Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mengangkat permasalahan digitalisasi koleksi manuskrip dan buku langka dilihat dari segi kebijakan dan praktiknya di Perpustakaan Nasional RI. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan digitalisasi telah diatur dalam UU No. 43 Tahun 2007 pasal 7d dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1990. Kedua aturan tesebut belum mengatur digitalisasi secara eksplisit. Sedang pelaksanaannya diatur dalam Surat Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional No. 3 Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa Bidang Transformasi digital mempunyai tugas melaksanakan pelestarian informasi bahan pustaka melalui alih media digital. Pelaksanaan digitalisasi di Perpustakaan Nasional RI sudah sesuai dengan SOP namun tidak dilaksanakan secara ketat bahkan terdapat beberapa prosedur tidak dilakukan karena keterbatasan waktu, peralatan, sarana dan prasarana. Hal tersebut mengakibatkan munculnya risiko bagi pustakawan dan bahan pustaka. Dalam praktiknya, pustakawan menyadari tujuan digitalisasi koleksi sehingga mereka melakukan berbagai cara untuk mencapai tujuan tersebut. Perpustakaan Nasional juga berusaha untuk meningkatkan kemampuan pustakawan dengan mengikutkan mereka dalam seminar, workshop, diklat, dsb. Namun, pelatihan yang dimaksud belum dilaksanakan secara berkala. Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam digitalisasi yaitu terkait dengan anggaran, peralatan, dan koordinasi yang kurang baik. Namun semua hal tersebut tidak menjadikan pustakawan patah semangat dalam melaksanakan tugasnya.

---

This research raises issue of digitization of manuscripts and rare books collection in terms of policy and practice at National Library of Indonesia. This research is using qualitative approach with case study method. Data was collected by interview, observation and document study. The results show that digitization policy has been regulated in Act No. 43 of 2007 Article 7d and Act No. 4 of 1990. Both rules have not explicitly regulate digitization. Meanwhile, the implementation is regulated in the Decree of the Director of National Library No. 3 of 2001 which states that Digital Transformation Division has the task of carrying out preservation of library material information through digital media transformation. Implementation of digitization at National Library of Indonesia is in accordance with SOP but not strictly implemented, there are even some procedures which are not performed because of time, equipment, facilities and infrastructure constraints. This condition results in risks for librarians and library materials. In practice, librarians are aware of the purpose of digitizing collections, thus they perform various ways to achieve the goal. National Library seeks to improve the ability of librarians by involving them in seminars, workshops, trainings and so on. However, the training has not been implemented on a regular basis. There are several problems that occur in digitization related to budget, equipment, and poor coordination. However, all these things do not discourage librarians in performing their duties. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses pelaksanaan serah simpan koleksi deposit berdasarkan Undang-Undang Deposit dan pengelolaan koleksi deposit meliputi penerimaan, pengolahan, penyimpanan, dan pendayagunaan koleksi deposit hasil pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam di Perpustakaan Nasional RI dan Undang-Undang Malaysia Akta 331 Akta Penyerahan Bahan Perpustakaan 1986 di Perpustakaan Negara Malaysia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi dokumen, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1 Pelaksanaan serah simpan koleksi deposit di Indonesia berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam sudah dilakukan sejak tahun 1990, sedangkan pelaksanaan serah simpan koleksi deposit di Malaysia berdasarkan Undang-Undang Malaysia Akta 331 Akta Penyerahan Bahan Perpustakaan 1986 sudah dilakukan sejak tahun 1986. 2 Dalam pelaksanaan serah simpan koleksi deposit, jumlah eksemplar yang diserahkan oleh penerbit ke Perpustakaan Nasional RI adalah sebanyak 2 eksemplar untuk terbitan cetak dan 1 eksemplar untuk terbitan non cetak, sedangkan jumlah eksemplar yang diserahkan oleh penerbit ke Perpustakaan Negara Malaysia adalah sebanyak 5 eksemplar untuk terbitan cetak dan 2 eksemplar untuk terbitan non cetak. 3 Koleksi deposit yang diterima oleh Perpustakaan Nasional RI disimpan di gedung Perpustakaan Nasional RI di Jakarta, sedangkan koleksi deposit yang diterima oleh Perpustakaan Negara Malaysia selain disimpan di gedung Perpustakaan Negara di Kuala Lumpur, koleksi deposit juga disimpan di tiga tempat lain yaitu di Daerah Sungai Besi, Sabah, dan Pulau Pinang. 4 Pendayagunaan koleksi deposit di Perpustakaan Nasional RI dilaksanakan di Bagian Deposit, sedangkan pendayagunaan koleksi deposit di Perpustakaan Negara Malaysia dilaksanakan di layanan pemustaka pada Pusat Rujukan. 5 Dalam pelaksanaan serah simpan koleksi deposit, koleksi deposit yang dianggap mahal diserahkan secara gratis ke Perpustakaan Nasional RI, sedangkan Perpustakaan Negara Malaysia dapat mengganti harga buku yang dianggap mahal sebesar 30 dari harga penerbitan. 6 Sanksi pelanggaran terhadap pelaksanaan serah simpan koleksi deposit di Perpustakaan Nasional RI adalah denda sebesar 5 juta rupiah atau pidana kurungan selama 6 bulan, sedangkan sanksi pelanggaran terhadap pelaksanaan serah simpan koleksi deposit di Perpustakaan Negara Malaysia adalah denda sebesar 3 ribu ringgit dan tidak ada pidana kurungan. Selama ini kedua negara belum pernah menerapkan sanksi tersebut kepada pelanggarnya. Hambatan penerbit di Indonesia dalam penyerahan koleksi deposit ke Perpustakaan Nasional RI diantaranya tidak ada penggantian terbitan yang dianggap mahal harganya, terbitan tersebut wajib diserahkan secara gratis dan harus 2 eksemplar. Selain itu masalah biaya pengiriman koleksi ke Perpustakaan Nasional RI. Sedangkan hambatan penerbit di Malaysia dalam penyerahan koleksi deposit ke Perpustakaan Negara Malaysia yaitu penerbit ada yang keberatan menyerahkan terbitan sebanyak 5 eksemplar.Kata Kunci : Undang-Undang Deposit, koleksi deposit, Perpustakaan Nasional RI, Perpustakaan Negara Malaysia

