Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini menyoroti masalah partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa. Pembangunan desa dalam penelitian ini dibatasi pada pembangunan prasarana yang bersumber dari dana swadaya murni masyarakat. Pembangunan jenis ini baik dana, perencanaan maupun pelaksanaan merupakan tanggung jawab masyarakat desa yang bersangkutan.Masalah partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan menarik untuk diteliti. Alasannya, pertama, mayoritas penduduk tinggal di wilayah pedesaan, sehingga keberhasilan pembangunan desa penting artinya bagi pembaunan nasional. Kedua, Garis-garis Besar Haluan Negara menyadarkan tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan pemerintah beranggapan bahwa melalului LKMD masalah partisipasi dapat diatasi, tetapi para pengamat melihat bahea di deda partisipasi tersebut tidak ada.Berdasarkan batasan pembangunan desa di atas, maka yang dimaksud dengan partisipasi dalam penelitian ini adalah keikutsertaan masyarakat desa dalam proses pengambilan keputusan tentang proyek pembangunan di desa (musyawarah) dan keikutsertaan mereka dalam pelaksanaan keputusan tersebut (gotong-royong). Studi partisipasi dalam pengambilan keputusan ini dibatasi pada rapat pengambilan keputusan yang melibatkan rakyat secara langsung, sedangkan untuk partisipasi dalam pelaksanaan keputusan dibatasi pada partisipasi mereka dalam proyek pembangunan jalan desa.Sifat penelitian adalah deskriptif-analitis. Dengan demikian, selain bertujuan untuk menggambarkan partisipasi masyarakat desa dalam proses pengambilan keputusan tentang proyek pembangunan dan partisipasi dalam pelaksanaan keputusan tentang proyek pembangunan. juga untuk melihat hubungan variabel. Variabel-variabel tersebut adalah status sosial ekonomi, dukungan terhadap kepemimpinan kepala desa, keterlibatan dalam organisasi, keterlibatan psikologis dengan variabel partisipasi dalam proses pengambilan keputusan tentang proyek pembangunan. "

"Indonesia terdiri atas banyak pulau dimana penduduknya juga tersebar di Pulau - Pulau tersebut, meskipun persebarannya tidak merata dan tidak semua Pulau di huni...."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang jenjang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan desa melalui Forum Perencanaan Desa dan faktor-faktor yang berperan terhadap partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Penelitian ini panting mengingat masih banyak kendala untuk mewujudkan partisipasi masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan ditingkat lokaV desa.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif melalui proses studi kepustakaan, wawancara mendalam (indepth interview) semi terstruktur dengan para informan di lapangan dan pengamatan. Infomnan dipilih secara purposive sampling, dengan lingkup informan adalah orang-orang yang terlibat dan memiliki pengaruh signifikan daiam pelaksanaan kegiatan Forum Perencanaan Desa mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan paska pelaksanaan kegiatan. Mereka adalah Kepala Desa, Kaur Pembangunan Desa, Ketua RW, Ketua BPD, Ketua LPM, dan Ketua PKK.Hasi1 penelitian menunjukkan bahwa jenjang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan melalui Forum Perencanaan Desa di Desa Kemang masih berada dalam derajat semu (deegmes of tokenism). Hal tersebut menggambarkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam kegiatan tersebut baru sampai dalam taraf menyampaikan usulan atau pendapat dan belum memiliki pengaruh dan kekuatan nyata (real power) dalam menentukan keputusan akhir.Faktor-faktor yang berperan terhadap jenjang partisipasi masyarakat Desa Kemang dalam kegiatan tersebut adalah :1. Faktor proses pelaksanaan kegiatan : Tidak terdapat pemerataan peran dan tanggung jawab ; Terbatasnya akses (kempatan) bagi masyarakat desa untuk berpartisipasi ; Prosesnya kurang mendukung peningkatan pengetahuan dan kapabilitas masyarakat (belum memberdayakan masyarakat); dan Belum ada upaya untuk menyebarluaskan proses dan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada masayarakat secara luas.Faktor internal : Adanya ketergantungan yang cukup tinggi terhadap Kepala Desa ;Masih Terdapat sikap kurang berani mengambil inisiatif/prakasa ; Masih memiliki rasa kurang percaya diri ; Kurang memahami hak-hak nya untuk terlibat secara aktif dalam pelaksanaan kegiatan; Belum merasakan manfaat nyata dari pelaksanaan kegiatan Forum Perencanaan Desa; Tokoh-tokoh masyarakat yang menjadi perwakilan masyarakat dalam proses pelaksanaan kegiatan pada umumnya belum bertindak sebagai pemrakarsa, belum memahami persoalan yang sebenamya terjadi di masyarakat dan belum mampu mengelola partisipasi masyarakat dan menyalurkan aspirasi masyarakat secara efektif dan efisien.Faktor eksetemal : Belum adanya dukungan dari pihak diluar masyarakat terutama dari pihak Pemerintah Kabupaten Bogor untuk mensosialisasikan kegiatan Forum Perencanaan Pembangunan secara luas; Belum adanya dukungan dan pihak diluar masyarakat (Pemerintah Kabupaten, LSM, pihak Swasla dan Perguruan Tinggi) untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia Perencana di Desa Kemang baik yang ditujukan kepada pihak Pemerintah Desa Kemang maupun masyarakatnya dan Masih ada kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam hal ini petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yang mendukung dominasi Kepala Desa dalam seluruh proses pelaksanaan kegiatan Forum Perencanaan Desa.Berbagai faktor yang mempengaruhi derajat partisipasi masyarakat tersebut sebagian besar merupakan faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan berbagai upaya dengan melibatkan berbagai pihak baik Pemerintah Desa Kemang, Masyarakat Desa Kemang, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dan LSM untuk memperbaiki pelaksanaan proses perencanaan pembangunan melaluiForum Perencanaan Desa di Desa Kemang agar dapat lebih membuka peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dan Iebih memberdayakan masyarakat Sehingga dapat memperbaiki jenjang partisipasi masyarakat dan mengatasi berbagai faktor yang menghambat partisisipasi masyarakat dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan melalui Forum Perencanaan Desa."

