Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bali's economic development is focused on agriculture, tourism and industry as the first priority. While other part of the Indonesia economy were suffering severely due to economic down turn since the middle of 1997, Bali's economy seems less affected. The performance of Bali's economy was analyzed employing 1996 Social Accounting Matrix (SAM), constructed based on 55x55 accounts. It is assumed that this 1996 SAM could represent the present situation of Bali's economy. The impact of increased allocation of expenditures for economic infrastructure, without increased in total government expenditure, on the performance of Bali?s economy was relatively low. While increased allocation of expenditure on social infrastructure or public services without increase in total government expenditure would deteriorate substantially the performance of Bali?s economy. Maintaining the government expenditure for development as in 1996 levels, but an increase in the expenditure of tourists or private investment, would enhanced the performance of Bali?s economy. Even a decline in government expenditure could be compensated by an increase in tourist expenditure or private investment, suggesting that government expenditure was not the main sources of economic growth. However, an increase in tourist expenditure without effort to increase the government expenditure would affect the income distribution among household group towards more inequality. But, increase tourist expenditure as well as government expenditure would promote better income distribution."

"Pembangunan di Propinsi Bali, dititikberatkan pada bidang pertanian dalam arti luas, pengembangan pariwisata dengan karakter kebudayaan Bali yang dijiwai oleh agama Hindu, serta sektor industri dan kerajinan terutama yang berkaitan dengan sektor pertanian dan pariwisata.Peningkatan kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun domestik ke Bali secara langsung juga akan menimbulkan peningkatan pengeluaran wisatawan, yang berarti injeksi dana bagi pembangunan perekonomian Bali akan semakin bertambah. Namun krisis yang melanda perekonomian nasional sejak Agustus 1997 dan terus berlanjut hingga kini telah menurunkan kemampuan (pengeluaran) pemerintah untuk membiayai pembangunan sektor-sektor ekonomi. Demikian pula, krisis keamanan yang mengikuti krisis ekonomi telah menurunkan jumlah kunjungan wisatawan, yang tentunya juga akan menurunkan total pengeluaran wisatawan.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji: a. dampak pengeluaran wisatawan yang berkunjung ke Bali terhadap distribusi pendapatan dan penyerapan tenaga kerja, b. pengatuh ganda (multiplier effect), daya penyebaran dan derajat kepekaan kegiatan pariwisata terhadap perekonomian Bali, serta ketergantungannya terhadap sektor-sektor lain.Penulisan ini menggunakan pendekatan dengan model Miyazawa, yang dibangun berdasarkan tabel Input-Output Bali tahun 2000. Dalam model Miyazawa ini, perbedaan yang mendasar dengan tabel Input-Output adalah didalam format kuadran I dan II. Sesuai dengan tujuan dalam model ini yaitu untuk menganalisis distribusi pendapatan sebagai dampak dari adanya pengeluaran wisatawan, maka kolom konsumsi rumah tangga yang dianggap sebagai pelaku produksi dalam perekonomian dibagi menjadi tiga kelompok pengeluaran berdasarkan tingkat pendapatan yaitu: kelompok pendapatan rendah, sedang dan tinggi. Sedangkan untuk input primer dalam hal ini terdiri dari: upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak tak langsung diasumsikan diterima semua oleh tenaga kerja yang bekerja dalam masing-masing sektor ekonomi. Input primer ini dibagi pula menjadi tiga kelompok pendapatan yaitu: kelompok pendapatan rendah, sedang dan tinggi.Pernbagian kelompok pendapatan ini dilakukan dengan menggunakan data Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2000. Dari hasil survey ini, diperoleh range untuk masing-masing kelompok pendapatan yaitu: kelompok pendapatan rendah ( Rp. 935.000,-).

Untuk mengetahui jumlah pengeluaran wisatawan pada masing-masing sektor ekonomi, maka kolom ekspor dibagi menjadi dua bagian yaitu ekspor untuk wisatawan dan ekspor non wisatawan. Data yang digunakan dalam pembagian ekspor ini berasal dari hasil Survey Pengeluaran dan Opini Tamu Asing tahun 2000 yang dilakukan dari hasil kerjasama Dinas Pariwisata Propinsi Bali dan Biro Pusat Statistik Jakarta.

