Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Permasalahan akses menjadi topik kajian yang penting karena proses redistribusi pembangunan dalam rangka pemerataan seringkali tidak menjangkau kelompok sasaran yang semula digariskan dalam program. Topik ini menjadi semakin penting di tengah gencarnya program penanggulangan kemiskinan dan berkembangnya anjuran pendekatan targeting dalam kebijakan pembangunan sosial di negara berkembang seperti Indonesia, yang menuntut dijangkaunya kelompok ?the poorest of the poor" sebagai bagian dari mekanisme jaminan sosial (safety net). Relevan dengan perspektif ini penelitian akses ini mengkaji pelaksanaan program Inpres Desa Tertinggal (IDT) di empat kelurahan/desa tertinggal di DKI Jakarta, yakni lokasi yang menyimpan banyak penduduk miskin dan khas untuk dikaji konteks dan kompleksitas manajemen pembangunan dan kebijakan perkotaan di DKI Jakarta.Pertama, penelitian ini berupaya menjawab sejauh mana keterjangkauan program IDT terhadap masyarakat termiskin. Dipersoalkan bagaimana pola distribusi paket bantuan kredit usaha yang disampaikan lewat program IDT di DKI Jakarta; baik untuk tahap awal dan pada tahap-tahap pengguliran berikutnya. Bagaimana pandangan petugas lapangan tentang penetapan prioritas penerima bantuan dan mengapa ada kasus-kasus yang layak menerima justru gagal dan sebaliknya yang tidak pantas menerima malah menerima bantuan tersebut. Penelitian ini juga mengungkapkan tingkat perbedaan karakteristik warga IDT dan non-IDT dari 4 variabel penting yakni intensitas pemanfatan sarana lingkungan, intensitas aktifitas kegiatan lingkungan, intensitas upaya akses dan koherensi terhadap gagasan program. Penelitian ini diakhiri catatan teoretik mengenai pemasalahan redistribusi pembangunan (equity) dan peran kelembagaan dalam menjamin jangkauan khalayak keluarga miskin dan aspek moralitas yang menyertai prosesnya.Kedua, penelitian berupaya menjawab mengapa bias seleksi program penanggulangan kemiskinan terjadi. Disimpulkan bahwa konstruksi sosial atau kelembagaan dalam proses akses yang diperkenalkan Bernard Schaffer berupa konsep queue atau `barisan' yang terdiri dari ' pintu-antrian-loket" tidak sepenuhnya mempunyai relevansi dengan konteks Indonesia karena pelaksanaan program lebih merupakan mobilisasi bukan seleksi. Kedua, secara kualitatif terbukti premis utama dari pandangan Zoe Mars tentang adanya keraguan struktural (structural ambiguity) di kalangan petugas lapangan yang mendorong mereka memilih anggota masyarakat yang relatif kaya sebagai sasaran program. lni dilakukan untuk menghindari resiko gagalnya bantuan dan kepentingan showcase yang berpengaruh pada konduite petugas. Kegagalan akses diproyeksikan dapat menimbulkan kesenjangan dan kecemburuan sosial (new-inequality) baru pada tingkat lokal.Sampel wilayah dalam penelitian ini adalah empat kelurahan/desa tertinggal di DKI Jakarta, masing-masing Galur, Cilincing, Kama!, dan Pulau Kelapa di Kepulauan Seribu. Pengumpulan data menggunakan survei satu tahap pada 480 orang dan 60 petugas lapangan serta sebanyak dua tahap untuk wawancara mendalam (33 informan) dan metode penyusunan tangga status pemilikan ekonomi Grandin (Grandin Wealth Ranking) untuk informasi 443 anggota Pokmas IDT. Kajian ini diharapkan memperkaya diskusi teoretik dalam ruang Iingkup sosiologi pembangunan dengan membangun konstruksi sosial di sekitar bekerjanya birokrasi pemerintah (state bureaucracy) dalam menjalankan peran pemerataan , khususnya dari sudut interaksi mereka dengan golongan miskin di perkotaan. Dalam lingkup diskursus pembangunan, kajian ini meneruskan tradisi telaah kritis tentang inkapasitas birokrasi (technocratic illusion in public policy) dan tentang perlunya demokratisasi ekonomi untuk menanggulangi kemiskinan."

