keempat secara bersama-sama ketiga variabel mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, hal ini ditunjukah dengan angka signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05.Dari hasil penelitian ini penulis menyarankan kepada aparat pajak untuk meningkatkan kegiatan pemeriksaan, kepada pemerintah untuk membuat aturan yang mudah dipahami oleh wajib pajak, dan kepada aparat pajak untuk menjaga kode etik sehingga ada persepsi yang positif dari wajb pajak.

---

The contribution of income from lax is an important resource slate budget (APBN) In order to obtain tax income target, therefore some steps to increase the level of tax payers? compliance are required.The main problem in this research is whether the understanding of tax payers, tax inspection and tax payers? perception will have an effect on tax payers? compliance Level.There are four hypotheses, which are raised in this paper, that is: Tax payers understanding will affect to the level of tax payers compliance. Tax inspection will influence to the level of tax payers compliance, tax payers' perception will affect to the level of tax payers compliance and finally, tax payers understanding. Tax inspection, and tax payers perception as a whole will have an effect to the level of tax payers compliance.The usage of Research methodology is quantitative method with survey approach. Research population is companies that have become tax payers in Serang Regency. Research data was obtained by spreading questionnaires. The amount of questionnaires are 100 (one hundred) Among 100 questionnaires. Returned questionnaires were 35 (thirty-five) and processed questionnaire were only 30 (thirty), because 5 (five) questionnaires were incomplete. To analyze independent variable impact toward dependent variable, this research applies simple regression equation and multiplied regression equation. The result of analysis toward research data proves that there is no significant influence between understanding (of tax payers) and the compliance (of tax payers), this is shown by significant rate of 0.484 which is higher than 0.05. However, the outcome of analysis toward the next hypothesis illustrates that tax inspection has an influence to the compliance (of tax payers). This is confirmed by significant rate of 0.000, smaller than 0.05. The third hypothesis explains that the perception (of tax payers) has no significant influence toward the compliance (of tax payers) this is shown by significant rate of 0.498 which is higher than 0.05, at last, the final hypothesis shows that three variables as a whole affect tax payers? compliance. This is proven by significant rate of 0.000 which is smaller than 0.05.From this research, suggests to the tax authority to increase audit activities, proposes to the government to create a simple and an uncomplicated rule to the tax payers, and recommends to the tax authority to maintain ethical code of work, hence the perception from the tax payers will arise positively."

"Implementation of local autonomy in Indonesia means that the government has authority, rights and obligatory to regulate their house hold themselves as their finance based on the regulation. Bogor, as a buffer city for Jakarta, also applies the local autonomy. One of income sources for local government finance is local earnings, which is include local tax. In Bogor advertising tax give contribution enough as local earnings.Research question are how advertising tax auditing prossedure in Bogor Municipality and implication advertising tax auditing in Bogor Municipality. The research approach is quantitative, the collecting data techniques by in-depth interview with number of informants that obviously involved in audit advertising tax, which are the staff of Bogor Local Revenue Agency, advertising tax payer literature studies and also data from Bogor Municipality.Whereas the secondary data is obtain through literature study by examining various literature to derive comprehensive description on the object researcg. Data analysis is done in qualitative way, based on the result of the field finding as the primary data, and the secondary data.Billboards that are already expired bring their own problem, So that the Bogor Local Government has to destroy them. If the billboards were kept, they would decrease the Bogor?s local income. The aim of this research is to analyze the process about local auditing tax in Bogor and its implication to advertising tax income. By Tax Performance Index (TPI) from 2003-2006, there is still big potential advertising tax to cover local government cost. Although TPI has increased, its still can not reach the local revenue target. Even though Bogor Government is still using simple auditing local tax system, It has fulfilled auditing step indicator. This research prove that the tax auditing system is effective, but the regional income has not optimal yet."

"Penelitian ini membahas kelembagaan otoritas pajak daerah dalam rangka devolusi PBB-P2 dengan mengambil studi pada Kota Depok dan Kota Bogor. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan termasuk ke dalam penelitian crosssectional dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan studi lapangan. Data dan temuan lapangan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data successive approximation dan mengacu pada konsep typical powers of autonomous revenue bodies dari OECD. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa otoritas pajak daerah baik di Kota Depok maupun Kota Bogor tidak memiliki kewenangan dalam semua bidang kekuasaan yang menjadi kerakteristik ideal sebuah otoritas pajak otonom.

---

This study discusses the institutional design of local tax authorities within the framework of rural and urban sector property tax devolution by taking studies in Depok and Bogor City. This research was conducted using qualitative approach, in the cross-sectional time frame, and was employing both literature and field studies as data collection techniques. Data and findings were analyzed using successive approximation technique and referred to the OECD’s concept of typical powers of autonomous revenue bodies. The results of this study indicate that the local tax authorities both in Depok and Bogor City do not have authority in all areas of power that characterize an ideal autonomous tax authority."

"ABSTRAKSkripsi ini bertujuan untuk menganalisis pemungutan pajak parkir yang dilakukan oleh UPTD Perparkiran Dishubkominfo Kota Bogor selama periode 2005-2009. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian memberikan rekomendasi bahwa Pemerintah Kota Bogor sebaiknya melakukan penambahan petugas lapangan pajak parkir seiring dengan bertambahnya jumlah Wajib Pajak Parkir, menggunakan teknologi komputerisasi yang modern dan online dalamadministrasi pajak parkir, menyediakan fasilitas automatic machine bagi kendaraan yang parkir, segera mengatur tentang batasan maksimal dan minimal tarif parkir swasta dalam sebuah peraturan daerah.

---

ABSTRACTThe purpose of this research is to analyze the collection of parking taxes that had been done by UPTD Perparkiran Dishubkominfo Kota Bogor during period of 2005-2009. This research used a qualitative approach with descriptive method, and data collection of techniques was study research and field research through in depth interview. The result of this research gives recomendation that Bogor Government should do the increasing of parking taxes field official as competition increase the amount of parking taxes payer, use modern computerized technologies and online system in parking taxes administration, provide automaticmachine facility for parking vehicles, arrange soonly maximum and minimum constraint for private parking rate in a regional rules."