Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 antara lain disebutkan bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam usaha pencapaian tujuan itu, maka peranan pemerintah sangat vital, terutama dalam kapasitasnya sebagai pengemban terwujudnya pembangunan nasional dalam berbagai aspek kehidupan, baik yang bersifat moril maupun materiil.Pada tahun-tahun belakangan ini, pencapaian tujuan tersebut semakin tidak mudah karena adanya dua fenomena besar, yakni krisis ekonomi yang berkepanjangan dan globalisasi internasional. Yang pertama paling tidak potensial menghambat pencapaian kesejahteraan umum, bahkan secara nyata telah terbukti mereduksi kesejahteraan umum terutama dalam bentuk peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran. Sedangkan yang kedua mewujud dalam bentuk persaingan babas antarbangsa, yang menuntut bangsa-bangsa di dunia (termasuk Indonesia) saling berkompetisi.Persaingan tersebut, tidak dapat dihindari, menuntut kualitas sumber daya manusia (SDM) yang tinggi, yang hanya mungkin terwujud jika dipersiapkan dengan baik dan berdedikasi serta disokong oleh anggaran yang memadai. Oleh karena itu, sebagai antisipasi atas tantangan tersebut, perlu kiranya dipahami konsep dasar otonomi daerah, baik yang termaktub dalam UU nomor 5 Tahun 1974 maupun UU nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan UU nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang memberikan good will bagi upaya pencapaian tujuan praktis pembangunan nasional tersebut.Dalam konteks otonomi dareh itu, Propinsi DKI Jakarta termasuk salah satu propinsi yang minim sumber alam. Akan tetapi sebagai ibu kota negara, pusat pemerintahan dan pusat perekonomian, di wilayah DKI Jakarta dapat digali sumber penerimaan daerah dari sektor pajak.Berdasarkan UU nomor 18 Tahun 1997 yang telah diperbaharui dengan UU nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, dimana Propinsi DKI Jakarta merupakan Daerah Tingkat I yang memiliki 5 (lima) Wilayah Kotamadya (Kodya) yang bersifat administrasi. "

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitaspelaksanaan kebijakan pemeriksaan pajak hotel dan restoran (PHR)pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Utara denganpendekatan studi korelasional. Fokus penelitian diarahkan pada analisishubungan atau pengaruh pemeriksaan pajak (variabel bebas) terhadappenerimaan pajak dan wajib pajak (variabel terikat). Hasil analisis data atas data-data sekunder yang diperoleh danSuku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Utara denganmenggunakan teknik analisis regresi sederhana, koefisien korelasi,koefisien determinasi, dan t-test menunjukkan temuan-temuan sebagaiberikut: 1. Kondisi pemeriksaan pajak, penerimaan pajak dan wajib pajak PHRSuku Dinas Pendapatan Kotamadya Jakarta Utara cenderungfluktuatif dan menunjukkan pergerakan yang linier. 2. Antara kebijakan pemeriksaan pajak dengan penerimaan pajakmemìlìki hubungan yang positif dan sìgnifikan, dengan tingkathubungan tergolong kuat (0.657) dan memberikan kontribusisebesar 43.1%. 3. Antara kebijakan pemerìksaan pajak dengan wajib pajak memilikihubungan yang positif dan signifikan, dengan tingkat hubungantergolong kuat (0.744) dan memberikan kontribusi sebesar 55.3%. Dari temuan-temuan penelitian tersebut disarankan tiga halpenting, yakni: 1. Kebijakan pemeriksaan pajak dalam hal jumlah pemeriksa pajakhendaknya dìtambah atau ditìngkatkan dan tahun ke tahun secaraproporsional sesuai dengan potensi pajak yang diperkirakan dapatdihimpun karena jumlah pemeriksa pajak ternyata memberikankontribusi positif yang cukup signifikan bagi peningkatan jumlahwajib pajak dan penerimaan pajak PHR. Namun, selain itu, untukmeningkatkan profesionalisme aparat pemeriksa diperlukan pulatraining atau workshop mengenai pemeriksaan secara rutin danberkala. 2. Oleh karena pemeniksaan lengkap dan pemeriksaan sederhana dalamimplementasinya memunculkan sejumlah masalah (implikasi) yangtidak menguntungkan bagi pemungutan pajak hotel dan restoranmaka eksistensinya perlu ditinjau kembali atau paling tidak ditatakembali dan kemudian hasilnya dikukuhkan ke dalam Perda. inipenting dilakukan untuk memperoleh kepastian hukum danpelaksanaan pemeriksaan yang lebih elegan, efektif dan efisien. 3. Sebagai tindak lanjut akademik atas hasil penelitian ini ada baiknyadilakukan penelitian lanjutan yang secam spesifik berusahamengkaji pengaruh penìngkatan wajib pajak terhadap peningkatatipenerìmaan pajak PHR."