"Kebijakan pendistribusian Raskin yang telah ditetapkan pemerintah di tingkat nasional kenyataannya mengalami perubahan di tingkat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dinamika pendistribusian raskin di tingkat lokal, dampak pendistribusian Raskin di tingkat lokal dalam upaya pemenuhan kebutuhan pokok RTS dan implikasi pendistribusian raskin di tingkat lokal terhadap aspek keadilan distributifnya.Hasil penelitian kualitatif ini menunjukkan bahwa dinamika yang terjadi dapat dilihat dari munculnya berbagai aturan yang mengatur pendistribusian raskin di tingkat lokal. Selanjutnya, pendistribusian raskin di tingkat lokal berdampak pada upaya pemenuhan kebutuhan pokok yang belum optimal. Selain itu, pendistribusian raskin di tingkat lokal berimplikasi pada belum terwujudnya keadilan distributif.

---

The distribution policy of the raskin (subsidized rice) program set by the central government changes at the local level. This study aims to explain the dynamics of raskin distribution at the local level, its impact on fulfilling the basic needs for target households (RTS), and its implication on distributive justice. This research employs qualitative approach.The results show that the dynamics can be observed from the various rules in managing the raskin distribution at the local level. Furthermore, the local distribution seems to reduce the program?s potential to fulfill the basic needs of RTS and to improve distributive justice."

"ABSTRAKStudi-studi sebelumnya menyimpulkan bahwa koperasi sebagai lembaga keuangan mikro dapat berkontribusi dalam mengentaskan kemiskinan. Berbeda dengan studi-studi sebelumnya, artikel ini mengkaji social embeddedness dalam koperasi dan pengentasan kemiskinan di pinggiran perkotaan sebagai economic outcomes dengan berbasiskan konsep sosiologi ekonomi oleh Granovetter 2005 . Argumen dari artikel ini adalah bahwa kelekatan relasional relational embeddedness , kelekatan struktural structural embeddedness dan kelekatan geografi geographical embeddedness dalam koperasi dapat memberikan kontribusi untuk peningkatan kesejahteraan anggota. Pendekatan yang digunakan dalam studi ini ialah kualitatif dengan jenis studi kasus pada Koperasi Pengembangan Sumberdaya Wanita KPSW Nurhikmah, Jakarta Selatan. Pemilihan KPSW Nurhikmah dikarenakan koperasi ini memiliki inti bisnis berupa bisnis sosial yang memberikan layanan keuangan non-bank berupa simpanan dan pinjaman dengan sasaran anggota masyarakat miskin pinggiran perkotaan, khususnya Jakarta Selatan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, studi literatur, dokumentasi, dan wawancara mendalam Indepth interview .

---

ABSTRACTPrevious studies have concluded that co-operatives as microfinance institutions contribute to alleviating poverty. In contrast to previous studies, this article examines social embeddedness in co-operatives and poverty alleviation as economic outcomes in urban based sociology sociology with concepts by Granovetter 2005 . The argument of this article is that relational embeddedness, structural embeddedness and geographic embeddedness in cooperatives can contribute to improving member welfare. The approach used in this study is qualitative with case study type in Koperasi Pengembangan Sumberdaya Wanita KPSW Nurhikmah in South Jakarta. Selection of KPSW Nurhikmah because this co-operative has a core business in the form of social business that provides non-bank financial services in the form of savings and loans targeting members of the urban poor, especially South Jakarta. Data collection is done through observation, literature study, documentation, and indepth interviews wawancara mendalam . "

