Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia became a member of the World Trade Organization (WTO) in 1994 without prior reset on the benefits and adverse impacts, and the rights and obligations involved in taking such a policy measure. The government also did not prepare human resources and other capacities need take advantage of being a WTO member. Consequently, Indonesia is trying hard to comply WTO rules but does not have the capacity to tap the opportunities provided by trade liberalize This article aims to explain the challenges and problems faced by Indonesia related to the WTO is especially about the problem of Indonesia's position in the WTO. Remembering it is only rece that Indonesia began to actively strife for a better bargaining position at the WTO negotiation, ? article also recommends seven steps to improve the situation, including statements that request \ new government to take immediate practical steps involving briefing about WTO to the ministers, study on the impacts of WTO, establish a strong WTO negotiating team, perhaps in office of the president, and to halt all liberalization policies until national trade and industrial ma plans and positions are established"

"Dalam mewujudkan suatu sistem perdagangan yang bebas dan adil dalam kerangka kerjasama multilateral yang lebih konkrit diwujudkan melalui pembentukan organisasi perdagangan dunia atau yang lebih dikenal dengan WTO. Persetujuan Bidang Pertanian dalam WTO bertujuan untuk melakukan reformasi perdagangan dalam sektor pertanian dan membuat kebijakan-kebijakan yang lebih berorientasi pasar, adil dan lebih dapat diprediksi. Liberalisasi di bidang pertanian yang merupakan mandated agenda dan dilakukan melalui serangkaian perundingan multilateral serta tertuang dalam Persetujuan Bidang Pertanian menuntut Indonesia sebagai negara anggota WTO untuk mematuhinya. Idealnya diharapkan dengan adanya aturan tersebut berbagai hambatan di sektor pertanian seperti hambatan tarif dan non-tarif, serta penerapan berbagai bentuk subsidi yang menyebabkan distorsi perdagangan dapat dikurangi atau dihapus. Namun pada kenyataannya hal ini masih sulit dilakukan sebab masih banyaknya anggota WTO khususnya negara-negara maju yang masih memberlakukan kebijakan proteksi tersebut.Berkaitan dengan hal tersebut kesepakatan yang tertuang dalam perundingan Doha Development Agenda - WTO di bidang pertanian awalnya diharapkan mampu menjembatani kesenjangan yang terjadi antara negara maju dan negara berkembang karena dalam agenda Doha termaktub komitmen negara maju untuk mengurangi berbagai subsidi dan menghapus restriksi impor yang diberlakukan terhadap produk-produk pertanian negara berkembang namun hal tersebut tetap tidak efektif dalam realisasi pelaksanaannya. Oleh sebab itu, perjuangan dalam perundingan sektor pertanian di WTO cenderung penuh dengan gejolak dan diwarnai dengan pengelompokkan-pengelompokkan, khususnya negara-negara berkembang.Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan perspektif nasionalis/realis (merkantilis) dari Robert Gilpin. Adapun teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori kepentingan nasional dari Charles O. Lerche yang menyebutkan bahwa tindakan suatu negara yang diwujudkan dalam politik luar negerinya selalu bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu yang berasal dari penerapan kepentingan nasional di mana politik luar negeri tersebut dibuat. Lebih lanjut Norman J. Padelford menegaskan bahwa kepentingan nasional suatu negara harus menjadi vital terhadap national independence, way of life, territorial security, and economic welfare. Sementara itu, untuk menganalisa bagaimana perundingan berlangsung dan mekanisme diplomasi dalam perundingan WTO penulis menggunakan teori negosiasi dari Fred Charles Iklé dan Bernard M. Hoekman. Adapun penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Sedangkan teknik pengumpulan data adalah data-data primer dan sekunder.Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pembentukan Kelompok G-33 yang dikoordinasi Indonesia dimaksudkan guna memperkuat bargaining position dalam memperjuangkan konsep SP (Special Product) dan SSM (Special Safeguard Mechanism). Hal ini amat penting bagi negara berkembang khususnya Indonesia karena sektor pertanian terkait dengan ketahanan pangan (food security), jaminan penghidupan (livelihood security) dan pembangunan pedesaan (rural development). Namun dalam perundingan Putaran Doha khususnya sektor pertanian cenderung penuh gejolak sebab isu-isu yang dibahas tergolong cukup sensitif dimana negara maju dan negara berkembang masing-masing mempunyai kepentingan yang berbeda.Untuk perundingan Putaran Doha lebih lanjut, Indonesia melalui G-33 beserta kelompok-kelompok negara berkembang lainnya harus semakin bersatu menghadapi dominasi negara-negara maju dalam perundingan WTO, sebab hal ini dapat mempengaruhi hasil-hasil perundingan Putaran Doha berikutnya. Selain itu, diharapkan agar delegasi Indonesia tidak kehilangan arah dalam memperjuangkan kepentingannya agar tidak menjadi negara korban agenda neoliberal negaranegara maju dalam WTO.

