Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk membuat rancangan program peningkatan kemampuan pengumpulan data bagi Pembimbing Kemasyarakatan, sehubungan dengan permasalahan pada Bapas Jakarta Barat yaitu hasil Litmas tersebut tidak dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi hakim dalam sidang anak dan proses pembinaan di Lapas.Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa dalam kenyataan sehari-hari para petugas PK melaksanakan Litmasnya hanya sebatas melakukan perintah tanpa memperhatikan pentingnya kualitas hasil litmas, pengumpulan data dilakukan dengan cara intrograsi, kurang memahami informasi penting yang harus dikumpulkan, hanya sekedar memenuhi kerangka format isian yang ada dalam kenyataannya sudah tidak sesuai lagi untuk memperoleh data yang dibutuhkan.Teori yang dirujuk sebagai dasar pembuatan rancangan program ini adalah teori Balai Pemasyarakatan (Bapas), wawancara, observasi, remaja, dewasa muda dan teori mengenai workshop.Rancangan Program tersebut bertujuan agar Pembimbing Kemasyarakatan mampu menyusun Litmas sesuai dengan kebutuhannya, mendapatkan data yang akurat dari hasil wawancara dan observasi, mengerti mengenai kegunaan data. Cara bagaimana mengumpulkan data dan menganalisa data.Serta diharapkan Pembimbing Kemasyarakatanan tidak hanya meningkatkan kemampuan Pembimbing Kemasyarakatan dalam pengumpulan data tetapi juga perubahan sikap dan perilaku sehingga Pembimbing Kemasyarakatan dapat menerapkan dalam penyusunan Litmas."

"Pembinaan yang dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan ialah pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan di dalam lingkungan tembok lembaga pemasyarakatan. Sedangkan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang dilakukan di luar lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu tugas pokok Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang pengelolaannya ditangani oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pemasyarakatan (BAPAS).Pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan secara operasional dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan dengan Para petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sebagai Ujung tombaknya dalam pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan (litmas), pembimbingan klien pemasyarakatanProses pengembangan sumber daya manusia merupakan starting point dimana organisasi ingin meningkatkan dan mengembangkan kemampuan individu (pegawai) sesuai dengan kebutuhan masa kini maupun masa mendatang.Penelitian ini mencoba mengkaji sejauh mana kemampuan dan motivasi kerja dari pembimbing kemasyarakatan apakah efektivitas pelaksanaan tugas pembimbing kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Jakarta Selatan sudah efektif atau belumPenelitian yang digunakan di dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian terapan, dengan pendekatan survai berdasarkan penelitian asosiatif dengan menggunakan data kuantitatif, alat pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner (angket) sebagai instrument.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa nilai koefisien korelasi ( p hitung ) antara variabel kemampuan dengan variabel efektivitas kerja adalah 0,484, antara variabel motivasi kerja dengan variabel efektivitas kerja 0,210 dan antara variabel kemampuan dan motivasi kerja secara bersama-sama dengan variabel efektivitas kerja 0,325. Nilai ini dengan berpedoman pada buku Metode Penelitian Administrasi karangan Sugiyono (Sugiyono: 149) mencerminkan bahwa hubungan antara ketiga variabel tersebut adalah sangat rendah.Dengan demikian perlu adanya pembinaan untuk meningkatkan kemampuan, motivasi kerja guna tercapainya efektivitas kerja, dan seyogyanya dalam penerimaan pegawai harus memperhatikan spesifikasi kebutuhan kejuruan dan jurusan pendidikan yang diperlukan. Selain itu juga sudah saatnya diperlukan iklim kerja yang kompetitif untuk dapat memacu kinerja dari para pembimbing kemasyarakatan."

"Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah adanya fenomena yang terjadi dalam proses peradilan anak, dimana Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) menunjukkan kurang efektif dalam menjalankan tugasnya, seperti PK sering tidak hadir dalam persidangan anak untuk menyampaikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) ataupun mendampingi tersangka anak. Selain itu, banyak pula masyarakat, bahkan para aparat penegak hukum, yang tidak mengetahui dan mengerti peran serta tugas dari PK dalam membantu anak selama proses peradilan anak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana PK dalam menjalankan tugas dan perannya selama proses peradilan anak, dimana tujuan utama dari PK adalah mengupayakan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.Penelitian dilakukan pada BAPAS Jakarta Timur-Utara, dimana BAPAS tersebut merupakan sute-satunya kantor BAPAS yang memiliki dua wilayah kerja sekaligus. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui wawancara dengan informan utama, yaitu petugas PK dari BAPAS Jakarta Timur-Utara itu sendiri. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan informan pendukung, yaitu pihak-pihak yang berkaitan dengan proses peradilan anak, seperti pihak Kepolisian, Kejaksaan (Penuntut Umum), dan Pengadilan Negeri (Hakim). Sedangkan observasi dilakukan di BAPAS Jakarta Timur-Utara untuk mengetahui jalannya pelaksanaan kegiatan PK dalam menjalankan perannya selama proses peradilan anak. Serta studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data berupa dokumen, buku ataupun arsip yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.Dari hasil penelitian ditemukan adanya kendala-kendala yang terjadi atau dialami oleh PK dalam menjalankan tugasnya pada selama proses peradilan anak, sehingga tidak dapat maksimal dalam mengupayakan perlindungan terhadap tersangka anak. Kendala tersebut berupa kendala eksternal, seperti tidak maksimalnya koordinasi atau kerjasama antara PK dengan aparat penegak hukum lainnya yang berkaitan dengan proses peradilan anak. Selain itu jugs terdapat kendala internal, seperti kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang PK dalam melaksanakan tugasnya selama proses peradilan anak. Maka dengan adanya kedua kendala tersebut, mengakibatkan PK kurang maksimal atau optimal dalam menjalankan tunas dan perannya untuk mengupayakan perlindungan anak yang berhadapan dengan proses peradilan anak.

---

Background of this research is the existence of phenomenon that happened in juvenile court, where probation officer (PK) of the probation office (BAPAS) show less effective in running its duty, like absent PK often in conference of child to submit a social inquiry report (LITMAS) and or consort suspect child. Besides, there are also many societies, even law enforcement officer, what do not know and understand role and also duty of PK in assisting child during process juvenile court. Therefore, this research aim to see how PK in running duty and its role during process juvenile court, where especial target of PK is to strive child protection which deal with law.

As for research conducted at BAPAS East-North Jakarta, where the BAPAS represent the single office of BAPAS owning two regional work at the same time. This research use descriptive method with approach qualitative. Data collecting of research through interview with especial informant, that's officer of PK of BAPAS East-North Jakarta itself. Besides, interview is also done with supporter informant, that's sides related to process juvenile court, like Police, Public Prosecutor, and District Court (Judge). While observation conducted in BAPAS East-North Jakarta to know the way execution of activity of PK in running its role during process juvenile court. And also bibliography study conducted to get data in the form of document, book and or archives related to problems of research.

From result of research found of the existence of constraints that happened or experienced of by PK in running its duty at during process juvenile court, so that cannot be maximal in striving child protection. The constraint in the form of constraint of external, like is not maximal him co-ordinate or cooperation between PK with other law enforcement officer that's related to process juvenile court, Besides also there are internal constraints, like lack of facilities and basic facilities which supporting PK in executing its duty during process juvenile court. Hence with existence of both constraints, resulting PK less maximal or optimal in running duty and its role to strive child protection which deals with process juvenile court."