"ABSTRAKBanyak negara berkembang masih terpuruk dalam kemiskinan. Indonesia, yangtelah menunjukkan perkembangan positif dalam pengentasan kemiskinan, jugamasih memiliki banyak daerah yang terbelakang. Banyak penelitian menyebutkanbahwa tingkat partisipasi tenaga kerja dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan.Kendati demikian, sedikit yang membahas tentang pengaruh tingkat partisipasitenaga kerja perempuan terhadap pengentasan kemiskinan. Dengan menggunakanpendekatan data panel pada tingkat provinsi, paper ini bertujuan untuk menelititentang pengaruh tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan terhadap usahapengentasan kemiskinan di Indonesia. Untuk mengantisipasi adanya kemungkinanhubungan timbal balik antarvariabel, metode system Generalized Method ofMoment yang dikembangkan oleh Blundell-Bond (1998) diterapkan. Dari estimasiditemukan bahwa tenaga kerja wanita berkontribusi dalam penurunan tingkatkemiskinan di Indonesia. Olehkarena itu, kebijakan pemerintah yang lebih pekaterhadap masalah jender diperlukan dalam rangka pengentasan kemiskinan.

---

ABSTRACTMany developing countries still suffer from poverty. Indonesia, which has beenshowing positive progress in terms of poverty alleviation, still has many deprivedregions. There is a lot of studies prove that employment could affect povertyincidence. Nevertheless, there are only a few studies about the effect of femaleemployment on poverty alleviation. By using provincial panel data approach, thisstudy aims to find the role of female employment on poverty alleviation inIndonesia. To handle the possibility of reverse causality, the system GeneralizedMethod of Moment developed by Blundell-Bond (1998) is employed. From theestimation, we find that female employment contributes to the poverty reductionin Indonesia. Therefore, a broader gender-sensitive policy is required in order toreduce poverty."

"Kritik yang diarahkan kepada preskripsi kebijakan berbasis neoliberalisme pasca krisis ekonomi-politik menjadi katalis bagi institusi internasional neoliberal, salah satunya Bank Dunia, untuk beradaptasi terhadap tuntutan tersebut. Proses adaptasi diejawantahkan melalui diseminasi diskursus pembangunan sosial ke dalam preskripsi kebijakan neoliberal, melalui prinsip partisipatoris, agenda good governance, modal sosial, dan lainnya. Signifikansi peranan pembangunan sosial dalam kebijakan tersebut kemudian tertanam dalam gagasan yang kemudian disebut oleh Toby Carroll sebagai Socio-Institutional Neoliberalism SIN. Gagasan SIN menjadi materi hegemoni yang didiseminasikan oleh Bank Dunia kepada negara resipiennya, salah satunya melalui program pengentasan kemiskinan berbasis masyarakat atau Community-Driven Development CDD. Program Pengembangan Kecamatan PPK menjadi program pionir CDD paska krisis finansial Asia dan keruntuhan rezim Orde Baru yang melibatkan kerja sama pemerintah Indonesia dan Bank Dunia. Kesuksesan PPK selanjutnya menjadi pendorong untuk melakukan perluasan PPK menjadi Program Nasional Pengembangan Masyarakat PNPM Mandiri. Akan tetapi pada tahun 2015, melalui implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, mekanisme CDD yang mengacu kepada PNPM tidak dapat diterapkan kembali dan digantikan oleh penyaluran Dana Desa. Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keberlanjutan hegemoni SIN dalam mekanisme CDD sesuai dengan mandat UU Desa, khususnya terkait penyaluran Dana Desa. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan post-positivis kritis dan kerangka analisis hegemoni Gramscian guna menunjukkan diseminasi gagasan SIN dari Bank Dunia dalam program pengentasan kemiskinan berbasis masyarakat di Indonesia. Selain itu, penelitian ini mengacu kepada empat program CDD di Indonesia dengan linimasa zaman Orde Baru dan pasca Orde Baru: Inspeksi Desa Tertinggal IDT, PPK, PNPM Mandiri, dan Dana Desa. Temuan dalam penelitian ini ialah terdapat resistensi terhadap gagasan SIN oleh aktor domestik, meskipun tidak menegasikan gagasan neoliberalisme secara menyeluruh. Resistensi tersebut terefleksikan dari minimnya peranan Bank Dunia, perdebatan di DPR dalam penyusunan RUU Desa, dan diskursus dalam UU Desa.