"The background of the study is based on revenue of Tax from Hotel and Restaurant sector as key supporter of successfulness of province revenue of DKI Jakarta. Although realization from year to year experience of improvement, but it is not yet optimized, especially because there is still potency of Hotel and Restaurant Tax in DKI Jakarta which not yet generated better along with growth of hotel business and restaurant.This Research objective is to explain relation between Tax Hotel and Restaurant with realization province revenue and formulate contribution of Tax Hotel and Restaurant of DKI Jakarta in supporting realization province revenue.Quantitative Research method pursuant to data province revenue, Hotel and Restaurant Tax, occupancy rate, amount of domestic and foreign guests of year 1999-2003. Model analyze of this research is using correlation coefficient analyze which was then continued with process of regression by using three models.Conclusion from result of the research seen relationship which significant of Hotel and Restaurant Tax to realization province revenue. Policy of which can gone through to improve province revenue optimally strategy revenue of Hotel and Restaurant Tax is by improving Hotel and Restaurant Tax, because every improvement one million hotel Tax rupiah and restaurant will improve province revenue equal to 41,717 million IDR to duty earnings of area of DKI Jakarta. (Model 1), improving occupancy rate, because every improvement one unit of room occupancy mean to improve Hotel and Restaurant Tax equal to 243,985 million IDR. (Model 2), improving the amount of domestic guests, because every improvement one a thousand domestic guest of restaurant and hotel mean to improve province revenue equal to 83,844 million IDR province revenue. (Model 3).Formulation of contribution of Tax Hotel and Restaurant of DKI Jakarta in supporting realization province revenue through determination of policy priority scale. The main policy priority is to improve province revenue through Hotel and Restaurant Tax also earn through the make-up of domestic guest because domestic guest variable most influence province revenue, is then caught up by addition of rate occupancy. While foreign guest amount become lowest priority."

"Studi ini bertujuan untuk menghitung potensi pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Pesisir Selatan serta untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dan mencari alternatif solusi kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui survei lapangan. Hasil potensi menunjukkan bahwa potensi pajak restoran pada tahun 2007 cukup besar, dengan estimasi mencapai 2,8 kali lipat dari realisasi tahun 2006 yaitu Rp1.000.549.824, atau efektivitas pajak 2006 sebesar 35,57%. Sedangkan potensi pajak hotel lebih tinggi lagi, yaitu 5,3 kali lipat dari realisasi tahun 2006, yaitu Rp97.801.873, dengan efektivitas pajak 2006 hanya 18,80% jika diukur berdasarkan potensi pajak hotel 2007. Jauh rendahnya realisasi dibandingkan potensi yang ada disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat atau pengelola/pemilik dalam membayar pajak. Hasil analisis penilaian ahli untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran menyarankan strategi utama adalah peningkatan kelembagaan. Ini meliputi:- Meningkatkan koordinasi, komunikasi, pembinaan, dan sosialisasi- Membuat petunjuk pelaksanaan/teknis dan alokasi anggaran pemungutan pajak- Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak hotel dan restoran Kedepannya, Pemerintah Daerah Pesisir Selatan disarankan untuk menerapkan strategi sesuai hasil analisis ini, yaitu:- Melakukan kajian ulang sistem SKP (Sistem Kewajiban Pajak) yang ada sekarang- Memberlakukan sistem billing bagi wajib pajak yang cukup besar/sedang- Menegakkan sanksi hukum yang jelas dan tegas terhadap wajib pajak yang melanggar Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penerimaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Pesisir Selatan dapat meningkat secara signifikan."

"Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan Sensus Pajak Nasional. Penelitian ini berfokus pada latar belakang diadakan kebijakan Sensus Pajak Nasional, pelaksanaan kebijakan Sensus Pajak Nasional tahap I pada KPP Pratama Serpong, dan mengetahui hambatan-hambatan pelaksanaan kebijakan. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, penelitian lapangan, data statistik, dan juga wawancara mendalam dengan beberapa informan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat beberapa latar belakang diadakan kebijakan Sensus Pajak Nasional, beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan Sensus Pajak Nasional di KPP Pratama Serpong berdasarkan teori Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, dan terdapat beberapa hambatan pada pelaksanaan kebijakan Sensus Pajak Nasional tahap I pada KPP Pratama Serpong.

---

This thesis discuss about the implementation of national tax census. This research focused the background of national tax census policy was held, the implementation of the first stage of national tax census at KPP Pratama Serpong, and knowing the constraints of policy implementation. The collection of data in this research using a qualitative approach. Data collected through literature studies, field research, statistical data, as well as in-depth interviews with several informant.

This research result showed that there is some background the policy national tax census was held, some of the factors affect the implementation of national tax census policy at KPP Pratama Serpong based on Edward III theory are communication, resources, disposition, and bureaucratic structure, and there are some barriers on the implementation of the first stage of national tax census policy at KPP Pratama Serpong."

"Skripsi ini membahas mengenai dasar pemikiran kebijakan perubahan tarif kelas jalan Pajak Reklame di DKI Jakarta. Kebijakan tersebut tertuang dalam Perda Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pajak Reklame dimana tarif kelas jalan mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Kelas jalan merupakan salah satu komponen yang terdapat pada Nilai Sewa Reklame. Kenaikan pada tarif kelas jalan akan membawa dampak meningkatnya Nilai Sewa Reklame yang akan berakibat pada meningkatnya penerimaan, dari sisi budgetair. Namun tidak semata-mata soal meningkatkan penerimaan, dari sisi regulerend, reklame pun harus dibatasi agar DKI Jakarta nantinya tidak akan menjadi hutan reklame. Oleh karena itu, dalam skripsi ini juga akan membahas mengenai dampak kebijakan perubahan tarif kelas jalan dilihat dari sisi budgetair dan regulerendnya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Penelitian ini melakukan analisis dari data yang ada dan juga dengan melakukan wawancara mendalam dengan para informan yang terlibat dalam pemungutan pajak reklame baik itu dari para pembuat kebijakan sampai kepada Wajib Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang dibuatnya kebijakan perubahan tarif kelas jalan adalah karena meningkatnya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta setiap tahunnya. Bertambahnya jumlah kendaraan bermotor yang luar biasa akan menyebabkan kemacetan parah dan mengakibatkan terganggunya aktifitas masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat cenderung melewati jalan-jalan alternatif untuk menghindari kemacetan yang terjadi di jalan-jalan utama. Hal ini akan mengakibatkan sisi komersil suatu reklame akan meningkat karena jalan yang dulu tidak ramai sekarang menjadi ramai sehingga perlu dilakukan penyesuaian nilai kelas jalan yang baru. Dampak kebijakan tarif kelas jalan ini lebih berpengaruh kepada sisi budgetair ketimbang regulerend. Dari sisi budgetair, penerimaan pajak reklame telah mencapai target per tri wulan. Sementara dari sisi regulerend, tidak terlalu signifikan hal ini dapat dilihat dari bertambahnya jumlah reklame baru pada tahun 2012.

---

This paper is discussed a premise of street class tariff alteration of commercial tax in DKI Jakarta. This policy is written in a regional regulations number 12 year of 2004 of Commercial Tax where the street class tariff were having a high ascent. Street class is one of component which consisted in Commercial Contract Value. Street Class Tariff Ascent will have an impact to increase a Commercial Contract Value in which result in to rise more acceptances, if looked at from budgetary side. Nevertheless, in addition to increase more acceptance, commercial sign shall be restricted in order to avoid a massive emergence of commercial sign in DKI Jakarta if looked at from regular side.

This research is a qualitative research by analysis descriptive method. This research will also conduct an analysis from available data and by held an in depth interview as well with informants that involves in commercial tax collection either it derived from policy maker or tax payer.

Result of this research shows that The background of street class tariff alteration policy were constructed since regarding with number of vehicles are keep growing each year in DKI Jakarta. Vastly growing will induce a severe gridlock and obstructing people activity. Therefore, people are tend to pass through an alternative way in order to avoid the gridlock in the main road. Commercial side of commercial sign will enhance an income regarding to the street were then crowded so as need to be more adjusted with new street class value. The impact of Street class tariff policy had given more influence to budgetary side than regulerend. Commercial tax acceptance had reached its target per third months if looked at from budgetary. Whereas from regular side it is not too significant to be seen from new commercial sign in the year 2012 that increased."