"Arti penting peranan kantor Balai Pemasyarakatan saat ini belum dapat diimbangi dengan pemberian pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat pengguna yaitu polisi, jaksa dan hakim. Hal itu terlihat dengan masih banyaknya Pembimbing Kemasyarakatan yang belum memiliki kompetensi sebagaimana yang diharapkan. Akibatnya Pembimbing Kemasyarakatan belum mampu menyusun Laporan Penelitian Kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan pengguna di dalam menetapkan keputusan yang memenuhi rasa keadilan dan memperhatikan masa depan anak. Dengan demikian dapat diketahui bahwa Pembimbing Kemasyarakatan merupakan salah satu kompenen terpenting dalam menentukan kualitas pelayanan kantor Balai Pemasyarakatan Jakarta Barat. Oleh karenanya proses pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan starting point dimana organisasi ingin meningkatkan dan mengembangkan kemampuan individu [pegawai] sesuai dengan kebutuhan baik untuk masa kini maupun masa mendatang.Agar proses pengembangan Sumber Daya Manusia di kantor Balai Pemasyarakatan Jakarta Barat memperoleh basil yang optimal, maka perlu dilakukan penelitian yang mengukur kompetensi yang dimiliki Pembibing Kemasyarakatan didalam melaksanakan tugasnya. Selain itu jugs ingin diketahui apakah ada hubungan kompetensi Pembimbing Kemasyarakatan terhadap kualitas pelayanan pada kantor Balai Pemasyarakatan Jakarta Barat.Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survey yakni proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Dengan demikian dapat diperoleh gambaran berbagai temuan empirik yang menyangkut masalah kompetensi Pembimbing Kemasyarakatan dalam memberikan kontribusi terhadap pencapaian kualitas pelayanan kantor Balai Pemasyarakatan Jakarta Barat. Salah satu temuan adalah adanya perbedaan penilaian tentang persepsi kualitas pelayan antara Pembimbing Kemasyarakatan dengan Kelompok Pengguna. Menurut persepsi Pembimbing Kemasyarakatan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan kepada kelompok penggunan sudah sesuai dengan kebutuhan kelompok pengguna [polisi, jaksa dan hakim] Namun, menurut persepsi kelompok pengguna polisi bahwa kulaitas pelayanan yang diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan kurang sesuai dengan kebutuhan polisi. Begitu pula menurut persepsi kelompok penggunan jaksa dan hakim menilai bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan tidak sesuai dengan kebutuhan jaksa dan hakim. Kuatnya perbedaan penilaian kualitas pelayanan ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan Pembimbing Kemasyarakatan sangat ditentukan oleh kelompok pengguna. Sebagai kelompok pengguna akhir, maka Jaksa dan Hakim menilai kualitas pelayanan Pembibing Kemasyarakatan lebih rendah dibandingkan dengan penilian kualitas pelayanan yang diberikan Polisi.Berdasarkan perbedaan kecendrungan penilaian kualitas pelayanan tersebut, maka kualitas pelayanan ditentukan menurut 2 (dua) ketegori yaitu rendah dan tinggi. Hal ini dilakukan untuk mengatasi adanya keterbatasan metodologi dalam mengajukan uji statistik permasalahan pokok studi. Dari basil perhitungan demikian didapat indikasi ada hubungan kompetensi PK dengan kualitas Pelayanan Pembimbing Kemasyarakatan. Hal ini dapat diketahui dari basil pengolahan data dengan menggunakan approximation significant dapat disimpulkan bahwa tedapat hubungan antara kompetensi Pembimbing Kemasyarakatan dengan kualitas pelayanan Pembimbing Kemasyarakatan di Kantor Balai Pemasyarakatan Jakarta Barat. Adapun kuat hubungan berdasarkan Spearman Correlation dapat disimpulkan hubungan antara kompetensi Pembimbing Kemasyarakatan dengan kualitas pelayanan Pembimbing Kemasyarakatan memiliki hubungan yang rendah. Hal ini berarti rendahnya kompetensi yang dimiliki Pembimbing Kemasyarakatan menjadi faktor penyebab rendahnya kualitas pelayanan kantor Balai Pemasyarakatan Jakarta Barat. Untuk itu perlu adanya upaya peningkatan kompetensi Pembimbing Kemasyarakatan agar pelayanan kantor Balai Pemasyarakatan Jakarta Barat menjadi lebih berkualitas.

---

Human resource's potential which have a good quality and plucky in a nation in order to keep on the aspiration of nation's struggle is the young generation (children), which is expected can continue the national's aspiration. But in the effort of children potential development more often found a behavioral attitude deviation existence among some children. Furthermore, there are children who broke the rules, even from high social status, middle, and lower also. To children who breaking the law, they really need the special construction so that children's future can be saved.

In this relevancies, BAPAS office with the Probation Officer have a strategic roles in giving the services to the citizen especially to the various party with the process of children jurisdiction. This is relied on UU no. 3 on 1997 about Children Jurisdiction. In the section 59 sub-sections (2) stated that "In every Children Jurisdiction, the Judge before deciding children's verdict must considering correctional research report from the probation officer."

The important roles of BAPAS office couldn't balance with the service quality to all the users; those are the police, district attorney, and the judge. It can be shown with the number of Probation Officer who doesn't have knowledge, skill, and the optimum work motivation. Consequently, Probation Officer unable to arrange correctional research report based on the optimality citizen expectation. Thereby we can know that Probation Officer is one of the important elements in deciding service quality in BAPAS office West Jakarta. Therefore, human resources developmental process is the starting points where the organization willing to increase and develop individual (officer) cornpetences based on individual needs whether for this time or the future.

In order to get optimum research in developmental process in BAPAS office, so we have to do some research. This research tries to learn competency having by the Probation Officer in doing his duty. Besides, we want to know about the relation of Probation Officer competence to the service quality to BAPAS office, West Jakarta.

This research use the explorative survey method which try to depicting also knowing various data regarding Probation Officer competence in giving contribution to the attainment of service quality in BAPAS office West Jakarta. This research based on the associative by using the questioner and deep interview in collecting the data.

Based on that research, shown that the correlation between service quality with the group of respondent shown a great relationship (Eta= 0.733 and R=0.685). This means that the bad competence owned by the Probation Officer resulting service quality in BAPAS Office West Jakarta still not good. Therefore, we have to increasing Probation Officer Competence so that the services in West Jakarta have a better quality."