---

Criticism towards neoliberalism based policy prescriptions after economy and political crisis serves as a catalyst for neoliberal international institutions, e.g. World Bank, to adapt to these pretentions. These processes are manifested through dissemination of social development discourse into neoliberal policy prescription by means of participatory principles, good governance agenda, social capital, and etc. Significance of vital role of social development in their prescription is embedded into what Toby Carroll stated Socio Institutional Neoliberalism SIN. The notions of SIN then become hegemony material which is disseminated by the World Bank into their recipient country, through Community Driven Development CDD. Program Pengembangan Kecamatan PPK is a pioneering CDD program post Asian financial crisis and the collapse of New Order regime which involving partnership between Government of Indonesia and the World Bank. The success of PPK leads the scaling up process of the next CDD program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri. Nevertheless, in 2015, through implementation of UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, CDD mechanism of PNPM Mandiri cannot be implemented anymore and is replaced by Dana Desa.

Based on this explanation, this research aims to analyze continuity of SIN hegemony in CDD mechanism in accordance with UU Desa mandate, especially related to Dana Desa. This research utilizes critical post positivist approach and hegemony from Gramscian as framework for analysis in order to indicate the dissemination of SIN notions from the World Bank into Community Driven Development based poverty reduction program. Furthermore, this research refers to four CDD programmes in Indonesia from New Order regime to post New Order regime In Inspeksi Desa Tertinggal IDT, PPK, PNPM Mandiri, and Dana Desa.

This research found a certain degree of resistance towards SIN notions from domestic actors, though not comprehensively negated the notions. Those resistances reflected from minimalization of World Bank's role, debate regarding the making of RUU Desa in DPR and discourse in UU Desa. "

"Penelitian eksploratif ini bertujuan untuk mengembangkan dan menjelaskan implikasi Jamesta ditinjau dengan menghubungkannya dengan pengentasan kemiskinan. Metode termasuk ke dalam penelitian kualitatif tanpa melanjutkan meta-analisis. Data diperoleh dari mesin pencarian antara lain Google Scholar (“pendapatan dasar semesta”) dan E-Resources (“universal basic income”) dengan penyaringan lanjutan pada September 2023. Bukti-bukti yang diperoleh ditelaah lebih jauh, tidak hanya terkait kemiskinan, tetapi juga dengan makroekonomi, ekonomi politik, dan ketahanan nasional. Ditemukan empat artikel berbahasa Indonesia dan 31 artikel berbahasa Inggris. Hasil temuan disintesiskan menjadi narasi. Hasilnya menyatakan bahwa penerapan Jamesta akan mereformasi tatanan sosial ekonomi negara. Alterasi pengaman sosial menjadi Jamesta akan mengubah struktur penganggaran dan meningkatkan peran negara pada pemenuhan kesejahteraan penduduk. Jamesta hanya dapat diterapkan di negara dengan pendapatan tinggi, jumlah penduduk sedikit, dan harga konsumsi dasar rendah. Penerapan Jamesta mampu menstimulasi penawaran tenaga kerja dan mengentasan kemiskinan. Mekanisme pengentasan kemiskinan dipelajari pada aspek seperti makroekonomi, ekonomi politik, dan ketahanan nasional. Pengentasan kemiskinan dapat diwujudkan melalui kebijakan makroekonomi. Kebijakan makroekonomi bergantung pada preferensi sistem ekonomi politik negaranya. Pengentasan kemiskinan akan menguatkan ketahanan nasional.