---

To promote a free and fair trade system within the framework of multilateral cooperation, the establishment of World Trade Organization (WTO) must be realized. The WTO Agreement on Agriculture Approval aims to reform trade in the agricultural sector and to create more market-oriented, equitable and predictable policies. The liberalization in agriculture which is a mandated agenda and carried through a series of multilateral negotiations as well as stipulated in the Agreement on Agriculture requires Indonesia as a WTO member to comply. Ideally, such a rule is expected by various types of barriers in the agricultural sector such as tariff and non-tariff barriers, as well as the application of various forms of trade distorting subsidies must be eliminated. But in reality, it is still difficult to apply because there were so many WTO members, particularly developed countries that still impose the policy of protection.In connection with this agreement as stipulated in the Doha Development Agenda - WTO in the agricultural sector was originally expected to bridge the gap between the developed and developing countries because of the commitment embodied in the Doha agenda which emphasizes that the developed countries must reduce subsidies and remove import restrictions applicable to the agricultural products of developing countries but it is still not effective in the realization of its implementation. Therefore, the negotiations in the agricultural sector in the WTO is likely filled with so many problems and there are also the possibilities for coalition or group formation which are taken into account, especially the developing countries.A framework used in this research is utilizing a nationalist/realist (mercantilist) perspective from Robert Gilpin. The theory used in this research is the theory of national interest from Charles O. Lerche who mentioned that "an objective flows from the application of national interest to the generalized situation in which policy is being made". Furthermore, Norman J. Padelford asserted that "the national interest of a country is what its governmental leaders and in large degree also what its people consider at any time to be vital to their national independence, way of life, territorial security, and economic welfare". Meanwhile, to analyze how the negotiations progress and the mechanism of diplomacy in the WTO negotiations, the author uses the theory of negotiation from Fred Charles Iklé and Bernard M. Hoekman.This research is based on qualitative research with analytical descriptive research. The data were collected from primary and secondary data.The result obtained from this research is the formation of G-33 coordinated by Indonesia, which is intended to strengthen the bargaining position in defending the position for the concept of SP (Special Products) and SSM (Special Safeguard Mechanism). It is very important for developing countries especially Indonesia because the agricultural sector is related to food security, livelihood security and rural development. But in the Doha Round negotiations, particularly the agricultural sector tends to cause turbulent issues during the discussions which is quite sensitive because every country especially the developed and developing countries have different interests.In the next negotiations of the Doha Round, Indonesia through G-33 and other developing nations must unite against the dominance of developed and major countries in WTO negotiations, because this can affect the results of the Doha Round negotiations next. In addition, the Indonesian delegation is expected to defend for their interests, not to become the victims of the neoliberal agenda in the WTO."

"Tesis ini membahas mengenai Cina sebagai kekuatan ekonomi baru di WTO dalam periode 2001-2009. Dengan menggunakan pendekatan neorealis, keberhasilan Cina sebagai kekuatan ekonomi baru di WTO tidak terlepas dari faktor internal dan eksternal negara tersebut. Penulisan tesis ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kepustakaan di dalam melihat faktor internal dan eksternal Cina yang merujuk pada kemampuan negara tersebut baik di tingkat domestik maupun internasional.Hasil penulisan tesis menunjukkan keberhasilan Cina sebagai kekuatan ekonomi baru di WTO yang relatif dapat diukur dengan berbagai indikator ekonomi.

---

This thesis research is trying to analyse and define China as a new economic power in WTO during 2001-2009. With Neorealist Theoretical Framework, it was analised and defined that internal and external of China's capability play an important role for its success as a new economic power within WTO. This thesis research method is a qualitative method by library study to determine China's internal and external capability. It is known that eventually, China is a new economic power in WTO that can be measured with some indicators."