---

This study aims to describe the process of implementation of deposit collection of deposits under the Deposit Act and deposit collection management includes the reception, processing, storage, and utilization of the results of the implementation of the Law of the Republic of Indonesia Number 4 of 1990 regarding the obligation to store printed and recorded in the National Library of Indonesia and the Law of Malaysia Act 331 Delivery of Library Materials Act 1986 in the National Library of Malaysia. The method used was a case study. The data collection is done with the interview, the study documents, and observation. The results showed that 1 Implementation of deposit collection of deposits in Indonesia based on Law No. 4 of 1990 regarding the obligation to store printed and recorded works have been conducted since 1990, while the implementation of deposit collection of deposits in Malaysia under the Act Malaysia Act 331 Delivery of Library Materials Act 1986 have been conducted since 1986. 2 In the implementation of deposit collection of deposits, the number of copies submitted by the publisher to the National Library of Indonesia is as much as two copies to print publications and 1 copies for non print publications, while the number copies submitted by the publisher to the National Library of Malaysia is as much as 5 copies to print publications and two copies to non print publications. 3 Collection of deposits accepted by the National Library of Indonesia is stored in the building of the National Library in Jakarta, while the collection of deposits received by the National Library of Malaysia besides deposited in building the National Library in Kuala Lumpur, deposit collection is also stored in three other places, namely in the Region Sungai Besi, Sabah and Penang. 4 Utilization of deposit collection at the National Library of Indonesia implemented in Part Deposit, while the utilization of deposit collection at the National Library of Malaysia implemented in the user service in Referral Center. 5 In the implementation of deposit collection of deposits, deposit collections that are considered expensive given free of charge to the National Library of Indonesia, while the National Library of Malaysia can change the price of books that are considered expensive by 30 of the publishing price. 6 Sanctions for violations of the implementation of deposit collection of deposits at the National Library of Indonesia is a fine of 5 million or imprisonment for 6 months, while sanctions for violations of the implementation of deposit collection of deposits at the National Library of Malaysia is a fine of three thousand ringgit and no imprisonment. During these two countries have never apply such sanctions to violators. Barriers publisher in Indonesia in the submission of deposit collection to the National Library of Indonesia of which no reimbursement publication that are considered expensive, the publication shall be submitted free of charge and will have 2 copies. Besides problems shipping fee collection to the National Library of Indonesia. While the barriers publishers in Malaysia in the submission of deposit collection to the National Library of Malaysia is the publisher was no objection to hand over as much as 5 copies published.Keywords Law on Deposit, deposit collection, National Library of Indonesia, National Library of Malaysia "

