Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembangunan perumahan dan permukiman yang marak di Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang dipengaruhi pula oleh kondisi Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang yang terikat dengan Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1976 tentang Pengembangan Wilayah Jabotabek. Sehingga Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang menyiapkan alokasi lahan untuk kepentingan tersebut seluas 60.404 Ha atau 54,4% dari luas wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang yaitu 111.038 Ha. Pada tahun 1993 sampai dengan tahun 1998 telah dikeluarkan Ijin Lokasi untuk perumahan dan permukiman seluas 39.687,10 Ha tetapi lokasi yang dikuasai baru 22.001,98 Ha dan baru dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan dan permukiman seluas 8.405,83 Ha (38 %) dari luas yang dibebaskan. Sehingga terdapat lahan tidur yang tidak produktif seluas 13.596,15 Ha. Mengacu kepada pembangunan perumahan dan permukiman berimbang 6 : 3 : 1 luas lahan 13.201,18 Ha akan menghasilkan rumah sederhana 880.079 unit, rumah menengah 141.441 unit dan rumah mewah 13.201 unit. Sedangkan kebutuhan rumah di Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang sampai tahun 2002 hanya 644.466 unit sehingga terjadi over supply 390.275 unit. Masalah yang akan timbul dalam jangka panjang dari tumbuhnya perumahan dan permukiman di Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang dalam luasan di atas adalah biaya pemeliharaan prasarana lingkungan, fasilitas sosial dan utilitas umum yang setiap tahun memerlukan dana sebesar Rp 89.876.000.000,00. Berdasarkan hasil kajian teoritis dan penelitian lapangan kiranya Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang perlu mengkaji ulang kebijakan penataan ruang, terutama pengalokasian lahan untuk perumahan dan permukiman yang pada akhirnya menjadi beban. Di sisi lain dalam memelihara kondisi eksisting sekarang perlu mengambil langkah pemeliharaan prasarana lingkungan, fasilitas sosial dan utilitas umum melalui pemberdayaan masyarakat/penghuni untuk memobilisasi dana dan mengembangkan kemitraan antara swasta dan pemerintah."

"Berbagai upaya yang dilakukan terhadap terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat, adalah merupakan salah satu hal penting yang bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi justru merupakan tanggung jawab bersama dari seluruh komponen bangsa Indonesia. Adapun salah satu elemen guna dapat diwujudkannya keinginan tersebut, sangat banyak berkaitan dengan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui ketersediaan sarana air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman secara cukup dan memadai. Sebagai salah satu kebutuhan vital bagi kehidupan masyarakat, peran program penyediaan sarana air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman yang dilakukan oleh pemerintah beserta sebagian lembaga non pemerintah ini, akan berimplikasi luas terhadap terciptanya peningkatan taraf kesejahteraan bagi masyarakat miskin yang masih banyak tinggal dan hidup diwilayah perdesaan. Hal ini dikaitkan gala dengan orientasi dari program tersebut yang bersifat bantuan dengan tidak mengharapkan perolehan keuntungan secara finansial seperti yang dilakukan oleh PDAM.Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui akan perbedaan yang nyata antara masyarakat desa yang telah memperoleh program penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman dengan masyarakat desa yang belum memperoleh program tersebut, serta dampaknya terhadap tingkat ketahanan daerah Kabupaten Bima, maka pembuktiannya dilakukan melalui studi dengan memilih sekitar 80 (delapan puluh) responden yang ada di delapan desa dari empat kecamatan di wilayah Kabupaten Bima. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh gambaran bahwa suplai air bersih yang cukup serta tersedianya sarana dan prasarana penyehatan lingkungan permukiman yang memadai, telah banyak membantu masyarakat di sebagian wilayah Kabupaten Bima pada upaya untuk hidup dalam tatanan standar kesehatan yang semestinya. Selain itu, program ini juga merupakan salah satu dari sekian program yang ikut memberikan kontribusi terhadap terciptanya kesejahteraan masyarakat di wilayah perdesaan Kabupaten Bima.Dampak lain terhadap dilaksanakannya program ini secara tidak langsung, adalah selain berkaitan dengan menurunya angka tingkat kematian bayi yang berusia dibawah lima tahun (balita), juga adanya penurunan dari perseteruan/pertentangan antara warga masyarakat yang salah satunya disebabkan oleh karena perebutan sumber mata air yang ada. Oleh sebab itu, pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa program penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman yang dilaksanakan selama ini, merupakan salah satu unsur penting untuk ikut serta menciptakan ketahanan daerah Kabupaten Bima."