"Usaha-Mikro-Kecil-Menengah (UMKM) di Indonesia berkembang secara signifikan setiap tahunnya. Namun perkembangan ini tidak diikuti dengan tingkat kepatuhan pajak dari pelaku UMKM. Pemerintah berusaha meningkatkan kepatuhan pajak dari pelaku UMKM salah satunya dengan memberikan kebijakan berupa pengenaan PPh Final sebesar 0,5% dari omzet yang diharapkan meningkatkan kepatuhan pajak pelaku UMKM. Penelitian ini mengambil site penelitian di Kepulauan Seribu. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran dengan teknik analisa data kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini meninjau bagaimana implementasi kebijakan PPh Final UMKM di Kepulauan Seribu serta dampaknya terhadap kepatuhan pajak, dan meninjau faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PPh Final di Kepulauan Seribu tergolong cukup. Implementasi kebijakan penurunan tarif PPh Final menunjukkan titik tarif yang optimal. Serta kebijakan penurunan tarif PPh Final UMKM memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada KPP Jakarta Pademangan dan KP2KP Kepulauan Seribu dalam mengimplementasikan kebijakan PPh Final UMKM di Kepulauan Seribu.

---

Micro-Small-Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia develops significantly each year. However, this development was not followed by the level of tax compliance of MSME actors. The government is trying to improve tax compliance from MSME actors, one of which is by providing a policy in the form of imposing Final tax income of 0.5% of turnover which is expected to increase tax compliance of MSME actors. This study took the research site in Kepulauan Seribu. This study uses a mixed approach with qualitative and quantitative data analysis techniques. This study examines how the implementation of the MSMEs Final tax income policy in the Thousand Islands and its impact on tax compliance, and looks at the factors that affect tax compliance. This study shows that the implementation of the Final Income Tax policy in the Thousand Islands is sufficient. The implementation of the Final Income Tax rate reduction policy shows the optimal tariff point. And the policy for reducing the MSMEs Final tax income tariff has a significant effect on tax compliance. This research is expected to provide input to office tax Jakarta Pademangan and Kepulauan Seribu in implementing the MSMEs Final tax income policy in Kepulauan Seribu.

"

