Ditemukan 64119 dokumen yang sesuai dengan query
Dedy Jayadiputra
"Permasalahan proses perdamaian antara Palestina-Israel pada masa pemerintahan PM. Benjamin Netanyahu juga masih merupakan persoalan yang kompleks untuk dicarikan upaya-upaya untuk menghidupkan perundingannya. Kemacetan proses perundingan tersebut disebabkan oleh adanya kekakuan sikap Israel di bawah kepemimpinan PM. Benjamin Netanyahu serta sikap keras partai pendukungnya dari kelompok radikal/ultra nasionalis yang tidak pernah mau berkompromi dengan adanya semboyan ?Keamanan untuk Perdamaian? dengan menerapkan kebijakan tiga tidaknya, yaitu: tidak akan ada negara Palestina merdeka; tidak akan ada perundingan mengenai status kota Jerusalem; dan tidak akan mengembalikan Dataran Tinggi Golan kepada Suriah serta mengadakan pernbangunan pemukiman Yahudi di Tepi Barat dan Jerusalem Timur milik Arab. Namun adanya tekanan dan ancaman dari pihak domestik yaitu dari kelompok garis keras yang berkoalisi dengannya di kabinet dan kelompok garis moderat membuat Benjamin Netanyahu berada dipersimpangan jalan. Di lain pihak pengaruh asing juga sangat mempengaruhi kebijakan luar negeri Israel di bawah pemerintahan Netanyahu, sehingga dengan banyaknya desakan-desakan baik dari pihak domestik serta asing tersebut, akhirnya PM, Benjamin Netanyahu mau juga untuk menandatangani perjanjian Wye River. Namun demikian akibat dari penandatangan perjanjian tersebut kalangan garis keras di dalam negeri menggulirkan mosi tidak percaya serta ingin mempercepat pemilu, karena Netanyahu dianggap telah berkhianat dengan memberi konsensi pengembalian wilayah pendudukan kepada Palestina melalui perjanjian Wye River. Di lain pihak kelompok moderat yang diwakili oleh partai Buruh, bersikeras bahwa Netanyahu harus sungguh-sunguh di dalam melaksanakan isi perjanjian Wye River dan menekan Netanyahu dengan mengakui hak rakyat Palestina untuk memiliki negara merdeka. Indikasi lain dari jatuhnya pemerintahan Benjamin Netanyahu di dalam pelaksanaan politik luar negeri Israel terhadap perjanjian Wye River adalah adanya ancaman dari pihak asing yaitu dari Amerika Serikat, Uni Eropa serta dari negara-negara Arab. Kejatuhan serta kekalahan pemerintahan Benjamin Netanyahu dalam pemilu yang dipercepat dapat dilihat dari perolehan suara yang dimenangkan oleh partai Buruh serta merupakan cermin penolakan rakyat Israel terhadap koalisi sayap kanan yang selama tiga tahun berkuasa lebih banyak mengharnbat proses perdamaian dengan Palestina yang menyebabkan hubungan Israel dengan Amerika Serikat, Uni Eropa dan negara-negara Arab menjadi tegang. Di kalangan rakyat Israel sendiri, sikap keras Benjamin Netanyahu telah mempertajam perpecahan antara kelompok Yahudi sekuler dengan kelompok keagamaan konservatif."
2000
T3312
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Suryo Anggoro
"
ABSTRAKDalam skripsi ini akan dibahas politik luar Negeri Mesir terhadap Israel, dari tahun 1981 hingga 1986. Pemilihan permasalahan ini didasarkan atas beberapa alasan. Pertama, sebagai Presiden baru, Mubarak berusaha menjalankan politik luar negeri yang diwarnai oleh kepentingan-kepentingan Mesir dewasa ini dan akan dicapai oleh Mubarak dengan cara dan gayanya sendiri. "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1988
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Prawirasaputra, Sumpana
Bandung: Remadja Karya, 1984
327.598 Pra p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Rosmerry
1986
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Sjaiful S. Doeana
"
ABSTRAKSkripsi ini menelaah tentang kebijaksanaan politik luar negeri Australia terhadap Pasifik Selatan dengan I. periode yang dibatasi hingga tahun 1985. Dewasa itu, Australia berhasil memperoleh persetujuan dari negara-negara anggota Forum Pasifik Selatan bagi rancangan pembentukan suatu wilayah Bebas nuklir di kawasan tersebut. Tujuan penulisan skripsi ini ialah untuk memperoleh gambaran dan untuk mengetahui lebih banyak mengenai tindakan yang diambil oleh Australia dalam menghadapi perkembangan yang terjadi di Kawasan Pasifik Selatan. Perkembangan ini berkisar pada masalah denuklirisasi, dekolonisasi dan pemberlakuan zona ekonomi ekslusif di kawasan tersebut. Pasifik Selatan sebagai wilayah yang berdekatan dengan Australia merupakan kawasan yang tidak terlepas dari perhatian pejabat pemerintahan di Canberra. Perkembangan & ataupun persoalan yang timbul dikawasan tersebut, baik dalam bidang ekonomi, politik dan sosial dipandang sebagai sesuatu yang dapat mengancam kepentingan Australia dan sekutu utamanya, yakni Amerika Serikat, dikawasan tersebut. Penelaahan dalam tulisan ini berpatokan pada teori perimbangan kekuatan. Usaha-usaha untuk mempertahankan dan mengurangi pengaruh suatu negara dalam suatu kawasan lingkup pengaruh dan cara-cara yang digunakan dalam mencapai tujuan diatas menjadi sorotan dalam penulisan ini."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1988
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Leo Suryadinata
Jakarta: LP3ES , 1998
327.598 LEO p
Buku Teks SO Universitas Indonesia Library
Moscow : Novosti press , 1970
956.940 01 ZIO
Buku Teks SO Universitas Indonesia Library
Syahri Helmi Zacky