"Dalam era globalisasi, pertumbuhan perdagangan internasional semakin pesat, namun sengketa makin sering terjadi. Salah satu sengketa tersebut disebabkan karena praktik dumping yang dapat merugikan negara lainnya, dan untuk mengantisipasi kerugian tersebut, negara yang dirugikan dapat melakukan tanggapan ataupun kontra sebagai tindakan anti dumping. Tindakan anti dumping yang dilakukan pada umumnya berupa pemberlakuan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap produk impor yang terbukti dumping. Namun, BMAD ini sering disalahgunakan sebagai bentuk proteksi terhadap produksi dalam negeri. Untuk menyelesaikan sengketa dagang tersebut, World Trade Organization (WTO) telah menetapkan seperangkat prosedur dan forum penyelesaian sengketa perdagangan, yaitu Dispute Settlement Body (DSB).Salah satu contoh sengketa dagang karena kesalahan penerapan anti dumping adalah kasus antara Indonesia dengan Korea Selatan. Sengketa ini bermula pada saat KTC mengajukan petisi anti dumping dan melakukan penyelidikan dumping terhadap perusahaan-perusahaan eksportir produk kertas Indonesia. Atas penyelidikan KTC tersebut, maka Pemerintah Korea Selatan telah memberlakukan BMAD kepada produkproduk kertas PPC (plain paper copier or business information paper used on copies in business and home offices) dan WF (uncoated wood-free printing paper used for printing) kepada SMG (Sinar Mas Group), yaitu sebesar 8,22 persen untuk Indah Kiat, Pindo Deli, dan Tjiwi Kimia, sedangkan April Fine dan eksportir kertas Indonesia lainnya sebesar 2,80 persen, melalui Regulation No. 330 of The ministry of Finance and Economy tertanggal 7 November 2003.Oleh karena itu, atas permintaan Indonesia, DSB membentuk sebuah Panel. Kemudian, Panel DSB memutuskan bahwa pemerintah Korea Selatan telah melanggar ketentuan yang berkenaan dengan penentuan dumping dan penentuan kerugian dalam mengenakan BMAD terhadap produk kertas Indonesia. Untuk itu, DSB merekomendasikan agar pemerintah Korea Selatan melakukan perhitungan kembali atas keputusannya dan melakukan penyesuaian sesuai dengan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Perjanjian WTO. Akan tetapi, hingga saat ini pemerintah Korea Selatan belum melaksanakan Putusan tersebut. Hal ini sangat merugikan para produsen kertas, dan secara tidak langsung dapat menghambat pertumbuhan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu melakukan tindakan lanjut agar pemerintah Korea Selatan melaksanakan Putusan DSB tersebut.

---

In the globalization era, the growth of international trades increases rapidly, but dispute often occurs. One of the disputes are dumping practice that could inflict loss to other country, to prevent such loss, inflicted country might impose action called anti dumping measure. Usually the anti dumping measure taken are Anti Dumping Import Duty (ADID) or Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) to import products which proven to be dumping. Nonetheless, ADID is mostly misused as a protection measure to local products. To settle the dispute, World Trade Organization (WTO) has provide procedures and dispute settlement forum, namely Dispute Settlement Body (DSB).One example of trade disputes caused by faulty implementation of anti dumping is the case between Indonesia and South Korea. The dispute started when Korean Trade Commission (KTC) filed anti-dumping petition and conducted dumping investigation to Indonesian paper products export companies. Based on KTC investigation, South Korea government imposed ADID to PPC (plain paper copier or business information paper used on copies in business and home offices) and WF (uncoated wood-free printing paper used for printing) paper products to SMG (Sinar Mas Group), namely 8,22% to Indah Kiat, Pindo Deli, and Tjiwi Kimia, while April Fine and other Indonesian exporting paper as 2,80%, through Regulation No. 330 of The ministry of Finance and Economy dated 7 November 2003.Referring to the situation, based on Government of Indonesia?s (GOI) request, DSB assemble a Panel. Afterwards, the DSB Panel decided that South Korean government has violated the provision to determine dumping and loss in imposing ADID to Indonesian product paper. In result, DSB recommends the South Korea Government to conduct recalculation over its decision and conducted adjustment pursuant to obligations regulated under the WTO Agreement. However, up to now Korean Government has not execute the decision. Such thing are unprofitable to paper producers, and indirectly would impede the growth of Indonesian economy. Following to it, GOI needs to conduct further actions, in order to force South Korean Government to execute DSB decision."