"Permasalahan yang mendasar dalam modernisasi organisasi pajak, dengan adanya sistem kompensasi baru dan penerapan kode etik, apakah dapat mengubah pola pikir dan perilaku PNS yang selama ini identik dengan praktik-praktik tidak sehat seperti KKN. Apakah terdapat perbedaan menyangkut kualitas pelayanan yang menjadi tugas utama pegawai pajak selama 2 tahun masa modernisasi di KPP Pratama Jakarta Gambir Empat. Tujuan utama penelitian adalah untuk memberikan penjelasan tentang kompensasi dan kode etik dan perbedaan yang dapat diberikan kedua hal tersebut pada kualitas pelayanan serta memberikan pemahaman mendalam terhadap pegawai mengenai masalah kompensasi dan kode etik serta melakukan perbandingan antara teori yang ada serta fakta yang berlaku sebenarnya.Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan mengedepankan analisis mendalam yang didapat dari wawancara narasumber terhadap kuesioner mengenai kompensasi dan kode etik yang telah disebarkan terdahulu. Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data kuantitatif yang berasal dari penyebaran kuesioner yang ditujukan terhadap pegawai KPP Pratama Jakarta Gambir Empat dengan kriteria sample purposive yaitu pegawai yang terlibat langsung dengan Wajib Pajak dalam memberikan pelayanan, sehingga didapat sampel sebanyak 81 orang pegawai dan data sekunder dari jawaban 522 responden terhadap kuesioner dari penelitian yang dilakukan oleh Bidang Penyuluhan, Pelayanan da n Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat mengenai kualitas pelayanan di KPP Pratama Jakarta Gambir Empat. Data lainnya adalah data kualitatif yang didapat dari hasil wawancara mendalam dengan narasumber yang terdiri dari 4 orang aparat pajak dan 3 orang Wajib Pajak mengenai persepsi mereka tentang kompensasi, kode etik dan kualitas pelayanan. Dasar teori yang dipergunakan untuk mengkaji masalah kompensasi adalah yang diutarakan oleh Salt (1994) yaitu sistem penggajian dibuat bukan hanya untuk mencapai efisiensi yang lebih besar tetapi juga untuk menumbuhkan semangat para pegawai untuk lebih profesional dalam memberikan pelayanan. Untuk teori kode etik digunakan teori oleh Tampoe (1994) yang menyatakan bahwa kode etik dan moral dari pelayanan publik, membentuk nilai-nilai yang diharapkan dari suatu pekerjaan dan mempengaruhi bentuk dan cara pekerjaan itu dilakukan. Hasil penelitian melalui distribusi frekuensi jawaban responden terhadap kuesioner kompensasi adalah terdapat ketidakadilan dalam berbagai aspek kompensasi yaitu keadilan berdasarkan daerah tempat unit kerja, beban kerja,pengalaman kerja, dan kinerja yang dihasilkan. Hasil penelitian melalui distribusi frekuensi jawaban responden terhadap kuesioner kode etik adalah terdapat keraguan responden terhadap pengawasan pelaksanaan kode etik, baik yang dilakukan oleh atasan maupun Badan Independen, dan masalah efektivitas peran Komisi Kode Etik. Data sekunder yang dipakai dari kuesioner kualitas pelayanan adalah pelayanan telah memenuhi aspek kualitas dilihat dari semua indicator pelayanan kecuali terkait indicator reliability mengenai masalah sarana pengaduan.Hasil penelitian di atas kemudian dianalisis lagi dengan menggunakan hasil wawancara mendalam dengan narasumber mengenai persepsi tentang kompensasi, kode etik dan kualitas pelayanan yang didapat oleh Wajib Pajak. Hasil wawancara mendalam menunjukkan bahwa bagi Wajib Pajak terdapat peningkatan kualitas pelayanan dibandingkan sebelum modernisasi terutama dalam masalah pemberian hadiah kepada pegawai pajak, kecepatan pelayanan, sikap ramah dan sopan santun, kemampuan dan penguasaan peraturan serta penampilan ruang pelayanan yang semakin baik dan rapi. Masih adanya ketidakpuasan terhadap kurangnya fasilitas pendukung kantor serta miskomunikasi dengan pegawai pajak akan dijadikan saran perbaikan. Bagi pegawai sendiri, penambahan kompensasi menjadikan kebutuhan hidup terpenuhi sehingga kualitas kerja juga akan meningkat, dan penerapan kode etik dipandang perlu sebagai pedoman dan rambu-rambu yang membatasi perilaku pegawai sehingga dengan sendirinya akan memperbaiki kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak.

---

The fundamental issue in the modernization of tax service organization in Indonesia, along with improvement in compensation system and code of ethic for the employees, can be put into these questions: How effective are these new components in changing the employee?s way of thinking and behave, to change unhealthy practices among them, such as KKN (corruption, collution, and nepotism). After two years of modernization process among the employees, is there any significant difference in relation to the quality of service among the Small Tax Office employees of Jakarta Gambir Four. The main objective of this research is to explain the modified compensation and code of ethic among the tax office employees, and how much those two may affect the quality of tax service to the public, as well as how much those employees understand about modernization concept in the two components, with some analysis of relevant theories in comparison with what is actually going on.

Our method of research shall be qualitative, by stressing on some in-depth analysis on results of interviews with some source persons and questionnaires about compensation and employment code of ethic previously distributed among the employees of the tax office. Our primary quantitative data consists of questionnaires results from 81 employees of the Small Tax Office of Jakarta Gambir Four as respondents to the questionnaire. For secondary quantitative data consists of questionnaires results from 522 taxpayer from survey that has been given by Tax Socialization, Service and Public Relation, Area Tax Office of Central Jakarta, in relation to the said tax office. To further validate the analysis, we also conducted in-depth interview with 4 tax office staff and 3 public taxpayers, to find out their perceptions on the compensation system, code of ethic regulation and the quality of service among the tax office employees. Some theories were exploited as basis for analysis of job compensation among the tax office employees; such as Salt (1994) who wrote that compensation system is not merely created for higher work efficiency but also to boost up morale and work spirit among the employees, driving them to be more professional in delivering the service. We utilize the code of ethic theory formulated by Tampoe (1994) which basically stated that code of ethic and moral among public service workers should target at establishing values of what is expected from the job, and should be able to affect the format and the way such job is conducted. In brief, feedback from the questionnaire showed to us that, based on similar answer to particular question, the compensation system currently applied in the tax office is considered by many as unfair; incapable to evenly distribute the compensation based on workload, place of work (working unit), work experience, and performance. From the code of ethic part of the questionnaire, many expressed their uncertainty on the supervision of implementation of such values at workplace, both to be conducted by their superiors or independent oversight board. They also question the effectivity of the role of the Code of Ethic Commission in the organization. From the quality of service aspect, most of the respondents confirmed that the quality of tax service is up to the expected level, seen from all measurement indicators, except for reliability indicator related to complaint handling system.