"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tantangan bagi Erdoğan dan AKP dalam memelihara kekuasaannya di Turki. Pasalnya, situasi ekonomi Turki yang sedang melemah serta persaingan politik domestik yang semakin ketat akan menuntut Erdoğan untuk berupaya lebih keras guna memelihara kekuasaannya dengan memenangkan pemilihan umum Turki 2023. Salah satu upaya yang dilakukan di tingkat internasional adalah penguatan hubungan bilateral dengan Israel. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif.Temuan data diperoleh melalui kajian kepustakaan terhadap berbagai sumber cetak maupun digital seperti laporan, artikel ilmiah, dan buku yang membahas mengenai pemikiran politik Erdoğan dan situasi politik domestik di Turki, serta sejarah hubungan Turki dan Israel. Penelitian ini menggunakan paradigma realisme politik Morgethau dan teori eksistensial Huntington. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan hubungan diplomatik Turki-Israel merupakan salah satu strategi Erdoğan dalam memelihara kekuasaannya. Akan tetapi, strategi ini bukanlah faktor kunci kemenangan Erdoğan akan tetapi bersifat pendukung. Meskipun posisi Erdoğan dan AKP cukup kuat dalam politik domestik di Turki, akan tetapi berbagai tantangan ekonomi maupun politik di tingkat domestik ataupun global menuntut penyelesaian agar peluang kemenangan serta stabilitas Turki terjaga.
The background of this research is from the defiance of Erdoğan and the AKP in maintaining their power in Turkey. The weakening of Turkish economy and the strengthening of Turkish domestic politics competition enforce Erdoğan to work harder in order to maintain his power by winning 2023 Turkish election. One of the efforts at international level is the strengthening of bilateral relations with Israel. This research used qualitative method. The data were obtained by library research from various printed and digital sources such as reports, scientific journals,and books that analyze Erdoğan’s political framework, the current situation of Turkish domestic politics and history of Turkish-Israeli relation. This research used political realism Morgenthau paradigm and existential theory Huntington. The results of this research concluded that one of Erdoğan’s strategies to maintain his power by strengthening Turkish-Israeli relation. However, this strategy is not the main factor of Erdoğan’s triumph, but it’s solely a supporting factor. Even though Erdoğan’s position is still dominant in Turkey, but the economy and political issues both in domestic or global need to be done, in order to protect Erdoğan’s chance of winning and Turkish stability."
Jakarta : Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
Dudy Singadilaga
Bandung: Alumni, 1973
327.598 DUD p (1)
Buku Teks SO Universitas Indonesia Library
Nurlia Anggraini
"Penemuan teknologi pemisahan atom menjadi nuklir tetap menjadi sumber inspirasi dan juga kekhawatiran, karena penemuan teknologi nuklir ini di satu sisi dapat memberikan solusi ke banyak negara untuk dijadikan sumber energi, namun disisi lain teknologi nuklir ini dapat dijadikan senjata nuklir yang sangat mematikan. Di bulan Juli 2005, Presiden George W. Bush Jr. dan Perdana Menteri Manmohan Singh melakukan pertemuan bilateral yang mencapai kesepakatan bahwa kedua negara menyetujui untuk bekerjasama dalam mengembangkan program teknologi energi nuklir. Kesepakatan antara Amerika dan India tersebut menunjukkan adanya perubahan kebijakan di bawah pemerintahan Presiden Bush, dimana sebelumnya pada masa pemerintahan Presiden Bill Clinton, pemerintah Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi ekonomi kepada India ketika negara tersebut melakukan uji coba senjata nuklir di tahun 1998. Sanksi ekonomi tersebut sendiri telah dicabut setelah serangan 911 karena India mendukung kebijakan luar negeri Presiden Bush, namun demikian pemerintah Amerika tetap tidak bisa memberikan bantuan dalam hal teknologi nuklir yang bertujuan damai karena terbentur oleh undang-undang Amerika yang tidak membolehkan memberi bantuan program nuklir kepada negara yang tidak menandatangani Perjanjian Non Proliferasi Nuklir. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat deskriptif yang menggambarkan bagaimana perubahan politik luar negeri Amerika Serikat. terhadap program nuklir yang dimiliki oleh India.
The discovery of atom fission technology into nuclear has become an inspiration yet at the same time the source of worry, since nuclear could be a source of energy and a lethal weapon. On July 2005, President George W. Bush Jr. met Prime Minister Manmohan Singh on a bilateral meeting and they agreed to a cooperation between two countries which include nuclear cooperation. These cooperation showed a change on American foreign policy under the presidency of George Bush, Jr, where previously under the Clinton administration, American government dropped sanctions to India when they did nuclear tests in 1998. These sanctions had been lifted after the 911 event, since India has been fully supported on President Bush Jr?s foreign policy. Even so American government still could not give aid to India regarding nuclear program because of the American law that prohibit aid to countries who are not a signatory parties to the Non Proliferation Treaty. This is a descriptive research that try to describe how the change of united states? foreign policy under the presidency of George W. Bush Jr. toward Indian nuclear program."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2007
T19226
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library