"This research is aimed to clarify describes how does the society participation in arranging of Independent Village Development Planning Program , advantage and disadvantage factors that influence society participants in arranging of Independent Village Development Planning Program needed, and strategic description in increasing the society participants in arranging of Independent Village Development palnning Program in Long Ikis, Paser . This research used descriptive -qualitative design. Data of this research was based on the paper sheet of the interview and documentation sources. Technique purposive and snowball used in determination of informan. Analysis was done using interactive model, such as reduction, data review, and conclusion. descriptive strategic formula was used SWOT analysis instrument. This research revealed the following findings , generally, society participants of Long Ikis residents in arranging of Independent Village Development Planning Program were bias/partiality. Disadvantage factor that describe the weakness of program ,such as,limited time, work ,fund, information,socialization, communication,and departement oriented. Advantage factor that support the program likely, benefit , interest and territori. Strategic description in improving the society participants in arranging of Independent Village Development planning Program in Long Ikis , Paser using maximized unit in the resident with the appropriate development fund in Paser, revitalized social economic in decreasing the poorness, organized the society norm toward in varying government policy, and effectively communication approve between government and employment in the palm plantation sector."

"Dengan di berlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Penerintahan Daerah, masyarakat diberi sarana dan kesempatan ubtuk ikut berpartisipasi aktif untuk memajukan desanya...."

"Salah satu pembangunan yang sangat diharapkan oleh masyarakat adalah pembangunan sarana aman, namun kenyataanya kadang kala masyarakat seperti kurang berusaha untuk mengadakan sarana tersebut, terlebih lagi masyarakat miskin seperti Petani, Nelayan dan Buruh.Untuk mengatasi masalah tersebut perlu digalang dan ditingkatlkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana umum, sehingga rasa memiliki dan tanggung jawah tumbuh dari masyarakat terhadap sarana umum yang ada di daerahnya. Dengan rasa memiliki dari tanggung jawab ini, maka masyarakat akan berusaha ikutl merawat dan memelihara sarana umum tersebut.Menyikapi uraian tersebut diatas; maka pariahs berusaha untuk melihat tingkat partisipasi Petani, Nelayan dan Buruh di desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Propinsi Banten, adapun tujuannya ingin membandingkan manakah yang lebih baik tingkat partisipasinya antara Petani, Nelayan dan Buruh dalam pembangunan sarana umum di daerah tersebut.Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menempatkan masyarakat petani, nelayan dan buruh sebagai millibar data yang primer dari dokumen sebagai data sekunder. Informasi didapat melalui penyebaran kuesioner berupa angket yang diisi oleh para kepala keluarga yang semuanya berjuml.ah 612 orang. Adapun waktu penelitian selama 7 bulan dari bulan Januari sampai dengan Juli 2003.Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa, tingkat partisipasi ketiga kelompok masyarakat tersebut secara umum dalam katagori sedang, hal ini terlihat dari olah data secara statistik dimana angka menunjukkan 64,7 % berada pada katagori sedang, pada katagori tinggi hanya 11,7 % , dan 23,7 % berada pada katagori rendah. Namun bila dibandingkan dari ketiga kelompok tersebut, petani memiliki partisipasi tertinggi, kemudian nelayan dan buruh, dimana hasil perhitungan Uji Kruskal Wallis yaitu, petani dengan nilai 386,99, urutan berikutnya adalah Nelayan dengan nilai 294,58 dan urutan terakhir pada Buruh dengan nilai 266,76.dan Uji Dunn memang menunjukkan bahwa, tingkat partisipasi petani lebih tinggi dibandingkan dengan nelayan dan buruh, dengan demikian sejalan dengan hipotesis yang diajukan, dimana Ho ditolak, artinya Petani lebih tinggi tingkal partisipasinya dibandingkan dengan Nelayan dan Buruh, dengan demikian Ha = diterima. Adapun faktor yang menyebabkan partisipasi kurang diantaranya adalah, kurangnya waktu luang untuk ikut berpartisipasi, karena waktu kerja yang tidak menentu.Berdasarkan hasil penelitian tersebut disarankan untuk diadakan penelitian lebih lanjut, untuk mengetahui bentuk dan pola partisipasi masyarakat petani, nelayan dan buruh, sehingga mampu menciptakan dan mendukung partisipasi pembangunan sarana umum."

