Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKHubungan ekonomi Cina-AS masa paska Perang Dingin cenderung positif ditandai dengan meningkatnya volume perdagangan dan kerjasama ekonomi antar kedua negara. Hubungan ekonomi ini dapat ditinjau sebagai sebuah interaksi dan tarik menarik antara kepentingan ekonomi Cina dengan AS. Dalam interaksi ini, Cina lebih mampu memperjuangan kepentingan ekonominya dibandingkan AS, ditandai dengan surplus perdagangan dan pembebasan tarif impor AS bagi produk Cina.Interaksi kepentingan ekonomi ini juga menimbulkan ketegangan dan konflik dalam hubungan ekonomi Cina-AS. Namun konflik ini tidak bermuara pada putusnya hubungan ekonomi kedua negara, karena ?terciptanya? situasi dimana AS dan Cina secara bergantian memenangkan kepentingan ekonorninya. Dalam tinjauan strategic reservoir thesis, konflik mereda karena Cina dan AS lebih memprioritaskan kepentingan strategisnya (keberlangsungan hubungan ekonomi) dibanding mempertahankan kepentingan parsialnya (isu tertentu seperti MFN dsb.). Dari sudut pandang AS, hubungan ekonominya dengan Cina merupakan sarana untuk memperjuangkan kepentingan politiknya yaitu menanamkan nilai demokrasi, kapitalisme dan liberalisme di Cina. Upaya ini dapat dideteksi dari sikap AS yang seolah-olah ?memberi? surplus perdagangan kepada Cina. Keberhasilan AS memperjuangankan kepentingan politiknya dapat terlihat pada perubahan sikap Cina yang lebih mempedulikan penegakan HAM, penerapan sistem ekonomi pasar dan munculnya kapitalisme korosif di Cina."

"ABSTRAKSejak pembentukan negara Republik Rakyat Cina (1949), kebijakan Cina terhadap Korea sangat dipengaruhi oleh pertimbangan keamanan. Cina memandang Korea Utara sebagai wilayah penyangga antara dirinya dengan kekuatan-kekuatan lain, seperti: Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan dan Uni Soviet. Dalam masa Mao Zedong, kebijakan luar negeri Cina di Semenanjung Korea dipusatkan pada Korea Utara dan tidak menjalin hubungan dengan Korea Selatan. Berdasarkan politik dan ideologi, Cina memihak Korea Utara menentang Korea Selatan yang didukung Amerika Serikat dan Jepang. Berbeda dengan Mao, di bawah pimpinan Deng Xiaoping, Cina menjalin hubungan ekonomi secara informal dengan Korea Selatan pada tahun 1980-an. Selanjutnya dalam era pasca-Perang Dingin, tepatnya pada tanggal 24 Agustus 1992, Beijing menormalisasi hubungan diplomatik dengan Seoul. Namun, hal ini bukan berarti bahwa Cina meninggalkan Korea Utara. Beijing tampak berusaha memelihara hubungan baik dengan Pyongyang. Dengan menggunakan pendekatan keterkaitan antara faktor-faktor internal dan eksternal yang dikemukakan Samuel S. Kim, skripsi ini berusaha menjelaskan pelaksanaan kebijakan luar negeri Cina di Semenanjung Korea dalam era pasca- Perang Dingin (1989-1994), termasuk sikap Cina terhadap tiga isu penting di kawasan itu, yakni: nuklir Korea Utara, unifikasi Korea, dan masa depan Korea Utara. Ada beberapa faktor internal yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Cina di Semenanjung Korea, yaitu: kepemimpinan dan elite; kepentingan ekonomi; serta kepentingan politik dan keamanan. Sedangkan faktor-faktor eksternal utama yang mempengaruhi kebijakan Cina tersebut ialah normalisasi hubungan Cina-Soviet, serta jatuhnya rezim-rezim komunis di Eropa Timur dan runtuhnya Uni Soviet (berakhirnya Perang Dingin); serta hubungan Cina dan Amerika Serikat. Pembahasan permasalahan juga dikaitkan dengan tulisan Kenneth Lieberthal, A. Doak Bamett, Hans J. Morgenthau, Susan Shirk, dan William T. Tow."

"Serangan terorisme ke AS pada 11 September 2001 telah menandai perkembangan baru gerakan terorisme, yang membawa implikasi terhadap perspektif keamanan globa} dan kawasan. Dalam rangka merespons aksi-aksi terorisme yang sungguh-sungguh telah mengancam eksistensi negaranya, serta stabilitas dan keamanan dunia dewasa ini, pemerintah AS telah mengintroduksi kebijakan luar negeri dan militer baru di atas prinsip zero-sum game. Dalam konteks ini, Indonesia di tengah-tengah krisis ekonomi yang berkepanjangan dan ancaman instabilitas keamanan dalam negeri, menghadapi dilema yang sulit antara harus memenuhi tekanan AS dan koalisi global melawan terorisme dan memperhatikan tuntutan kekuatan-kekuatan politik domestik. Sebagai sebuah masalah yang kontroversial, terorisme semakin membuat nyata paradigma "baru" keamanan internasional pasca Perang Dingin, yang kini tidak lagi terfokus pada isu-isu tradisional berupa ancaman militer dari sebuah negara, tetapi pada isu-isu non-tradisional yang datang dari para pelaku non-negara. "