"Skripsi ini membahas tentang strategi pengadaan koleksi deposit di Perpustakaan Nasional RI. Skripsi ini menjelaskan tentang deskripsi kegiatan pengadaan koleksi deposit dan mengidentifikasi apa saja hambatan dalam kegiatan pengadaan koleksi deposit di Perpustakaan Nasional RI. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan wawancara tidak terstruktur. Kesimpulan dari penelitian ini adalah strategi Perpustakaan Nasional dalam kegiatan pengadaan koleksi deposit, yaitu melakukan mekanisme penyerahan kepada penerbit, sosialisasi, hunting koleksi, dan kerjasama dengan organisasi profesi.Ada hambatan yang ditemui oleh Perpustakaan Nasional RI dalam menjalankan tugasnya, hambatan tersebut adalah, ada penerbit yang mencetak dalam jumlah sedikit, sehingga tidak dapat menyerahkan hasil terbitannya. Hambatan lain adalah cukup banyak wajib serah belum mengetahui tentang Undang-undang Deposit. Selain itu letak geografis yang luas juga berpengaruh terhadap biaya pengiriman yang mahal bagi penerbit. Ditinjau dari segi pengolahan, pustakawan yang mengolah koleksi deposit belum maksimal dalam memproses koleksi yang masuk, sehingga terjadi penumpukan koleksi deposit.

---

This research describes the acquisition strategy of deposit collections and identify the supporting and barrier in National Library of Indonesia. Qualitative method was used in this research with unstructured interviews. The conclusion of this research is strategic in acquisition activities that is collecting mechanism to the publisher, hunting collections, and cooperations with professional organizations. The obstacles encountered by the National Library in carrying out its duties, there are publishers that printing in small quantities, so they ‘re not able to deliver publications. Thus, some publishers didn’t know about the Deposit Act. Besides, a broad geographical location also affect the cost of shipping is expensive for the publisher. In terms of processing, the librarian whose responsible in processing collections have not been up to process incoming collection, resulting in the accumulation of deposit collection,"

"ABSTRAKDDC Dewey Decimal Classification merupakan salah satu pedoman baku dalam pengelolaan koleksi perpustakaan yang banyak digunakan berbagai negara di dunia. Indonesia merupakan salah satu negara yang sebagian besar perpustakaannya menggunakan DDC. DDC telah membentuk wacana bagi perpustakaan di Indonesia. Pada dasarnya tidak ada kewajiban bagi perpustakaan di Indonesia untuk menggunakan DDC dalam pengelolaan koleksi perpustakaan. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Perpusnas juga tidak memiliki kebijakan secara tertulis yang mewajibkan perpustakaan di Indonesia menggunakan DDC. Namun berbagai kebijakan Perpusnas memiliki concern yang cukup besar dalam penerapan DDC di Indonesia. Dari uraian tersebut terlihat bahwa kebijakan Perpusnas memiliki kuasa terhadap penerapan DDC di Indonesia. Dalam melihat kuasa tersebut, penelitian ini menggunakan analisis teori relasi kuasa Michele Foucault. Kuasa yang beroperasi pada kebijakan Perpusnas merupakan hasil hubungan antara Perpusnas dengan OCLC dan Perpusnas dengan perpustakaan di Indonesia. Hubungan Perpusnas dengan OCLC berhubungan dengan lisensi yang diberikan oleh OCLC untuk peerjemahan DDC. Sedangkan hubungan Perpusnas dengan perpustakaan di Indonesia berhubungan dengan fungsi Perpusnas sebagai perpustakaan pembina. Dalam hal ini, DDC telah membentuk wacana bagi Perpusnas dan perpustakaan di Indonesia. Perpusnas menggunakan DDC untuk menguasai perpustakaan di Indonesia melalui bentuk normalisasi dan regulasi dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan.Kata Kunci: DDC; Kebijakan; Kekuasaan; Perpustakaan Nasional