---

This exploratory research aims to expand and explain the implication of UBI which is reviewed by relating to poverty eradication. The method is included in qualitative research without proceeding to meta-analysis. Data was gathered from search engines such as Google Scholar (“pendapatan dasar semesta”) and E-Resources (“universal basic income”) with advance filtering in September 2023. Gathered evidences were assessed further not only related to poverty, but also related to macroeconomics, political economy, and national resilience. Four articles in Indonesian and thirty one articles in English were found. Finding outcomes were synthesized into narration. The results stated that application of UBI will reform the social economic order of a nation. Social security alteration to UBI will change budgeting structure and increase role of a nation for its citizens welfare. UBI can only be implemented in nations with high income, few citizens, and low basic consumption price. UBI implementation is able to stimulate labor supply and erradicate poverty. Poverty erradication mechanism were studied in aspects such as macroeconomics, political economy, and national resilience. Poverty erradication can be achieved through macroeconomic policy. Macroeconomic policy depends on national preference to its political economy. Poverty erradication will strengthen national resilience."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pembingkaian berita terhadap persepsi tanggung jawab atas kemiskinan melalui eksperimen dengan empat kelompok konten stimuli berupa berita yang dimanipulasi pada bagian judul, paragraf awal, dan paragraf akhir. Validitas dan reliabilitas instrumen diuji, dan kuesioner disebarkan menggunakan platform Qualtrics kepada 180 responden. Hasil analisis menunjukkan bahwa kelompok dengan bingkai masalah episodik dan solusi individu memiliki persepsi tertinggi tentang tanggung jawab kemiskinan. Hasil uji ANOVA dan MANOVA menunjukkan efek signifikan dari bingkai masalah (X1), bingkai solusi (X2), dan interaksinya terhadap persepsi tanggung jawab. Bingkai masalah berpengaruh signifikan pada persepsi struktural, sedangkan bingkai solusi berpengaruh pada persepsi struktural dan fatalistik. Interaksi antara X1 dan X2 berpengaruh signifikan pada semua dimensi persepsi. Model MANOVA menunjukkan bahwa varians dalam persepsi struktural dapat dijelaskan sebesar 31,6%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa bingkai masalah episodik dengan solusi individu paling efektif dalam meningkatkan persepsi tanggung jawab atas kemiskinan, sementara bingkai masalah tematik dengan solusi masyarakat menurunkan persepsi tersebut. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi strategi komunikasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

---

This study aims to examine the influence of news framing on perceptions of responsibility for poverty through an experiment involving four groups of manipulated news content in the headline, initial paragraph, and final paragraph. The validity and reliability of the instruments were tested, and questionnaires were distributed using the Qualtrics platform to 180 respondents. The analysis results show that the group with episodic problem framing and individual solutions had the highest perceptions of responsibility for poverty. ANOVA and MANOVA tests indicated significant effects from problem framing (X1), solution framing (X2), and their interaction on perceptions of responsibility. Problem framing significantly influenced structural perceptions, while solution framing influenced both structural and fatalistic perceptions. The interaction between X1 and X2 significantly affected all perception dimensions. The MANOVA model showed that 31.6% of the variance in structural perceptions could be explained. The study concludes that episodic problem framing with individual solutions is most effective in enhancing perceptions of responsibility for poverty, whereas thematic problem framing with community solutions tends to reduce such perceptions. These findings have important implications for communication strategies in poverty alleviation policies in Indonesia."