"Balai Pemasyarakatan disingkat Bapas, berada dalam ruang lingkup Dirjen Pemasyarakatan dan merupakan unit pelaksana. teknis dari Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM. Melaksanakan bimbingan yang di dalamnya dilaksanakan juga konseling bagi klien warga binaan pemasyarakatan adalah salah satu tugas pokok PK. Klien Bapas adalah individu yang mempunyai kewajiban menjalani pembimbingan, sebagai konsekuensi dari vonis yang diterima dari Pengadilan Negeri bagi pidana bersyarat atau konsekuensi dari pembinaan luar yang diterima oleh seorang narapidana setelah menjalani dua pertiga atau lebih masa pidananya di dalam lapas.Tujuan bimbingan klien adalah untuk membantu klien agar menjadi manusia seutuhnya, menguasai pengetahuan, sikap, nilai, dan kecakapan dasar yang diperlukan bagi kehidupannya di masyarakat. (Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan). Dengan demikian, tujuan bimbingan dititikberatkan pada kepribadian dan kemandirian klien untuk dapat menyesuaikan diri dan integrasi secara sehat di masyarakat. Dalam rangka membimbing kepribadian dan kemandirian klien yang menjadi tugas Dirjen Pemasyarakatan secara keseluruhan, seyogyanya proses bimbingan klien berlangsung sebagai suatu proses pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan YME, intelektual, sikap, perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani klien. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 31 dan 32 Tahun 1999.Namun, dalam pelaksanaannya menggambarkan kurangnya pemahaman, keterampilan, dan sikap positif PK dalam bimbingan dan konseling yang didasarkan pada penerapan orientasi psikologi, sehingga proses bimbingan (dan konseling) kurang mendukung bagi tercapainya tujuan pembimbingan klien sesuai UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Ada dua faktor yang menyebabkan kurangnya pemahaman, keterampilan, dan sikap positif PK dalam melaksanakan bimbingan (dan konseling), yaitu : 1) Faktor internal, bersumber dari diri PK sendiri yang dalam hal ini berupa intelegensi. 2) Faktor eksternal, bersumber dari lingkungan yang didalamnya terdapat juga orang lain atau model Atas dasar ini, masalah yang ada pada PK dalam melaksanakan bimbingan dan konseling dijelaskan melalui Teori Belajar sosial (Social Learning T henry) dari Albert Bandura (1986). Menurut Teori Belajar Sosial, faktor eksternal (lingkungan) dan faktor internal (kognitif) Serta model yang dapat ditiru atau imitasi, adalah merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku. Untuk meningkatkan pemahaman seseorang diperlukan adanya proses belajar. Oleh karena itu, program Pelatihan Bimbingan dan Konseling Bagi PK diusulkan untuk dapat dilaksanakan selain berorientasi pada kaidah hukum, untuk kesempurnaannya perlu mengacu pada proses-proses psikologis sesuai teori di atas. Dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan sikap positif PK dalam melaksanakan bimbingan dan konseling."

"Setiap organisasi/instansi baik itu swasta maupun pemerintah selalu mengharapkan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga mampu meningkatkan pelayanan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Seperti halnya Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (selanjutnya disebut Rutan) merupakan instansi pemerintah yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan (selanjutnya disebut Warga Binaan Pemasyarakatan disingkat WBP). Kesuksesan pembinaan sangat bergantuug dari beberapa hal, salah satunya dipengaruhi oleh integritas sumber daya manusianya (petugas). Untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan petugas diperlukan proses pembelajaran dalam program pelatihan. Pengembangan petugas yang sudah ada jauh lebih efektif daripada merekrut dan mendidik karyawan baru. Pelatihan merupakan alternatif yang paling menguntungkan (Baker, 2003). Permasalahan yang diusung dalam penulisan tugas akhir ini adalah tentang rancangan program pelatihan terhadap petugas Lapas/Rutan dengan meningkatkan kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional merupakan salah satu jenis pelatihan dalam bidang kajian perubahan sikap dan perilaku. Dari hasil telaahan selama melakukan analisa kebutuhan, penulis menganggap ini penting karena petugas (petugas pengamanan) selama melaksanakan tugasnya seringkali terbentur dengan ketidakmampuan petugas dalam mengendalikan emosi sehingga cenderung melakukan kekerasan. Untuk itu, pelatihan ini diharapkan mampu membangun sebagian dari kompetensi petugas dalam menghadapi segala pennasalahan yang ada di Lapas / Rutan sehingga tercipta iklim kerja yang kondusif."