"Pembangunan nasional sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam GBHN, pada hakekatnya adalah untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya, dan bertujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Pembangunan nasional dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan. Artinya, pelaksanaan pembangunan baru akan berhasil secara optimal apabila melibatkan seluruh masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah adalah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah (P5D). Pokok permasalahannya adalah bahwa masih rendahnya realisasi usulan program pembangunan yang berasal dari hasil partisipasi masyarakat (pola perencanaan dari bawah ke atas) dalam proses perencanaan pembangunan daerah dan adanya pandangan bahwa dalam perencanaan pembangunan daerah, perencanaan pusat (perencanaan dari atas ke bawah) lebih dominan dari pada perencanaan daerah (perencanaan dari bawah ke atas). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa apakah perencanaan pusat (perencanaan dari atas ke bawah) memang lebih dominan dari perencanaan daerah (perencanaan dari bawah ke atas). Kemudian untuk melihat implementasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah yang berpola dari bawah ke atas dengan studi kasus Kabupaten Dati II Lampung Utara. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Analisa dilakukan dalam bentuk kualitatif. Pengumpulan data dilakukan secara sekunder dan primer. Hasil penelitian partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah yang berpola dari bawah ke atas, berdasarkan pada analisa terhadap kajian penelitian atas realisasi dari usulan program pembangunan, menunjukkan bahwa rata-rata hanya 16,63% dari jumlah proyek yang diusulkan dari bawah (UDKP) yang dapat direalisasikan dan dalam hal dana hanya sekitar 20% yang akhirnya disetujui dan dilaksanakan dan temuan yang menarik dalam penelitian ini adalah bahwa dalam perencanaan pembangunan daerah, perencanaan pusat (perencanaan dari atas) masih lebih dominan dari perencanaan daerah (perencanaan dari bawah ke atas). Hal ini menggambarkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah masih sangat rendah. Kesimpulan dari studi ini adalah masih rendahnya realisasi usulan program pembangunan yang berasal dari partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah yang berpola perencanaan dari bawah ke atas dan masih dominan perencanaan pusat dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Dati II Lampung Mara, yaitu sumber dana dalam APBD, menunjukkan 82,77% dana yang berasal dari bantuan pusat dan kebijakan tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis terhadap pengelolaan anggaran dan penyusunan program pembangunan. Saran atas hasil penelitian adalah perlu keseimbangan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah artinya adanya titik temu dalam proses pembangunan daerah, antara perencanaan pusat dengan perencanaan daerah dalam merealisasikan program pembangunan, sehingga program pembangunan bernuansa pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat untuk peningkatan pemberdayaan potensi daerah dalam rangka pertumbuhan ekonomi daerah dan pedesaan. Dengan demikin tujuan dan sasaran pembangunan dapat mencapai hasil yang lebih optimal, efisien dan efektif."

"Pamong desa sebagai unsur pelaksana pemerintahan desa merupakan kunci utama keberhasilan pembangunan desa. Pemerintah desa bertanggung jawab melaksanakan dan memfasilitasi serta mendorong semua pihak untuk mewujudkan rencana pembangunan di desanya...."