Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi bahwa perempuan yang mengalami Kehamilan Tak Dikehendaki (KTD) yang berakhir dengan aborsi selalu berada dalam posisi yang dipersalahkan secara hukum, agama maupun norma masyarakat. Kondisi tersebut mencerminkan adanya diskriminasi terhadap perempuan bahkan mengisolir persoalan aborsi hanya kepada perempuan. Kehamilan tak dapat dilepaskan dari partisipasi laki-laki, seharusnya ketika terjadi KTD menjadi tanggung jawab bersama antara perempuan dan pasangannya.Penelitian diawali dengan penelitian kepustakaan guna mengumpulkan pandangan ulama fikih mengenai aborsi dari madzhab Hanafi, Syafi'i, Hambali dan Maliki. Pandangan aborsi clan empat madzhab tersebut dianalisis menggunakan metode hermeneutika, membandingkan konteks sosio-historis ketika fikih tersebut ditulis dengan konteks sosial masa kini. Sementara faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan aborsi balk di level individu, keluarga / masyarakat maupun kebijakan aborsi di Indonesia, dianalisis menggunakan teori feminis.Hasil analisis kritis terhadap fikih aborsi clan empat madzhab tersebut dikaji bersama tmuan empiric dari penelitian lapangan. Inti kajian adalah menjembatani antara realitas sosial tingginya angka kematian ibu akibat aborsi tak aman dengan fikih aborsi yang ada, disesuaikan dengan tujuan pembentukan hukum Islam (magaashid al-syari 'ah). Temuan penelitian ini mendukung kritik terhadap teks fikih yang ada untuk dirumuskan fikih aborsi alternatif yang konteksual dalam upaya penguatan hak reproduksi perempuan di Indonesia.

---

The background of this research is abortion taken by the woman which is caused by unwanted pregnancy. Woman is always blamed in this connection, both under the basis of Islamic law and religion as well as norm followed by the community. This showed the discrimination against woman, even abortion case is blamed to woman only. The pregnancy actually is could not be separated by man participation. When the unwanted pregnancy is exist, the responsibility of it should be male and female both.

The research is started with the library research to collect theologist's opinions against abortion, particularly from the ulema of Maliki school (mazhab), Hanafi, Hanbali and Syafi'i_ The opinions of abortion from the four mazhabs are analysed through the hermeneutic method, comparation with socio-historical colk.ext when the islamic law is written with social context today. Meanwhile, the factors that enfluence decision to take abortion both in the individual level, community level and abortion policy in Indonesia are analysed through feminist theory.

The result of critical analyses toward fikih abortion of the four mazhabs is studied alongwith empirical from the field research. The research focus is to bridge between high social reality of mortality caused by unsafe abortion with fikih which available now, suitable with the objective of the Islamic law (magaashid al-.syari ah). The result of the research supports critics aganist texts of fikih which is available, than summarized to be the alternative contextual fikih abortion in an effort to strengthen woman reproductive rights in Indonesia."