"Krisis ekonomi yang terjadi mempengaruhi semua sendi kehidupan termasuk sektor industri jasa penerbangan. Pengaruh yang disebabkan diantaranya adalah menurunnya kinerja finansial dan operasional perusahaan. Hal ini memaksa dunia usaha baik sektor industri maupun sektor bisnis melakukan upaya keras bila ingin tetap eksis dengan membuat program-program baru yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Program-program yang dibuat manajemen tersebut hams dikomunikasikan agar publik internal sadar dan dapat melaksanakan program tersebut dengan baik. Humas merupakan bagian penting dalam perusahaan karena Humas yang memegang peranan untuk mensosialisasikan program-program atau kebijakan manajemen kepada publik internal. Humas bertugas merancang program-program komunikasi baik denganmetode lisan, tulisan maupun visual. Media internal merupakan salah satu media tulisan yang digunakan oleh Humas Perusahaan untuk menyampaikan informasi dari manajemen kepada karyawan. Penelitian kali ini bertempat di PT Garuda Indonesia sebagai salah satu perusahaan yang melakukan pembaharuan dalam perusahaannya dimana manajemen baru menetapkan program yang disebut Rencana Aksi Garuda. Tujuan penelitian adalah untuk melihat bagaimana keefektifan salah satu program komunikasi internal Humas, yaitu media interval Rajawali View dalam mensosialisasiakan program manajemen Rencana Aksi Garuda kepada karyawan. Penelitian ini mengambil berita-berita di media internal Rajawali View. Isu yang dipilih adalah isu-isu seputar Rencana Aksi Garuda. Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah susunan agenda (agenda setting). Variabel independen, yaitu agenda media diteliti dengan menggunakan metode analisis isi (content analysis method). Sedangkan variabel dependen, yaitu agenda publik diteliti dengan menggunakan metode. survey (survey method). Disamping itu juga dilakukan pengontrolan pada variabel ketiga yang dianggap mempengaruhi kekuatan hubungan yang terbentuk antara variabel independen dengan variabel dependen, yaitu unit kerja, rumpun jabatan dan jumlah edisi yang dibaca oleh karyawan PT Garuda Indonesia. Agenda media diukur berdasarkan ranking frekuensi pemunculan masing-masing isu pada media internal Rajawali View. Sedangkan agenda publik diukur berdasarkan respon mereka pada isu-isu yang mereka anggap sebagai isu penting secara intrapersonal dengan menggunakan instrumen kuesioner. Sampel penelitian adalah karyawan PT Garuda Indonesia yang bekerja di kantor pusat. Sampel berjumlah 45 orang responden yang diambil secara acak sederhana (simple random): Uji korelasi bivariat secara umum dengan menggunakan Spearman's Rank Correlation menunjukkan hanya beberapa hubungan yang signifikan, yaitu isu mengenai Program Pelayanan & Komunikasi, isu Tahap Turn around dan pada isu yang Paling Penting (Most Important). Korelasi pada isu Program Pelayanan & Komunikasi adalah sempurna 1.000 (.000). Korelasi pada Isu yang Paling Penting (most important issue) juga sempurna 1.000 (.000). Sedangkan pada isu Tahap Turn Around, korelasi yang terbentuk kuat .712 (.048). Munculnya hubungan yang sempurna ini diantara banyaknya hubungan yang tidak signifikan, dapat disebabkan karena waktu pelaksanaan Rencana Aksi Garuda, waktu penerbitan media internal RV, perbandingan jumlah berita tiap-tiap isu yang dijadikan Fokus Utama dalam media internal RV, serta jenis isu. Pada variabel unit kerja, hubungan yang terbentuk antara agenda media dengan agenda publik diasumsikan kuat pada karyawan di unit kerja IC (Corporate Communication), yaitu bagian humas yang membuat media internal Rajawali View. Namun dari data hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada satupun hubungan yang signifikan pada unit kerja ini. Pada variabel rumpun jabatan, hubungan yang terbentuk antara agenda media dan agenda publik diasumsikan kuat pada rumpun jabatan yang paling tinggi. Dari data hasil penelitian, jabatan yang tertinggi adalah Manajer Fungsi dan tidak ada satupun juga hubungan signifikan tercipta pada rumpun jabatan ini. Selanjutnya pada variabel jumlah edisi yang dibaca, hubungan yang terbentuk antara agenda media dan agenda publik diasumsikan kuat pada karyawan dengan jumlah edisi yang dibaca semakin tinggi. Data menunjukkan hanya sebagian hubungan yang signifikan, yaitu pada isu Program Pelayanan & Komunikasi dengan hubungan sempurna 1.000 (.000). Hal tersebut menunjukkan bahwa pada suatu kondisi ketidakpastian (uncertainty) yang disebabkan perubahan manajemen ini, unit kerja yang berhubungan dengan pembuatan media internal, rumpun jabatan yang semakin tinggi serta jumlah edisi yang dibaca semakin banyak tidak menyebabkan hubungan-hubungan yang tercipta signifikan. Artinya, responden dengan unit kerja yang berhubungan dengan pembuatan media internal, rumpun jabatan yang semakin tinggi serta jumlah edisi yang dibaca semakin banyak tidak menjamin isi lebih memahami mengenai Rencana Aksi Garuda Banyaknya hasil yang tidak signifikan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu sifat media yang diteliti, jenis isu yang diteliti, perbandingan jumlah isu, sumber informasi lainnya bagi responden serta seleksi yang dilakukan tiap pribadi. Berkaitan dengan sumber informasi lainnya, dari data yang didapat, bahwa kehadiran media lainnya seperti Info GA merupakan sumber informasi yang penting bagi karyawan. Waktu penerbitan yang insidental menjadi pelengkap informasi bagi karyawan disela-sela penerbitan Rajawali View yang terbit bulanan dan kadang tertunda. Pemanfaatan media lisan seperti rapat internal dan tatap muka yang kontinu juga merupakan hal yang harus dilakukan bila Humas ingin mengkomunikasikan suatu informasi serta ingin menciptakan perubahan pada publik sasarannya. Selain itu, banyaknya hubungan yang tidak signifikan sekaligus memperlihatkan bahwa Humas melalui salah satu alat komunikasinya, media internal RV, hanya menjalankan fungsi memberitahu (to inform) daripada membujuk (to persuade) khalayaknya sasarannya."

