Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Sebagai negara kesatuan, Indonesia menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasan kepada daerah untukmenyelenggarakan otonomi daerah seluas-seluasnya. Kewenangan otonomi yang luas adalah keleluasan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang.Sejalan dengan berlakunya undang-undang nomor 22 tahun 1999 yang kemudian diganti dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah, memberikan kewenangan daerah dalam hal ini masyarakat hukum adat telah memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri.Indonesia yang terdiri dari beribu pulau dan suku, yang didalamnya terdapat sistem kemasyarakatan yang berbeda-beda dan sistem pemerintahan asli atau adat yang berbeda pula. Sehingga di era otonomi daerah ini kesatuan masyarakat hukum adat tersebut telah hidup kembali dengan berdasarkan UUD 1945 hasil Amandemen, yang mana telah diakui kedudukan dan peranan masyarakat hukum adat di Indonesia."

"Apa yang dimuat didalam buku ini pada umumnya adalah sama dengan isi pidato pada tahun 1941. Pada tanggal 31 Maret 1941, penulis sebagai gurubesar Iuarbiasa di Fakultas Hukum di Jakarta menguraikan pidato permulaan (inaugurele rede) tentang Hubungan individu dan masjarakat dalam hukum adat. Pidato itu diucapkan dalam bahasa Belanda. Namun, risalah ini bukan salinan semata-mata dari pidato tersebut, melainkan disana-sini telah ditambah atau diubah."

"ABSTRAKIndonesia mengakui eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-haktradisionalnya di dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia 1945. Salah satunya adalah lembaga perwakilan masyarakat adat yangmemperlihatkan nilai-nilai tradisional yang masih hidup hingga sekarang.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa belum sepenuhnyamengakomodir nilai-nilai adat di setiap daerah terutama perwakilan adat di NagariMinangkabau. Oleh sebab itu, terdapat dua pokok permasalahan: Pertama,kedudukan dan kewenangan lembaga perwakilan adat dalam strukturpemerintahan nagari di Minangkabau dan Undang-Undang tentang Desa danKedua, konsep ideal mengenai lembaga perwakilan adat di Indonesia. Analisisdilakukan dengan menggunakan teori hukum tata negara adat karena memilikikaitan erat dengan nilai-nilai ketatanegaraan Indonesia yang diikuti denganpenerimaan terhadap keberadaan adat yang lahir dari sebuah persekutuan hukumdan memiliki ciri khas tersendiri. Selain itu, dilakukan perbandingan pengaturanmasyarakat adat di Amerika Serikat, Australia, Kamerun dan China. Kesimpulanadalah lembaga perwakilan adat nagari belum sepenuhnya terakomodir dalamUndang-Undang tentang Desa sehingga dibutuhkan sebuah pengaturan idealuntuk mengakomodir kebutuhan masyarakat adat nagari di Minangkabau terutamadalam unsur keanggotaan, metode pemilihan dan kedudukan dan kewenangan darilembaga perwakilan adat tersebut. Untuk itu, diperlukan perubahan terhadapUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam hal pengaturanmengenai desa adat yang dapat dibandingkan dengan negara lain yang lebihmempunyai pengaturan dan perlakuan terhadap desa adat di negarannya seperti diAS, Kamerun, RRC dan Australia.

---

ABSTRACTIndonesia acknowledges the existence of indigenous law communitiesalong with their traditional rights in Article 18 of the Indonesian 1945Constitution. One of these institution is the traditional people representatives thatembrace traditional values that lives up to the present. Law Number 6 of 2014 onVillages have not fully accommodated tradition values that exists in the respectiveregions, particularly the traditional representation in Nagar Minangkabau. Assuch, there are two issues: the position and authority of traditional representativeinstitutions within the governance structure of nagari in Minangkabau and theVillage Law; and, secondly, the ideal regulation on traditional representativeinstitutions in Indonesia. The analysis is conducted using the theory of traditionalconstitutional law as it bears close relation to Indonesia?s state constitutionalvalues followed by acceptance of the diversity of customs that arise from anamalgamation of laws that have their own characteristics. Additionally, acomparison is carried out as regards regulations that govern indigenouscommunities in the United State, Australia, Cameroon, and China. The conclusionis that the nagari indigenous representative institution is not fully accommodatedin the Village Law and thus an ideal regulatory instrument to accommodate theneed of the nagari indigenous community in Minangkabau, among othersmembership, method of election and the position and authority of the indigenousrepresentative institution."