---

ABSTRACTDDC Dewey Decimal Classification is one of the most widely used categories in the world. Indonesia is one of the countries where most of its libraries use DDC. DDC has established a discourse for libraries in Indonesia. Basically, there is no obligation for libraries in Indonesia to use DDC in the management of library collections. National Library of Indonesia NLI also does not have a written policy that requires libraries in Indonesia to use DDC. However, various policies of NLI have a considerable concern in the application of DDC in Indonesia. From the description, it is seen that the policy of NLI has power over the application of DDC in Indonesia. Michele Foucault 39 s analysis of the theory of power relation. The power that operates on the policy of NLI is the result of the relationship between the Library and OCLC and the Library with libraries in Indonesia. The NLI 39 s relationship with OCLC relates to the license grants by OCLC for the translation of the DDC. While the link between the Library and the Library in Indonesia is associated with Library as a library building. In this case, DDC has established the discourse for NLI and libraries in Indonesia. National Library uses DDC to master the library in Indonesia through the form of normalization and regulation of various policies issued.Keywords DDC Policy Power Perpustakaan Nasional"

"Kemitraan Perpustakaan Nasional RI dan National Library of Australia memiliki peran strategis dalam mendukung hubungan bilateral Indonesia dan Australia. Sabagai salah satu unsur soft power diplomacy, Perpustakaan Nasional RI diharapkan dapat menjadi pengimbang di tengah derasnya arus informasi yang membentuk perpsepsi masyarakat Australia mengenai masyarakat Indonesia saat ini. Tulisan ini menghadirkan perspektif baru mengenai Perpusnas RI sebagai mediator budaya tanpa mengabaikan peran tradisionalnya sebagai pelestari khasanah budaya bangsa."

"Dalam arti luas perpustakaan adalah suatu tempat yang dapat mengembangkan pendidikan formil dan non formil. Selain itu perpustakaan juga berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan, memelihara dan menyebar luaskan informasi. Oleh karena itu hendaknya koleksi perpustakaan juga ber-kembang mengikuti selera masyarakat dalam arti hendaknya tidak statis. Koleksi bahan pustaka adalah inti dari sua_tu perpustakaan. Berhasil tidaknya suatu perpustakaan da_lam melayani masyarakat akan tercerminkan melalui kolek_sinya atau bahan pustaka yang terdapat dalam perpustaka_an itu. Dalam hubungan ini masalah pengembangan koleksi dalam perpustakaan amat penting peranannya. Informasi yang tersimpan dalam bahan-bahan lama tetap memegang pe_ranan panting terutama untuk keperluan penelitian. Peng-gunaan bahan informasi lama dan baru keduanya sama pen_tingnya bagi ilmu pengetahuan umumnya dan bagi ilmu sosi_al khususnya. Dalam hubungan dengan penyimpanan bahan lama sebuah perpustakaan yang tertua yang pernah didirikan di Indonesia, adalah Perpustakaan. Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Perpustakaan itu didirikan pada tanggal 24 April 1778, selanjutnya menjadi perpustakaan Museum Pusat."