Dari hasil analisis terlihat bahwa terdapat kecenderungan distribusi pendapatan yang ditimbulkan permintaan akhir maupun ekspor khususnya ekspor wisatawan, lebih banyak terserap dalam kelompok pendapatan sedang. Sementara untuk kelompok pendapatan rendah dan tinggi distribusi pnedapatannya terbagi hampir merata.

Sektor ekonomi yang termasuk dalam kategori sektor yang mempunyai dampak paripuma baik dalam penyerapan tenaga kerja maupun distribusi pendapatan adalah sektor perdagangan. Yang dimaksud dengan sektor dampak paripuma adalah sektor yang dampak ekspor khususnya wisatawan tergolong besar dan lengkap. Dampaknya dikatakan besar karena rasionya masuk dalam sepuluh besar dan dikatakan lengkap karena sektor itu melakukan ekspor disertai dengan dampaknya yang menyebar akibat dari permintaan akhir, ekspor (non wisatawan) dan ekspor (wisatawan).

Sektor bahan bakar minyak dan pertambangan, merupakan sektor yang mempunyai nilai angka pengganda (output dan pendapatan) terendah. Hal ini dikarenakan ke dua sektor tersebut proses produksinya tidak dilakukan di Propinsi Bali, tapi di import didatangkan dad daerah diluar Bali.

Sektor-sektor produksi yang dapat dikatakan sebagai sektor unggulan berdasarkan hasil perhitungan dalam analisis keterkaitan adalah industri tenunt tekstil, industri kertas, barang dari kertas dan pencrbitaii, industri makanan, minuman dan tembakau, industri kayu;, industri kimia, bangunan dan pengadaan saluran air bersih dan angkutan udara. Sektor-sektor ini memiliki potensi menghasilkan output produksi yang tinggi. Dengan faktor tertentu dari output ke pendapatan rumah tangga dan angka lapangan pekerjaan, maka jelas sektor produksi dengan angka keterkaitan tinggi akan menghasilkan tambahan pendapatan rumah tangga dan tambahan lapangan pekerjaan yang tinggi pula.

Studi mendalam tentang daya dukung pulau Bali terhadap pariwisata perlu dilakukan. Beban pariwisata yang melebihi daya dukung fisik akan menurunkan kualitas sumber daya alam, dan akhimya akan menghancurkan pariwisata itu sendiri.

Keterbatasan dan ketimpangan alokasi sumber daya alam Bali, khususnya lahan dan air, juga memerlukan suatu penelitian tentang optimalisasi alokasi sumber daya alam dengan menggunakan model pemprogaman statis atau dinamik."

"ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi adanya kecenderungan pemerintah untuk melakukan stabilisasi harga minyak goreng dalam rangka membantu masyarakat miskin melalui instrument pajak berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP). Pemberian subsidi dalam bentuk pajak tidak hanya dinikmati oleh masyarakat miskin saja tetapi juga dinikmati oleh masyarakat kaya yang tentu memiliki pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi minyak goreng. Hal ini membuat pro kontra di masyarakat. Penelitian ini menghitung dampak tersebut dengan menggunakan pengganda output dan pengganda pendapatan. Pengganda output dan pengganda pendapatan didapatkan melalui perhitungan Ma (accounting multiplier) dari SNSE 2008. Hasil perhitungan menunjukkan bahwasanya baik subsidi pajak berupa PPN DTP maupun dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai berdampak positif terhadap peningkatan output dengan besaran yang hampir sama dan meningkatan pendapatan rumah tangga. Dari sisi peningkatan output perekonomian, subsidi pajak berupa PPN DTP lebih baik dibandingkan bantuan langsung tunai. Namun dari sisi peningkatan pendapatan masyarakat dan ketepatan sasaran penerima subsidi, subsidi dalam bentuk BLT jauh lebih baik dibandingkan dengan subsidi pajak. Tujuan intervensi pemerintah adalah membantu masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pokoknya berupa minyak goreng, sehingga yang menjadi dasar pertimbangan utama adalah ketepatan sasaran dan peningkatan pendapatan rumah tangga yang lebih besar. Dengan demikian, subsidi dalam bentuk bantuan langsung tunai dapat dinyatakan lebih baik dibandingkan subsidi pajak berupa PPN DTP.