The said result from the questionnaire was further analysed and compared to result from indepth interview. Still on the same topics, the interviews dug deeper into individual perception on the compensation system, employement code of ethic and the quality of service among the employees of the tax office; to include some opinions from public taxpayer. In general, they confirmed that improvement in the quality of tax service is apparent; in particular on how the tax office staff deals with gifts/gratification, hospitality and the speed of service, as well as improved service attitude among the front-row officers, along with some physical improvement in the service office themselves. Some minor dissatisfactions were addressed to lack of support facility in the tax office, and miscommunication among the officers, which shall be targetted for the next improvement. In the eye of the tax office staff themselves, improvement of compensation helps them to improve their welfare, and thus it affects their quality of work, whereas implementation of the improved code of ethic regulation is seen as necessary to serve as guidance among the staff, and eventually enhance the quality of service to taxpayers as well."

"Fokus utama dari penulisan ini adalah analisis latar belakang dan implementasi pemberian insentif pajak kendaraan bermotor dan bea balik kendaraan bermotor di DKI Jakarta yang diatur dalam peraturan Gubernur Nomer 134 Tahun 2012. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Simpulan penelitian ini adalah bahwa latar belakang insentif tersebut adalah untuk pemutakhiran data kendaraan serta optimalisasi penerimaan. Peneliti menyarankan agar Dispenda dan Samsat mempermudah administrasi dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

---

The main focus of this paper is the analysis and the implementation of the reduced vehicle tax and Vehicle Ownership Title Transfer Fee in Jakarta Province regulated by the legislation of the governor Number 134 Year 2012. This research is using a qualitative descriptive method. The Conclusions is, the background of the policy is to updates the vehicle data and to optimize province revenue. Researchers suggested that the Dispenda and Samsat to ease the administration and improve the quality of service to the taxpayer"

"Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang dipungut dari warga negara dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Penagihan pajak timbul akibat dari adanya utang pajak atau tunggakan pajak. Skripsi ini membahas tentang implementasi kebijakan prioritas penagihan pajak atas selebriti di KPP Pratama Cilandak, serta kendala apa saja yang dihadapinya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskripstif dan mengambil KPP Pratama Cilandak sebagai site penelitian. Hasil penelitian ini diketahui bahwa fiskus melakukan tindakan persuasif yang disebut dengan penagihan pasif terhadap selebriti dalam melakukan upaya penagihan pajak. Bila wajib pajak tidak responsif terhadap penagihan pasif maka fiskus akan melakukan penagihan aktif dimulai dengan penerbitan surat paksa sampai dengan tindakan penyitaan. Kendala yang dihadapi adalah belum adanya sistem yang terkoneksi dengan pihak-pihak yang terkait yang dapat memberikan data yang akurat dan valid, sistem ini disebut dengan single identity number.

---

Tax is one of the sources of government revenue which is levied to residents and become one of the obligations that can been forced by the issue of tax collection notices. Tax collection comes from the debt of tax or arrear of tax. This thesis discusses about the priority policy in implementation of tax billing for the soap opera actress at KPP Pratama Cilandak, and which problems they face. This study uses a qualitative research methode and the research site is at KPP Pratama Cilandak. The results of this research shows, that the tax has authorities to take some persuasife actions which is called a passive collection to announce the artist's right in tax collection process, when the taxpayer is not responsive to this way, the tax has authorities to collect the tax by forcing the taxprayer up to confiscation. The problems they face are, they do neither have any system which is connected to the people who can provide accuratly nor valid data. This system is called "single identity number""