Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pendidikan nasional merupakan cita-cita seluruh bangsa Indonesia yang sebelum Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka tanggal 17 Agustus 1945, penyelenggaraan pendidikan dikuasai oleh pemerintah jajahan kolonial Belanda dan pendudukan Jepang. Usaha untuk membenahi pendidikan yang bercorak kolonial dilakukan setelah Indonesia merdeka. Pembenahan dalam bidang pendidikan menuju pendidikan nasional merupakan usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan rakyat Indonesia sendiri. Proses menuju pembentukan pendidikan nasional harus melewati rintangan-_rintangan yang terjadi baik yang datangnya dari dalam maupun dari luar Indonesia. Rintangan yang terberat adalah ketika Indonesia harus menghadapi kedatangan Belanda yang ingin menguasai Indonesia kembali. Banyaknya sarana pendidikan yang hancur menyebabkan kegiatan belajar mengajar dilakukan di daerah-daerah pedalaman untuk menghindari serangan Belanda. Penyelenggaaan pendidikan ketika itu juga terhambat karma banyaknya pelajar, mahasiswa dan para guru ikut berjuang dalam revolusi fisik (1945--1949) melawan Belanda. Sebuah prestasi luar biasa dalam bidang pendidikan yang tercipta di saat Indonesia sedang berjuang melawan kedatangan kembali Belanda yaitu terbentuknya Undang-undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran Tahun 1950. Proses pembentukan undang-undang itu memakan banyak waktu dengan perdebatan yang cukup alot. Disini terlihat berbagai kepentingan yang saling beradu antara pemerintah dan masyarakat Indonesia khususnya tokoh-tokoh pendidikan. Setelah mempertimbangkan banyak hal, akhirnya undang-undang pokok pendidikan ini disahkan pada tahun 1950 dan merupakan undang-undang pendidikan yang pertama. Undang-undang ini dipakai sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan yang bersifat nasional. Pada awal terbentuknya tahun 1950, undang-undang ini hanya digunakan di wilayah Republik Indonesia sebagai bagian RIS tetapi pada perkembangan kondisi Indonesia selanjutnya undang-undang ini dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia yang disahkan dalam parlemen pada tahun 1954."

"Latar BelakangPada umumnya, setiap manusia dalam usaha memenuhi kepentingan dan kelangsungan hidupnya, tidak dapat melepaskan diri dari lingkungannya. Satu dengan lainnya saling berhubungan, seperti tolong-menolong dan bekerja sama, baik untuk kepentingan pribadi, maupun untuk kepentingan bersama dalam hidup bermasyarakat. Hubungan-hubungan ini didasari oleh adanya naluri insan hidup bermasyarakat (berkelompok) homo sapiens homo politicus. Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup, mereka harus mencari kesejahteraan atau berusaha homo economicus. Perilaku anggota masyarakat dalam mencapai kebutuhan hidupnya, selalu didasarkan pada kepentingan yang berbeda, walaupun ada juga anggota masyarakat yang kepentingannya sama. Selain itu ada juga anggota masyarakat yang kepentingannya bertentangan dengan anggota masyarakat yang lainnya. Oleh karena itu, setiap anggota masyarakat wajib menaati dan mematuhi kaidah-kaidah hidup yang berlaku di lingkungan masyarakatnya, sebab kaidah-kaidah hidup tadi mempunyai tujuan, yaitu untuk mencapai ketertiban, keteraturan, dan kepastian, serta berfungsi sebagai pengayom masyarakat. Kebutuhan dan kepentingan manusia selalu berubah dan berkembang sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan mencapai kesejahteraan masyarakat. Demikian pula nilai-nilai kehidupan akan mengalami perubahan, baik sikap atau tindakan manusia itu sendiri sebagai anggota masyarakat, maupun lembaga-lembaga masyarakat. Proses.terjadinya perubahan tersebut dapat dibedakan menurut iramanya, yaitu perubahan yang beringsut atau yang terjadi secara perlahan-lahan, perubahan yang luas atau serba meliputi, dan perubahan revolusioner. Perubahan sosial, berhubungan juga dengan perubahan hukum yang menurut iramanya dapat digolongkan ke dalam tiga jenis, yaitu perubahan-perubahan atas norma-norma : (1) individual, (2) kelompok dan (3) masyarakat. Perubahan jenis yang pertama meliputi perubahan dalam tingkah 1aku individual, yang sekalipun tampak sebagai suatu perubahan yang berpola, namun belum dapat diartikan secara tepat sebagai perubahan dalam norma tingkah laku."