---

ABSTRACT

The background of this research is government?s policy to help the poor by giving tax subsidy in the form of Value Added Tax paid by government at the time of the price of cooking oil arises. This subsidy is not only enjoyed by the poor but also the rich who have more expenditure in cooking oil. This fact made a debate in the society. This research calculates the impact of tax subsidy to several short-run economic indicators, which are: output, employment, and income distribution. In order to achieve the objectives of this research, economic tools are applied i.e.: ouput multiplier and employment multiplier. Output multiplier and employment multiplier are calculated based on Ma (accounting multiplier) of the SNSE 2008. The result shows that both tax subsidy and cash transfer have significant influences to output and employment. On the part of output, the calculation indicates the tax subsidy is better than cash transfer. On the contrary, in the side of increasing in household income and appropriate targeted, the cash transfer is better. Since the objective of government intervention is to help the poor to fulfill their need of cooking oil, thus the foremost concern is appropriate targeted and income incremental. Accordingly, we conclude that cash transfer is better than tax subsidy."

"Penelitian ini dilatarbelakangi rencana investasi pemerintah-swasta (public private partnership/PPP) senilai Rp770 triliun di sektor konstruksi. Penulis tertarik untuk mengetahui dampak rencana investasi tersebut terhadap perekonomian jangka pendek, lebih spesifiknya terhadap: output, lapangan pekerjaan, dan distribusi pendapatan. Untuk menghitung dampak tersebut penulis menggunakan output multiplier, employment multiplier, structural path analysis (SPA), growth incidence curve (GIC), dan koefisien Gini. Output multiplier didapatkan melalui perhitungan Ma (accounting multiplier) dari SNSE 2008. Kemudian employment multiplier didapat dengan mengalikan tabel I-O 2005, 66 sektor dengan koefisien tenaga kerja tahun 2005. Lalu SPA dilakukan dengan mengolah SNSE 2008. Terakhir, GIC dan koefisien Gini dihitung berdasarkan hasil perhitungan Ma neraca institusi rumah tangga pada SNSE 2008. Hasil perhitungan menunjukkan bahwasanya investasi di sektor konstruksi berpengaruh secara signifikan terhadap output dan penciptaan lapangan kerja. Namun di sisi lain investasi di sektor konstruksi juga berdampak pada memburuknya ketimpangan. Dengan kata lain investasi di sektor konstruksi merupakan investasi yang pro-growth dan pro-job tetapi belum pro-poor. Hal ini dikarenakan manfaat terbesar investasi di sektor konstruksi diterima oleh golongan rumah tangga dengan pendapatan tertinggi (Golongan Atas Kota) sedangkan manfaat terkecil diterima oleh golongan rumah tangga dengan pendapatan terendah (Buruh Tani). Untuk menjadikan investasi di sektor konstruksi lebih pro-poor perlu dilakukan redistribusi pendapatan dari pemilik kapital kepada buruh tani.

---

The background of this research is Rp770 trillion-PPP investment plan in the construction sector. I'm motivated to know the impact of such investment plan to several short-run economic indicators, which are: output, employment, and income distribution. In order to accompplish the objectives of this research, I use five tools i.e.: ouput multiplier, employment multiplier, srtuctural path analysis (SPA), growth incidence curve (GIC), and Gini coefficient. Output multiplier is calculated based on Ma (accounting multiplier) of the SNSE 2008. Further, employement multiplier is computed on the basis of I-O 2005 table and employment coefficient 2005. Moreover, SPA is calculated from SNSE 2008. Last, GIC and gini coefficient are calculated based on Ma of household account in the SNSE 2008.

The calculation shows that investment in construction sector has a significant influence to the output and employment. On the contrary, the calculation indicates such investment worsen the inequality among households. On other words this research tells us that investment in construction sector is already pro-growth and pro-job but not yet pro-poor. This situation perhaps is due to investement in construction sector gives its biggest benefit to the highest income group i.e. "Golongan Atas Kota" (rich household settle in urban area) while at the same time it gives its smallest benefit to lowest income group i.e. "Buruh Tani" (farm worker household). To make this investment pro-poor, income redistribution from capital owners to farm workers should be done."