"Tesis ini meneliti tentang kemiskinan kota di Jakarta dari sisi gender dan migrasi. Perspektif gender yang dimaksud dalam penelitian ini adalah membandingkan karakteristik kemiskinan rumah tangga perempuan di kota dan rumah tangga laki-­laki, sementara perspektif migrasi yang dimaksud adalah membandingkan karakteristik kemiskinan rumah tangga migran dan rumah tangga non migran. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Basis Data Terpadu (BDT) yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Data Migrasi hasil pendataan program perlindungan social (PPLS) 2011. Analisis dilakukan melalui dua metode, yakni secara deskriptif dan dengan menggunakan metode regresi logistic. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah bantuan sosial yang diberikan pemerintah, seperti beras miskin (raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), dan jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas), tingkat pendidikan kepala rumah tangga (SD, SMP, SMA-­keatas), kepala rumah tangga pada kelompok umur di atas 64 tahun (age_tua), jenis kelamin kepala rumah tangga (jk), status pekerjaan kepala rumah tangga informal/formal (inf), kepemilikan KTP DKI Jakarta (KTP), lama tinggal kepala rumah tangga (migran), jumlah anggota rumah tangga (jml_art), rasio jumlah anggota rumah tangga yang bekerja terhadap jumlah anggota rumah tangga (ras_bekerja), angka ketergantungan/dependency ratio dalam rumah tangga (dep_rasio), luas lantai per kapita (j_lt), jenis lantai rumah (d_lt), status kepemilikan rumah (d_rmh), akses terhadap air bersih (d_air), dan akses terhadap tempat pembuangan akhir tinja (d_jamban). Hasilnya, varibel yang menjadi determinan kemiskinan perempuan di Jakarta adalah Jumlah ART, Dependecy Ratio, Status pekerjaan (Informal), Luas lantai < 8m2, Jenis lantai rumah, Sanitasi buruk, Usia KRT diatas 64 tahun, Pendidikan kepala rumah tangga, Proporsi jumlah ART yang Bekerja, Status Kepemilikan Rumah, Akses terhadap Air bersih, dan Penerima manfaat program perlindungan sosial. Kemudian variabel yang menjadi determinan kemiskinan migran di Jakarta adalah Jumlah ART, Dependecy Ratio, Status pekerjaan (Informal), Luas lantai < 8m2 , Jenis lantai rumah, Sanitasi buruk, Usia KRT diatas 64 tahun, Pendidikan kepala rumah tangga, Proporsi jumlah ART yang Bekerja, dan Akses terhadap Air bersih.

---

This thesis examines the urban poverty in Jakarta in terms of gender and migration. Gender perspective in this research mean to compare the poverty characteristics of women and men households , while migration perspective mean to compare the poverty characteristics of migrant and non-­ migrant households . The data used in this study comes from the Integrated Data Base (BDT) which is managed by the National Team for Accelerating Poverty Reduction (TNP2K) and Migration Data from data collection on social protection program (PPLS) 2011. The analysis was performed in two methods, descriptively and logistic regression. The variables used in this study are the social assistance provided by the government , such as rice for the poor (Raskin), Family Hope Program (PKH), and health insurance (jamkesmas) , the level of education of household head (SD, SMP, SMA-­keatas) , household heads in the age group above 64 years (age_tua), gender of household head (jk), employment status of the head of household (inf), ownership of Jakarta ID card (KTP), length of stay of the head of the household (migrant), number of household members (jml_art), the ratio of the number of household members who work on the number of household members (ras_bekerja) , the dependency ratio in the household (dep_rasio), floor area per capita (J_lt), the type of the floor of the house (d_lt), home ownership status (d_rmh), access to clean water (d_air) , and access to the place of final disposal of feces (d_jamban). The result of the research, which becomes the determinant variables of poverty among women in Jakarta are the number of household members , dependecy ratio , employment status ( Informal ) , floor area < 8m2 , the floor type , bad sanitation , Age of the head of household was over 64 years, education of the head of household, proportion of member of household that work, Home Ownership status, access to clean water, and beneficiaries of social protection programs. Meanwhile, the determinant variables of urban poverty among migrants in Jakarta is the number of household members, dependecy ratio, employment status (Informal) , floor area < 8m2 , the floor type, bad sanitation, Age of the head of household was over 64 years, education of household head, proportion of member of household that work, and access to clean water."