"An image of Islamic school as high-quality institution will be meaningless if it cannot be identified and the community cannot gain overall benefit. The irony is even the actors of education in Islamic school are unable to recognize and feel the benefit from such quality, hence the development of Islamic school either in the context of state intervention or community participation is not always directed toward a constructive way. Therefore, the further challenge faced by the education institution of Islamic school is how to make the image of Islamic school as a high-quality institution is recognized by the community. Furthermore, how the image be in line with the mandate of National Education System Law. This paper actually strives for reviewing the extent to which a strategic position in national education may be identified and interpreted into a good image design by the community. In addition, it is also prepared to find strategic which may be elaborated in the context of developing the image of Islamic school so as to be able to give a meaningful contribution to improve the life as nation."

"Pater J.I.G.M. Drost, S.J. berayun-ayun dalam tiga kurikulum / Sularto -- Beberapa gagasan tentang SD bagi 20 juta anak dari keluarga kurang mampu / Y.B. Mangunwijaya -- Dimensi pendidikan IPA dan pengembangannya sebagai disiplin ilmu / Sumaji -- Secercah pandangan tentang pengajaran sains / Liek Wilardjo -- Miskonsepsi (konsep alternif) siswa SMU dalam bidang fisika / Paul Suparno -- Memberdayakan anak melalui pendidikan sains / R. Rohandi -- Humaniora dalam pendidikan sains / T. Sarkim -- Menguji kualitas barang / F. Sinaradi -- Pembelajaran fisika yang humanistis / F.Y. Kartika Budi -- Kedudukan logika dalam bangunan ilmu matematika dan sains serta peranannya dalam riset dan dalam pendidikan / R.M.J.T. Soehakso -- Matematika yang manusiawi / Frans Susilo -- Pendekatan sosio kultural dalam pembelajaran matematika dan sains / Y. Marpaung"

"Turisme alam di masa new normal, akibat pandemi Covid-19, akan menjadi sebuah tren. Sebagian besar lokasi wisata alam ini berada di taman nasional. Permasalahannya, penetapan taman nasional bukan seolah-olah hanya untuk destinasi wisata. Selain pariwisata, taman nasional juga berfungsi perlindungan keanekaragaman hayati, tempat tinggal masyarakat lokal, bahkan mempunyai nilai politis. Berkaca dari hal tersebut, tulisan ini mencoba membedah arti dan makna taman nasional bagi bangsa Indonesia dilihat dari beberapa sudut pandang. Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan ekologi politik dengan mengulas beberapa pustaka tentang sejarah penetapan dan perkembangan taman nasional. Pandangan ekologi politik memungkinkan untuk mengkaji taman nasional dilihat dari aspek ekologi, sosial, ekonomi, dan politik. Berdasarkan hasil analisis, beberapa makna taman nasional: sebagai destinasi wisata, identitas nasional, kawasan konservasi, dan tempat tinggal suku adat. Perbedaan pandangan taman nasional tersebut justru dapat menjadi peluang taman nasional sebagai wujud nyata penerapan pembangunan berkelanjutan, khususnya melalui instrumen pariwisata berkelanjutan. Integrasi nilai-nilai tersebut juga memungkinkan taman nasional sebagai agen pembangunan berkelanjutan di lapangan. Di akhir, tulisan ini memaparkan rekomendasi beberapa program untuk mewujudkan konsep pariwisata berkelanjutan pada taman nasional dengan memperhatikan protokol tatanan baru atau new normal akibat pandemi Covid-19."