"Pariwisata mempunyai peran sangat panting dalam berbagai aspek strategis pernbangunan ekonomi nasional maupun daerah. Diantaranya sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, penghasil devisa, penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan serta memeratakan pendapatan masyarakat.DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan pusat bisnis di Indonesia cukup banyak dikunjungi wisatawan mancanegara. Devisa mengalir dari wisatawan mancanegara yang masuk melalui bandara Soekamo-Hatta maupun Tanjung Priok terus meningkat tiap tahunnya. Perolehan devisa DKI Jakarta pada tahun 1997 mencapai US$ 3.023 juta. Seiring dengan terjadinya krisis ekonomi yang berlanjut dengan krisis keamanan perolehan devisa terns menurun menjadi USS 2.438 juta tahun 1998 dan hanya mencapai USS 760 juta pada tahun 2001.Sumbangan sektor pariwisata terhadap PDRB DKI Jakarta menduduki urutan kedua setelah sektor industri di luar sektor keuangan, persewaan dan jasa. Dibandingkan sektor lainnya peranan sektor ini mampu diandalkan apabila kondisi dan citra Jakarta dapat dipulihkan. Kontribusi sektor pariwisata pada PDRB DKI Jakarta mencapai 14,39 persen pada tahun 1997, namun memasuki tahun 1998 kontribusinya mengalami sedikit penurunan menjadi 14,08 persen. Bahkan dari tahun 1999 kontribusinya terus menurun hingga hanya 3,50 persen pada tahun 2001.Penurunan pengeluaran wisatawan mancanegara menyebabkan penurunan permintaan terhadap komoditi domestik, dan berpengaruh negatif terhadap sektor produksi, pada akhimya akan menyebabkan penurunan tingkat penghasilan masyarakat DKI Jakarta. Tingkat penghasilan yang menurun menyebabkan merosotnya daya beli masyarakat dan merosotnya jumlah konsumsi masyarakat. Selanjutnya berakibat melemahnya kegiatan sektor produksi dan menurunnya konsumsi masyarakat menyebabkan menurunnya Produk Domestik Regional Bruto DKI Jakarta.Turunnya PDRB mencerminkan menurunnya tingkat pendapatan masyarakat secara keseluruhan. Berdasarkan uraian di atas penelitian ini akan menjawab dua pertanyaan: a) seberapa besar pengaruh pengeluaran wisatawan mancanegara terhadap distribusi pendapatan masyarakat di DKI Jakarta, b) seberapa besar dampak penurunan pengeluaran wisatawan mancanegara yang terjadi akibat krisis ekonomi dan konflik sosial politik berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat di DKI Jakarta.Hipotesis yang ingin dibuktikan dalam penulisan ini adalah, pertama pengeluaran wisatawan mancanegara berpengaruh positif terhadap pendapatan dan berpengaruh positif balk langsung maupun tak langsung terhadap perekonomian DKI Jakarta. Kedua, penurunan pengeluaran wisatawan mancanegara berpengaruh negatif terhadap distribusi pendapatan masyarakat di DKI Jakarta.Metode yang digunakan adalah Sosial Accounting Matrix (SAM) atau sering disebut Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE). Penggunaan SNSE dimaksudkan agar sektor-sektor ekonomi dapat sebanyak mungkin dimasukkan dalam penelitian ini, baik berupa kegiatan produksi, faktor produksi maupun institusi atau rumah tangga.Dalam melihat dampak pengeluaran wisatawan mancanegara dari SNSE DKI Jakarta 2000 ukuran 103 x 103 dikembangkan lagi menjadi 129 x 129. Pemecahan dilakukan terhadap sektor-sektor dalam blok kegiatan produksi. Hal ini dimaksudkan agar sektor yang terkait dengan pariwisata dapat dilihat secara lebih rinci, sehingga studi dampak pariwisata terhadap perekonomian DKI Jakarta memungkinkan untuk diketahui.Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran wisatawan mancanegara terhadap pendapatan masyarakat digunakan pendekatan pengganda neraca, Acccunting Multiplier (Ma). Sedangkan untuk mengetahui lebih lanjut aliran pengaruh tersebut digunakan pendekatan Structural Path Analysis (SPA).Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan yang ditimbulkan oleh pengeluaran wisatawan mancanegara terdistribusi diantara blok Faktor Produksi, blok Institusi dan blok Kegiatan Produksi. Distribusi pendapatan faktorial menujukkan bahwa secara umum dalam perekonomian DKI Jakarta bersifat intensif modal, ditandai dengan besarnya dominasi pendapatan yang diterima oleh faktor produksi kapital yaitu sebesar Rp. 3.643,71 milyar yang berarti 54 persen dari total pendapatan yang diterima pleb faktor produksi.Pendapatan faktor produksi tenaga kerja di bidang Tata Usaha, Penjualan, Jasa¬jasa Penerima Upah dan Gaji jauh lebih besar dibandingkan dengan bidang lain, yaitu menyerap 50,9 persen dari total pendapatan yang diterima oleh faktor produksi tenaga kerja. Tenaga Kerja Pertanian Penerima Upah dan Gaji merupakan bidang yang paling sedikit penyerapannya yaitu sebesar Rp. 3,66 milyar, yang berarti 0,1 persen dari total pendapatan yang diserap faktor produksi tenaga kerja. Di dalam Institusi Rumah Tangga terjadi ketimpangan pendapatan yang cukup besar antara Rumah Tangga Golongan X dengan Rumah Tangga Golongan I sampai IX. Rumah Tangga Golongan X memperoleh pendapatan terbesar yaitu Rp. 1.787,87 milyar, merupakan 47,3 persen dari total pendapatan yang diterima Institusi Rumah Tangga. Sedangkan 52,3 persennya terdistribusi diantara Rumah Tangga Golongan I hingga IX. Porsi terbesar diterima oleh Rumah Tangga Golongan IX, sebesar Rp. 492,95 milyar merupakan 13,68 persen dari total pendapatan yang diterima Institusi rumah tangga sebesar Rp. 3.602,56 milyar. Bahkan Rumah Tangga Golongan 1 hanya menyerap Rp.56,51milyar, yang berarti 1,57 persen dali total pendapatan. Institusi rurnah tangga.Pendapatan yang diterima sektor Produksi sebesar Rp. 13.417,53 milyar terdistribusi ke dalam 48 sektor. Tiga sektor berpendapatan terbesar yaitu sektor Hotel sebesar Rp. 1.872,38 milyar, merupakan 13,95 persen. Terbesar kedua, sektor Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank sebesar Rp. 1.190,46 milyar, merupakan 8,87 persen Ketiga, sektor Restoran sebesar Rp. 1.137,46 milyar, merupakan 8,48 persen.Implikasi kebijakan yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan peran sektor pariwisata beserta pemerataan pendapatan bagi masyarakat dan perekonomian DKI Jakarta adalah: meningkatkan investasi pemerintah di sektor pariwisata., perbaikan sarana dan prasarana yang mendukung sektor pariwisata,.mendorong tumbuhnya investasi swasta, baik dalam negeri maupun asing melalui promosi-promosi investasi., menjaga dan memelihara citra Jakarta sebagai Kota Wisata. Dalam kaitannya dengan penciptaan pemerataan perlu dilakukan kebijakan berupa: meningkatkan pendapatan rumah tangga golongan bawah, melalui program-program pemberdayaan masyarakat seperti pinjaman modal usaha, program pendampingan untuk pembinaan serta pemilihan usaha produktif., mendorong berkembangnya sektor jasa perorangan dan rumah tangg: yang menunjang sektor pariwisata (seperti kerajinan tangan, cindera mata) melalui pembinaan-pembinaan, pembentukan kelompok-kelompok usaha."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengeluaran pemerintah dari belanja konsumsi dan belanja investasi serta realisasi investasi sektor swasta. Hasil analisis kemudian di gunakan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan di 35 kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah dalam periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 secara terpisah. Metode analisis menggunakan regresi data panel karena data berupa cross section dan time series dengan metode fixed effect model. Tiga variabel utama yaitu belanja konsumsi, belanja investasi dan realisasi investasi sektor swasta. Dalam penelitian ini belanja konsumsi di rinci dalam belanja barang dan jasa, belanja hibah dan bantuan sosial, sedangkan belanja investasi di rinci dalam belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya. Pengembangan hipotesa dari penelitian ini adalah di duga ada pengaruh negatif atau hubungan terbalik antara pengeluaran pemerintah dan realisasi investasi swasta terhadap tingkat kemiskinan pada 35 Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2013. Dari hasil uji ketepatan model nilai Fhitung sebesar 97,98 persen pada tingkat kemiskinan. Pengaruh pengeluaran pemerintah dan realisasi investasi swasta terhadap tingkat kemiskinan di peroleh persamaan : Kemiskinan = 158,431796626 - 1,4886 bljbrg - 1,8240 bljhbh + 2,4067 Bansos - 2,0880 Peralmes - 5,3047 Banged + 3,09406 Jairjar - 2,93462 Asttl + 5,9541 Reinsws. Variabel belanja barang, belanja hibah , belanja peralatan mesin, belanja bangunan gedung, belanja aset tetap lainnya, realisasi investasi sektor swasta , memiliki hubungan terbalik terhadap tingkat kemiskinan, namun bantuan sosial, belanja jalan, irigasi dan jaringan., realisasi investasi sektor swasta memiliki pengaruh positif. Variabel yang memiliki hubungan negatif perlu terus di tingkatkan dan variabel yang memiliki hubungan postitif perlu di lakukan penelitian lebih lanjut "