"ABSTRAKPenulisan Tugas Akhir ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan untuk mengurangi atau menghilangkan rasa cemas yang dialami petugas baru pada saat pertama kali bertugas di Lembaga Pemasyarakatan. Tujuan lain dari pembuatan Tugas Akhir ini adalah mempersiapkan petugas baru agar siap dalam melaksanakan tugasnya di Lembaga Pemasyarakatan. Petugas Baru diharapkan menjadi petugas yang berkualitas yang mempunyai kemampuan menyelesaikan tugas dengan cepat dan baik, mengambil keputusan tanpa keragu-raguan dalam menghadapi warga binaan yang bermasalah dan menghilangkan atau mengurangi rasa cemas bila keputusan tersebut tidak diterima oleh petugas senior.Teori yang dirujuk sebagai dasar dalam pembuatan rancangan program pelatihan pratugas bagi petugas baru di Lembaga Pemasyarakatan adalah teori kognitif.Analisa pemecahan masalah berangkat dari adanya upaya meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan untuk mengurangi atau menghilangkan rasa cemas yang dirasakan petugas baru pada saat akan melaksanakan tugasnya di Lembaga Pemasyarakatan. Rasa cemas tersebut disebabkan karena ketidaktahuan mengenai apa dan bagaimana tugas-tugas yang harus diselesaikan, menghadapi warga binaan, menghadapi petugas senior. Pada akhirnya rasa cemas tersebut menimbulkan masalah dimana petugas baru tidak dapat melaksanakan tugasnya seefektif mungkin.Sebagai salah satu langkah untuk membantu mengatasi masalah tersebut, diantaranya melalui upaya meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan untuk mengurangi atau menghilangkan rasa cemas petugas baru dengan cara memberikan pelatihan melalui pemberian informasi atau pengetahuan. Program pelatihan pratugas bagi petugas baru di Lembaga Pemasyarakatan memperhatikan beberapa hal yang berhubungan dengan kegiatan pelatihan tersebut, seperti : identifikasi kebutuhan pelatihan, tujuan pelatihan, pelatih/instruktur pelatihan, materi, metode, alat bantu, durasi pelaksanaan, tempat pelaksanaan, biaya dan evaluasi pelatihan."

"Penulisan Tugas Akhir mengenai Rancangan Program Pelatihan Keterampilan Berempati Bagi Petugas Perwaiian, ditujukan sebagai upaya meningkatkan kualitas petugas perwalian dalam memahami permasalahan WBP di Lapas Sukamiskin Bandung. Ketertarikan untuk memilih judul tulisan ini berawal dari melihat kenyataan bahwa pembinaan dalam Lapas adalah untuk membentuk WBP agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat sampai saat ini belum terlaksana secara optimal. Salah satu hak WBP adalah untuk menyampaikan keluhan tentang masalahnya kepada petugas sarnpai saat ini masih sering diabaikan. Dampak psikologis ketika seseorang menjalani masa pidananya dalam Lapas, menimbulkan akibat yang mengganggu fungsi psikologis WBP. Berbagai masalah psikologis yang menimpa WBP kadang tidak terpantau dan tidak tertangani oleh petugas Lapas. Ini memberikan gambaran bahwa WBP harus dapat menampung masalahnya sendiri dalam Lapas. Salah satu altematif dalam ikut membantu memecahkan permasalahan WBP adalah melalui program perwalian, yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Lapas Kelas I Sukamiskin Bandung No. W8.EA.PP.04-10-458, tanggal 23 Pebruari 2005, menunjuk petugas yang dianggap cakap dan mampu untuk menjadi Wali WBP daiam rangka meningkatkan pembinaan secara individual. Tujuan dari Perwalian ini, salah satunya adalah menerima keluhan dan membantu memecahkan masalah yang dialami atau dihadapi oloh WBP. Sehingga segala tekanan psikologis yang dihapai WBP selama menjalani masa pidanya dapat disalurkan dan ditemukan jalan pemecahannya secara tepat. Berdasarkan hasil obsewasi dan FGD maka penulis menyimpulkan bahwa program perwalian kurang beljalan secara optimal dikarenakan adanya berbagai hambatan yang dihadapi para wali, antara lain : kurangnya keterampilan empati petugas dalam menghadapi WBP sehingga wali belum bisa menggali informasi tentang permasalahan WBP secara mendalam. Oleh karena itu penulis mencoba untuk membuat rancangan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan petugas wali melalui Pelatihan Keterampiian Berempati (Empathy Skill Training) di Lapas Sukamiskin."