"Tesis ini berbicara mengenai sikap pemerintah Indonesia terhadap liberalisasi dalam kerangka WTO; studi kasus perdagangan jasa di sub-sektor telekomunikasi. Liberalisasi di bidang telekomunikasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, tidak terlepas dari ratifikasi yang telah dilakukan melalui Protokol keempat GATS mengenai telekomunikasi dasar, dimana Indonesia ikut menyetujui seluruh hasil perundingan di bidang telekomunikasi.Dalam perundingan lanjutan di bidang perdagangan jasa sesuai amanat pasal XIX-GATS, meminta untuk dilakukan perundingan lanjutan paling lambat 1 Januari 2000 untuk membahas isu-isu yang masih perlu dikembangkan yang sifatnya horizontal. Perundingan tersebut akan terkait pada semua sektor jasa sesuai dengan klasifikasi sektor jasa jasa.Setelah ditandanganinya The Final Act Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, hampir semua negara belum menjadwalkan telekomunikasi dasar mengingat telekomuikasi dasar dibeberapa negara khususnya negara berkembang masih dikuasai oleh negara dalam bentuk monopoli dimana bentuk monopoli tersebut dimaksudkan untuk Kepentingan Nasional suatu negara terkait dengan kepentingan ekonomi maupun politik.Mengingat pentingnya telekomunikasi dasar maka dikeluarkanlah Decision on Negotiations on Basic Telecommunication yang merupakan salah satu bagian dari GATS. Sampai pada batas waktu yang ditentukan, perundingan belum juga dapat diselesaikan. Karena tuntutan globalisasi maka perundingan dibidang telekomunikasi baru dapat diselesaikan walaupun diperlukan keputusan lanjutan melalui Singapore Ministerial Declaration.Berakhirnya perundingan di bidang telekomunikasi dasar dan diterimanya reference paper oleh Indonesia, merupakan langkah awal bagi pemerintah untuk melakukan liberalisasi di bidang jasa telekomunikasi di Indonesia. Oleh karena itu komitmen Indonesia di bidang telekomunikasi dasar dapat diartikan sebagai suatu titik awal untuk melalukan liberalisasi.Langkah awal liberalisasi di bidang telekomukasi di dalam negeri ditandai dengan dikeluarkannya UU No 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi yang intinya pelaksanaan telekomunikasi di Indonesia tidak lagi secara monopoli tetapi mengarah ke persaingan bebas walaupun kenyataannya masih bersifat duopoli. Dengan peraturan tersebut maka struktur telekomunikasi di Indonesia mulai mengalami perubahan yang sangat mendasar."