"Dengan analisis deskriptif, studi ini ingin mencoba melihat bagaimana perilaku aborsi di kalangan perempuan menikah. Berdasarkan hasil pengolahan data sekunder dari SDKI 1997 diperoleh gambaran bahwa ternyata aborsi induksi lebih banyak dilakukan oleh perempuan menikah yang tinggal di perkotaan dibandingkan di perdesaan. Tingkat pendidikan dari perempuan menikah yang melakukan aborsi induksi juga relatif tinggi, yaitu dengan tingkat pendidikan lanjutan ke atas. Temuan lain yang menarik adalah bahwa ternyata para perempuan menikah dengan tingkat pendidikan yang relatif tinggi lebih banyak yang melakukan aborsi sendiri, misalnya dengan minum jamu, atau lainnya.Untuk data kualitatif yang digali dari hasil wawancara mendalam dengan 6 perempuan menikah yang melakukan aborsi, yang ditarik dengan cara purposive, memperlihatkan bahwa ke 6 informan tersebut banyak yang mempergunakan metode aborsi tradisional. Meminta pertolongan dokter merupakan langkah terakhir mereka, terutama setelah mereka mengalami masalah kesehatan akibat tindakan aborsi yang mereka lakukan, misalnya pendarahan yang terus menerus, infeksi dan lain-lain. Alasan para informan juga bermacam-macam, mulai dari masalah kesulitan ekonomi, jumlah anak yang banyak, sampai masalah karir hingga trauma pada kelahiran anak sebelumnya. Selain itu, para informan mengakui bahwa tindakan aborsi induksi yang mereka lakukan terus membuat merasa menyesal dan berdosa bahkan mengganggu kehidupan sosial mereka, baik dengan suami, teman maupun tetangga.Temuan studi ini menarik, terutama bagi pembaca yang tertarik mengamati masalah kesehatan reproduksi perempuan. Bahkan dengan mengamati karakteristik perempuan menikah yang melakukan aborsi dapat diperoleh gambaran tentang kelompok perempuan menikah yang mana dari karakteristik tertentu (baik karakteristik sosial, demografi, ekonomi dan budaya) yang memiliki persentase melakukan aborsi lebih tinggi. Dengan kata lain, pola dan perbedaannya dapat diamati.Walaupun studi ini tidak cukup dapat digeneralisasi untuk perempuan menikah di Indonesia, karena keterbatasan data yang tersedia dalam SDKI 1997, tetapi temuan studi ini sedikit banyak dapat memberikan masukan bagi kita semua, terutama para pembuat kebijakan, untuk lebih memperhatikan kebutuhan para perempuan, khususnya perempuan menikah, dalam hal menangani masalah kehamilan yang tidak diinginkan."

"Kebijakan sosial mengenai aborsi untuk anak-anak perempuan yang menjadi korban perkosaan merupakan langkah penting dalam melindungi hak-hak anak-anak perempuan yang mengalami kekerasan seksual. Anak-anak perempuan korban perkosaan sering kali menghadapi kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) yang menambah beban psikososial dan fisik mereka. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan akses yang aman, legal, dan terjangkau bagi anak-anak perempuan korban perkosaan dalam mendapatkan layanan aborsi yang aman, serta dukungan psikososial dan perlindungan hukum yang diperlukan. Melalui pendekatan yang komprehensif, kebijakan ini mengintegrasikan layanan medis, psikososial, dan hukum untuk memastikan pemulihan korban secara holistik, sambil mengurangi stigma dan diskriminasi yang mereka hadapi. Dalam konteks ini, kebijakan sosial ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi anak-anak perempuan korban perkosaan, memastikan mereka memiliki hak untuk menentukan pilihan terbaik terkait tubuh mereka tanpa rasa takut akan kriminalisasi atau penolakan dari masyarakat. Penelitian ini akan mengeksplorasi urgensi kebijakan tersebut, analisis dampak sosial, ekonomi, medis, dan hukum yang dapat timbul, serta rekomendasi untuk implementasi kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.

---

Social policy regarding abortion for female children who are victims of rape is a crucial step in protecting the rights of girls who have experienced sexual violence. Female children who are victims of rape often face unwanted pregnancies (KTD), adding to their psychological and physical burdens. This policy aims to provide safe, legal, and accessible abortion services for female children who are victims of rape, along with the necessary psychosocial support and legal protection. Through a comprehensive approach, this policy integrates medical, psychosocial, and legal services to ensure the holistic recovery of victims, while reducing the stigma and discrimination they face. In this context, the social policy seeks to create a safer and more supportive environment for female children who are victims of rape, ensuring they have the right to make the best decisions regarding their bodies without fear of criminalization or societal rejection. This study will explore the urgency of this policy, the social, economic, medical, and legal impacts that may arise, and provide recommendations for the effective and sustainable implementation of this policy."