"Penelitian ini membahas dampak belanja Pemerintah pada infrastruktur perkeretaaapian pada periode 2009-2012 khususnya sektor konstruksi-perkeretaapian terhadap PDB (output), faktor produksi, rumah tangga, dan sektor produksi. Penelitian ini menggunakan analisis social accounting matrix dengan pendekatan alat analisis accounting multiplier dan analisis jalur struktural. Penelitian dimulai dengan mendisagregasi sektor konstruksi menjadi konstruksi perkeretaapian dan konstruksi bukan perkeretaapian. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa dampak belanja infrastruktur atau konstruksi perkeretaaapian memberikan peningkatan pada PDB, faktor produksi, rumah-tangga dan sektor produksi lain. Analisis jalur struktural menunjukkan bahwa rumah-tangga penerima efek pengganda terbesar adalah golongan atas di kota. Sedangkan penerima efek pengganda terkecil adalah buruh tani yang menerima pengaruh hanya dari Tenaga Produksi, Operator Alat Angkutan, Manual dan Buruh Kasar di desa.

---

This study discusses the impact of government spending on railways infrastructure in the period 2009-2012, especially the railways construction sector to GDP (output), the factors of production, households, and the production sector. This study uses the output multiplier and structural path analysis within SAM method. The study began with the construction sector disaggregation into the railways construction and non-railway construction. The results show that the impact of railways infrastructure or construction expenditures provides an increase in GDP, use of production factors, households income, and ouput of other production sectors. SPA performed indicates that the highest multiplier effect to household is the high class in town. The lowest one is agricultural laborers who receive the influence from the use of Production Workers, Transport Operators, Manual and Unskilled Workers in the village."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi saat ini dimana Indonesia merupakan pengekspor batubara terbesar kedua setelah Australia. Padahal di sisi lain, Indonesia bukanlah pemilik cadangan batubara terbesar dan diperkirakan kebutuhan batubara untuk keperluan domestik akan meningkat di masa mendatang. Untuk itu diperlukan kebijakan untuk menahan laju ekspor batubara.Penelitian bertujuan untuk mengetahui dampak kebijakan pengenaan bea keluar batubara terhadap sektor produksi, faktor produksi dan distribusi pendapatan rumah tangga. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian menggunakan analisis Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) tahun 2008 sebagai kerangka kerja dan kerangka analisis. Untuk menghitung dampak tersebut penulis menggunakan multiplier analysis.Hasil perhitungan dan analisis menunjukkan bahwa pengenaan bea keluar pada sektor pertambangan batubara akan memberikan peningkatan pendapatan sektor produksi, faktor produksi dan institusi rumah tangga.

---

This research is conducted based on current condition of Indonesia as the second largest coal exporter, next to Australia. While on the other hand, Indonesia does not own the largest coal reserve and at the same time prediction of domestic needs shows the rise in the future. Therefore the policy to restrain coal export is necessary.

The objective of this study is to find out the impact of imposing coal export tax to the production sector, production factor, as well as distribution of household income. In order to achieve these objectives, the 2008 Social Accounting Matrix analysis is applied as the analytical framework. To calculate these impacts, multiplier analysis is implemented in this study.

Result of calculation as well as analysis show that imposition of export tax on coal mining sector will triger the rise on the income in production sector, improve the income in production factor and eventually improve the household income."