Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Advocacy and protect human rights in relation with government health policy and service in Indonesia."

"Inilah gudang sains-mu-101 sehat itu sempurna. Buku ini menulis ttg 101 kesehatan, contoh kalau banyak makan taogi tubuh akan cepat tinggi, atau saat makan harus dikunyah dengan lama. Tentunya cerita ini berkaitan dengan kesehatan."

"ABSTRAKKesehatan reproduksi merupakan hak bagi setiap manusia namun belum adakebijakan publik program kesehatan reproduksi bagi remaja disabilitas intelektual.Penelitian ini bertujuan melakukan pengumpulan informasi untuk advokasikebijakan publik program kesehatan reproduksi bagi remaja disabilitas intelektual.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain Rapid AssesmentProsedure. Informan dalam penelitian ini berjumlah 12 orang, dipilih secarapurposive dan snowball, yaitu berbagai pemangku kepentingan yang terkaitdengan isu kesehatan reproduksi dan disabilitas. Metode pengumpulan datamelalui indepth interview pada tahap analisis. Tahapan penelitian ini yaituanalisis; strategi pro aktif dengan membuat factsheet, press release sertapenyelenggaraan lokakarya; mobilisasi sebagai langkah awal dari membangunkoalisi; dan aksi advokasi melalui lokakarya. Hasil analisis didapatkan belumadanya kebijakan publik program kesehatan reproduksi bagi remaja disabilitasintelektual karena bukan program prioritas dan hasil lokakarya diperoleh usulanrekomendasi yang selanjutnya dibuat dalam bentuk policy brief berupa melakukankajian perundang-undangan dan modul yang sudah ada terkait kesehatanreproduksi dan disabilitas dengan melibatkan semua pihak untuk berkoordinasi,modul psikoedukasi kesehatan reproduksi bagi remaja tunagrahita yang sudah adaperlu masuk ke dalam sistem pemerintah serta penyediaan alat peraga kesehatanreproduksi di SLB C.

---

ABSTRACTReproductive health is a right for every human being yet there is no public policyfor concentrating reproductive health for adolescents intellectual disability. Thisstudy aims at collecting information for advocacy on the issue. This study used aqualitative research with Rapid Assessment Procedure design. The informants inthis study amounted to 12 people were selected purposively and employedsnowball, procedure a number of informant were selected consist of differentstakeholder. Data were collected through in-depth interview on the analysis stage.Stages of this research is the analysis; pro-active strategy to create factsheets,press releases and organizing workshops; mobilization as the first step of buildingcoalitions; and advocacy action through workshops. The results of the analysisindicated no public policies for reproductive health programs for adolescentsintellectual disability because is not a priority program and the results of theworkshop obtained by the proposed recommendations were subsequently made inthe form of policy briefs be reviewing legislation and existing modules related toreproductive health and disabilities by involving all parties to coordinate,psychoeducation module reproductive health for adolescents intellectualdisability existing need to get into the government system and the provision ofreproductive health props in SLB C."

"Modernisasi perekonomian dewasa ini melahirkan fenomena-fenomena baru yang menyebabkan perubahan dalam menjalankan kegiatan perekonomian di Indonesia khususnya dalam persaingan usaha antara pelaku usaha pada ekonomi sektor tertentu. Hal ini secara tidak langsung menciptakan kondisi baru dalam menjalankan persaingan, dengan kehadiran e-commerce yang dapat menjadi tantangan dan juga hambatan terlebih bagi pelaku usaha tradisional dan umumnya bagi pelaku usaha lainnya. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga yang independen dalam menaungi persaingan usaha memiliki peran dalam memberikan advokasi kebijakan hukum bagi pelaku usaha guna menghadirkan persaingan yang terjadi berjalan secara kompetitif dan sehat sesuai dengan amanat dari Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Advokasi kebijakan hukum yang dilakukan oleh KPPU terhadap E-commerce maupun kepada pemerintah sampai saat ini masih dilakukan dalam mencapai kepastian serta kemanfaatan hukum bagi semua pelaku usaha. Kegiatan advokasi kebijakan terus dibahas dan diupayakan oleh KPPU untuk mencegah persaingan usaha tidak sehat dengan mengedepankan norma-norma keadilan, dan juga dibarengi dalam bentuk advokasi kebijakan kepada e-commerce dan pemerintah untuk menggapai keterbaruan regulasi persaingan usaha yang diharapkan. KPPU memiliki tanggung jawab dalam menjalankan tugas beserta wewenangnya untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang berkeadilan sehingga advokasi kebijakan KPPU menjadi penting untuk dapat mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

---

The modernization of the economy today gives birth to new phenomena that cause changes in carrying out economic activities in Indonesia, especially in business competition between business actors in certain economic sectors. This indirectly creates new conditions in carrying out competition, with the presence of e-commerce which can be a challenge and also an obstacle, especially for traditional business actors and generally for other business actors. The Business Competition Supervisory Commission (KPPU) as an independent institution in overseeing business competition has a role in providing legal policy advocacy for business actors in order to present competition that occurs in a competitive and healthy manner in accordance with the mandate of Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices. and Unfair Business Competition. KPPU's legal policy advocacy for E-commerce as well as to the government is still being carried out in order to achieve legal certainty and benefit for all business actors. KPPU continues to discuss and pursue policy advocacy activities to prevent unfair business competition by prioritizing the norms of justice, and is also accompanied by policy advocacy to e-commerce and the government to achieve the expected up-to-date business competition regulations. KPPU has the responsibility in carrying out its duties and authorities to create a fair business competition climate so that KPPU's policy advocacy becomes important to prevent unfair business competition from occurring."