"Penelitian ini menganalisa klaim keterwakilan yang dibuat oleh kaukus perempuan di Uruguay yang terdiri dari Bancada Femenina dan organisasi-organisasi perempuan yang dipimpin oleh CLADEM Uruguay, CNS, dan MYSU. Bancada Femenina adalah kelompok perempuan yang terdiri dari anggota legislatif perempuan dari partai-partai politik di parlemen. Klaim keterwakilan ini dibentuk melalui tuntutan legalisasi aborsi. Gerakan perempuan di Uruguay berhasil melakukan advokasi tuntutan tersebut melalui persetujuan dari Kongres pada tahun 2008, meskipun pada akhirnya RUU Hak Seksual dan Reproduktif tersebut di veto oleh Presiden Tabare Vázquez. Klaim keterwakilan ini diperjuangkan oleh gerakan perempuan tersebut agar diterima oleh masyarakat, khususnya perempuan di Uruguay sebagai representasi kepentingan mereka. Klaim keterwakilan ini menemui hambatan ketika perempuan dari kelompok pro-life menyatakan sikap anti-aborsi. Sikap ini sejalan dengan ajaran gereja Katolik tentang peran tradisional perempuan. Selain itu partai politik di Uruguay juga berperan dalam advokasi tuntutan legalisasi aborsi. Frente Amplio adalah partai yang mendukung legalisasi aborsi, sedangkan Partai Nasional dan Partai Colorado mengambil sikap anti aborsi. Dominasi Frente Amplio di Kongres sangat menentukan keberhasilan gerakan perempuan dalam melakukan advokasi RUU Hak Seksual dan Reproduktif di Kongres.

---

The purpose of this research is to analyze representative claim made by women’s caucus in Uruguay which consist of Bancada Femenina and women’s organizations who are led by CLADEM Uruguay, CNS, and MYSU. The members of Bancada Femenina are women’s deputies from political parties in the parliament of Uruguay. The representative claim is made from the demand of legalization of abortion. Women’s movement in Uruguay has successfully advocate the demand with Congressional approval in 2008, but the Bill of Sexual and Reproductive Health ultimately vetoed by the president, Tabare Vázquez. This representative claim is championed by women’s movement to be accepted by the people, especially women as a representation of their interest. The representative claim met the obstacle when some women from pro-life groups revealed against abortion. This expression is in line with the doctrine of Catholic Church which defines the traditional role of woman. Furthermore, political parties in Uruguay also get involve in this issue. Frente Amplio is a political party which favor with the demand of legalization of abortion, while the others, National Party and Colorado Party against it. Frente Amplio dominance in Congress determines the success of women’s movement to advocate the bill."

"Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan perkembangan kebijakan mengenai aborsi di Prancis pada masa pemerintahan Nicolas Sarkozy dan François Hollande. Aborsi atau yang dalam Bahasa Prancis disebut dengan LInterruption Volontaire de Grossesse, secara resmi adalah tindakan legal di mata hukum yang ditandai dengan deklarasi Hukum Veil tahun 1975 pada masa pemerintahan Valery Giscard dEstaing. Pelegalan aborsi ini menjadi salah satu momentum bersejarah bagi Republik Kelima di Prancis. Pelegalan aborsi menandai bahwa pemerintah mengakui hak para wanita untuk dapat memilih akan pilihan yang diambil terhadap tubuhnya. Dalam perkembangan dan praktiknya di masyarakat, hukum aborsi mengalami beberapa perubahan dan perkembangan. Perkembangan hukum aborsi ini memiliki karakteristik yang berbeda antara pemerintah yang satu dengan yang lainnya berdasarkan pengaruh ideologi politik dan kepentingan otoritas publik pada masa kedua pemerintahan.Dengan menggunakan metode penelitian kebijakan dan teknik studi kepustakaan, penelitian ini memaparkan perkembangan kebijakan aborsi pada masa pemerintahan Nicolas Sarkozy dan Francois Hollande dan kondisi sosial masyarakat pada kedua masa untuk menguraikan keterkaitan ideologi politik kedua pemerintahan. Kebijakan yang dibuat keduanya akan berdampak pada praktik aborsi di masyarakat. Melalui analisis dengan konsep ideologi politik dan konteks pada masa kedua pemerintahan, hasilnya adalah bahwa ideologi politik dan kondisi sosial budaya mempengaruhi keduanya dalam membuat kebijakan dan kebijakan aborsi. Kebijakan yang diterapkan dalam masa pemerintahan Nicolas Sarkozy lebih mempersulit wanita melakukan aborsi dibandingkan dengan pada masa Francois Hollande."