"ABSTRAKFasilitas MCK umum merupakan kebutuhan primer pada masyarakat perkotaan yang tinggal di permukiman kumuh liar. Fasilitas MCK umum menjadi kebutuhan primer karena di dalam tempat tinggal mereka tidak tersedia sarana untuk memenuhi kebutuhan untuk mandi, cuci dan kakus. Fasilitas MCK umum yang terdapat di permukiman kumuh liar tersebar di tanah kosong, diantara bangunan, dan ada yang didalam bangunan. Fasilitas MCK umum yang ada disediakan oleh masyarakat setempat. Penelitian difokuskan pada corak, pola, dan proses penyediaan fasilitas MCK, berdasarkan prinsip-prinsip yang berlaku dalam kebudayaan mereka, khususnya mengenai penataan ruang yang ada di permukiman kumuh liar. Untuk memahami corak, pola dan proses penyediaan fasilitas MCK maka dilakukan pembahasan penentuan lokasi, interaksi masyarakat dalam proses penyediaan fasilitas MCK, bentuk-bentuk MCK, cara dan siapa yang mengorganisasi MCK. Sasaran penelitian ini adalah masyarakat yang tinggal di permukiman liar di Kelurahan kapuk, Kecamatan Cengkareng, DKI Jakarta. Mereka adalah masyarakat pendatang yang tinggal di Jakarta sebagai "penduduk? dan bekerja sebagai buruh. Dalam proses pengumpulan data, mengacu pada pendekatan kualitatif dan menggunakan metode pengamatan. Disamping itu dilakukan pemotretan dan pembuatan gambar fisik MCK untuk melihat berbagai bentuk MCK. Hasil penelitian disimpulkan Cara penentuan lokasi, siapa saga yang terlibat dalam penyediaan dan pengorganisasian, dan bagaimana bentuk-bentuk fisik fasilitas MCK umum yang ada di permukiman kumuh liar. "

"Dilatarbelakangi oleh sering munculnya masalah legalitas tanah di unit permukiman transmigrasi menjadi daya tarik bagi penulis melakukan penelitian, dengan tujuan untuk mengetahui sampai sejauhmana implementasi kebijakan penyediaan tanah yang dilakukan oleh aparat pelaksana Depnakertrans dan instansi terkait, faktor yang menghambat dalam penerapan kebijakan, serta dampaknya.Untuk memastikan keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan penyediaan tanah transmigrasi digunakan pendekatan sistem evaluasi dengan cara membandingkan antara kinerja hasil nyata dengan kinerja yang direncanakan, membandingkan antara kinerja nyata dengan tahun-tahun sebelumnya. lndikator kinerja outcomes, benefits, dan impacts, akan digunakan sebagai instrumen evaluasi terhadap keberhasilan atau kegagalan, kekuatan atau kelemahan, dampak positip atau dampak negatip serta signifikasi manfaat.Untuk mendukung kegiatan evaluasi diperlukan data sekunder maupun data primer, yang diperoieh dari cara melakukan Studi pustaka serta Studi lapangan dengan teknik komunikasi langsung atau wawancara, serta metode penelitian yang dipakai adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Hasil analisis data menunjukkan bahwa terdapat adanya trend peningkatan kinerja pada saat kondisi sebelum dan kondisi setelah penerapan kebijakan, terlihat dari banyaknya Iokasi transmigrasi yang didukung Iegalitas tanah secara clear and clean, minimnya jumlah UPT yang mempunyai masalah Iegalitas tanah, meningkatnya dukungan dana program kegiatan setiap tahun anggaran serta adanya kepastian hak atas tanah para transmigran. Ada fakta yang sejalan dengan hasil penelitian bahwa faktor - faktor yang mempengaruhi kurang tercapainya sasaran kebijakan yang diinginkan adalah fakor sumber daya baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana Serta hambatan-hambatan eksternal lainnya, Seperti kurang Iancarnya koordinasi dengan instansi terkait.Berdasarkan temuan tersebut, peneliti menyirnpulkan bahwa kinerja aparat pelaksana Depnakertrans dan Instansi terkait dalam mengimplementasikan kebijakan penyediaan tanah transmigrasi masih dapat ditingkatkan melalui usaha sosialisasi agar proses penyediaan tanah dapat dipahami aparat pelaksana dari tingkat pusat sampai tingkat lapangan. Disamping usaha tersebut juga ditingkatkan jaringan komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait.Hasil evaluasi menunjukkan dengan diterapkannya kebijakan penyediaan tanah mempunyai manfaat dan dampak sangat besar bagi keberhasilan penyelenggaraan transmigrasi. Atas dasar evaluasi tersebut, maka implementasi kebijakan penyediaan tanah yang tertuang dalam SKB tetap dilanjutkan dengan menyesuaikan kebijakan otonomi daerah."

"Pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah tidak merata, melainkan terfokus pada wilayah-wilayah yang memiliki sektor strategis atau berfungsi sebagai pusat pertumbuhan. Kecamatan Pagedangan, terletak dekat dengan BSD, yang merupakan sektor strategis atau pusat pertumbuhan, memiliki potensi besar untuk berkembang. Pertumbuhan pesat di wilayah ini juga berdampak pada peningkatan populasi, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,04% pada tahun 2021-2022, meningkatkan kebutuhan akan lahan. Namun, di sisi lain, lahan untuk permukiman akan semakin berkurang, dan beberapa wilayah di Kecamatan Pagedangan juga termasuk kedalam wilayah rawan banjir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara spasial dan temporal perkembangan permukiman pada tahun 2015, 2019, dan 2023 di Kecamatan Pagedangan. Selain itu, penelitian ini memprediksi perkembangan permukiman pada tahun 2031 menggunakan model Cellular Automata – Markov Chain, serta menganalisis kesesuaian hasil prediksi lahan permukiman tahun 2031 dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2031 di Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Variabel yang digunakan melibatkan lereng, jarak dari jalan,jarak dari sungai, jarak dari POI, dan jarak dari wilayah rawan banjir. Metode Cellular Automata-Markov Chain digunakan untuk memprediksi penutup lahan permukiman pada tahun 2031, dengan koefisien KAPPA sebesar 0,65 dan nilai area under the ROC curve (AUC) sebesar 0,75, menunjukkan keakuratan klasifikasi. Hasil menunjukkan bahwa lahan permukiman di Kecamatan Pagedangan mengalami perkembangan, dengan peningkatan 12,12% pada tahun 2015-2019 dan 13,41% pada tahun 2019-2023. Prediksi menunjukkan kenaikan hanya sebesar 13% pada tahun 2031. Hasil kesesuaian antara prediksi permukiman tahun 2031 dengan RTRW tahun 2031 sebesar  51,75%  dari total luas kawasan permukiman pada RTRW tahun 2031. Selanjutnya wilayah yang tidak sesuai permukiman masuk wilayah industri sebesar 47 % dari total luas kasawan industri pada RTRW. Kemudian wilayah permukiman pada RTRW yang tidak sesuai dengan permukiman pada hasil prediksi tahun 2031 sebesar 48% dari total luas kawasan permukiman pada RTRW tahun 2031.

---

The growth and development of a region are not uniform but rather focused on areas with strategic sectors or functioning as growth centers. Pagedangan District, located near BSD, a strategic sector or growth center, has significant potential for development. The rapid growth in this area also impacts population increase, with a population growth rate of 0.04% in 2021-2022, leading to an increased demand for land. However, on the flip side, land for settlements will diminish, and some areas in Pagedangan District are prone to flooding. This research aims to spatially and temporally analyze the development of settlements in 2015, 2019, and 2023 in Pagedangan District. Additionally, the study predicts the development of settlements in 2031 using the Cellular Automata – Markov Chain model. It also analyzes the compatibility of the predicted land cover in 2031 with the Regional Spatial Plan (RTRW) for 2031 in Pagedangan District, Tangerang Regency. Variables involved include slope, distance from roads, distance from rivers, distance from Points of Interest (POI), and distance from flood-prone areas. The Cellular Automata-Markov Chain method is employed to predict land cover in 2031, with a KAPPA coefficient of 0.65 and an area under the ROC curve (AUC) value of 0.75, indicating classification accuracy. Results show that residential land in Pagedangan District has experienced development, increasing by 12.12% from 2015 to 2019 and 13.41% from 2019 to 2023. The prediction suggests a marginal increase of only 13% in 2031. An analysis of population, land requirements in 2031. The compatibility between the predicted settlement in 2031 and the RTRW for 2031 is 51.75% of the total area designated for settlements in the RTRW for 2031. Subsequently, areas incompatible with settlements are allocated to industrial use, constituting 47% of the total industrial area designated in the RTRW. Furthermore, settlement areas in the RTRW incompatible with the predictions for 2031 account for 48% of the total settlement area designated in the RTRW for 2031."